PERADILAN ADAT DAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum Rahul Ardian Fikri, SH., MH Mhd. Azhali Siregar, SH., MH ii PERADILAN ADAT DAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Penulis: Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum Rahul Ardian Fikri, SH., MH Mhd. Azhali Siregar, SH., MH Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: v,67, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-099-7 Cetakan Pertama: Juli 2023 Hak Cipta 2023, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2023 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang atas berkat rahmat-Nya buku yang berjudul “Pendekatan Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” dapat terbit dan hadir kepada pembaca. Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian bidang ilmu hukum terutama dalam kaitannya dengan Hukum Adat dan Konsep Restorative Justice dalam penegakan hukum di Indonesia, Sesuai dengan dinamika dan konteks hukum kontemporer, buku ini diharapkan mampu menjadi media bagi para peneliti, pemikir, praktisi dan pemerhati hukum untuk mengembangkan konstruksi keilmuan maupun praktik-praktik yang relevan guna pengembangan keilmuan dan keprofesian hukum di Indonesia. Buku ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, namun dengan segala keterbatasan tersebut, terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk mencari referensi dan menambah motivasi dalam mengimplementasikannya ke dalam praktik hukum. Medan, Mei 2023 Tim Penulis iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. IV DAFTAR ISI ................................................................................................ V BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1 Hukum Adat ....................................................................................... 7 1.2 Hukum Nasional ............................................................................... 10 1.3 Dasar Hukum Restorative Justice ..................................................... 12 BAB II HUKUM ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF ................. 16 2.1 Keadilan Restoratif ......................................................................... 16 2.2 Urgensi hukum adat sebagi landasan kebijakan pembangunan hukum nasional............................................................................... 19 2.3 Keadilan Restoratif Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal ............................................................................................... 26 2.4 Arti Penting Penerapan Restoratif Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana ................................................................................. 36 BAB III HUKUM ADAT DAN PERADILANNYA ............................... 38 3.1 Hukum Adat dan Peradilannya ......................................................... 38 3.2 Mediasi Penal dan Perlindungan Korban ......................................... 41 3.3 Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Keadilan Restoratif .............. 45 3.4 Pelanggaran Adat dan Mediasi Penal ............................................... 48 BAB IV EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DI PADANG LAWAS UTARA ..................................................................... 50 4.1 Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Padang Lawas Utara ................................. 50 4.2 Sumber-sumber dan Falsafah Hukum Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara .................................................................................... 56 4.3 Perkembangan Kebudayaan Tapanuli Selatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .................................................................... 57 4.4 Metode Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana ...... 58 BAB V PENUTUP ...................................................................................... 63 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 63 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 64 TENTANG PENULIS .................................................................................. 67 v BAB I PENDAHULUAN Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam masyarakat banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih civil law dan common law system dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat. Konsep hukum yang dianut merujuk pada kenyataan bahwa di luar peradilan negara juga terdapat peradilan non formal yang terpasang dan bekerja berdasarkan aturan-aturan tingkah laku dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Di sini peradilan dikaji sebagai komponen sistem kemasyarakat yang kompleks dan tidak sebagai sumber tunggal dalam distribusi keadilan, seperti dalam pemikiran hukum legalistis- positivistik. Dengan demikian permasalahan distribusi keadilan tidak hanya dikaitkan dengan upaya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, melalui pembentukan peradilan formal dan perangkat-perangkatnya, tetapi juga dengan pasangan yang tepat antara forum dan sengketa, dan dengan postulat- postulat penataan sosial berdasarkan hukum adat. Kompleksitas Peradilan sebagai lembaga pemberi keadilan, diwarnai oleh berbagai pancaran teori dan konsep hukum. Di pihak pertama berdiri kelompok para legalistis-positivistik seperti disebut di atas. Kaum legalistik-positivistis menginginkan, agar lembaga peradilan bekerja berdasarkan peraturan hukum yang logis.1 Sementara di pihak lain berdiri kelompok pragmatis, yang menghendaki agar lembaga peradilan bekerja atas dasar nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu uraian di bawah ini akan 1 Hadikusuma, Hilman, Peradilan Adat di Indonesia (Jakarta: CV Miswar, 1989) hal 78. Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 1 menyinggung berbagai pemikiran konsep dan teori hukum tentantang hukum adat, peradilan dan hakimnya. Pemikiran mengenai akses kepada keadilan (akses to justice) sejatinya tidak merujuk kepada “punitive jastice” (keadilan yang merujuk pada pemidanaan). Namun dibawa pada suatu wawasan baru, ialah “participatory justice” (keadilan yang merujuk pada kebersaman). Dengan pemikiran sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait dan tidak sekedar menghentikan sengketa secara yuridis dengan mewujudkan keadilan formal. Namun lebih utama daripada hal itu ialah mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini “Penyembuhan Sosial”, hasil musyawarah diselenggarakan dengan atau tanpa melibatkan petugas penegak hukum negara (non state justice system). Non state justice system menurut pandangan Mardjono Reksidipoetro, merujuk pada pemikiran restorative justice (keadilan restoratif) dengan tujuan utama, seperti:2 1. To restore the health of the community, meet victims’ needs, repair the harm done, and requer the offender to kontribute to these repair” 2. The restorative justice model attempts non punitive, humane solutions to the conflik inherent in crime end victimzation. Disini dikatakan sekali lagi usaha penyelesaian sengketa melalui kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, ikut memberikan kontribusi. Kontribusi pelaku terhadap kesepakatan ini, dapat berbagai macam, seperti monetary restitution, commonity service, therapy and even incarceration. Konsep penyelesaian sengketa dengan persepakatan ini, timbul tidak hanya sebagai reaksi terhadap cara-cara tradisional yang diterapkan dalam sistem “punitive justice”, baik yang berorientasi pada “crime control model”, maupun ”due process model”. Namun merupakan upaya refitalisasi dan reaktualisasi peran lembaga perdamain yang telah ada sebelumnya. Fakta sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia memiliki khasanah kebudayaan berupa sistem sosial dan hukum tentang peradilan, hakim dan 2 Alibudiarto, Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat (Jakarta: CYBERconsult, 2000). 2 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia keadilan. Sekedar sebagai contoh, sejarah kerajaan Mataram sejak abad 17 telah memiliki lembaga peradilan kerajaan yang disebut Peradilan Stinggil atau Serambi. Sementara perkara hukum di pedesaan diselesaikan di Peradilan Padu yang dipimpin oleh kepala adat. Peradilan tingkat desa tersebut bertahan hidup hingga sekarang dengan nama yang beragam seperti Pengadilan adat atau Lembaga Perdamaian Desa. Hingga sekarang lembaga seperti ini tetap hidup dengan fungsi dan kewenangannya membenahi rusaknya pergaulan sosial akibat pelanggaran hukum adat yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.3 Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah 3 MH. Girsang Djaniko, Persepktif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Universitas Jayabaya, 2014, hal 22. Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 3 penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda menurut Fruin J.A yaitu untuk pemenuhan rasa keadilan akibat suatu tindak pidana. Pandangan Paulus Hadisuprapto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang terpenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Menurut Tony F. Marshall, restorative justice adalah: Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) upaya menuju keadilan restoratif bisa dilihat pada Pasal 45 dengan menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah 4 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia menjadi tetap; atau belum menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.4 Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana, cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan mengenai alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah : 1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; 2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; 3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya; 4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; 4 Muhammad Joni, Penjara Bukan Tempat Anak, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, 2012, hal 12. Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 5 menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. Metode restorative justice yang digunakan adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing- masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengefektifkan restorative justice dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan restorative justice menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.5 Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun 5 Muladi dan Suharyono AR, “Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, 1999, hal 127-129. 6 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah negara. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, korban utama bukanlah negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sama sekali baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum Islam. Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan ”kerusakan” yang timbul dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku, dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang, ataupun perbuatan tertentu.6 1.1 HUKUM ADAT Hardjito Notopuro mendefiniskan Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan van Vollennhoven menggambarkan Hukum Adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan dalam keadaan tidak dikodifikasi. 7 6 AR Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana denda sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hal. 295. 7 A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III (Jakarta: Sinar Harapan, 1990). Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 7 Secara umum, pengakuan hukum adat dapat dilihat dari politik hukum Indonesia yang terdapat pada UUD NRI 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang". Namun pada perkembangannya hukum Indonesia cenderung lebih bergerak di kearah hukum barat (civil law dan common law) yang berimplikasi pada politik hukum Indonesia yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat dan bukannya Pengadilan Negeri. Masalah krusial yang muncul akibat pengesampingan hukum adat adalah adanya konflik antara masyarakat adat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara. Istilah hukum adat, terjemahan istilah Belanda “Adatrecht”. Pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje, dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven. Istilah “Adatrecht” ini baru muncul pada tahun 1920, dalam perundang- undangan Belanda. Istilah “Adatrecht” tidak populer di kalangan banyak orang. Yang populer adalah istilah “Adat” yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti “Kebiasaan”. Van Vollenhoven mendefinisikan Hukum Adat sebagai aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat Sedangkan R.Soepomo menyebut bahwa. 8 Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan- badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judgemade law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa- desa (customary law). Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia Asli 8 Hadikusuma, Hilman, Peradilan Adat di Indonesia (Jakarta: CV Miswar, 1989). Op-cit hal 90. 8 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. Untuk Pembinaan/penyusunan hukum nasional, Hukum Adat dapat berarti: 1. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 3. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru. Adapun peran Hukum Adat yakni sebagai pembinaan hukum harta kekayaan (Hukum Adat merupakan salah satu unsur) dan pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan (Hukum adat adalah intinya). Teori Receptioin complexu menyebut bahwa Adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum (adat) sesuatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum (agama) yang dianut oleh golongan masyarakat itu Teori ini mendapat tantangan dari Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Alasannya: tidak semua bagian hukum agama diterima (diresepsi) dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian saja yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu: Hukum keluarga, perkawinan dan waris. Pendapat Snouck Hurgronie dibantah oleh Ter Haar, dengan alasan Hukum Waris tidak dipengaruhi oleh Hukum Islam, tetap asli, seperti di Minangkabau. Unsur Hukum Adat terdiri dari Unsur asli (bagian terbesar), (bersifat turun-temurun) dan Unsur agama (sebagian kecil). Sedangkan sumber hukum adat menurut van Vollenhove a. Tingkah laku yang tetap karena kebiasaan dari anggota masyarakat hukum adat; b. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) dari para kepala dalam membantu agar peraturan-peraturan tingkah laku ditaati; c. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) kepala Indonesia dalam mengadili persengkataan; d. Keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) para pejabat hakim menurut hukum adat. Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 9 Dalam perspektif kedudukannya sekarang, Hukum Adat juga diakui sebagai salah satu sumber hukum formil Indonesia yakni dalam bentuk hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan peraturan yang diikuti oleh masyarakat yang berlangsung secara berulang-ulang karena dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang semestinya dilakukan atau diikuti, dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang mengikuti hukum kebiasaan dan hukum adat itu secara terus-menerus dan berulang-ulang, serta anggapan masyarakat bahwa hal ini merupakan telah menjadi sesuatu yang semestinya demikian, akan menjadikan hukum kebiasaan dan hukum adat semakin kuat pengaruhnya. 1.2 HUKUM NASIONAL Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan- putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah- kaidah non-positif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu. 9 Sistem hukum di Indonesia sekarang ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. 9 Ubbe, Ahmad, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesinambungan dan Perubahannya (Jakarta: Yasrif Watampone, 2008). 10 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perkembangan sistem Hukum Indonesia makin tampak ketika adanya sumbangan dari pemikiran para filsuf pemikir hukum baik dari mazhab positivisme maupun sociological jurisprudence. Dalam arti ini, positivisme merupakangerakan yang tetap dalam filsafat umum. Sedangkan hubungan sosiologi dan ilmu hukum pada hakikatnya adalah gejala modern. Yang di satu pihak menyertai pentingnya ilmu pengetahuan, dan sisi yang lain menjelaskan tentang filsafat politik dan teori tentang ilmu hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legilatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah (Executive) dan aparat dalam menegakkan hukum, bahkan tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum (legal justice). Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan suatu kebenaran, hendaknya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum alam. Jadi setiap norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif. Hukum tidak dikonsepkan sebagai asas-asas moral yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah dipositifkan sebagai undang-undang guna menjamin kepastian hukum. Model penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran positivisme. Menurut Hans Kelsen bahwa norma hukum yang sah menjadi standar penilaian bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat. Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma hukum. Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan. Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, soaial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 11 perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia. aum positivisme mengartikan keadilan hukum sebagai legalitas. Suatu perturan hukum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus. Demikian sebaliknya, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu kasus tertentu, dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Substansi keadilan hukum dalam pandangan positivisme adalah penerapan hukum dengan memandang nilai dari suatu aturan hukum (asas kepastian). Jadi hukum dan keadilan adalah dua sisi mata uang. Kepastian hukum adalah adil, dan keadilan hukum berarti kepastian hukum. 1.3 DASAR HUKUM RESTORATIVE JUSTICE Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini: a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH- 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif g. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 12 | Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini: a. Tindak Pidana Anak b. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum c. Tindak Pidana Narkotika d. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik e. Tindak Pidana Lalu Lintas Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | 13 DAFTAR PUSTAKA A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III Jakarta: Sinar Harapan, 1990 Alibudiarto, Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat Jakarta: CYBERconsult, 2000. Djaniko MH. Girsang, Persepktif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Universitas Jayabaya, 2014. Hadikusuma, Hilman. Peradilan adat di Indonesia. Miswar, 1989. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003 Ihromi, Tapi Omas. Antopologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia, 1993. I Made Sepud, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak”, Penerbit: CV. R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2013. Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, “Perdagangan Anak di Indonesia”, Jakarta:International Labour Office,2001 John Braithwaite,Crime Shame and Reintegration,Cambridge: Cambridge University Press, 1989 Lilik, Mulyadi. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." Alumni, Bandung (2014). Joni, Muhammad, Wilfun Afnan, and Abdul Muis. Penjara [bukan] tempat anak. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012. Musakkir, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 12 Juli 2009. Muladi dan Suharyono AR, “Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, 1999 Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2011. 64 | Daftar Pustaka Nasution, Pandapotan. Adat budaya Mandailing dalam tantangan zaman. FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005. Ubbe, Ahmad. "Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesinambungan dan Perubahannya." Jakarta: Yarsif Watampone (2008). Umbreit, Mark S., and Marilyn Peterson Armour. "Restorative justice and dialogue: Impact, opportunities, and challenges in the global community." Wash. UJL & Pol'y 36 (2011): 65. Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yokyakarta: Genta Publishing 2011. Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana denda sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012 wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, Maralutan Hasibuan Gelar Adat Tongku Batara Doli Pinayungan, Penelitian ke-3 dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia,Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran paradigma pemidanaan." (2011). Peraturan Perundang-undangan Staatsblad No. 732 Tahun 1915 tentang Wetboek van Strafrecht (WvS) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN RI Rahun 1981 No. 76 TLN RI No. 3258). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN RI Tahun No. 32, TLN RI No. 3143). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165, TLN RI No. 3886). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang RI No, 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan International Covenan ov Social, Economic and Cultural Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (LN RI Tahun 2005 No. 118 TLN RI No. 4557). Daftar Pustaka | 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 66 | Daftar Pustaka TENTANG PENULIS Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum Lahir di Medan 16 April 1966, aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyelesaiakan Pendidikan S- 1 Ilmu Hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 1997. Kemudian Menyelesaikan Pendidikan S-2 Program Magister Humaniora pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Rahul Ardian Fikri, SH., MH Mulai mengajar sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan pada tahun 2020. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum tahun 2018. Kemudian menyelesaikan Pendidikan S-2 Program Magister Hukum tahun 2020 di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Mhd. Azhali Siregar, SH., MH Mulai mengajar sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan pada tahun 2019.Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum tahun 2014. Kemudian menyelesaikan Pendidikan S-2 Program Magister Hukum tahun 2016 Dan sekarang sedang menjalani S3 di Universitas Sumatera Utara. Tentang Penulis | 67