KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DISEKTOR PERKEBUNAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Dr. Yustinus Lambang Setyo Putro, Ak., SH, MBA, LLM. Tahta Media Group ii KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DISEKTOR PERKEBUNAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN DALAM NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Penulis: Dr. Yustinus Lambang Setyo Putro, Ak., SH, MBA, LLM. Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vii, 237, uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-634-262-287-2 Cetakan Pertama: Agustus 2026 Hak Cipta 2026, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2026 by Tahta Media Group All Right Reserved PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 email: tahtaliterasimedia@gmail.com website: http://store.tahtamedia.co.id/ Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "Kemitraan Inti–Plasma–Bank di Sektor Perkebunan Pasca Undang- Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar strategis perekonomian Indonesia yang memegang peran vital dalam mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, dinamika hubungan antara perusahaan perkebunan (Inti), masyarakat sekitar (Plasma), dan lembaga pembiayaan (Bank) selalu menjadi diskursus yang kompleks. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa paradigma baru dalam tata kelola perizinan dan investasi, yang secara langsung mengintervensi pola kemitraan tripartit ini. Buku ini hadir untuk membedah secara komprehensif bagaimana regulasi pasca-UU Cipta Kerja memengaruhi ekosistem perkebunan tersebut. Fokus utama analisis dalam buku ini diletakkan pada dua bandul yang harus diseimbangkan oleh negara: kepastian hukum bagi pelaku usaha (business certainty) dan perlindungan hukum bagi petani plasma (social protection). Melalui kacamata Welfare State (Negara Hukum Kesejahteraan), buku ini menguji apakah regulasi mutakhir saat ini telah mampu memitigasi risiko ketimpangan struktural atau justru memperlebar celah konflik agraria dan pembiayaan. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya ini tidak lepas dari dukungan, diskusi, dan masukan dari berbagai pihak—baik rekan sejawat akademisi, praktisi hukum, maupun para pelaku di sektor iv perkebunan. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Buku ini direkomendasikan bagi para akademisi hukum, mahasiswa pascasarjana, pembuat kebijakan, praktisi perbankan, serta pelaku usaha perkebunan yang ingin memahami peta jalan hukum kemitraan perkebunan di era kontemporer. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga pemikiran yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi perkembangan hukum agraria dan hukum ekonomi di Indonesia, serta membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan petani Indonesia. Medan , Juni 2026 Penulis v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................iv DAFTAR ISI ...............................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 BAB II LANDASAN TEORI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN .................................................................................. 23 A. Teori Hubungan Hukum (Rechtsbetrekking) .............................. 23 B. Teori Hukum Perjanjian............................................................... 26 C. Teori Hukum Perjanjian Kredit .................................................. 29 D. Teori Jaminan dalam Hukum Perdata ....................................... 31 E. Teori Hukum Perusahaan ........................................................... 34 F. Teori Hukum Perbankan ............................................................. 37 G. Teori Hukum Agraria .................................................................. 40 H. Keterpaduan Teori dalam Analisis Tripartit............................. 42 BAB III KONSEP KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK ............... 46 BAB IV PENGATURAN HUKUM SEKTOR PERKEBUNAN ........ 61 BAB V PENGATURAN KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ....................................... 66 BAB VI ANALISA HUKUM PENULIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-K/2021 TENTANG KEMITRAAN PT GUTHRIE PECCONINA INDONESIA DAN KUD SINAR DELIMA ..................................................................................................... 93 BAB VII MODEL IDEAL PEMBARUAN PENGATURAN KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ....................................................... 113 vi BAB VIII KORELASI POJK NO. 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON DENGAN KEMITRAAN PLASMA PERKEBUNAN ....................................................................................... 136 BAB IX PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INTI, PETANI PLASMA, DAN BANK DALAM POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN ....................................................................................... 159 A. Tripartit antara Perusahaan Inti, Petani Plasma, dan Bank .. 159 B. Perbandingan Pola Kemitraan Inti–Plasma–Bank dengan Negara Lain ................................................................................. 163 BAB X PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN INTI-PLASMA PERKEBUNAN ..... 196 A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Inti-Plasma Perkebunan .................................................................................. 199 B. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Plasma .................... 200 C. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Inti ................. 203 D. Perlindungan Hukum Terhadap Bank .................................... 205 E. Sinkronisasi Dan Keseimbangan Perlindungan Hukum Para Pihak................................................................................................ 209 BAB XI REKONSTRUKSI HUKUM KEMITRAAN INTI– PLASMA–BANK .................................................................................... 211 A. Kondisi Pengaturan Hukum Kemitraan Inti-Plasma-Bank Saat Ini .................................................................................................. 213 B. Urgensi Rekonstruksi Hukum Kemitraan Inti-Plasma-Bank216 C. Konsep Ideal Rekonstruksi Hukum Kemitraan Inti-Plasma- Bank .............................................................................................. 217 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 223 vii BAB I PENDAHULUAN Pola kemitraan inti-plasma merupakan salah satu instrumen kebijakan agraria yang telah lama digunakan di Indonesia untuk mendorong pemerataan ekonomi pedesaan dalam sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, melalui pelibatan tiga pihak utama, yaitu perusahaan inti sebagai pengelola dan pembina teknis, petani plasma sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja, serta bank sebagai penyandang dana melalui skema kredit1. Secara normatif, kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total areal yang diusahakan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagai bagian dari konsep kemitraan usaha perkebunan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang a quo2. Pengaturan kemitraan inti-plasma mengalami perubahan signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dicabut dan digantikan 1 Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi- Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 87. 2Pasal 1 angka 13 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan |1 BAB II LANDASAN TEORI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN A. TEORI HUBUNGAN HUKUM (RECHTSBETREKKING) Hubungan hukum (rechtsbetrekking) merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang menjelaskan tentang adanya ikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan secara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai suatu objek tertentu yang diatur oleh hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh negara.47 Dengan demikian, hubungan hukum bukan sekadar interaksi sosial, tetapi suatu ikatan yang memiliki kekuatan yuridis. Unsur- unsur utama hubungan hukum meliputi subjek hukum, objek hukum, isi hubungan (hak dan kewajiban), serta akibat hukum. Subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum, sedangkan objek hukum mencakup benda, jasa, atau prestasi tertentu. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban timbal balik yang lahir dari peristiwa hukum, sedangkan akibat hukum merupakan konsekuensi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.48 47 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 73.l 48 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 21. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 23 BAB III KONSEP KEMITRAAN INTI– PLASMA–BANK Dalam kerangka hukum positif, hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimaksudkan sebagai sarana alih keterampilan, teknologi, permodalan, hingga akses pasar, dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hal ini antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk selanjutnya disebut “UMKM” serta pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk selanjutnya disebut (“PP UMKM”). yang menekankan kewajiban pihak Inti untuk membina dan mengembangkan plasmanya, termasuk melalui bimbingan teknis, pembiayaan, pemasaran, dan pemberian informasi yang memadai. Indonesia sebagai salah satu negara dengan sektor perkebunan terbesar di dunia, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao, saat ini menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan standar global. Sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) menjadi contoh nyata bagaimana tekanan global mengharuskan adanya praktik kemitraan yang menghormati hak petani Plasma. Tekanan internasional melalui sertifikasi global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ini telah mendorong perusahaan 46 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan BAB IV PENGATURAN HUKUM SEKTOR PERKEBUNAN Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penyumbang devisa negara melalui komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.[1] Namun, pengelolaannya kerap memicu dinamika hukum yang kompleks, mulai dari tumpang tindih lahan, konflik agraria dengan masyarakat adat, hingga isu keberlanjutan lingkungan (sustainability).[2] Oleh karena itu, pengaturan hukum yang kuat, adil, dan integratif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja yang masif. Namun, sejarah panjang sektor ini di Indonesia tidak lepas dari warisan kolonial yang cenderung eksploitatif. Pasca kemerdekaan, negara berupaya mereformasi hukum perkebunan agar sejalan dengan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945. Pengaturan hukum sektor perkebunan mengalami dinamika yang cukup signifikan, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perkebunan, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 61 BAB V PENGATURAN KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Uraian teoritis dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kemitraan Inti–Plasma–Bank tidak dapat dipahami hanya dari satu cabang hukum, melainkan merupakan pertemuan antara hukum perdata, hukum perusahaan, hukum perbankan, dan hukum agraria. Kompleksitas hubungan tripartit tersebut menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum sebagai fondasi utama agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat dijalankan secara seimbang. Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa jaminan normatif yang jelas, hubungan hukum Inti–Plasma-Bank berisiko ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat, terutama perusahaan Inti dan Bank. Dalam konteks inilah rumusan masalah pertama difokuskan untuk menelaah kepastian pengaturan kemitraan Inti–Plasma–Bank di bidang perkebunan kelapa sawit dalam perspektif negara hukum kesejahteraan Pancasila, khususnya terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak petani plasma sebagai warga negara. Pengaturan baru ini telah mengubah kerangka normatif yang sebelumnya diatur dalam UU Perkebunan 2014, khususnya terkait kewajiban perusahaan inti dalam memfasilitasi kebun Plasma. Perubahan regulasi tersebut 66 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan BAB VI ANALISA HUKUM PENULIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-K/2021 TENTANG KEMITRAAN PT GUTHRIE PECCONINA INDONESIA DAN KUD SINAR DELIMA Rekonstruksi Normatif Pasal 35 ayat (1) UU 20/2008 jo. UU 11/2020 dan PP 7/2021 Tujuan dan karakter larangan “memiliki dan/atau menguasai” diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Penjelasan Pasal 35 (yang kemudian ditegaskan kembali dalam UU 11/2020) merinci: 1. Memiliki” = adanya kepemilikan secara yuridis atas usaha/perusahaan dan/atau aset UMKM oleh Usaha Besar. 2. Menguasai” = adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha dan/atau aset UMKM oleh Usaha Besar dalam pelaksanaan kemitraan. Dari rumusan ini terlihat jelas bahwa tujuan larangan adalah mencegah kemitraan semu: di atas kertas tampak sebagai hubungan Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 93 BAB VII MODEL IDEAL PEMBARUAN PENGATURAN KEMITRAAN INTI–PLASMA–BANK DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Implementasi kemitraan Inti–Plasma di Indonesia banyak ditemukan pada komoditas kelapa sawit, khususnya di daerah Provinsi Riau, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Skema ini menjadi salah satu syarat perusahaan perkebunan dalam memperoleh izin usaha, dimana perusahaan diwajibkan bermitra dengan masyarakat sekitar melalui pembangunan kebun Plasma minimal 20% dari total areal izin.160 Namun, praktik di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan sebagai berikut: Pertama, ketidaktransparanan dalam kontrak, terutama terkait dengan skema pembiayaan pembangunan dan prasarana untuk kebun Plasma yang seringkali membebani petani. Kedua, distribusi keuntungan tidak proporsional, dimana perusahaan Inti mendapatkan porsi yang lebih besar. 160Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 113 BAB VIII KORELASI POJK NO. 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON DENGAN KEMITRAAN PLASMA PERKEBUNAN Konteks POJK No. 14 tahun 2023. POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon mengatur Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Aturan ini menjadi instrumen hukum untuk mengoperasionalkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Intinya, unit karbon yang mewakili penurunan emisi setara satu ton CO₂ dapat diperdagangkan di IDXCarbon sebagai bursa resmi. Hal ini berhubungan langsung dengan sektor perkebunan, khususnya sawit, karena: 1. Perkebunan sawit dituding sebagai penyumbang deforestasi dan emisi gas rumah kaca. 2. Program kemitraan Inti–Plasma menjadi bagian penting dari rantai pasok sawit, sehingga praktik Plasma ikut dinilai dalam due diligence karbon. 136 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan BAB IX PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INTI, PETANI PLASMA, DAN BANK DALAM POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN A. TRIPARTIT ANTARA PERUSAHAAN INTI, PETANI PLASMA, DAN BANK Keterlibatan Bank dalam pola kemitraan Inti–Plasma menimbulkan dimensi baru dalam relasi hukum sektor perkebunan. Jika sebelumnya hubungan Inti–Plasma hanya bersifat bilateral, maka dengan masuknya Bank sebagai penyedia pembiayaan, pola kemitraan tersebut berubah menjadi tripartit. Secara normatif, Bank tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkebunan 2014 maupun UU Cipta Kerja. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa pembiayaan usaha perkebunan hampir tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan lembaga keuangan. Dengan demikian, posisi Bank dalam kemitraan Inti–Plasma adalah de facto pihak ketiga yang ikut menentukan keberhasilan atau Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 159 BAB X PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN INTI-PLASMA PERKEBUNAN Pembangunan sektor perkebunan di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet, banyak diselenggarakan melalui pola kemitraan inti-plasma yang mempertemukan tiga pihak dengan kepentingan dan kedudukan hukum yang berbeda, yaitu petani plasma sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja, perusahaan inti sebagai pengelola dan pembina teknis, serta bank sebagai penyandang dana melalui skema kredit265. Pola kemitraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong pemerataan ekonomi pedesaan, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, terutama antara petani plasma sebagai pihak yang relatif lemah secara ekonomi dan informasi, dengan perusahaan inti yang memiliki modal, teknologi, dan akses pasar yang jauh lebih besar266. Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi- 265 Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 87. 266Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 211, dikutip dalam konteks pola kemitraan agribisnis sebagai bentuk perjanjian kerja sama tidak seimbang antara pelaku usaha 196 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan BAB XI REKONSTRUKSI HUKUM KEMITRAAN INTI–PLASMA– BANK Pola kemitraan inti-plasma dalam sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, melibatkan hubungan hukum tripartit antara perusahaan inti, petani plasma, dan bank sebagai penyandang dana313. Hubungan hukum tripartit ini pada hakikatnya dibangun di atas tiga kepentingan yang berbeda secara fundamental: kepentingan petani plasma atas kesejahteraan dan kepastian penghasilan, kepentingan perusahaan inti atas kepastian pasokan bahan baku dan pengembalian investasi, serta kepentingan bank atas kepastian pengembalian kredit beserta keuntungannya. Ketiga kepentingan tersebut, apabila tidak diatur secara seimbang dalam suatu kerangka hukum yang komprehensif, berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan salah satu maupun seluruh pihak. Pengaturan kemitraan inti-plasma-bank di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang tidak saling terintegrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 313Bernhard Limbong, Pengusahaan Perkebunan: Kebijakan Ekonomi- Politik Pengusahaan Perkebunan Indonesia, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 87. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 211 DAFTAR PUSTAKA Ahmad Rifai Lubis, “Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 3 (2018), hlm. 123-145, https://doi.org/10.21143 /jhp.Vol48. No. 3.2337 Ali, Achmad. Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012., Ali, Mukti. Perbandingan Konsep Negara Hukum, Jakarta: Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017. Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006. Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika, terjemahan Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, 2004. Arizona, Yance. “Problematika Penegakan Hukum dalam Konflik Perkebunan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 2 (2019), hlm. 312, Tahun 2019. Arizona, Yance. Masyarakat Adat dan Putusan MK 35/2012, Yogyakarta: Sajogyo Institute, 2014. Arum, Giovanni Aditya. “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1, 2019. Asshiddiqie Jimly. Konstitusi dan Negara Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah, BPHN, tahun 2012 Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 223 Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, 2010. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Badan Pusat Statistik, Statistik Perkebunan Indonesia 2022. Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, Malang: UB Press, 2011. Berki, R.N. The History of Political Thought, A Short Introduction. London: JJ Dent & Sons, Everyman’s University Library, 1988. BPS, Nilai Ekspor Kelapa Sawit 2022. Budiardjo, Miriam. Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia, 1982. Budiarto, Agus. Hukum Perusahaan di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2015. Christiawan, Rio. Pendidikan Pancasila dan Pluralisme. Jakarta: Kencana, 2021. Christiawan, Rio. Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021 224 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Cottingham, John. Western Philosophy, An Anthology, Oxford-UK: Blackwell, 1996. Cranston, Ross. Principles of Banking Law, Oxford: Oxford University Press, 2017. Desiyanti, Christina. “Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Petani Plasma di Kabupaten Kotawaringin Timur”, Tesis S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2008. Dewanto, Agus Adi. “Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti-Plasma pada Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Grobogan,” Tesis dari Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro tahun 2005. Diniyanto, Dani Muhtada dan Ayon. Dasar-Dasar Ilmu Negara, Semarang: BPFH UNNES, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), 2018 Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Jakarta: Rajawali Press, 2016. EU Deforestation Regulation – laman resmi Komisi Eropa: aturan produk bebas deforestasi dan kewajiban due diligence. Environment Eusebius Pantja Pramudya, Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia, MDPI, Volume 11 Issue 4 10.3390/land11040576, Published: 14 April 2022. FAO, Contract Farming and Smallholder Farmers, (Rome: FAO, 2019), hlm. 12. FAO, Unifrutti in Mindanao: Agribusiness Venture Arrangement Case Study (Rome: FAO, 2013). Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 225 Fauzi, Ahmad. Palm Oil Development in Malaysia: A Policy Analysis, Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2015. Friedmann, W. Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993. Fuady, Munir. Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. GAPKI, Laporan Tahunan 2022. Goad, Vermeulen. Partnership Innovation for Strengthening Smallholder Oil Palm Plantations, Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues English Edition Volume IV, No. 23 30 April, 2024. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hadjon, Philipus M.. Pengkajian Ilmu Hukum Normatif: Dalam Negara Hukum Kesejahteraan. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007. Hage, Jaap. Studies in Legal Logic. Dordrecht: Springer, 2005. Haq, Hilman S. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 226 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986. Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hardianto; Mohammad Arif; Dachran S. Busthami. “Pengawasan KPPU pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia.” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 3, No. 1, Januari 2022. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003. Hasan, Djuhaendah. Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006. Hernoko, Agus Yudha. Asas Proporsionalitas sebagai Dasar Keadilan Kontraktual, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1, 2008. Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008. Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2010. Indriani, M., & Kurniawan, A. (2023). Risiko Ekonomi dan Sosial Petani Plasma dalam Implementasi UU Cipta Kerja. Jurnal Ekonomi dan Hukum, 10 (3), 200-210 Tahun 2023. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 227 Ingratubun, B. S. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kemitraan Inti– Plasma, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Irawan, “Model Kemitraan Sawit Berbasis Keadilan di Musi Banyuasin,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 1 Tahun 2019 Jomo K.S., The Nucleus Estate and Smallholder Schemes in Malaysia, Kuala Lumpur: Oxford UP, 1987. Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Yogyakarta: Paradigma, 2014. Kaelan, Pendidikan Pancasila (asas kekeluargaan dan keadilan sosial), Yogyakarta: Paradigma, 2013. Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2013. Kunarto, Dimas Kresna. Tinjauan Yuridis terhadap Kontrak Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma antara Perusahaan Perkebunan dan Koperasi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024. Kusnadi, Dedi. Konflik Agraria dan Kemitraan Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor, 2018. Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Binacipta, 1976. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002. Kusumawati, L. (2022). Perlindungan Hukum Petani dalam Kemitraan Perkebunan, Jurnal Hukum Agraria, 15(2), 123-135. 228 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia, 2011. Lemek, Jeremies. Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Galang Press, 2007. Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) to be Made Mandatory by 2019”, Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Februari 2017. Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Jakarta: FH UII Press, 2004. McCarthy, Rob Cramb & John. The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia –(2016), Edition: 1st Edition, (Singapura: Publisher NUS Press - National University of Singapore). ISBN: 9789813250420, 9813250429, tahun 2016 MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2009. MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali, 2010. Meliala, Melita Kristin. “Implementasi Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh KPPU”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2023. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2002. Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure, New York: Free Press, 1968. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 229 Morales, Maria C. “Agrarian Reform Partnerships in the Philippines,” Journal of Rural Development, Vol. 32 No. 4 (2017), hlm. 223, Tahun 2017. MSPO (Malaysia) dan peran FELDA/FELCRA/SALCRA dalam literatur kebijakan sawit Malaysia (kajian pemerintah dan akademik). Mulyono, B. (2024). Strategi Mitigasi Risiko dalam Kemitraan Perkebunan Pasca Revisi Regulasi. Jurnal Manajemen Agribisnis, 18(1), Tahun 2024. Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bantul: Kaukaba, 2013. Nasution, Muhammad Syukri Albani. Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017. NF Aziz dkk., “Barriers and Benefits Arising from the Adoption of [MSPO]”, Sustainability Vol. 13 No. 18 (2021) Tahun 2021. NF Aziz dkk., “Barriers and Benefits Arising from the Adoption of [MSPO]”, Sustainability Vol. 13 No. 18 (2021). Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara, Jakarta: BP-7, 1984. Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara, Yogyakarta: BPFE, 1992. Notonegoro, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1984 Novianti, Deni. “Analisis Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti-Plasma (KUD Sumber Rezeki–PT Mega Nusa Inti Sawit)” Tesis S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2025. 230 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Philippine Institute for Development Studies (PIDS), Recommendations Toward Successful AVAs, Policy Note No. 2018-12. Purnomosidi, Arie. Negara Hukum Pancasila (Analisis terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tahun 2012. Purwanto, A. (2021). Kepastian Hukum dalam Pengembangan Kemitraan Petani Plasma. Jurnal Hukum Agraria, 16(3), 145- 160, Tahun 2021. Putzel, James. A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines, London: Catholic Institute for International Relations, 1992. Radbruch, G. (1946). Philosophy of Law. The Philosophical Review, 55(1), hlm.32-45. Radbruch, Gustav. Legal Philosophy, trans. Kurt Wilk, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1950. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2007. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 2007. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta, 2010. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 231 Rajagukguk, Erman. Hukum Perusahaan di Indonesia, Jakarta: FH-UI Press, 2000. Ranti, Sakirah, A. Oddang, dan Kamiruddin Kamiruddin Amin. “Contract Farming Model Inti-Plasma: Bentuk Kemitraan dan Tinjauan Hukum Islam.” Ditulis di JUREMI – Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Informatika, Vol. 4, No. 1, Juli 2024. Rawls, John. A Theory of Justice; Teori Keadilan, Penterjemah :Uzair Fauzan & Heru Prasetyo Edisi cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019. Rawls, John. Teori Keadilan, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. Republic Act No. 6657 (Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988); Republic Act No. 9700 (Comprehensive Agrarian Reform Extension with Reforms of 2009). Republic Act No. 6657/1988 (CARP), RA 9700/2009 (CARPER), kerangka DAR/DARAB dan AVAs (AO No. 09/2006; AO 02/2008). Riswanto, Agus dkk. Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan menurut UUD 1945), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, No. 3, 2017. Rizki, Mamur. Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. RSPO, Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, 2018. Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2012. 232 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Sari, D. (2023). Revisi Regulasi Kemitraan dan Perlindungan Petani Pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Perkebunan, 63(1), tahun 2023. Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992. Sawit Watch, Laporan Konflik Sawit 2021, hlm. 7. Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1979. Shidarta, Dardji Darmodihardjo. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999. Sidharta, Bernard Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000. Sinaga, Rudianto Salmon. “Masalah Hukum dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Perkebunan Kelapa Sawit”, Tesis dari Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, 2011. Siti Sumartini, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern,” Jurnal Suara Hukum, Vol. 4, No. 1 Tahun 2022. Soejono Koesoemo Sisworo, Cita Hukum Pancasila dan Relevansinya dalam Hukum Nasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997. Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Soepomo, Sistem Hukum Nasional, Jakarta: BPHN, 1985. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 233 Soetrisno, Kemitraan dan Pola Hubungan Usaha Besar–Kecil, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997. Steven Raja Ingot, Kiki Verico, Global Value Chains (GVC) Pada Komoditi Primer Dan Manufaktur: Studi ASEAN 6, Cendekia Niaga, Journal of Trade Development and Studies p-ISSN 2548- 3137, e-ISSN 2548-3145 tahun 2021. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003. Subhi, Ahmad Mahmud. Filsafat Etika, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001. Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2001. Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2008. Sumaryono, E. Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), Yogyakarta: Kanisius, 2000. Syuhada, Otong. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya, Journal Presumption of Law, Vol. 3 No. 1, April 2021, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Tahun 2021. Tarumingkeng, Rudy C. Grand Theory, Middle Theory, dan Operational Theory dalam Penelitian, Bogor: RUDYCT e-PRESS, Oktober 2024. UNDP, Outgrower Schemes and Inclusive Growth in Africa, (New York: UNDP, 2020), hlm. 8. 234 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2001. Wahono, “Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)”, Jurnal Filsafat, Seri 27, 1997 Wahyono, Padmo. Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press, 1998. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Widjaja, Gunawan. Kemitraan dan Waralaba, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. Widjaya, Gunawan. Kemitraan Usaha dalam Perspektif Hukum Bisnis, Jakarta: Kencana, 2012. Widjaya, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Beberapa Kajian, Jakarta: Kencana, 2008. Wijanarko, Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno. Dinamika Negara Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2021. Wijaya, Made Hendra. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015. Y. A. D. Suharno dengan judul “Model Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit.” Ditulis di Jurnal Agrienvi, Vol. 11, No. 2, Desember 2017. Yaacob, Mohd. Fauzi. Felda: 50 Years of Resettling the Landless Poor in Malaysia, Kuala Lumpur: FELDA, 2006.. Yamin, Muhammad. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 235 Yusof, Basiron. Palm Oil: Development and Performance in Malaysia and Indonesia, Kuala Lumpur: MPOC, 2007. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 10. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 11. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 13. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. 14. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan dan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 236 | Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan 15. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Sistem Sertifikasi ISPO) 16. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 17. Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 18. POJK 14 Tahun 2023 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon 19. Department of Agrarian Reform (DAR), Administrative Order No. 2 Series of 1999 on Agribusiness Venture Arrangements (AVA). PUTUSAN PENGADILAN 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 lahir dari permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mempermasalahkan frasa “hutan negara” dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 2. Putusan Mahkamah Agung No. 595 K/Pdt/2015. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 4. KPPU, Putusan Nomor 02/KPPU-K/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kemitraan PT HIP, 2023. Kemitraan Inti–Plasma–Bank Disektor Perkebunan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan | 237