PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam di Indonesia) Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A. Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H. Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H. M.H. H. Awal Rifai, Lc., M.H. Syamsu Alam, S.H., M.H. H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. Tahta Media Group ii iii iv v PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam di Indonesia) Penulis: Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. | H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A. | Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. | Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H. Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. | Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H. M.H. H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. | H. Awal Rifai, Lc., M.H. Syamsu Alam, S.H., M.H.| H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. Desain Cover: Muhammad Isra Syarif Editor: H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. Proofreader: Tahta Media Ukuran: Xiii,233,Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-532-9 Cetakan Pertama: September 2024 Hak Cipta 2024, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2024 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) vi KATA PENGANTAR ‫الحمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اهلل الأمين وعلى آله وأصحابه‬ :‫ أما بعد‬،‫أجمعين‬ Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah 'azza wa jalla, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan buku ini dengan judul "Pengantar Hukum Islam di Indonesia". Buku ini hadir sebagai usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Hukum Islam dan penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis. Dalam rangkaian perjalanan penulisan buku ini, kami berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan materi yang komprehensif namun tetap mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum utama di dunia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual dan sosial, tetapi juga berperan dalam tatanan hukum nasional. Namun, kompleksitas dan dinamisnya penerapan Hukum Islam di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Latar belakang penulisan buku ini berangkat dari kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam bentuk hukum pidana syariah yang terbatas pada wilayah vii tertentu, tetapi juga memiliki peran dalam aspek-aspek lain seperti hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perdata. Dengan latar belakang yang demikian, buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek Hukum Islam serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Islam, struktur dan penerapannya di Indonesia, serta bagaimana Hukum Islam berintegrasi dengan sistem hukum nasional. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang Hukum Islam dan relevansinya dalam konteks hukum Indonesia. Buku ini membahas tentang aspek-aspek penting dalam hukum Islam, yang meliputi: Konsep dasar hukum Islam pada Pendahuluan dan Ruang Lingkup Hukum Islam; Sumber, Karakteristik, dan Asas Hukum Islam; Sketsa Historis Hukum Islam di Indonesia; Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia; Hukum Islam sebagai Subsistem Hukum Nasional; Hukum Perkawinan di Indonesia; Kompilasi Hukum Islam; Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia; Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Pengelolaan Zakat di Indonesia; Hukum Perwakafan di Indonesia; Legislasi Perbankan Syariah di Indonesia; dan diakhiri dengan pembahasan tentang Legislasi Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Penulisan buku ini didasarkan pada penelitian yang mendalam serta analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Kami mengadopsi pendekatan interdisipliner untuk memahami Hukum Islam dari berbagai perspektif, termasuk viii hukum, sosiologi, dan politik. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat menyajikan pandangan yang komprehensif dan objektif tentang Hukum Islam serta penerapannya di Indonesia. Kami juga berusaha untuk menyajikan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep-konsep yang dibahas. Setiap bab disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penulisan. Terima kasih kepada Ketua STIBA Makassar, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar dan Jajarannya, yang telah memberikan arahan kepada Tim Penulis dari kalangan dosen rumpun keilmuan Syariah Hukum Islam untuk menyusun sebuah buku referensi dengan tema Hukum Islam di Indonesia. Para rekan sejawat dari kalangan Dosen, dan praktisi hukum yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga masing-masing penulis dan sesama anggota tim penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang Hukum Islam di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi semua pihak yang ingin memahami dan mendalami Hukum Islam serta penerapannya dalam konteks hukum nasional. Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi jembatan pengetahuan yang ix memperkaya wawasan dan mendorong dialog yang konstruktif dalam studi Hukum Islam. Makassar, September 2024 Tim Penulis x DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................. vii DAFTAR ISI .......................................................................... xi BAB 1 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM 1 A. Pendahuluan ...................................................................... 1 B. Definisi Hukum Islam ......................................................... 4 C. Ruang Lingkup Hukum Islam .............................................. 6 D. Implementasi Hukum Islam Di Indonesia ............................ 10 BAB 2 SUMBER, KARAKTERISTIK DAN ASAS HUKUM ISLAM ..... 12 A. Pengenalan Dasar Hukum Islam ......................................... 12 B. Sumber-Sumber Hukum Islam ............................................. 15 C. Karakteristik Hukum Islam .................................................. 22 D. Asas-Asas Hukum Islam ...................................................... 25 BAB 3 SKETSA HISTORIS HUKUM ISLAM DI INDONESIA ........... 29 A. Mendudukkan Historis Masuknya Islam Ke Nusantara ........ 29 B. Hukum Islam Masa Kerajaan .............................................. 32 C. Hukum Islam Masa Penjajahan ........................................... 37 D. Historiografi Legislasi Hukum Islam Pasca Kemerdekaan ..... 40 BAB 4 TEORI KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA .... 44 A. Teori Receptio In Complexu .............................................. 44 B. Teori Receptie .................................................................... 46 C. Teori Receptie Exit ............................................................. 48 D. Teori Receptie A Contario .................................................. 50 E. Teori Eksistensi ................................................................... 52 F. Teori Pembaharuan ............................................................ 53 BAB 5 HUKUM ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM HUKUM NASIONAL .......................................................................................... 56 A. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia .................................. 56 B. Pembagian Jenis Hukum..................................................... 57 C. Hukum Islam Dan Hukum Adat ......................................... 60 D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan RI ....................... 64 E. Implementasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional .......... 66 xi BAB 6 HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ......................... 70 A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan................................. 70 B. Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia ........................... 71 C. Kaifiat Perkawinan ............................................................. 73 D. Larangan Perkawinan Dan Perkawinan Yang Terlarang ...... 77 E. Putusnya Perkawinan ......................................................... 79 BAB 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM.......................................... 83 A. Pengertian, Pembentukan, Perberlakuan, Dan Landasan KHI .......................................................................................... 83 B. Hirarki KHI Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 86 C. Eksistensi KHI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia .. 87 D. Eksitensi KHI Dalam Hirarki Perundang-Undangan ............. 88 E. Permasalahan Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam .. 91 F. Analisis Pembaharuan Materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) .......................................................................................... 96 BAB 8 EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA ............. 99 A. Peran Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional ...... 99 B. Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan Nasional............................................................................. 102 C. Struktur Dan Organisasi Peradilan Agama ........................... 104 D. Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia .............................................................. 108 E. Tantangan Dan Peluang Peradilan Agama Di Indonesia ...... 114 BAB 9 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH ......... 119 A. Sejarah Haji ........................................................................ 122 B. Definisi Haji, Umrah Dan Fikihnya ..................................... 125 C. Keutamaan, Hikmah Haji Dan Umrah ................................ 133 D. Haji Dan Umrah Dalam Tata Hukum Di Indonesia ............. 136 BAB 10 PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA ........................ 143 A. Konsep Zakat Di Dalam Hukum Islam ................................ 143 B. Analisis Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat .............................. 144 C. Metode Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat ................... 156 xii BAB 11 HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA ........................ 159 A. Konsep Wakaf .................................................................... 159 B. Macam-Macam Wakaf ....................................................... 162 C. Landasan Normatif Wakaf .................................................. 166 D. Undang-Undang Wakaf Di Indonesia ................................. 170 E. Tinjauan Fikih Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004......... 175 F. Pengembangan Wakaf Di Indonesia ................................... 183 BAB 12 LEGISLASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA........... 185 A. Definisi Bank Syariah .......................................................... 185 B. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia .............................. 186 C. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional ............... 188 D. Regulasi Bank Syariah Di Indonesia ..................................... 189 BAB 13 LEGISLASI OTONOMI KHUSUS DAERAH ISTIMEWA ACEH .................................................................................. 196 A. Otonomi Khusus Aceh ........................................................ 196 B. Legislasi Hukum Islam Dalam Format Qanun ...................... 198 C. Polemik Legislasi Qanun Jinayat (Hukum Pidana) ............... 201 D. Pembaharuan Qanun Hukum Keluarga............................... 205 DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 208 TENTANG PENULIS .............................................................. 225 xiii BAB 1 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM A. PENDAHULUAN Islam diturunkan oleh Allah Swt. sebagai agama dan tuntunan hidup bagi umat manusia yang ada di dunia, oleh karenanya Islam sebagai rangkaian nilai diharapkan mampu untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang dan kelompok, melainkan kepada seluruh alam semesta, membawa kita pada pengertian bahwa pengejawantahan nilai-nilai keislaman seharusnya dirasakan oleh seluruh manusia, termasuk kepada manusia yang tidak memeluk Islam sebagai sebuah lembaga formal agama. Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem sebagai rujukan normatif dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Sistem hukum Islam dibangun berdasarkan perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya (dimensi syariah), sehingga syariat Islam menempati kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi Muhammad saw., yang menerima wahyu dari Allah SWT. Melalui Al-Quran. Selanjutnya, penyebaran Islam ke banyak wilayah terjadi, ketika para sarjana Muslim dan orang awam mengembangkan prinsip-prinsip hukum berdasarkan interpretasi mereka dari Al-Qur’an dan Hadis. Dari hari ke hari, hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 1 masyarakat Muslim serta tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Hal ini terlihat dalam munculnya banyak teori hukum Islam yang menawarkan interpretasi dan pendekatan yang berbeda untuk menerapkan hukum Islam. Selain itu, kemajuan teknologi dan globalisasi juga telah mempengaruhi perkembangan hukum Islam, mengakibatkan munculnya isu-isu baru yang harus ditangani dalam konteks kehidupan modern. Studi tentang hukum Islam (al-ḥukmu al-syar'ī) berkaitan dengan penjabaran mengenai isu-isu dalam syariat yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini telah dirangkum dengan baik oleh para ahli hukum Islam yang dikenal sebagai fikih. Salah satu definisi fikih yang dikemukakan para fuqaha adalah pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Swt. Fikih kemudian dipecah menjadi dua kategori, yaitu untuk permasalahan dalam akidah atau keyakinan, dinamakan sebagai al-fiqh al-akbar (fikih besar), dan permasalahan dalam bidang ibadah dan muamalah, khususnya cabang-cabang hukum yang tegak di atas fondasi ijtihādī, dinamakan sebagai al-fiqh al-aṣghar (fikih kecil) Struktur hukum Islam mencakup berbagai dimensi, yaitu: dimensi syariah (al-syarī’ah) sebagai inti, dimensi ilmu (al-‘ilm), dimensi fikih (al-fiqh), dimensi fatwa (al-iftā), dimensi perundang- undangan (al-qānūn), dimensi manajerial (al-idāriyyah), dimensi peradilan (al-qaḍā’), dimensi adat/kearifan lokal (al-‘ādah), dan dimensi amal (al-‘amal). Berbagai dimensi tersebut saling memiliki relasi yang menunjukkan pola hubungan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan dalam hukum Islam. Dalam konteks sistem hukum suatu negara, hukum Islam selalu memunculkan dua wajah, yaitu wajah universal dan wajah 2 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia partikular (Abdurrahman, 2007). Hukum Islam memiliki wajah universal dalam pengertiannya sebagai syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, hukum Islam melampaui batas ruang dan waktu. Hukum Islam akan menampakkan wajah yang sama dan serupa di berbagai belahan dunia manapun dan dalam kurun waktu kapanpun. Sementara itu, partikularitas hukum Islam segera muncul ketika hukum Islam dikaji dari berbagai aspek dan ciri-ciri khususnya di setiap negara muslim, yang memiliki sistem, substansi, dan format yang khas (Jeje Zaenudin, 2015). Keuniversalan dan kekhususan hukum Islam didasarkan pada dua dimensi syariat Islam itu sendiri, yaitu: dimensi ilahiyyah (ketuhanan) dan dimensi insaniyah (kemanusiaan). Dimensi ilahiyyah menggambarkan bahwa hukum Islam adalah aturan langsung yang diturunkan dari wahyu Allah Swt, sehingga kesakralan dan kebersihannya tetap terjaga. Dimensi ilahiyyah ini membuat hukum Islam tidak terbatas oleh sekat geografis, sejarah, sosial, atau politik. Sementara itu, dimensi insaniyah (kemanusiaan) menggambarkan bahwa persoalan-persoalan rinci dalam hukum Islam adalah hasil upaya umat Islam untuk memahami ajaran-ajaran Islam melalui pemahaman yang mendalam tentang aspek bahasa dan tujuan dari penerapan syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Dimensi insaniyah hukum Islam terkait dengan ijtihad para ulama yang berusaha menafsirkan dan menerapkan visi hukum Islam dalam konteks kehidupan umat Islam yang beragam dan terus berkembang. Perjalanan sejarah transformasi Hukum Islam melibatkan beragam dimensi historis, filosofis, politis, sosiologis, dan yuridis. Di Indonesia, Hukum Islam terlihat dari dua perspektif. Pertama, Hukum Islam berlaku secara formal dalam struktur hukum Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 3 nasional atau dikodifikasikan secara hukum. Kedua, Hukum Islam berlaku secara normatif, yaitu diyakini memiliki sanksi atau norma hukum bagi masyarakat Muslim. B. DEFINISI HUKUM ISLAM Istilah "Hukum Islam" bukanlah istilah yang populer dalam tradisi awal Islam. Istilah ini muncul di era modern, berbeda dengan konsep fikih atau syariah yang sudah dikenal dalam tradisi awal Islam. Oleh karena itu, ketika menggunakan istilah "Hukum Islam", penting untuk memahami konsepnya dengan lebih mendalam. Istilah "hukum" merujuk pada peraturan atau norma yang ada atau dibuat untuk mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat, dan ditegakkan oleh kekuasaan. Ini mencerminkan konsepsi hukum dalam pengertian modern yang kuat dalam aspek legal-positif. Sementara itu, istilah "Islam" merujuk pada agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa "Hukum Islam" merujuk pada peraturan legal- positif yang berasal dari nilai-nilai Islam, baik fikih maupun syariah, dan diberlakukan pada masyarakat oleh kekuasaan. Salah satu ciri penting dari Hukum Islam adalah bahwa ia bersumber dari Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Dengan demikian, konsepsi Hukum Islam dapat dipahami sebagai nilai- nilai syariah dan/atau fikih yang mengalami positivisasi. (M. Khusnul Khuluq, 2022) Hukum Islam biasa juga diistilahkan sebagai al-ḥukmu al- syar’ī, merupakan kumpulan penjabaran syariat yang berkaitan erat dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Oleh para fuqaha, seluruh rangkaian aturan-aturan tersebut dikodifikasikan sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fikih. (Abdul Karim Zaidan, 2001) 4 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Secara bahasa, al-ḥukmu berarti al-man’u atau mencegah, bentuk pluralnya adalah al-aḥkām. Dikatakan mencegah, sebab hukum ditetapkan untuk maksud mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak diharapkan. Jika dikatakan: ḥakamtu, aḥkamtu, dan ḥakkamtu, maka itu artinya mana’tu dan radadtu, yakni saya mencegah atau saya menolak. Subjeknya adalah hakim, sebab tugasnya adalah mencegah (menentukan keputusan hukum) bagi kezaliman yang terjadi di kalangan manusia. (Ibnu Manzur, t.th.) Adapun makna syar’ī merupakan nisbat dari kata al-syarī’ah yang dalam term Arab digunakan untuk dua makna, yaitu: 1) bermakna masyra’ah al-mā’ atau tempat penampungan air, di mana manusia mengambil air dan minum darinya; 2) bermakna al-tharīqah al-mustaqīmah atau jalan yang lurus dan benar. Dari makna kedua inilah, Allah Swt. berfirman dalam QS. al- Jāṡiyah/45:18, َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ََّ َ ْ َّ َ َْ َ َ ٰ َ َ ْٰ َ َ ُ ‫ثَّم جعلنك على ش ِر ْيع ٍة ِم َن الا ْم ِر فات ِبع َها َولا تت ِب ْع اه َوا َۤء ال ِذين لا َيعل ُم ْون‬ Terjemahnya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan kebenaran hukum-hukumnya seperti sebuah jalan yang lurus, mirip dengan sumber air yang memberi nutrisi pada ruh dan menjadi jalan untuk membangkitkan jiwa, sama seperti sumber air yang menjadi sarana untuk mempertahankan tubuh dan fisik. Adapun secara istilah (terminology), syariat adalah al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw., serta apa yang diamalkan oleh Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 5 generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in, dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, perbuatan-perbuatan, politik, hukum, pengaturan jabatan pemerintahan, serta pemberian-pemberian. (Ibnu Taimiyah 2005) Dapat juga dikatakan bahwa syariat adalah segala hal yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui ucapan dari Nabi Muhammad saw., termasuk dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, transaksi, aturan hidup, serta pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan pencapaian kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa syariat adalah segala yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya dalam bentuk ajaran agama, yang mencakup berbagai jenis hukum. Apabila hukum syariat adalah hukum Islam itu sendiri, maka menurut ulama ushul fiqh (Ushuliyyun), berarti khiṭāb dari Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa iqtiḍā’ (perintah atau tuntutan yang sifatnya mutlak), takhyīr (pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu), dan wad’u (penetapan dari Allah Swt. pada sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, baik syarat maupun penghalang). Sedangkan maknanya menurut kalangan ulama fikih (fuqaha) adalah, ungkapan tentang pengaruh (lahirnya sebuah hukum) atas khitāb dari Allah Swt. bagi mukallaf. (Rapung Samuddin, 2013) C. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM Jika kita membandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum barat yang memisahkan antara hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Hal ini disebabkan karena 6 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum Islam, hukum perdata juga memiliki aspek- aspek publik, dan hukum publik juga memiliki aspek-aspek perdata. Sejalan dengan perkembangan metode pengkajian hukum Islam, maka para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam atau hukum-hukum syariat menjadi tujuh bagian, yaitu: 1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Swt. seperti shalat, puasa, dan semisalnya, yang diistilahkan dengan al-‘ibādāt. 2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata aturan keluarga, seperti fiqh al-munākaḥāt (nikah, talak, rujuk, dll), pembagian warisan, yang diistilahkan dengan al-aḥwāl al- syakhṣiyyah. 3. Hukum-hukum yang terkait dengan aktifitas manusia dalam mencari penghidupan, mengatur perkara harta dan akad, masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan semisalnya, yang diistilahkan dengan al-muamalāt. 4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi akibat pelanggaran-pelanggaran syariat, perbuatan yang berkonsekwensi ancaman hukuman, baik termasuk jarīmah ḥudūd (perbuatan pidana yang hukumannya ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah) maupun jarīmah ta’zīr (perbuatan pidana yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa yang sah), yang diistilahkan dengan al-‘uqūbāt. 5. Hukum-hukum pemerintahan, yang berhubungan dengan kepala negara, tentara, pajak, kepemimpinan pusat dan daerah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-aḥkām al-sulṭāniyyah atau al-siyāsah al-syar’iyyah. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 7 6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan hubungan internasional, mengatur urusan dan aturan-aturan perang, aturan-aturan perdamaian, tata hubungan antara pemeluk agama dan negara lain, yang diistilahkan dengan al- siyar bentuk jamak dari kata al-sīrah. 7. Hukum-hukum yang mengatur tentang peradilan dan kehakiman, yang diistilahkan dengan mukhāsamāt. Dari uraian di atas, maka dapat dijabarkan tentang ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; 2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah, dan kesusilaan atau akhlak Islam; 3. Mempunyai dua istilah kunci: a. Syari’ah, nuṣūṣ al-syara’ yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah saw. b. Fikih, adalah pemahaman, dan hasil pemahaman manusia tentang syari’ah. Sesuatu yang dipahami oleh para fuqaha dari nuṣūṣ al-syara’ yang hasil interpretasi mereka adalah berupa hukum-hukum syara’, termasuk juga hal-hal yang ditetapkan sebagai ketentuan hukum yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah berdasarkan penunjukkan nuṣūṣ al- syara’ tersebut. 4. Terdiri dari dua bidang utama: a. Ibadah, bersifat tertutup karena telah sempurna. b. Muamalah, bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa; 5. Strukturnya berlapis, yang terdiri dari: a. Nuṣūṣ al-Syara’ yaitu al-Qur’an dan Sunnah. b. Hasil ijtihad para fuqaha yang memenuhi syarat. c. Pelaksanaannya dalam praktik kehidupan, yang meliputi: 8 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia 1) Keputusan hakim/pemimpin. 2) Praktik amalan ummat Islam dalam masyarakat; 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; 7. Memiliki dua pembagian besar, yaitu: a. Hukum Taklīfī, Khitāb dari Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf, di mana dalam penjabarannya diklasifikasikan ke dalam lima kategori (al-aḥkām al-khamsah) yaitu: wajib, sunnah (disebut juga nadab, mandūb, nāfilah, taṭawwu’), mubah, makruh, dan haram. b. Hukum Waḍ’ī, Khitāb dari Allah Swt. yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau māni’ (penghalang) bagi sesuatu yang lain, atau terwujudnya hubungan hukum. Perbedaan antara pembagian hukum taklīfī dan waḍ’ī dapat ditinjau dari dua sisi: 1. Maksud dari hukum taklīfī adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan atau mencegah melakukan sesuatu, atau memberikan pilihan untuk melakukannya atau tidak. Di sisi lain, hukum waḍ'ī tidak bertujuan untuk melarang atau memberikan pilihan, tetapi hanya untuk menjelaskan alasan, syarat, atau halangan dalam suatu hukum. 2. Hukum taklīfī selalu disesuaikan dengan kemampuan individu yang ditujukan (mukallaf), baik untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sementara itu, hukum waḍ'ī terkadang dapat dilaksanakan (sesuai kemampuan) dan terkadang tidak. Dan pada akhirnya, dalam penerapan dan pengembangan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī’ah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pandangannya terkait Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 9 penerapan dan pengembangan hukum Islam dalam entitas kehidupan umat manusia melalui kaidah, ‫تغير الأحكام بتغير الازمنة و الامكنة والاحوال والنيات والعوائد‬ Artinya: Perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan waktu, tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan. (Ibnu al-Qayyim, 1973) Kaidah ini mengandung pengertian yang luas dalam berbagai aspek fikih, karena syariat Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, sedang kemaslahatan manusia sangat terkait erat dengan kondisi tempat, masa, serta lingkungan yang mengitarinya. D. IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Implementasi hukum Islam di Indonesia merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam implementasi hukum Islam, penting untuk memperhatikan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan negara agama. Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam proses tersebut. Dengan demikian, upaya implementasi hukum Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan bagi semua warga negara. Keselarasan antara ajaran agama dan nilai-nilai universal akan memastikan keberlangsungan harmoni sosial di Indonesia. Hal ini akan menciptakan ruang bagi keberagaman masyarakat Indonesia untuk tetap eksis tanpa 10 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia merasa terpinggirkan, sehingga implementasi hukum Islam dapat berjalan sejalan dengan semangat kebinekaan yang dijunjung tinggi di Indonesia. Implementasi hukum Islam di Indonesia diserap dalam tiga bidang hukum utama yaitu hukum keluarga, hukum komunitas, dan hukum pidana. Implementasi hukum Islam dapat bermanfaat bagi perkembangan suatu negara dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budayanya. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pemimpin agama, dalam proses implementasi hukum Islam di Indonesia. Akibatnya, pendapat yang diungkapkan akan lebih representatif dan tersedia untuk semua segmen masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan semua pihak yang relevan dalam implementasi hukum Islam untuk mencapai kemajuan yang adil dan berkelanjutan. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 11 DAFTAR PUSTAKA Aba Al-Khail, Sulaiman bin ‘Abdillah. 1997. Muqaddimah fī Al- Fiqh. Riyadh: Dar Al-‘Ashimah. Abdullah, Abdul Ghani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Abdullah, Abdul Rahman Hj. 2016. Sejarah, Tamadun, Islam, Masihi, Nusantara. Selangor: Inspirasi Media. Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo. Abubakar, Al Yasa, dan M. Daud Yousoef. 2004. “Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Jurnal Legislasi Indonesia. 1. No. 3. Abubakar, Al Yasa. 2005. Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam. Aceh: Dinas Syriat Islam Provinsi NAD. Abu-Dāud. , t.th. Sunan Abu Daud. ed. M. Muhyiddin. Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyyah. Admin. Hukum Menjual Dan Menukar Benda Wakaf. Lihat https://sy-sic.com/?p=9063 Adolf, Huala, 2007. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Refika Aditama, Bandung. Afdol. 2013. Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Agustin, Hanafi. 2019. Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga. https://aceh.tribunnews.com/ 2019/10/07/ aceh-butuh- qanun-hukum-keluarga. Ahmad, Amrullah. 1996. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanil Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press. 208 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Al Munawar, Faishal Agil. 2020. “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri”, Istidlal. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Vol. 4 No. 1 April. Al-Āmidī, ‘Ali bin Muhammad. 1404 H. Al-Iḥkām fī Uṣūl Al- Aḥkām. Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī. Alamudi, Ichwan Ahnaz. 2023. “Analisis Perundang-Undangan : Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah” 2: 30–38. Alanshori, M. Zainuddin. 2016. “Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah.” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 1 (1): 127–39. https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.10. Al-Aṡarī, Abdullah bin Abdul Hamid. 1422 H. Al-Wajīz fī Aqīdah Al-Salaf Al-ṣāliḥ. Riyāḍ: Dār Al-Rāyah. Al-Asyqar, Umar bin Sulaiman, 1996. Al-Madkhal ilā Dirāsah Al- Madāris wa Al-Mażāhib Al-Fiqhiyyah. Amman: Dar Al- Nafa’is. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1969. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay- Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Bukhārī, Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`īl. 1993. Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī. Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr-Dār Al-Yamāmah. Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Ismail. t.th. Ṣahīh Al-Bukhārī Bab az- Zakāh ‘ala Al-Aqārib. Juz 2, no. 1461 Al-Busairi, Abdullah bin Muhammad. 1423. Al-Haj wa Al-Umratu wa Al-Jiyarah. Cet. 2: Saudi Arabia; Maktabatu Malik Fahd Al-Wataniyah. Al-Dausary, Mahmud bin Ahmad. 2021. Al-Tamāyuz Al-‘Adil baina Al-Rajul wa Al-Mar’ah fī Al-Islām. terj. Muhammad Ikhsan, Berbeda Tapi Adil; Memahami Konsep Dasar Keadilan Gender dalam Islam. Makassar: STIBA Publishing. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 209 Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin `Abdillāh. 2002. Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī. Riyad: Dār Al-`Āṣimah. Al-Hanāfi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Saḥal as- Syarakhsi. t.th. Kitāb Al-Mabsūt. Juz. 11. Al-Ḥanbalī, Al-Qāḍī Abī Ya’lā Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Farrā’. 2013. Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah. Beirūt: Dār Al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah. Al-Ḥarrānī, Taqiyyuddīn Abū Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm bin Taimiyyah. 2005. Majmū Al-fatāwā. Beirūt: Dār Al- Wafā’. Al-Ḥarrānī, Taqiyyuddīn Abū Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm bin Taimiyyah. 2016. Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi Al-Rā’ī wa Al-Ra’iyyah. Beirūt: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah. Al-Hijjawy, Muhammad bin Al-Hasan Al-Faqy. t.t. Al-Fikr Al-Sāmī fī Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī. Kairo: Dar Al-Turats. Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Haji Masagung. -------. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. Ali, Mohammad Daud, 2014. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada. -------. 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. -------. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI- Press. -------. 2002. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 210 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia -------. 2009. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1996. I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby. Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al- Arba’ah. Juz I. Beirut: Dār Al-Kitab Al-‘Ilmiyah. Al-Kaasani, Ala’uddin Abu Bakar bin Mas’ud, 1406 H/1986 M. Bada’i Al-Sana’I fii Tartibi Al-Syara’I. Juz 2. Cet. 2: t.t; Darul Kutub Al-Ilmiah. Al-Khādimī, Nur Al-Dīn bin Mukhtār. 2001. `Ilm Al-Maqāṣid Al- Syar`iyyah. Maktabah al`Ubaikān. Al-Khattabi, Abu Sulaiman Hamad, , 1409 H/1988 M. I’lamul Hadis Syarhu Sahih Al-Bukhari. Juz 2. Cet. 1: Ummul Quro; Markaz Al-Buhus Al-Ilmiyah wa Ihya Al-Turot Al-Islami. Al-Māwardī, Abū Al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-Baṣrī Al-Bagdādī. 2015. Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al- Dīniyyah. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad, 1419 H/1999 M. Al- Haawi Al-Kabir. Juz 4. Cet. 1: Libanon; Darul Kutub Al-Ilmiah. Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 1997. Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām. terj. Syafril Halim, Fiqh Negara, Jakarta: Robbani Press. Al-Qinnuni, Abu Thoyyib Muhammad Siddiq, 1412 H/1992 M. Fathul Bayan Fii Maqasidil Qur’an. Cet. 1: Beirut; Al- Maktabatu Al-Asriyah Lii Al-Tiba’ati wa Al-Nasyri. Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad. 1414 H/1993 M. Al-Mabsut. Juz 4. Cet. t.d: Beirut; Darul Ma’rifah. Al-San’ani, Muhammad bin Ismail, t.th. Subulus Salam. Cet. t.d: Mesir; Darul Hadis. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 211 Al-Syātibī. t.th. Al-Muafaqat fi Ushul Al- Syari’ah. Kairo: Mustafa Muhammad, Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1414 H. Fathul Qadir li Al- Syaukani. Cet. 1: Beirut; Dar ibnu Katsir. -------. 1413 H/1993 M. Nailil Author. Juz 4. Cet. 1: Mesir; Darul Hadis. Al-Syirbīnī, Syams Al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad. 1994. Mugnī Al-Muḥtāj ilā Ma`rifah Al-Ma`ānī Alfāẓ Al-Minhāj. Beirut: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyyah. Al-Tabrani. t.th. Al-Mu'jam Al-Kabir. Alu Bassam, Abdullāh bin Abdurrahmān bin Ṣālih. 2013. Taisīrul A’lam Syarhu ‘Umdatil Ahkām. Terj. Umar Mujtahid, Fikih Hadis Bukhari-Muslim. Jakarta: Ummul Qura. Al-Zuhailī, Wahbah. 1981. Al-Fikih Al-Islamy wa Aḍillatuhu. Juz 8. Beirut: Dār al Fikrī. -------. 1996. Al-Waṣāya wa Al-Waqf fī Al-Fiqh Al-Islāmī. Damaskus: Dār Al-Fikr. -------. 1991. Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al- Manḥaj. Damaskus: Dar Al-Fikr. Amin S.M. 2009. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah. an-Naisabūrī, Abu Al-Husain Muslim bin Ḥajjāj Al-Qusyairī. 2013. Shahih Muslim. no. 1632. Saudi Arabia: Mu’assasah Al-Syaikh ‘Abdullāh Al-Ghanīm Al-Khairiyyah. Anshari, Abdul Ghafur. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan. Yogyakarta: UII Press. Anshori, Abdul Ghofur. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media. 212 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Ar Raniry, Nuruddin. 1966. Bustanussalathin Fi Zikr Al-Awwalin Wal Akhirin. Bab II Fasal 13, edited by Teuku Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arif, Eddi Rudiana. 1991. Hukum Islam Di Indonesia; Perkembangan Dan Pembentukan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. Aripin, Jaenal. 2013. Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. As Sarkasiy, Muhammad bin Abi Sahal. 1985. Al Masbuth. Beirut: Darul Ma’rifah. Asshiddiqie, Jimly, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. -------. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press. As-Syarakhsī Al-Hanāfi dan Abu Al-Ainaini Badran. , t.th. Ahkam Al-Waṣī wa Auqāf. Iskandariyah: Muassasāt as-Ṣalābī. At-Tirmidzī, Ibnu Mūsā. 1999. Jāmi’ at-Tirmidzī. Riyāḍ: Dārus Salām. Azizi, A. Qadri. 2002. Eklitisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media. Azra, A. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta: Mizan. Badran Abu Al-Ainaini. 2016. Ahkam Al-Wāṣī wa Auqāf. Iskandariyah: Muassasāt as-Ṣalibī, t.th. dalam Rozalinda, Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 213 Manajemen wakaf produktif, Cet. 2; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Basri, Hasan. 2011. Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Kanun. 13. No. 55. Bisri, Cik Hasan. (Ed). 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Budiono, Abdul Rahmad. 2003. Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia. Malang: Bayumedia. Bukhari dan Anwar. 2022. Implementasi Hukum Islam di Aceh dalam Perspektif Historis. Jurnal At-Tasyri’. Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 14, No. 2. Buzama, Khoiruddin. 2012. “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia.” Al ’Adalah. 9, no. 2: 467–72. Departemen Agama RI. 1998/1999. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh. https://dsi.acehprov.go.id /halaman/qanun-perda Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2011. Fikih Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad KSA. Drewes, G.W.J. 1968. New Light on the Coming Islam to Indonesia. Leiden: BKI, 124. Fahrezi, Irgi. 2022. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri, Jurnal EL-THAWALIB: Vol. 3 No. 3 Juni. Friedmann, W, 1990. Teori dan Filsafat Hukum (Susunan II). Saduran Mohammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta. 214 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Fuad, Mahsun. 2005. Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKiS. Gunawan Syafri. 2017. “Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.” Gunawan, Hendra. 2019. “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el- Qanuniy. Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni. Gunawan, S. 2020. “Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional,” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan 6, no. 1: 55–67, accessed January 15, 2024, https://scholar.archive.org/work/a3rgjiv6a5e7tbhh27p4el7h vq/access/wayback/http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/downlo ad/2502/pdf. Hakim, Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Orientasi Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif, Jakarta: Raja Gravindo Persada. Haliah Ma’u, Dahlia. 2018. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia),” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah. 15, no. 1 (January 3, 2018), http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/471. Harahap, M. Yahya. 2009. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Yahya. 1992. Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 5, Jakarta: alHikmah. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 215 Harahap, Yahya., dan Rifyan Ka’bah. Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khoirul Bayan. Harefa, Alvani Amaerita, Posma Sariguna, Johnson Kennedy, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2018. “Financial Technology, Regulation and Banking Adaptation in Indonesia.” Fundamental Management Journal 3 (1): 1–11. Harun, M. Yahya. 1995. Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan XVII. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.Hazairin. 1976. Hendak Kemana Hukum Islam, Jakarta: Tintamas. Haryanto, Wawan, dan Syamsuddin. 2021. Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Jurnal Maddika: Journal of Islamic Family Law 02. No. 01. Hatta, Moh. 1969. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta: Tnp. Hurgronje, C. Snouck. 1989. Islam Di Hindia Belanda. Jakarta: Bhatara. Ibnu Abidin. 1994. Rād Al-Mukhtār ;alā Al-Dār Al-Mukhtār Syarah Tanwir Al-Abṣār. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. Ibnu Baṭūtah. 1987. Tuḥfatu Al-Nuẓẓār Fī Garāibi Al-Amṣār Wa ‘Ajāibi Al-Asfār. Juz 1, Beirut: Dar Ihyaul ‘Ulum. Ibnu Ruysd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad. 1425 H/2004 M. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtasid. Juz 2, Cet. t.d: Al-Qohiroh; Darul Hadis. IIsmatullah, Deddy. 2008. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: TSAbitA. J. Benda, Harry. 1958. The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945. Bandung: W. Van Hoeve. 216 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Jaenudin, Jeje. 2020. “Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974- 2011),” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 8, no. 1: 174–199, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/ view/732/535. Jailani. 2016. Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum di Aceh). Banda Aceh: Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Darussalam. Jalil, Husni, dkk. 2010. Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Jurnal Kanun 51. Jaunuddin, Jeje. 2011. "Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974- 2011),” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 8, no. 1 (2020): 174–199, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/ view/732/535. Kaligis, Moh., 2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana. Bandung: Alumni. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf. 2007. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Jakarta: Ditjen Bimas Islam. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, t.th. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf. Kharisudin, Kharisudin. 2021. Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Jurnal Perspektif: Vol. 26 No. 1 Januari. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 217 Khuluq, M. Khusnul, 2022. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI). 1991. Buku I Hukum Perkawinan. Konoras, A. 2017. “Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah and Undefined journal.iain-manado.ac.id (n.d.), accessed January 15, 2024, http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/370. Konoras, Abdurrahman. 2016. “Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 14, no. 2: 1–13. Kuksal, Ismail. 2000. Taghayyur Al-Aḥkām fī Al-Syarī’ah Al- Islāmiyyah. Beirut: Mu’assasah Al-Risalah. Lubis, Syaddan Dintara. 2023. Akibat Hukum yang ditimbulkan Oleh Zihar terhadap Perkawinan ditinjau dari Undang- undang dan Kompilasi Hukum Islam, Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam: Vol. 10 No. 1 Juni. Mahadi. 1969. “Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan.” Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Marbun, Ester Paulin. 2023. Tradisi Sinamot dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok, Jurnal Holistik: Vol. 16 No. 3 Juli-September. Mardani. 2015. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta Mujib, Abdul. 2021. Sejarah Masuknya Islam dan Keragaman Kebudayaan Islam di Indonesia, Jurnal Dewantara: Vol. 11 No. 1 Januari-Juni. 218 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Mukhlas. 2011. Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Ghalia. Naily, Nabiela dkk. 2019. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta: Pranadamedia Group. Nasir, Muhammad. 2018. Legislasi Hukum Keluarga di Aceh Pasca Otonomi Khusus, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab, Jurnal Bedah Hukum: Vol. 6 No. 1. April. Nasution, Muhammad Arsad. 2018. Perceraian Menurut ompilasi Hukum islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Wanuny: Vol. 4 No. 2 Juli-Desember. Nelmawarni, and Idawati Djohar. 2013. Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam Ke Sulawesi Selatan. Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nita, Mesta Wahyu. 2021. Hukum Perkawinan di Indonesia. Lampung: CV. Laduny Alifatama. Noeh, Zaini Ahmad and Abdul Basit Adnan. 1983. Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Noer, Deliar. 1985. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900- 1942. Jakarta: LP3ES. Notonegoro, Notonegoro. 1956. Pembukaan UUD 1945. Jakarta: Tnp. Nuruddin, Muhammad. 2019. Menggores Tinta Di Lembah Hijau. Bogor: Guepedia. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 219 Peraturan Presiden Republik Indonesia. 1948. “Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman,” no. 2: 1–12. Pires, Tomé. 1944. Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues. London: The Hakluyt Society. Rachman, Anwar dkk. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group. Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahmat Rosyadi, A, dan Ahmad, M. Rais, 2006. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rahmawati Pardjaman. 2013. Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional; Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah. Vol XI. Ramulyo, Idris. 1997. Azas Azas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Rasyid, Daud. 2001. Formalisasi Syari’at di Serambi Mekkah, dalam Buku Syari’at Islam Yes, Syari’at Islam No. Jakarta: Paramadina. Reid, Anthony. 1992. Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 220 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rifai, Awal. 2021. Al-Qaawā`id Al-Fiqhiyyah wa Al-Fatwā: Makānatuhumā wa Dauruhumā fī Binā’ wa Taṭawwur Al-Fiqh Al-Islāmī, International Journal of Islamic Studies: Vol. 1 No. 2 Desember. Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Saekan, Erniati. dan Efendi. 1997. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola. Sahid. 2016. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Formalisasi Syariat Islam. Surabaya: Pustaka Idea. Salim, Atiyah bin Muhammad. 1420 H. Syarhu Bulugul Maram. Cet. t.d: t.t; t.p. Samuddin, Rapung. 2013. Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik. Jakarta: GOZIAN Press. SarDesai, D.R.. 1993. Southeast Asia, Past and Present. California: Avalon Publishing. Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sirajuddin, 2008. Legalisasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset dan IAIN Bengkulu. Sjadzali, Munawir. 1996. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini, dalam Amrullah Ahmad (et.al.), Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 221 Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. Soemarti, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Soepomo, R., 1993. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. Sosroatmodjo, H. Aso, and H.A. Wasit Aulawi. 1976. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang. Sourana, Nana. 2006. Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa. Bandung: Grapindo Media Pratama. Suadi, Amran and Mardi Candra. 2016. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group. Suminto, H. Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. Sumitro, Warkum. 2005. Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. Suny, Ismail. 1987. Hukum Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta: Universitas Muhammadiyah. Surjaman, Tjun. 1991. Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktek. Bandung: P. T. Remaja Rosdakarya. Suryanegara, Ahmad Mansur. 2015. Api Sejarah. Bandung: Surya Dinasti. Thalib, Sayuti. 1980. Receptio A Contrario. Jakarta: Bina Aksara. Tjun Surjaman (editor). 1991. Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya. Tjun Surjaman (editor). 1991. Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 222 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Tp. Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Waqfi wa Al-Hibāt wa Al-Waṣāyāt, www.islamweb.net Tp. Ḥukmu Al-Waqfi Al-Ahlī ba’da Qarār Ilghāihi fī Ba’ḍi Al-Bilād. www.islamqa.info Tresna. 1978. Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad. Jakarta: Pradnya Paramita. Tudjimah. 1987. Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Usaman, Rachmadi. , 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia. Cet. II; Yogyakarta: Sinar Grafika. Uṡman, Suparman.t.th. Hukum Perwakafan di Indonesia. Wafa, Moh. Ali. 2019. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: Yasmi. Website Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH Abu Al-Husain Muslim bin Ḥajjāj Al-Qusyairī.), Home - BPKH Website Resmi Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI (kemenag.go.id) Widnjosoebroto, Soetandyo, 1994. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Yahya, Nasrullah. 2014. Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah. Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 223 Yunus, Nur Rahim. 2015. Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12. No. 2. Zaelani, Zaelani. 2019. “Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie Incomplexu, Teorireceptie Dan Teoriteceptio A Contrarioatau Teori Receptio Exit.” Komunike XI, no. 1: 128– 63. Zaidan, Abdul Karim. 2001. Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al- Islāmiyyah. Iskandariyah: Dār ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb. 224 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia TENTANG PENULIS Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. Dosen Tetap di Jurusan Syariah Prodi Perbandingan Mazhab, dengan jabatan Kepala Sekretariat pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Ambon, 24 Februari 1980. Menamatkan pendidikan sarjana di tiga institusi berbeda, S1 Syariah/Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar (2006), S1 Tarbiyah/PAI di STAI DDI Kota Makassar, S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Jakarta (2007). Menyelesaikan pendidikan magister (2009) dan doktoral (2020) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Disertasinya pada program doktor difokuskan pada bidang Hukum Islam dan Ilmu Politik Islam (Siyasah Syar’iyyah). Diantara buku yang telah diterbitkan antara lain: Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah, Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam), Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Tata Negara, Ulumul Qur’an, Sistem Politik Indonesia, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui laman Google Scholar. Penulis dapat dihubungi melalui email: kasmanbakry@stiba.ac.id Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 225 H. Muhammad Ikhsan, Lc. M.Si. Ph.D. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Kendari, 9 Agustus 1975. Penulis menamatkan pendidikan menengah di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta (1993), lalu melanjutkan studi di LIPIA Jakarta (1993). Setelah itu, mendapatkan beasiswa melanjutkan studi di Islamic University of Madinah, Saudi Arabia (1994-1998). Menyelesaikan pendidikan magister (2007) dengan beasiswa International Indonesia Education Foundation (IIEF) dan Ford Foundatian di Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia. Program doktoral (2017) diselesaikan pada program studi Fikih di Al-Madinah International University, Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui email: muhikhsan@stiba.ac.id Blog pribadi: https://ihsanzainuddin.com 226 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A. Rahmat Abdul Rahman, dilahirkan di Ujungpandang, 13 September 1975. Anak dari pasangan Abd. Rahman Tiba’ dan St. Rohani Dg. Kanang –rahimahumallāh-, menikah dengan Hj. Umi Salmah, S.Si dan dikaruniai enam orang anak: Qarinah, Dihyah, Naufal, Hilyah, Syaima’, dan Muhammad. Menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Makassar (1993), kemudian mendapatkan beasiswa sarjana (S1) di Fakultas Syariah, Islamic University of Medina Munawwarah, Saudi Arabia (1998), menyelesaikan pendidikan magister (S2) konsentrasi Pengkajian Islam, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar (2009), dan program doktoral (S3) konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2014). Saat ini terdaftar sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, pengampu mata kuliah Ilmu Politik Islam (Siyasah Syar’iyyah) dan Ushul Fiqh. Penulis juga menjadi dosen luar biasa pada beberapa perguruan tinggi, diantaranya: Lembaga Dakwah al-Hijrah, Baquio, Philipina (2000), Lembaga Pelatihan Dakwah al-Madinah, Yogyakarta (2000), Universitas Fajar, Makassar (2009). Aktif dalam organisasi kemasyarakatan, di antaranya: Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, periode 2011-2016; Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Propinsi Sulawesi Selatan, periode 2013-sekarang; Ketua MUI Kota Makassar, periode 2007-2012; Komisi Fatwa MUI Kota Makassar, periode 2012-2017; Pengurus Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan; Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan; Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar; Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan 2021-sekarang; Ketua DPP Wahdah Islamiyah periode 2018-sekarang. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 227 Pembicara pada seminar-seminar nasional dan regional, antara lain: Seminar Ekonomi Islam (UNM, 2007), Seminar Syiah dan Aliran Sesat (Jakarta, 2011), Seminar Multilevel Marketing Syariah (MUI Kota Makassar, 2013), Penceramah rutin di Badan Dakwah Islam PT. Pertamina (Persero) Region VII. Memiliki beberapa tulisan yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan terindeks, yang dapat diakses melalui google scholar atas nama penulis. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmatar09@gmail.com Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Pomala, 17 November 1980. Penulis menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 03 Makassar tahun 1999, lalu melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, Jurusan Naval Engineering hingga 2004. Menjabat sebagai Koordinator Laboratorium AutoCAD dan Koordinator Laboratorium Rancang Bangun Jurusan Naval Engineering UNHAS tahun 2004-2005. Kemudian kembali menempuh pendidikan sarjana di STIBA Makassar jurusan Syariah/Perbandingan Mazhab tahun 2012-2018. Menyelesaikan pendidikan magister pada Program Pascasarjana UIN Alaluddin Makassar konsentrasi Ekonomi Syariah tahun 2019-2021. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurnaemi@stiba.ac.id 228 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H. Dosen Tetap dengan jabatan Kepala Bagian Kepesantrenan dan Keasramaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Enrekang, 01 Maret 1982. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat Maccopa Maros (2002), setelah melaksanakan pengabdian selama 2 tahun, penulis kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana di tiga institusi berbeda: UIT Makassar (PAI, 2008), STIBA Makassar (Syariah, 2010), dan Al-Madinah International University (Ilmu Al-Qur’an, 2012). Kemudian Menyelesaikan pendidikan magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UMS Surakarta (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id Jujuri Perdamaian Dunia, S.H. M.H. Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Samarinda, 30 Desember 1988 dari pasangan Ayah H. Slamet Sugiarto dan Ibu Hj. Jaunah. Penulis menikah tahun 2013 dengan Dr. Askar Patahuddin, S.Si.,M.E. dan memiliki 5 putra putri; Rumaysha, Asma, Muhammad Usamah, Sarah dan Fatimah. Penulis menimba Ilmu dasar hingga menengah atas di sekolah Negeri di Samarinda kemudian melanjutkan studi strata 1 di STIBA Makassar dan strata 2 di Pascasarjana UINAM. Saat ini penulis berstatus sebagai pengelola dan dosen tetap STIBA Makassar serta aktif sebagai daiyah murabbiyah Muslimah Wahdah Makassar.Penulis dapat dihubungi melalui email: jujuri@stiba.ac.id Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 229 H. Awal Rifai, Lc., M.H. Dosen Tetap dengan jabatan Kabag Penelitian dan Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Bulukumba, 17 Juni 1991. Penulis menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 9 Bulukumba (2010), lalu mendalami ilmu agama dan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2010-2013), kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Qasim University, Arab Saudi (2014-2018). Menyelesaikan pendidikan magister (2021) Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email: awalrifai@stiba.ac.id Syamsu Alam, S.H., M.H. Dosen Kontrak Pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Makassar / Ujung Pandang, 31 Mei 1977. Penulis menamatkan pendidikan menengah di MAN 1 Minasa Upa Makassar (1995), lalu mendalami dan menyelesaikan S1 ilmu Hukum Perdata dan Pidana Universitas Indonesia Timur, kemudian tahun 2023 Menyelesaikan pendidikan magister pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email: syamsualam.sh@gmail.com. 230 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I Sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar) sejak Tahun 2010. Lahir di Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah, 05 Oktober 1980. Penulis menamatkan pendidikan Seekolah Menengah di SMA 1 Toli Toli Tahun 2000, lalu melanjutkan ke STIBA Makassar Tahun 2000 sampai 2003, kemudian melanjutkan kuliah S1 di International University Of Afrika (IUA) Sudan sampai Tahun 2010. Lalu melanjutkan S2 di Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang dan tamat Tahun 2013. Penulis dapat dihubungi melalui akun Email mukran@stiba.ac.id Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Muharram 1410 H bertepatan dengan 9 Agustus 1989. Anak ke enam dari bapak Patahuddin Dg. Nai, B.A dan Ibu Hasniah Dg. Intang. Riwayat pendidikan di SDN Perumnas Makassar (2001- 2006), SMPN 13 Makassar (2001-2004), SMAN 9 Makassar (2004-2007), Sarjana Matematika UNM (2007-2011), Diploma Bahasa Arab STIBA Makassar (2012-2014), Magister Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (2016-2018), Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas ibn Khaldun Bogor (2021-2024). Menyelesaikan Program Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (2021-2023). Pengalaman kerja, sebagai guru di SMA Quran as-Syatibi 2012- 2013, Staf tata usaha dan kepegawaian STIBA Makassar 2014-2016, Kepala Kepegawaian dan Tata Usaha 2016-2019, Kepala Perencanaan dan Sistem Pengendalian Mutu STIBA Makassar 2019-2021. Saat ini, penulis tercatat sebagai dosen STIBA Makassar sejak 2018- sekarang. Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 231 Penulis dapat dihubungi melalui email askarfatahuddin@stiba.ac.id. Karya tulis ilmiah penulis dapat diakses melalui google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=sGxYJHAAAAAJ. Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-0065-2901; Sinta Id: https://sinta.kemdikbud.go.id/profile/google# 6746546. Garuda Id: Garuda - Garba Rujukan Digital (kemdikbud.go.id) 4128594 Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di kota Makassar (STIBA MAKASSAR). Penulis berasal dari Makassar. Penulis Lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Januari 1992. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu dari pasangan bapak Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp. Rad (K) yang merupakan guru besar fakultas kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan serta Ibu Dra. Hj. Rahmah Ide Said, M.Si yang merupakan alumni pada Universitas Hasanuddin. Penulis telah menamatkan gelar S1 nya di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah serta S2 nya pada jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas dan Universitas yang sama. Kemudian meraih gelar Doktor di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada konsentrasi Ekonomi Islam. 232 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. Dosen Tetap dengan jabatan Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Sengkang, 9 September 1989. Penulis menamatkan pendidikan menengah di MA Nurul As’adiyah Callaccu Sengkang (2007), kemudian melanjutkan pendidikan di STIBA Makassar (2007-2010), dan menyelesaikan strata satu di Islamic University of Madinah (Syariah 2015). Menyelesaikan pendidikan magister (2021) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email: irsyadrafi@stiba.ac.id H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. Dosen Tetap di Jurusan Syariah, dengan jabatan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Kendari, 3 Desember 1990. Belajar bahasa Arab, tahfidz Al-Qur'an dan studi Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2008-2012). Alumni Universitas Islam Madinah al-Munawwarah Jurusan Syariah Hukum Islam (2013-2017). Menyelesaikan pendidikan magister (2022) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Tesisnya pada program Magister difokuskan pada bidang Ilmu Usul Fikih. Diantara karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: The Concept of Mutakallimin in The Interpretation of Dilalah Al-Lafa and It’s Implications in Ikhtilaf Fikh, Upaya Markaz Inayah dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Umrah Warga Negara Indonesia melalui Program Madrasah Umrah dan beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui laman Google Scholar. Penulis dapat dihubungi melalui email: saddam.aiman29@stiba.ac.id Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 233