HUKUM PERIZINAN Dina Susiani, SH., MH Tahta Media Group ii HUKUM PERIZINAN Penulis: Dina Susiani, SH., MH Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: v, 115, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN : 978-623-147-899-3 Cetakan Pertama: Juni 2025 Hak Cipta 2025, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2025 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum Perizinan” dengan baik dan maksimal. Hukum perizinan adalah cabang hukum yang mengatur proses, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas berwenang. Ini mencakup regulasi tentang jenis izin yang diperlukan, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban pemohon dan pemberi izin, serta mekanisme penegakan dan sanksi. Memahami hukum perizinan memberikan berbagai manfaat, seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari sanksi, mempermudah perencanaan dan persiapan, serta mengurangi hambatan bisnis. Selain itu, pengetahuan ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memastikan keamanan dan perlindungan, serta membuka peluang untuk mendapatkan dukungan atau insentif dari pemerintah. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang hukum perizinan membantu individu dan perusahaan menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung keberhasilan usaha, dan menghindari masalah hukum. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai hukum perizinan di Indonesia. Surabaya, Juni 2025 Penulis iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Apa Itu Lisensi? ................................................................................. 5 C. Persyaratan Perjanjian Lisensi Yang Efektif ..................................... 8 D. Inovasi Dan Perizinan Di Pasar Seluruh Dunia ............................... 13 E. Keuntungan Bisnis Dari Perizinan................................................... 27 F. Kerugian Bisnis Dari Perizinan ....................................................... 47 G. Pokok Perizinan ............................................................................... 57 H. Lisensi Sumber Terbuka .................................................................. 64 J. Konsep Hukum Perizinan ................................................................ 76 K. Penegakan Hukum Perizinan ........................................................... 79 BAB II PERSYARATAN DAN PROSES PERIJINAN .............................. 82 BAB III WAKTU DAN BIAYA PENYELESAIAN IJIN ........................... 84 BAB IV DEWAN PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA ........................ 86 A. Pendahuluan..................................................................................... 86 B. Pembentukan Dewan ....................................................................... 87 C. Fungsi Dewan .................................................................................. 89 D. Arah Kebijakan ................................................................................ 95 E. Komposisi Dewan............................................................................ 97 F. Pengangkatan Dan Tata Cara Pengurus ........................................... 98 G. Pengaturan Masa Jabatan Kepengurusan Dewan Di Indonesia ....... 99 H. Tata Cara Rapat Dewan Dalam Pengaturan Perizinan Di Indonesia ................................................................................... 101 I. Diskualifikasi Menjadi Anggota Dewan Di Indonesia .................. 103 J. Kepentingan Anggota Dewan Dalam Pengambilan Keputusan .... 106 K. Perlindungan Dari Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi Bagi Anggota Dewan ............................................................................................ 108 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 111 v BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam penerapan hukum, berbagai perangkat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan efektif. Salah satu aspek kunci yang membedakan hukum dari sistem lainnya adalah sifat memaksanya. Artinya, ketika hukum diterapkan dalam bentuk undang-undang, setiap individu wajib mematuhinya. Selain itu, untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu atau kelompok secara preventif, sistem perizinan digunakan sebagai alat pengendalian. Konsep dasar perizinan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan atau perilaku individu maupun kelompok secara preventif melalui penerbitan izin. Konsep ini mencakup istilah-istilah yang serupa seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Dalam kajian hukum administrasi, baik di Belanda maupun di Indonesia, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada perizinan. Di Belanda, istilah-istilah yang sering digunakan meliputi izin (vergunning), persetujuan (toestemming), kebebasan (ontheffing), pembebasan (vrijstelling), pembatasan dan kewajiban (verlog), kelonggaran (dispensatie), pemberian kuasa, serta konsesi (concessie). Di antara istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks perizinan, istilah "vergunning" merupakan istilah yang paling umum dan sering digunakan, sementara istilah lainnya lebih spesifik. Secara yuridis, definisi dari "izin" dan "perizinan" dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Hukum Perizinan | 1 BAB II PERSYARATAN DAN PROSES PERIJINAN Proses dan prosedur perijinan dapat meliputi prosedur pelayanan perijinan, proses penyelesaian perijinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan ijin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi ijin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi ijin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perijinan itu berbeda-beda tergantung jenis ijin, tujuan ijin dan instansi pemberi ijin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perijinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut: a) Proses perijinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perijinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi ijin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yangakan ditimbulkan dari ijin tersebut b) Proses perijinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perijinan itu sendiri 82 | Hukum Perizinan BAB III WAKTU DAN BIAYA PENYELESAIAN IJIN Waktu penyelesaian ijin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perijinan karena adanya tata acara dan prosedur yang harus ditempuh sesorang dalam mengurus perijinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut: a) Disebutkan dengan jelas peruntukannya b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin c) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan d) Waktu penyelesaian Ijin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan perijinan sampai dengan penyelesaian ijin e) Biaya perijinan Biaya/tarif pelayanan termasuk pencitraan yang ditetapkan dalam proses pemberian ijin. Penetapan besaran biaya pelayanan ijin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 84 | Hukum Perizinan BAB IV DEWAN PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA A. PENDAHULUAN Badan perdagangan dan perizinan usaha serta pejabat perdagangan memegang peranan krusial dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek kegiatan ekonomi. Badan badan ini, seperti Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan dan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka menyediakan layanan perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pejabat perdagangan juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan sistem perizinan yang transparan, badan-badan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Mereka juga berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan menangani keluhan dari konsumen, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan sistem ekonomi negara. Dalam upaya memastikan transparansi dan keadilan dalam sektor perdagangan, badan perdagangan dan perizinan usaha di Indonesia menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Proses 86 | Hukum Perizinan DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Abraham, Keith, 2019. Licensing Law: A Comprehensive Guide. London: Routledge. Adams, John, 2021. The Law of Licensing and Regulation. Oxford: Oxford University Press. Agustino, Leo, 2012. Hukum Perizinan: Prinsip-Prinsip dan Implementasinya. Bandung: Alfabeta. Aldridge, David, 2018. Modern Licensing Law: Principles and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Anderson, Laura, 2017. Introduction to Licensing Law. New York: Wolters Kluwer. Ashford, Daniel, 2020. The Dynamics of Licensing Regulations. Los Angeles: Sage Publications. Baharuddin, Abdullah, 2017. Kebijakan dan Regulasi Perizinan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Barrett, Emily, 2015. Licensing Law and Policy. Boston: Harvard Law Review. Beckett, Mark, 2016. Regulating Licensing: Challenges and Solutions. Chicago: University of Chicago Press. Bellamy, Richard, 2019. Licensing Law: The Complete Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press. Bennett, Patrick, 2022. Advanced Licensing Law and Practice. Washington, D.C.: American Bar Association. Davies, Rachel, 2021. Principles of Licensing Law. London: Sweet & Maxwell. Donovan, Michael, 2018. Licensing Law: A Practitioner’s Guide. Dublin: Clarus Press. Edwards, Helen, 2020. The Impact of Licensing on Business. Melbourne: LexisNexis. Hukum Perizinan | 111 Efendi, Lutfi. (2004). Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Malang: Bayumedia Sakti Group. Fahmi, Arif, 2015. Perizinan Usaha dan Administrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Fisher, Alan, 2019. Licensing Law: A Comparative Approach. Hong Kong: Hong Kong University Press. Hidayat, Abdul, 2020. Aspek Hukum Perizinan dan Proses Perizinan di Indonesia. Jakarta: Kencana. H.R, Ridwan. (2003). Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press. H.R, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. H.R, Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hadjon, Philipus M. (1993). Pengantar Hukum Perijinan, Surabaya: Yuridika. Hadjon, Philipus M. (1997). Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia, cet. Ke-5,Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hughes, Robert, 2016. The Regulatory Environment of Licensing. Toronto: LexisNexis. Juiarso dan Achmad Sodik. (2012). Hukum Administrasi Negara dan KebijakanPublik, Bandung: Nuansa. Kurniawan, Rizal, 2018. Hukum Administrasi Negara dan Perizinan. Semarang: Bayumedia Publishing. Lee, Karen, 2021. Licensing Law for Practitioners. London: Sweet & Maxwell. Lewis, Matthew, 2017. Legal Challenges in Licensing. Boston: Harvard Law Review. Marbun dan Mahfud. (1987). Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty. Marbun, S.F. (2018). Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), Cet. Kedua, Yogyakarta: FH UII Pres. Mason, Linda, 2020. Licensing and Compliance. Berlin: Springer. Mitchell, Henry, 2019. The Practical Guide to Licensing Law. Dublin: Clarus Press. Morgan, Julia, 2021. Licensing Law: Key Concepts. New York: Routledge. 112 | Hukum Perizinan Morris, Robert, 2018. Understanding Licensing Regulations. Chicago: University of Chicago Press. Murphy, Allison, 2020. Comprehensive Guide to Licensing Law. Los Angeles: Sage Publications. Nelson, John, 2019. Licensing Law: Policy and Practice. London: Routledge. O’Connor, James, 2021. Enforcement of Licensing Laws. Edinburgh: Edinburgh University Press. Palmer, Richard, 2018. The Fundamentals of Licensing Law. Toronto: Carswell. Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. Batulis Civil Law Review, 2(2), 152. Parker, Sandra, 2020. Advanced Licensing Law. Philadelphia: Wolters Kluwer. Phillips, Grace, 2019. Licensing Law: A Critical Review. Melbourne: LexisNexis.\ Purwanto. (2020). Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik. Jurnal Spektrum Hukum, 17(1), 93– 106. Ramlan, M. Y. (2012). Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktik (Ed: T. Erwinsyahbanna). Medan: Penerbit Ratu Jaya. Reed, Andrew, 2021. Licensing Law: Comparative Perspectives. Hong Kong: Hong Kong University Press. Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat. (2010). Hukum Adminstrasi Negaradan Kebijakan Pelayanan Publik, cet.ke-1, Bandung: Nuansa. Roberts, Eleanor, 2018. Regulating Licensing: The Global Perspective. Sydney: Federation Press. Ryan, Tim, 2020. Legal Frameworks in Licensing. Berlin: Springer. Scott, Rachel, 2019. Understanding Licensing and Regulation. Amsterdam: Elsevier. Sellang, K. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Sinamo, Nomensen. (2010). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara. Hukum Perizinan | 113 Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 184–192. Soekamto Soerjono. (2014). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Bandung:Nuansa. Susanto, Herry dkk. (2003). Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal Pikiran Serta Syaukani HR, cet. Ke-1, Jakarta: Millenium Publisher. Susiani, Dina, Pengantar ilmu hukum, Tahta Media Group, Surakarta, 2023 Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023 Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021 Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020 Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019 Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024 Susiani, Dina , Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025 Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet.ke1, Jakarta: Sinar Grafika. Titik Triwulan Tutik, 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT, Prenada Media Group. Cetakan ketiga W. Riawan Tjandra, 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Widodo Ekathahjana, 2008. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra 114 | Hukum Perizinan B. Internet: http://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpp-gdl-ditaarditr-47548-3- babii.pdf https://www.researchgate.net/publication/336879586_perizinan_dalam_huku m_administrasi_negara/link/5db867dd4585151435d15dbe/download http://digilib.unila.ac.id/) https://books.google.co.id http://repository.uin-suska.ac.id/7052/4/bab%203.pdf http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4071 C. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Hukum Perizinan | 115