PENGANTAR ILMU HUKUM Dina Susiani, SH.,MH. Tahta Media Group ii PENGANTAR ILMU HUKUM Penulis: Dina Susiani, SH.,MH Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vi,100 , Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-108-6 Cetakan Pertama: Juli 2023 Hak Cipta 2023, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2023 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan kuasanya Penyusunan Buku Pengantar Ilmu Hukum ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan Ilmu Hukum yang perannya semakin penting. Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang. Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini. Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum serta kepentingan akademis. Surabaya, 17 Juli 2023 Penulis iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB I PEMAHAMAN PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) DAN HUBUNGAN DENGAN UNSUR HUKUM ............................................. 1 A. Pemahaman Pengantar Ilmu Hukum (PIH) ........................................ 1 B. Hubungan PIH dengan PHI ................................................................ 4 C. Makna PIH dalam Hubungannya dengan Unsur Hukum ................... 6 D. Tempat dan Fungsi PIH dan PHI ........................................................ 7 BAB II MAKNA DARI SEBUAH HUKUM ................................................ 9 A. Pengertian Hukum .............................................................................. 9 B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan................................................... 13 C. Hukum dan masyarakat .................................................................... 17 BAB III KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM ............................... 26 A. Subjek Hukum .................................................................................. 26 B. Objek Hukum ................................................................................... 37 d. Masyarakat Hukum .......................................................................... 39 E. Hubungan Hukum ............................................................................ 42 F. Peristiwa Hukum .............................................................................. 43 G. Perbuatan Hukum ............................................................................. 47 H. Akibat Hukum .................................................................................. 48 BAB IV MAKNA MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM ............. 50 A. Manusia Sebagai Makhluk Sosial..................................................... 50 B. Pemahaman Masyarakat ................................................................... 53 C. Pengertian Hidup Bersama Menurut Islam ...................................... 57 D. Faktor Pendorong Hidup Bermasyarakat ......................................... 57 E. Bentuk-bentuk Masyarakat ............................................................... 58 F. Hukum dan Manusia......................................................................... 62 BAB V ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM .................................... 65 A. Asas Hukum ..................................................................................... 65 B. Fungsi Hukum .................................................................................. 71 C. Tujuan Hukum .................................................................................. 74 BAB VI SUMBER-SUMBER HUKUM ..................................................... 76 A. Pengertian Sumber Hukum ............................................................... 76 B. Macam-Macam Sumber Hukum ...................................................... 77 v DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 98 PROFIL PENULIS ..................................................................................... 100 vi BAB I PEMAHAMAN PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) DAN HUBUNGAN DENGAN UNSUR HUKUM A. PEMAHAMAN PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) untuk pertama kalinya lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada (UGM) yang semulanya sebagai lembaga pendidikan partikelir, didirikan tanggal 13 Maret 1946 di Yogyakarta. Kini ia merupakan sebagai perbendaharaan peristilahan nasional indonesia, walaupun menurut sejarahnya erat selkali berhubungan dan malahan pada hakekatnya adalah hasil terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda : “In leiding tot de Rechtswetenschap” yang dipergunakan juga di negeri kita sejak tahun 1924, tatkala di Jakarta didirikan Rechts Hoge School.1 Adapun "Inleiding tot de Rechtswetenschap" pada Rechts Hoge-School itu disesuaikan dengan istilah yang identik dari perguruan tinggi di negeri Belanda, yang dipakai mulai tahun 1920 sewaktu dimasukkan dalam Hooger Onderwijsaet (Undang-undang Perguruan Tinggi) sebagai ganti istilah yang lama : "Eacyclopaedie der Rechtswetenschap". Itupun bukan ciptaan asli di negeri Belanda sendiri, akan tetapi dicontohnya dari Jerman, yang terlebih dahulu sekitar akhir abad 19 dan permulaan abad 20 telah memakai istilah "Einfuhrung in die Rechtswissenschaft ".2 Pengantar Ilmu Hukum (PIH) oleh dunia studi hukum kerap kali dinamakan "Encylopaedia Hukum", yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud/tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Studi Pengantar Ilmu Hukum penting sekali untuk dapat memahami bagian-bagian 1 Abdullah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Diktat PIH FH-Univ. Tadulako (Untad) Palu, 1984, hal. 7. 2 Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit TRASTO, 1977), hal. 2. Pengantar Ilmu Hukum | 1 atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.3 Disamping itu ilmu-ilmu lain non hukum yang relevan bagi ilmu hukum akan banyak membantu dalam memahami Pengantar ilmu Hukum dan bagian-bagian ilmu hukum lainnya. Sementara itu karena ada hubungan antara ilmu-ilmu tersebut pada gilirannya ilmu-ilmu non hukum bisa mendapat manfaat dari hasil studi Pengantar Ilmu Hukum dan cabang-cabang ilmu hukum lainnya.4 Pengantar Ilmu Hukum adalah suatu pelajaran dasar, suatu basis-leesvik. Ia mengantar menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum (rechtsvakken) yang sebenarnya. Ia formilnya memberikan suatu pemandangan secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum disamping ilmu-ilmu yang lainnya lebih lanjut mengenai pengertian-pengertian dasar, azas dan penggolongan cabang- cabang hukum.5 Untuk bisa mengerti, memahami cabang-cabang atau bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum, maka sangatlah penting menguasai Pengantar Ilmu Hukum, sedangkan ilmu-ilmu non hukum banyak membantu untuk memahami Pengantar Ilmu Hukum dan cabang-cabang atau bagian bagian atau jenis-jenis hukum. Sebaliknya ilmu-ilmu non hukum akan mendapat pula manfaat dari hasil studi Pengantar Ilmu Hukum dan cabang-cabang atau bagian-bagian ilmu hukum. Kalau kita simak, ruang lingkup studi ilmu hukum, maka akan tampaklah bahwa dalam mempelajari ilmu hukum yang harus dikuasai adalah ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu pengetahuan non hukum. Ilmu pengetahuan hukum yang pokok harus dikuasai adalah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Tata Hukm atau Hukum Positip dan Filsafat Hukum. Sedangkan ilmu pengetahuan non hukum yang berkaitan dengan studi hukum adalah misalnya Sosiologi; Antropologi Budaya; Ilmu Ekonomi, ilmu Politik, Sejarah Nasional, Ilmu-ilmu Forensik, dan sebagainya. Dengan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu non hukum itu, maka akan dihasilkan beberapa ilmu pengetahuan bagian yang penting, antara lain Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Perbandingan Hukum. 3 Nazaruddin, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar (PIH), Diktat PIH FHUniv. Islam Jakarta (UID), 1993, hal. 14 4 Soedjono Dirdjososworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 172. 5 Achmad Sanusi, Op.Cit., hal. 3 2 | Pengantar Ilmu Hukum Memang tidaklah mudah untuk merangkum bahan-bahan yang termasuk dalam dasar-dasar ilmu hukum yang akan bisa mengantarkan seseorang yang baru melangkahkan kakinya mengharungi dunia ilmu hukum. Dapatlah dikatakan bahwa pengetahuan tentang hukum sendiri mencakup suatu wilayah yang sangat luas, bahkan dapat dibilang tak bertepi, ia menelusuri menjelajah wilayah sejarah, kebudayaan, ekonami, sosiologi, politik; filsafat dan sebagainya. Pengantar Ilmu Hukum itu mengantarkan orang ke arah diperolehnya suatu gambaran secara umum tentang hukum sebelum meningkatkan pemahamannya mengenai hukum secara terinci. Oleh karenanya Pengantar Ilmu Hukum bisa juga dikatakan sebagai suatu pengantar ke dalam studi tentang hukum lebih lanjut, maksudnya adalah suatu pengetahuan atau penelitian terhadap fenasenat hukum yang sifatnya lebih positif, yaitu yang berisi ketentuan-ketentuan yang konkrit mengenai suatu bidang hukum yang tidak lain daripada pelajaran tentang tata hukum (hukum positip) atau bidang- bidang hukum dari suatu bangsa atau negara. Pengantar Ilmu Hukum itu pertama-tama hendaknya menjelaskan tempat dan fungsinya sendiri dalam ilmu-ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya menerangkan sifat ilmu pengetahuan hukum : nozmatif atau empiris, menerangkan tentang fungsi dari ilmu pengetahuan hukum bagi hukum positip, menerangkan hubungan antara ilmu pengetahuan hukum dengan politik hukum. Materinya lebih lanjut, Pengantar Ilmu Hukum itu memberikan uraian tentang sejarah lembaga-lembaga hukum, pengertian- pengertian hukum beserta metode-metode peninjauannya baik secara sejarah kemasyarakatan filsafat ataupun secara dogmatis. Apakah "hukum" itu sebagai Sein atau Sollen dan/ataukah sebagai Sollensein. Pengantar llmu Hukum memberi tinjaun tentang kaedah-kaedah hukum dalam hubungan dan pengaruhnya yang timbal balik dengan kaedah-kaedah agama; kesusilaan, adat istiadat, kebiasaan dan bidang-bidang kebudayaan lainnya. Dengan perantaraan Pengantar Ilmu Hukum dicarikan pula pembagian golongan cabang-cabang hukum, penurut isinya dan kerjanya.6 Adapun sifat daripada Pengantar Ilmu Hukum itu adalah netral, tidak meletakan suatu keharusan atau Larangan; normatif, karena obyaknya adalah 6 Achmad Sanusi, Ibid., hlm. 6 Pengantar Ilmu Hukum | 3 kaedah-kaedah hidup yang bersifat perintah dan larangan; empiris, karena obyeknya adalah gejala-gejala yang hidup dalam masyarakat.7 Pengantar Ilmu HUkum itu mementingkan bidang ruang (ruimte vlekte), yaitu menyelidiki pengertian dasar dan azas hukum secara keseluruhan, sedangkan cabang- cabang Ilmu Hukum mementingkan dalamnya (diepts) dan mempelajari pengertian dasar dan azas-azas khusus. Perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Politik Hukum adalah : Pengantar Ilmu Hukum itu netra, sedangkan politik Hukm bertujuan untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang lebih baik.8 Dari uraian di atas depat disimpulkan bahwa pengantar Ilmu Hukum itu merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum. Apabila Pengantar Ilmu Hukum itu tidak dipahami betul. secara seksama, maka tidaklah mungkin akan diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum, baik yang privat maupun yang public. Oleh karenanya siapapun yang bermaksud untuk melakukan studi hukum,akan tetapi tidak menguasai Pengantar Ilmu Hukum dengan sebaik-baiknya, tentu akan banyak mengalami kesulitan, hambatan, atau bahkan akan bisa mengalami kegagalan, antara lain ditandai tak dipahaminya sistem hukum yang ada pada tiap-tiap hukum nasional (sistem berasal dari bahasa Grik : sustema, berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari dan tersusun dari komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. System Hukum adalah kebulatan pemikiran tentang hukum yang merupakan keseluruhan dari bagian-bagian yang satu serai dan disusun untuk mencapai tujuan dari hukum bagi masyarakat). B. HUBUNGAN PIH DENGAN PHI Antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdapat hubungan yang erat, yaitu behwa PIH adalah merupakan dasar bagi mempelajari PHI (dahulu sebelum adanya sistem SKS disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia). Dengan lain perkataan, untuk mempelajari PHI haruslah terlebih dahulu mempelajari dan menguasai PIH. Kalau obyek dari PHI khusus peraturan-peraturan yang sedang berlaku di Indonesia, maka PHI 7 Wena Nana Rukmana, Bewa Rawagino, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1987), hal. 6 8 WenaNana Rukmana, Bewa Rawagino, Ibid. 4 | Pengantar Ilmu Hukum obyeknya adalah peraturan-peraturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada satu tempat dan pada waktu tertentu. Persamaan dan Perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI ) adalah sebegai berikut: 1. PHI dan PHI termasuk mata Pelajaran dasar, basis-leervak merupakan kuliah prasarat bagi mata-mata kuliah hukum selanjutnya. 2. PIH terjemahan langsung, dari bahasa Belenda "Ihleiding to de Rachta wetenschap”, dipergunakan sejak tahun 1924 ketika didirikan Rechts Hog & School di Jakarta. Istilah tersebut, dicontoh dari Jerman uamg dipergunakan secara abad 19 dan permulaan abad 20, yaitu “Einduhrung, in diie Rechtswissenshaft”. PHI terjemahan dari “Inleiding tot het posiefrecht van Indonesia”. 3. Istilah “pengantar” pada PIH menunjukkan kea rah cabang-cabang ilmu hukum (rechtsvakken) yang sebenarnya. Formilnya memberikan suatu pandangan secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, pengertian- pengertian dasar, asas, penggolongan cabang-cabang hukum. Sedangkan istilah “pengantar” pada PHI menunjukkan fungsinya mata pelajaran Pengantar Hukum Indonesia sebagai pembantu, sebagai penunjuk jalan. 4. Obyek PIH mengenai teori-teori dari hukum, bagaimana timbulnya hukum, tumbuhnya hukum, berkembangnya hukum, tujuan hukum, berlakunya hukum, dan sebagainya, yang ada umumnya tidak terbatas pada aturan-aturan hukum pada satu tempat tertentu, dan pada waktu tertentu, atau tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara atau suatu tempat tertentu. Dengan perkataan lain, obyek PIH adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di manapun di dunia ini dari masa kapanpun, jadi hukum disini dilihat sebagai fenomena universal bukan, lokal atau regional. Obyek PHI adalah hukum yang berlaku atau hukum positif, bagaimana latar belakang sejarahnya, positiviteit berlakunya, apakah ada persesuaian dengan azas, teori dan ajaran hukum umum, apakah sejalan dengan tujuan hukum dikaitkan dengan filsafat. Pengantar Ilmu Hukum | 5 C. MAKNA PIH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNSUR HUKUM Untuk bisa memahami makna hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif, hukum tertulis, yang sinonim dengan tata hukum, maka menurut Prof. Dr. Soerjono Saekanto, S.H., M.A. perlu ditinjau/ditelaah perihal unsur-unsur hukum atau "gegeven van het recht". Unsur-unsur hukum tersebut mencakup unsur idiel dan unsur riel. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum ("rechtsbeginzeken"), misalnya tidak ada hukuman (pidana) tanpa kesalah ("geen straf zonder schuld"). Rasio manusia menghasilkan pengertian pokok/dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Unsur riel mencakup manusia, kebudayaan (materiel) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum. Unsur idiel menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan "norwissenschft" atau "sollenwissens chaft”. Unsur riel menghasilkan tata hukum yang dipengaruhi oleh "tatsachenwissenachaft" atau "seinwissenschaft”. Dalam hal ini, maka penelitian/telaah terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari, bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap 6 | Pengantar Ilmu Hukum kaedah-kaedah hukum yang telah dirumuskan, misalnya dalam bidang perundang-undangan tertentu.9 D. TEMPAT DAN FUNGSI PIH DAN PHI Ilmu hukum masuk dalam golongan ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang obyeknya adalah tingkah laku atau perikelakuan atau sikap tindak manusia dalam masyarakat dalam berbagai bentuknya. Sebagaimana halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, maka ilmu hukum itu juga mempelajari manusia, khususnya mengenai kaedah-kaedah hidupnya, yang mana yang harus dan yang mana yang dilarang untuk dilakukan, bagaimana terbentuknya kaidah-kaidah itu, sejauh mana ditaati, diikuti. Berbeda dengan kaedah etika pada umumnya, maka kaedah hukum itu memberikan sanksi secara langsung dan nyata terhadap pelanggarnya yang dilakukan atau diselenggarakan oleh penguasa.10 Ilmu pengetahuan hukum itu bertugas untuk memberikan uraian mengenai hal-hal di atas secara historis, sosiologis, perbandingan dan mengemukakan hasil-hasil analisanya. Ilmu pengetahuan hukum itu pada dirinya adalah netral, selaku ilmu pengetahuan tidak meletakkan suatu keharusan ataupun larangan, sebab bukan terletak pada dunia ilmu pengetehuan dan tetapi pada politik. Sepanjang mengenai hukum, maka politik itu adalah politik hukum. Prof. van Apeldoorn menempatkan politik hukum itu dalam kesenian hukum. Antara ilmu pengetehuan dan politik hukum ada hubungan dan pengaruh timbal balik. Pada umumnya ethli-ethli hukum berpendapat bahwa politik hukum yang tepat hendaknya didasarkan pada hasil-hasil ilmu pengetahuannya. Politik hukum itu bertujuan untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang lebih baik.11 Kita lihat Gedung UTS ini misalnya; mungkin para Mahasiswa yang baru masuk Fakultas Ilmu social dan humaniora ini yang sebelumnya pernah mendengar adanya Rumah sakit UTS, meskipun belum pernah mengetahuinya secara mendalam. Ada dua cara untuk mengetahui Gedung UTS itu. pertama- tama untuk memberikan gambaran yang utuh, kita jawab pertanyaan- 9 Soerjono Soekanto, Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 15-16 10 Achmad Sanusi, Op.Cit., hal. 7 11 Achmad Sanusi, Ibid. Pengantar Ilmu Hukum | 7 pertanyaan : kapan didirikan, dimana letaknya, bagaimana bentuknya, berapa besarnya, bahan apa gedung itu dibuat, berapa banyak ruangannya, untuk apa gedung itu, siapa yang mengelolanya. Kalau pertanyaan ini telah dapat dijawab, sebetulnya kita belum tahu persis atau ahli. tentang gedung UTS ini. Masih, perlu diadakan penelitian lagi. Maka cara kedua adalah perlu diketahui hal-hal yang menyangkut bagian-bagiannya, misalnya tentang sekretariatnya, ruangannya, kursinya, tempat kantinnya, syarat-syarat apa saja yang diperlukan supaya bisa menjadi warga UTS, bagaimana aturannya, dan sebagainya. Cara pertama tadi itulah PIH untuk mempelajari hukum, dan cara kedua PHI untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum Negara, dan sebagainya. Ilmu pengetahun hukum bukan saja mempelajari kaedah-kaedah hidup manusia, akan tetapi mempelajari juga sejauh mana kaedah-kaedah itu diikuti, dianut oleh manusia dalam masyarakat, bagaimana berlakunya kaedah itu. Dari pengerti ini dapat dikatakan bahwa apa yang diartikan sebagai hukum itu adalah kaedah pada satu pihak, dan pada Pihak lain sebagai gejala masyarakat. Dalam kaitan ini, maka ilmu pengetahuan hukum itu bersifat dualisme, normatif dan empiris. Normatif maksudnya adalah hanya untuk menjelaskan bahwa ilmu hukum itu obyeknya adalah kaedah-kaedah hidup yang berisi laangan dan/atau perintah. Ilmu pengetahuannya an sich tidaklah memberikan penilaian baik dan buruk, karenanya tidak mengharuskan atau melarang sesuatu, ia cuma memberikan analisia dan interpretasi. Ilmu pengetahuan hukum adalah alat untuk mengetahui dengan bahan utama guna menemukan kaedahkaedah hukum yang selanjutnya lebih tepat, yaitu yang memberikan jaminan maksimal tercapainya keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Demikianlah fungsi ilmu hukum positif dan bagi politik hukum.12 12 Achmad Sanusi, Ibid., hal. 9-10 8 | Pengantar Ilmu Hukum DAFTAR PUSTAKA Dirdjososworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1999. Djoemali, Abdul. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali,1984. Hazairin. Tujuk Serangkai Tentang Hukum. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974. Kartohadiprodjo, Suediman. Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata. Jakarta: Pembangunan, 1967. Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidarta. Pengantar Ilmu Hukum, Buku-I. Bandung: Alumni, 2000. Kusnadi. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1975. Lysen, A. Individu dan Masyarakat. Bandung: Sumur, 1960. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogjakarta: Liberty, 1999. Mulkan, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum. Diktat. Jakarta, Universitas Islam Jakarta, 2002. Nazaruddin. Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Jakarta: Univ. Islam Jakarta, 1993. Purbacaraka, Purnadi. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: Alumni, 1985. ------------------------------ dan Soerjono Soekanto. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni, 1985. ----------------------------------------------------------------. Perihak Kaedah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Raliby, Oesman. Ibnu Chaldun .Masyarakat dan Negara. Jakarta: Bulan Bintang, 1962. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Rukmana, Wena Nana dan Bewa Bawagino. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Bina Cipta, 1987. Sanusi, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Trasto, 1977. 98 | Daftar Pustaka Soepommo, R. Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972. Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993. Daftar Pustaka | 99 PROFIL PENULIS Dina Susiani, SH.,MH. , adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Teknologi Surabaya. Selain aktif sebagai akademisi, dunia ketenagakerjaan adalah sebagian dari hidupnya. Memulai karir dibidang Human Resources Development di perusahaan - perusahaan ternama di Indonesia hingga terjun di dunia pendidikan telah digeluti. Kontak dengan penulis: HP : 0895368716093 atau email : dina.susiani@yahoo.com 100 | Profil Penulis