HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. Nur Sri Maryam DM, S.H., M.H. Tahta Media Group ii HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Penulis: Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. Nur Sri Maryam DM, S.H., M.H. Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: v, 76, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN : 978-623-147-857-3 Cetakan Pertama: Mei 2025 Hak Cipta 2025, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2025 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Hukum Pidana Internasional ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai prinsip-prinsip, norma, serta mekanisme hukum pidana yang berlaku di tataran internasional. Sebagai seorang dosen hukum pidana dan praktisi akademik, penulis menyadari pentingnya membekali mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat luas dengan wawasan yang tidak hanya teoretis namun juga relevan dengan perkembangan hukum global saat ini. Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan ilmiah dan didukung oleh referensi terkini, baik dari sumber hukum primer maupun sekunder, termasuk perjanjian internasional, putusan pengadilan internasional, serta literatur dari ahli terkemuka di bidang hukum pidana internasional. Dalam penyusunannya, penulis juga berusaha menghadirkan analisis kritis terhadap isu-isu aktual, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, serta pelanggaran berat lainnya yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum pidana internasional serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, semoga karya ini dapat menjadi sumbangan nyata dalam upaya mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia berdasarkan hukum. Tim Penulis iv DAFTAR ISI PRAKATA ................................................................................................ iv DAFTAR ISI ............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Konsep Dasar Hukum Pidana Internasional ................................. 1 B. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana Internasional .......................... 6 C. Sejarah Perkembangan ............................................................... 11 BAB II SUMBER HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ................... 17 A. Sumber Hukum Primer ............................................................... 17 B. Sumber Hukum Sekunder........................................................... 23 C. Hierarki Dan Konflik Sumber Hukum ....................................... 29 BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ... 36 A. Prinsip Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege) ........................... 36 B. Pertanggungjawaban Pidana Individu ........................................ 41 C. Prinsip Komplementaritas (ICC vs. Yurisdiksi Nasional) .......... 47 D. Prinsip Universalitas dan Yurisdiksi Internasional ..................... 53 E. Immunitas dan Pertanggungjawaban Negara vs. Individu ......... 55 BAB IV KEJAHATAN INTERNASIONAL (CORE CRIMES).............. 58 A. Genosida ..................................................................................... 58 B. Kejahatan terhadap Kemanusiaan .............................................. 61 C. Kejahatan Perang ........................................................................ 64 D. Agresi (Crime of Aggression) ..................................................... 67 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 72 BIODATA PENULIS ............................................................................... 74 v BAB I PENDAHULUAN A. KONSEP DASAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Hukum Pidana Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang unik dan kompleks, yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban individu atas kejahatan-kejahatan berat yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku dalam batas-batas teritorial suatu negara tertentu, HPI memiliki karakteristik transnasional yang melibatkan mekanisme peradilan internasional. Dasar hukum utama HPI tercantum dalam Statuta Roma 1998 yang mendirikan International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga permanen untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (Setiyono, 2020) Karakteristik khusus HPI terletak pada sifatnya yang menggabungkan unsur-unsur hukum internasional dan hukum pidana secara bersamaan. (Atmasasmita, 2021) Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar negara sebagaimana lazimnya dalam hukum internasional publik, tetapi juga menetapkan standar pertanggungjawaban pidana individu secara langsung. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam kasus Prosecutor v. Charles Taylor di Special Court for Sierra Leone, di mana mantan Presiden Liberia ini diadili dan dihukum atas perannya dalam kejahatan perang yang terjadi di Sierra Leone, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah negaranya sendiri. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana HPI beroperasi melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Hukum Pidana Internasional | 1 BAB II SUMBER HUKUM PIDANA INTERNASIONAL A. SUMBER HUKUM PRIMER Sumber hukum pidana internasional merupakan landasan normatif yang membentuk kerangka hukum bagi pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional. Sistem hukum ini bersifat unik karena menggabungkan unsur-unsur hukum internasional publik dengan prinsip- prinsip hukum pidana, menciptakan suatu rezim hukum khusus yang mengatur kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Sumber-sumber hukum pidana internasional dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan sifat dan tingkat otoritasnya dalam sistem hukum internasional. Statuta Roma 1998 yang mendirikan International Criminal Court (ICC) merupakan sumber hukum primer paling penting dalam hukum pidana internasional kontemporer. Dokumen bersejarah ini tidak hanya membentuk kerangka institusional bagi pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia, tetapi juga secara komprehensif mengkodifikasikan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan definisi kejahatan inti (core crimes). Statuta Roma secara khusus mengatur empat kategori kejahatan utama yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, yang masing-masing dirumuskan dengan rinci dalam pasal-pasalnya. Hukum Pidana Internasional | 17 BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA INTERNASIONAL A. PRINSIP LEGALITAS (NULLUM CRIMEN SINE LEGE) Prinsip legalitas yang dikenal dengan adagium Latin “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dan menjadi dasar legitimasi sistem peradilan pidana internasional. Dalam konteks hukum pidana internasional, penerapan prinsip legalitas memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari penerapan dalam sistem hukum nasional. Asal-usul prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional dapat ditelusuri kembali ke Persidangan Nürnberg, di mana para terdakwa mengajukan keberatan bahwa mereka diadili berdasarkan hukum yang dibuat setelah perbuatan dilakukan. Mahkamah Militer Internasional menolak argumen ini dengan alasan bahwa pelanggaran terhadap hukum dan moralitas internasional yang dilakukan oleh Nazi sudah jelas diketahui sebagai perbuatan kriminal bahkan sebelum Perang Dunia II. Putusan ini menciptakan preseden penting bahwa dalam konteks kejahatan internasional yang sangat serius, prinsip legalitas dapat ditafsirkan secara lebih fleksibel dibandingkan dalam hukum pidana nasional. Statuta Roma 1998 secara eksplisit mengatur prinsip legalitas dalam Pasal 22-24, yang mencakup empat komponen utama: nullum crimen sine 36 | Hukum Pidana Internasional BAB IV KEJAHATAN INTERNASIONAL (CORE CRIMES) A. GENOSIDA Genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional, yang didefinisikan dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948 sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat menargetkan populasi sipil secara luas, genosida memiliki karakteristik khusus karena mensyaratkan adanya dolus specialis (niat khusus) untuk memusnahkan kelompok tertentu. Unsur ini membedakan genosida dari kejahatan kekerasan massal lainnya dan menjadi tantangan utama dalam pembuktian di pengadilan internasional. Unsur-unsur genosida terdiri dari dua komponen utama: actus reus (tindakan fisik) dan mens rea (unsur mental). Actus reus mencakup lima kategori tindakan yang tercantum dalam Konvensi Genosida: (1) pembunuhan anggota kelompok; (2) penganiayaan fisik atau mental yang berat; (3) penciptaan kondisi kehidupan yang menghancurkan; (4) pencegahan kelahiran dalam kelompok; dan (5) pemindahan anak-anak secara paksa ke kelompok lain. Sementara itu, mens rea mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian. 58 | Hukum Pidana Internasional DAFTAR PUSTAKA Atmasasmita, R. (2021). Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana . Indonesian Journal of International Law, 1-15. Ferdiansyah, D. S., & Prasetyo, H. (2024). Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Perang Penghancuran Warisan Budaya di Timbuktu . Media Hukum Indonesia (MHI) , 480-487. Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Hukum, 1-17. Gunakaya, W. (2013). Peranan Dan Prospek ”International Criminal Court” Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi ”Internasional Crimes”. Jurnal Wawasan Hukum, 789-836. Imon, L. L. (2018). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. Scientia De Lex, 37-54. Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. Jurnal SASI, 540-556. Magdariza. (2017). Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Perspektif Hukum Islam. Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam (pp. 231-243). Yogyakarta: Journal UII. Muthmainnah, A., & Dkk. (2024). Dolus Specialis Dalam Pembuktian Genosida: Tantangan Penegakan Hukum Internasional. LAREH Law Review, 120-133. Novianti, V., & Dkk. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 51-61. 72 | Hukum Pidana Internasional Nurhidayatulloh, & Dkk. (2022). Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM. Jurnal Konstitusi, 294-313. Pratiwi, D. K. (2017). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia. Jurnal Selat, 36-51. Putri, W. R. (2011). Hukum Humaniter Internasional. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. Sangalang, R. S., & Farina, T. (2023). Hukum Pidana Cyber. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. Sefriani. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. JURNAL HUKUM , 314-332. Setiyono, J. (2020). Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat. Demak: Penerbit Pustaka Magister . Situngkir , D. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional. Jurnal Litigasi, 1-23. Tirtawati, S. D., & Setiyono, J. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. Ad-Daulah, 111-122. Hukum Pidana Internasional | 73 BIODATA PENULIS Abdul Malik Mufty Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. adalah seorang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua. Penulis mengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, serta aktif dalam berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tenaga pendidik di bidang hukum pidana, ia memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan wacana hukum nasional dan internasional melalui pendekatan ilmiah, khususnya dalam upaya menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia. Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Universitas Pancasakti, lulus pada tahun 2021 dengan judul skripsi "Perbandingan Strategi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dengan Independent Commission Against Corruption (Hongkong) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" , dibimbing oleh Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. dan Dr. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Lanjut ke Magister (S2) di Universitas Islam Sultan Agung, lulus pada tahun 2023 dengan tesis berjudul "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum" , dibimbing oleh Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Pendidikan yang ditempuh memberikan dasar kuat bagi penulis dalam memahami dinamika hukum pidana secara teoretis maupun praktis, terutama dalam perspektif perbandingan dan reformasi hukum. Sebagai akademisi muda, penulis telah aktif dalam dunia tulis- menulis ilmiah. Beberapa artikel yang telah dipublikasikan antara lain: 1) "Discourse On The Discovery And Renewal Of The Principle Of Legality In Criminal Law" dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol. 7 No. 2 (2024). 2) "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" dalam Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024). 74 | Hukum Pidana Internasional 3) "The Application of Criminal Law in Addressing Corruption Crimes: Strategies and Challenges" dalam Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024). 4) "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit Tanpa Sepengetahuan Pemilik Objek Jaminan" dalam Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024). 5) "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila" dalam Rio Law Jurnal Vol. 6 No. 1 (2025). 6) "Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan" dalam Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2025). Artikel-artikel tersebut menunjukkan komitmen penulis dalam mengkaji berbagai isu hukum pidana kontemporer, baik dari sisi normatif, filosofis, maupun aplikatif di ranah praktik peradilan. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran dan wacana hukum pidana internasional di Indonesia. Hukum Pidana Internasional | 75 Nur Sri Maryam DM Nur Sri Maryam DM, S.H., M.H., adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Penulis lahir di Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 29 Juni 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeeri Alauddin Makassar dan melanjutkan program Magister Hukum (M.H.) di Universitas Muslim Indonesia dengan konsentrasi pada Hukum Pidana. Minat akademik dan penelitian beliau difokuskan pada bidang hukum pidana khusunya hukum kesehatan dan hukum perlindungan anak. Selain aktif dalam kegiatan mengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai seminar nasional, beberapa penelitian mengenai hukum pidana dan juga hukum kesehata. Dengan semangat membangun pemahaman hukum yang humanis dan responsif terhadap perkembangan dunia medis, penulis berharap modul ini dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan pendidikan hukum di tanah Papua, khususnya di Universitas Cenderawasih. 76 | Hukum Pidana Internasional