SUPREMASI MORALITAS HUKUM MELALUI BUDAYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Komisaris Jenderal Polisi Dr. M. Fadil Imran, M.Si. Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H Budi Yardi, S.E., S.H., M.H. Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., M.Ikom., CPR., CLA., CTLC., C.Med., ACIArb. TAHTA MEDIA GROUP ii SUPREMASI MORALITAS HUKUM MELALUI BUDAYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Penulis: Komisaris Jenderal Polisi Dr. M. Fadil Imran, M.Si. Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.Η. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.Η. Budi Yardi, S.E., S.H., M.H. Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., Μ.Μ., M.Ikom., CPR., CLA., CTLC., C.Med., ACIArb. Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vi,165, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-329-5 Cetakan Pertama: Februari 2024 Hak Cipta 2024, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2024 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii PRAKATA Alhamdulillah bersukur atas limpahan rahmat Allah dan berkah dari pertolongannya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Solawat dan salam kita senantiasa bacakan Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad waala Ali Saidina Muhammad semoga kita akan mendapat safaat Beliau kelak di yaumil hisab nanti. Mempelajari Ilmu Hukum yang berkaitan dengan moral sebagai upaya menumbuhkan sikap anti korupsi sangatlah penting dan bermafaat, karena Hukum secara subtantif mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum harus diajarkan sekaligus diimplementasikan secara baik agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Melalui penegakan hukum yang baik akan berimbas pada tatanan masyarakat yang baik. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Korupsi dikenal sebagai perbuatan yang sangat merusak ssistem pertahanan negara, ekonomi hancur, dunia pendidikan tergerus dan tereduksi karena anggaran yang harusnya dipakai diambil oknum tanpa hak, hukum juga menjadi kacau karena perilaku korupsi dapat membeli dan memutar balikan keadaan karena semua dinilai dari materi hasil dari korupsi. Penanaman mental anti korupsi sedari dini dan disetiap lini lapisan menjadi tugas dan tanggungjawab bersama seluruh elemen anak bangsa. Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para civitas akademika maupun peminat bidang hukum. Medan, Februari 2024 Penulis iv DAFTAR ISI PRAKATA .................................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v BAB I MORALITAS HUKUM ..................................................................... 1 A. Hubungan dan Kedudukan Konsep Moralitas dan Sistem Ilmu Hukum .............................................................................................................. 1 B. Fungsi Moral Terhadap Hukum ........................................................... 8 C. Menakar Hukum Sebagai Gerakan Moralitas .................................... 16 BAB II HUKUM DAN KEADILAN ........................................................... 22 A. Tujuan Hukum Membawa Keadilan dan Kebahagian ....................... 22 B. Keadilan Hukum Bersumber dari Nilai-Nilai yang Hidup di Masyarakat ............................................................................................................ 28 C. Mencari Keadilan di Tumpukan Undang-Undang ............................. 37 BAB III HUKUM BERSUMBER DARI JIWA BANGSA ......................... 49 A. Kontribusi Jiwa Bangsa dalam Pembaharuan Hukum ...................... 49 B. Urgensi Membincangkan Hukum sebagai Perwujudan dari Jiwa Bangsa ................................................................................................ 53 C. Pancasila sebagai Pembentuk Jiwa Bangsa dalam Berhukum di Indonesia ............................................................................................ 60 BAB IV HUKUM DAN MASYARAKAT .................................................. 65 A. Memfungsikan Hukum dalam Masyarakat ........................................ 65 B. Menalaah Hubungan Hukum dan Masyarakat ................................... 69 C. Memproyeksikan Hukum untuk Kepentingan Masyarakat ................ 74 BAB V MENGHUBUNGKAN ETIKA DALAM BERHUKUM ............... 79 A. Relasional Etika Dengan Hukum ....................................................... 79 B. Teori Hukum Dalam Hubungannya Dengan Etika ............................ 83 C. Mewujudkan Cara Berhukum Humanis ............................................. 90 BAB VI MENUMBUHKAN MORALITAS DAN PEMAHAMAN HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA ...................................................... 95 A. Degradasi Nilai Pancasila oleh Perilaku Korupsi............................... 95 B. Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan ..................................... 100 C. Peran Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi ............................ 105 BAB VII MEMANDANG ENTITAS HUKUM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ............................ 109 v A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. ................... 109 B. Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .......................................................................................................... 112 BAB VIII PERILAKU KORUPSI SEBAGAI DEGRADASI MORAL ... 123 A. Kebenaran Moralitas dan Hukum .................................................... 123 B. Korupsi sebagai Perbuatan Merampas Kesejahteraan Rakyat ......... 127 BAB IX KORUPSI SEBAGAI PENYAKIT BARBAR YANG MERUSAK PERADABAN HUKUM ................................................................. 131 A. Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor ...................................... 131 B. Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia................... 134 C. Moralitas Pemberantasan Korupsi ................................................... 137 BAB X KORUPSI DAN DEGRADASI MORAL BUDAYA HUKUM MASYARAKAT.............................................................................. 141 A. Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Menjalankan Hukum. ............................................................................................. 141 B. Kejahatan Korupsi dalam Aspek Budaya ......................................... 144 C. Pentingnya Penanaman Nilai Kejujuran dan Pendidikan Anti Korupsi .......................................................................................................... 148 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 152 PROFIL PENULIS ..................................................................................... 160 vi BAB I MORALITAS HUKUM A. HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN KONSEP MORALITAS DAN SISTEM ILMU HUKUM Dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemahaman terhadap batasan hukum dan moral sangat terasa dalam kehidupan di Indonesia. Pada awalnya, orang-orang Yunani masih beranggapan hukum merupakan keharusan alamiah (nomos); hidup manusia dan seluruh kosmos berada di bawah hukum alam. Dalam perkembangannya, Aristoteles membagi hukum dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum alam (hukum kodrat) dan hukum positif. Hukum alam sebagai suatu hukum tidak pernah berubah dan selalu berlaku sesuai dengan aturan alam, berbeda halnya dengan hukum positif merupakan hukum buatan manusia.1 Respon atas keberadaan hukum alam melahirkan hukum positif yang erat kaitannya dengan positivisme hukum. Dalam positivisme hukum, hukum yang diakui adalah yang tertulis (konkret), dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi pemerintah yang diberikan kewenangan, mengandung perintah dan menolak menafikkan keberadaan hukum alam (natural law). Natural law tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif karena pada hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotesis yang bersumber dari pikiran keIllahian maupun akal manusia.2 Positivisme hukum berkembang sedemikian rupa sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis sebagaimana dikukuhi ahli hukum maka sebuah kebenaran sebatas pada apa yang tertera dalam undang-undang. Sesuatu yang telah sesuai dengan undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dapat memberikan keadilan. Tokoh positivisme hukum yang terkenal adalah Hans Kelsen. Hukum tidak membahas masalah 1 Bernard, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) 2 Adjie Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015) Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 1 keadilan, moral atau nilai-nilai formal, memperlihatkan bahwa hukum hanya berada dalam aras formal. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul Pure Theory of Law3 , bahwa teori hukum murni untuk menjawab pertanyaan mengenai apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana hukum itu seharusnya. Dalam teori hukum murni hanya mendeskripsikan hukum dan menghilangkan dari segala sesuatu yang tidak sepenuhnya hukum dengan tujuan untuk menjauhkan ilmu hukum dari unsur-unsur lain di luar hukum yang masuk dalam disiplin ilmu lainnya. Menyitir pendapat Hugo Sinzheimer, hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan manusia-manusia yang hidup.4 Oleh karenanya sudah seharusnya hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral. Hukum bukan hanya sebatas pada teks undangundang dengan tujuan memberikan kepastian hukum, akan tetapi lebih dari itu bahwa undangundang dapat ditafsirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, Ibi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari yang jahat. Oleh karenanya perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang 3 Hans Kelsen. Pure Theory of Law (United States of America: University of California Press, 1967), hal. 1 4 5 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: Suryandaru Utama, 2005) 2 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi berkeadilan.5 Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan conflict of interest antara negara dengan masyarakat. Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilainilai tertentu.6 Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa “the life of law has not been logic: it has experience”7 (esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yang menjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.8 Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma- norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau 5 Fithriatus dan Oksep Adhayanto Shalihah, “Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial),” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2016): 676 6 M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 45 7 2 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 7 8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya,Yogyakarta, 2010, hlm. 7 Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 3 buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain.9 Norma Moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan.10 Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk. Kategoris imperatif yang berasal dari Kant yang mungkin merupakan tolok ukur yang paling terkenal dalam semua fisafat moral yang merebut perhatian publik. Kategori imperatif itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian dengan maxim (moral) dengan jalan mana kamu pada waktu yang sama mendapatkan bahwa perbuatan itu akan menjadi hukum yang universal”.11 Artinya, suatu perbuatan sejalan dengan moral bila perbuatan itu mengandung nilai universal. Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajibankewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah (sense of right and wrong) di mana orang harus mengikutinya.12 Perasaan dasar manusia mengenai benar salah ini ada yang mengkualifikasikannya sebagai hati nurani. Hati nurani sebagai tolok ukur moralitas teridentifikasi melalui respon hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang bukan hanya akan mendapatkan persetujuan hati nurani, tapi juga mendatangkan ketenteraman batin bagi orang bersangkutan. Namun sebaliknya, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan mengundang protes nurani, menimbulkan kegelisahan batin, dan rasa penyesalan diri. 9 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 258 10 Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 294 11 7Sam Harris, The Moral Landscape How Science Can Determine Human values, Transworld Publisher, London, 2010, hlm. 81-82 12 Richard G. Singer dan John Q. La Fond, Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, New York, 2007, hlm. 41. 4 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Kelemahan hati nurani sebagai ukuran moralitas terletak pada relativitas kebenaran hati nurani karena ia bersifat subyektif, tergantung kepada kesadaran masing-masing orang. Hati nurani manusia ibarat sebuah cermin yang berfungsi untuk berkaca. Bila cermin itu bersih, maka seseorang dapat berkaca secara jelas mengenai keberadaan dirinya, namun bila cermin itu penuh dengan noda atau kotor, maka orang tidak bisa berkaca dengan baik. Hati nurani yang bersih dapat membedakan perbuatan baik dan buruk secara nyata, namun hati nurani yang penuh dengan noda tidak akan dapat memilah antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Ukuran moralitas obyektif yang bersadarkan kepada norma-norma meliputi norma agama, ideologi, kebiasaan atau tradisi, dan hukum. Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain,penentuan baik buruk dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan. Moralitas dalam perspektif agama terdiri dari doktrin moral menurut Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, dan Budha, dan sebagainya. Tolok ukur moralitas dalam perspektif agama mempunyai banyak persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan doktrin Islam dan Kristen mengenai kehalalan babi dan keabsahan poligami. Moralitas dalam perspektif ideologi misalnya moralitas menurut ideologi utilitarianisme, sosialisme, dan kapitalisme. Ukuran moralitas menurut kebiasaan berlandaskan kepada tradisi yang hidup dalam masyarakat. Tradisi menunjukkan kepada kita melalui pergaulan hidup masyarakat, mana perbuatan susila dan mana perbuatan yang asusila, mana perbuatan yang sejalan dengan pandangan masyarakat, dan mana perbuatan yang antisosial atau perilaku menyimpang (deviant behavior). Otoritas menentukan baik buruk perbuatan manusia menurut tradisi adalah otoritas masyarakat. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik atau buruk karena masyarakat menhendakinya demikian. Ada empat macam pola hubungan hukum dan moral. Pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip- Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 5 prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama di mana hukum (agama) merupakan bagian dari ajaran moral agama. Aspek lain ajaran agama meliputi teologi, peribadatan, akhlak, politik dan ekonomi. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Hukum Islam (syariah) merupakan bagian dari ajaran moral agama Islam, dan hukum Yahudi (Jewish law) merupakan bagian dari moral agama Yahudi. Hukum Islam terdiri dari berbagai subsistem hukum, yaitu hukum pidana (jinayah), hukum kenegaraan (assiyasah), hukum keperdataan (muamalah), hukum perkawinan (munakahah) dan hukum waris (faraid). Hukum Yahudi bersumber kepada Taurat dan Zabur yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Lama (Old Testament). Perjanjian Lama dikembangkan oleh rabbi-rabbi Yahudi menjadi pemikiran-pemikiran hukum aktual dan kontekstual yang disebut dengan hukum Talmud. Hukum Talmud itu dikompilasikan dalam dua kitab, Babylonia Talmud dan Jerussalem Talmud. Hukum Kristen yang bersumber pada Injil dikembangkan oleh para pemukanya pada abad pertengahan dalam hukum Kanonik (canonic law). Pola hubungan hukum dan moral yang menempatkan hukum sebagai bagian dari ajaran moral agama tidak banyak dikaji dan diperbincangkan karena terdesak oleh gagasan sekulerisasi agama dan positivisme moral yang berlandaskan kepada tradisi. Akibatnya, gagasan-gagasan hukum agama kurang berkembang dan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran hukum positif dan kebijakan pembentukan hukum. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan kurang berkembangnya hukum-hukum agama adalah sikap para ahli agama yang terlalu normatif dalam memahami teks-teks hukum agama dan persoalan-persoalan hukum kontekstual. Pola hubungan hukum dan moral yang menempatkan hukum sebagai bagian dari ajaran moral dapat pula diterapkan terhadap sistem hukum yang bersumber pada ideologi. Sistem hukum sosialis merupakan subsistem dari ideologi komunis atau sosialis yang pada masa lalu berlaku di negara-negara yang menganut ideologi tersebut, terutama di negara-negara bekas Uni Soviet. Namun kini keberadaan sistem hukum sosialis cenderung semakin redup bersamaan dengan 6 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi bangkrutnya ideologi komunisme. Kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsipprinsip moral umum, menurut penganut hukum kodrat, terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam (sunnatullah) yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat. Dalam pandangan hukum kodrat, hukum identik dengan keadilan (ius quia iustum) Keabsahan suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaian aturan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip moralitas, khususnya prinsip keadilan. Suatu aturan, termasuk undang-undang, tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai hukum jika aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, ada persinggungan (titik singgung) antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu. M. Rasjidi menggambarkan persinggungan hukum dan moral dalam dua lingkaran (circle), di mana ada bagian kedua lingkaran tersebut yang saling berhimpitan. Dalam bagian yang berhimpitan itu hukum dan moral bersamaan, sedang dalam bagian lain, tidak ada persamaan. Sesuatu yang legal belum tentu yang moral dan yang moral belum tentu yang legal. Sedangkan J.J.H. Bruggink menggambarkan persinggungan tersebut dalam tiga kotak segi empat yang saling bersambungan dimana kota di posisi tengah merupakan kotak yang berisi muatan hukum dan moral. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi hidup manusia. Sering terjadi perbuatan yang dilarang oleh moral dilarang pula oleh hukum, namun sebaliknya kadangkala perbuatan yang dilarang oleh moral tidak dilarang oleh hukum dan apa yang dilarang oleh hukum tidak dilarang oleh moral. Hukum di semua negara modern dalam berbagai seginya Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 7 memperlihatkan adanya hubungan (pengaruh) dengan moralitas sosial yang diterima maupun citacita moral yang lebih luas. Berbagai pengaruh ini masuk ke dalam hukum entah dengan cepat dan resmi melalui legislasi, atau secara diam-diam dan setahap demi setahap melalui proses yudisial. Dalam sebagian sistem, seperti di Amerika Serikat, kriteria terakhir (ultimate) validitas hukum meliputi secara eksplisit prinsip-prinsip keadilan atau nilai-nilai moral substantif; dalam sistem lainnya, seperti di Inggris, di mana tidak ada batasan-batasan formal atas kompetensi badan legislatif tertinggi, legislasinya pun tidak kalah ketatnya dalam berpegang pada keadilan atau moralitas.13 Tidak seorang pun ‘penganut positivisme’ yang bisa menyangkal bahwa halhal ini adalah fakta, atau bahwa stabilitas sistem-sistem hukum untuk sebagian bergantung pada tipe-tipe kesesuaian dengan moral seperti itu. Jika yang dimaksud dengan hubungan perlu antara hukum dan moral adalah seperti ini, tentu saja keberadaannya bisa diterima. Klaim bahwa ada hubungan perlu antara hukum dan moralitas terkadang berujung pada pendirian bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan pada segi tertentu dengan, seperti telah tersebut dalam paragraf terakhir, ketentuanketentuan keadilan dan moralitas. Keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda. Berbedanya atau terpisahnya hukum dan moral dapat digambarkan dalam skema dua lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung, lingkaran yang satu adalah moral dan lingkaran yang lainnya ialah hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme. John Austin mengungkapkan bahwa keberadaan hukum berbeda dari kebaikan atau keburukan hukum. B. FUNGSI MORAL TERHADAP HUKUM Moral mempunyai lima fungsi terhadap hukum pertama, moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Sebagai landasan etik, nilainilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah 13 H.L.A. Hart,Konsep Hukum, The Concept of Law, Cetakan Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 315 8 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi hukum baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat perekembangan masyarakat. Nilainilai moral, khususnya nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan nilai-nilai kebajikan dalam pergaulan hidup manusia harus menjiwai dan mengarahkan pembentukan kaidah-kaidah hukum (undang-undang). Penetapan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dan penetapan suatu perbuatan sebagai perintah atau larangan harus megacu kepada nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan nilai-nilai kebajikan dalam pergaulan hidup manusia. Kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Implementasi fungsi moral sebagai sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan- perbuatan yang tidak baik secara moral (imral) menjadi perbuatan yang melawan hokum (illegal) atau perbuatan kriminal (tindak pidana). Di samping itu, perbuatan-perbuatan yang tidak sah secara moral tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang illegal atau kriminal. Dengan demikian ada signifikansi antara moralitas dengan legalitas dan immoralitas dengan illegalitas atau kriminalitas. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan immoral seperti mengingkari janji, merugikan kepentingan orang lain, menyembunyikan cacat barang yang mau dijual dapat dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. Di samping itu, perbuatan mencuri, membunuh, berzina yang termasuk kualifikasi perbuatan immoral dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji (evaluasi) keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Dan apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perpektif moral? Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan etika, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Di sisi lain, moralitas juga membutuhkan hukum karena moralitas akan berada di awang-awang jika tidak diungkapkan secara jelas dalam masyarakat dalam bentuk hukum. Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 9 Jadi hukum dapat meningkatkan dampak moralitas. Misalnya, menghormati orang lain adalah prinsip etika penting, tapi tidak semua etika perlu diterjemahkan ke dalam bentuk hukum karena hukum juga harus dibatasi untuk mengatur hubungan manusia yang relevan. Bahkan, moralitas dan hukum tidak selalu berkaitan karena ada hukum yang berlaku (hukum positif) yang bertentangan dengan etika dan karenanya harus ditolak. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya. Dalam melihat hukum dan moral penulis juga tidak terlepas dari pandangan L.H.A. Hart, menegaskan bahwa antara hukum dan moralitas memiliki kebutuhan yang lengkap atau memiliki banyak hubungan pemahaman keragaman itu penting tetapi tidak semua hubungan terlihat jelas. L.H.A. Hart mencoba mendemonstrasikan dan mengevaluasi alasannya sudut pandang ini. Menurutnya, tidak ada alasan yang diberikan untuk menunjukkan bahwa hubungan mutlak konsisten bahkan jika mengenali bahwa beberapa aspek dari argumen yang diberikan fakta, konsisten dengan fakta tertentu dapat ditemukan di sistem yang legal. L.H.A. Hart mengakui bahwa keadilan, hukum dan moralitas mempunyai hubungan yang sangat dekat atau dengan kata lain saling berkaitan satu sama lain. Dalam masa sekarang aparat penegak hukum (APH) wajib menjalankan cita-cita hukum pada umumnya, khususnya keadilan, objektivitas, dan keamanan/ ketertiban. Namun, hal-hal yang ideal tersebut belumlah lengkap terlaksana, karena realitas atau kenyataan yang tak terbantahkan bisa dirasakan dan terlihat saat ini adalah kondisi aparat penegakan hukum (APH) di Indonesia mencapai titik terendahnya dalam hal kepercayaan (trust) dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat (public) terhadap lembaga-lembaga penegak hukum merosot tajam, sehingga kesannya hukum tidak ada lagi memberikan rasa aman, rasa nyaman dan tentram, hukum tidak bisa memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. 10 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Mukhtar Kusumaatmadja14 berpendapat bahwa penggunaan Undang- Undang sebagai alat manipulasi sosial di bawah skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) sangat penting bagi negara-negara berkembang, jauh melampaui kebutuhan negara-negara maju. Negara maju memiliki mekanisme hukum untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat mereka, sementara negara berkembang tidak. Padahal, harapan dan keinginan orang- orang di negara berkembang tentang dampak perubahan pada standar hidup yang lebih baik sangat tinggi. Jauh melebihi ekspektasi orang-orang di negara maju. Masyarakat dan hukum adalah 2 (dua) identitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat juga pepatah atau adagium ibi societas ibi ius (dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum). Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum. Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang.15 Menurut ajaran dari Thomas Aquinas, bahwa perintah moral yang paling mendasar adalah berbuat baik (doing good) dan menjauhi kejahatan (stay away from crime). Hukum akan menjadi pengakuan khusus bila didukung oleh supremasi hukum. Oleh karena itu, ketertiban dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik mematuhi aturan hukum setara Di dunia sekarang ini, terutama setelah Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1939- 1945 yang melibatkan banyak negara yang membuat 2 (dua) aliansi baik sekutu dan poros, banyak mengakui bahwa hukum harus dikaitkan dengan moralitas (keadilan) agar dapat dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, masyarakat semakin percaya bahwa hukum adalah nilai-nilai positif harus menghormati standar tertentu, yaitu prinsip keadilan. Jika suatu sistem hukum yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tetap diakui sebagai hukum, maka menurut UndangUndang ini tidak dapat lagi dibedakan dengan kekuasaan.16 14 Mokhtar Kusumaatmadja, (1986), Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2-7. 15 Sukarno Aburaera dkk, (2010), Filsafat Hukum, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm. 33. 16 Sabian U, (2013), Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 186 Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 11 Transformasi hukum dan moral berarti bahwa kode etik sebagai salah satu norma kehidupan bermasyarakat menjadi lebih kuat karena kode moral tidak lagi hanya kode batin individu, tetapi Itu juga telah menjadi aturan interpersonal (masyarakat) yang ditegakkan oleh institusi atau lembaga hukum resmi negara. Dalam sejarah pemikiran hukum, ada dua eksponen pemikiran besar yang sama-sama kuat dari sisi pengaruh dan juga daya tahan yang saling menegasikan satu sama lain terkait dengan relasi hukum dengan moral, yaitu pemikiran yang berbasis pada mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. Adapun mazhab-mazahab hukum yang lain, tidak berada pada areal konflik yang setajam antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Berikut kami akan dijelaskan polarisasi relasi hukum dan moral terutama menurut mazhab hukum kodrat vs mazhab hukum positivisme: Relasi Integrative Pemikiran yang mengusung hukum dan moral harus berkaitan satu sama lain tercermin dalam pandangan hukum kodrat, bagi hukum kodrat hukum moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). Hubungan antara keduanya sangat kuat dengan asumsi bahwa apa yang ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya sebenarnya tidak lain merupakan manifestasi moral atau asas-asas moral itu sendiri. Oleh karenanya ada dua alternative kemungkinan, yakni: pertama, hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat; kedua, ketaatan pada hukum yang berlaku dipandang identik dengan perbuatan moral. Jadi bagi kelompok ini beranggapan hukum positif yang tidak memiliki moralitas di anggap sebagai hukum yang tidak adil (E. Sumaryono: 2002). Padangan ini di dukung oleh para pemikir mazhab hukum alam, pada dasarnya pemikiran hukum atau mazhab hukum alam merupakan mazhab hukum yang mendasari hampir semua hukum yang berkembang, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi hukum ini, pemikiran yang sempat dikatakan telah mati ini justru bangkit kembali, seiring dengan kesadaran etis manusia terutama setelah terjadinya degradasi dan deferensiasi antara hukum dan moral. 12 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Walau muncul beberapa keberatan atas gagasan teori hukum kodrat klasik misalanya dalam pemikiran Thomas Aquinas, seperti tidak adanya kepastian hukum, kekaburan mengenai isi dari hukum kodrat, keterkaitan hukumhukum positif dengan etika. Akan tetapi lowong-lowong kekurangan itu telah ditutupi oleh pemikiran tokoh hukum kodrat modern seperti Hugo Grotius dalam wajah hukum kodrat sekuler. Mazhab hukum alam mengawali pertanyaan mendasar “apa yang menjadi hukum suatu hukum?” jawaban yang diberikan oleh Thomas Aquinas adalah apa yang menjadi jawaban aristoteles yakni teori moral yang mendasarkan pada filsafat “kodrat manusia”. Dalam summa theologiae, Ia, ilea, quaesti XC mengenai De Essentia, Thomas Aquinas memberikan definisi hukum adalah tidak lain hanya sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgalasasikan oleh ia yang memiliki kewenangan membina masyarakat. Bagi Thomas Aquinas moral harus menjadi dasar bagi hukum positif, yaitu selaras dengan hukum kodrat. Hukum harus membantu manusia berkembang selaras sesuai kodrat, artinya, yakni menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Dalam Summa Theologiae Aquinas mengatakan “hukum dapat tidak adil karena bertentangan kesejahteraan manusia.” Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal; Pertama, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak memberikan kesejahteraan umum dan justru menetapkan hukum berdasarkan hasrat menuasia tersebut; Kedua, Pembuat hukum yang melampaui kewenangannya; Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya bertujuan demi kesejateraan umum. Bagi Thomas Aquinas tiga hal itu merupakan tindakan kekerasan hukum. Dan baginya hukum yang tidak adil sama sekali tidak bisa disebut sebagai hukum. Hukum kodrat merupakan sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan syarat legalitas. Tujuan utama dari pada hukum dalam arti yang sebenarnya adalah yang pertama-tama dan paling utama adalah dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum. Thoma Aquinas menyebut tujuh kebajikan yang menjadi ciri/parameter hidup yang baik, empat diantaranya diambil dari moral Yunani, dan tiga kebajikan lain ditambahkan Thomas dengan maksud untuk Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 13 menunjukan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Keempat dimaksud adalah, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan hidup. Ia menyebut 4 (empat) kebajikan itu sebagai “sebajikan Utama”. Adapun tiga kebajikan lain yang dimaksud adalah, kebajikan teologis yaitu iman, pengaharapan, dan cinta kasih (E. Sumaryono: 2002). Secara kodrati telah tersedia pola ideal moralitas (prinsip-prinsip moral) yang sifatnya given berkat partisipasi illahi dalam alam. Prinsip-prinsip moral itulah yang disebut hukum alam atau lex naturalis/natural law. Aristoteles, merumuskan secara padat mengenai sari hukum alam, demikian: honeste vivere (hidup terhormat), neminem non laedere (tidak mengganggu orang lain), uniqum suum tribuere (berikan pada tiap orang apa yang menjadi haknya). Dari tiga sari hukum alam inilah, kemudian berkembang ragam teori mengenai keadilan. Hukum alam, adalah pola illahi. Ia tidak diciptakan oleh manusia. Tapi sebaliknya, ia given dalam diri manusia berupa budi dan nurani yang ditanamkan oleh illahi pada diri setiap individu. Hukum alam berupa nilai-nilai moral dan keadilan sebagaimana dirumuskan Aristoteles itu tertanam dalam budi dan nurani manusia. (Bernard L. Tanya: 2012). Menurut hukum kodrat antara masyarakat, moral dan hukum positif tidak bisa dipisahkan apalagi di dikotomikan, Tamanaha menjelaskan alasan hubungan erat ketiga anatra lain sebagai berikut: 1. sebelum terbentuknya negara modern, antara custom dan moral tidak terpisahkan; 2. perkembangan hukum positif adalah sebagai tanda perkembangan peradaban, berdasarkan akal dan moral yang mengatur masyarakat; 3. moral dan akal adalah sumber dari norma hukum positif; 4. tindakan yang sesuai dengan hukum positif adalah tindakan yang benar- benar mempertimbangkan moral yang baik; 5. hukum positif yang inkonsisten dengan moral dan akal adalah tidak mempunyai legitimasi, tidak sah, dan menurut Hukum Kodrat, tidak lagi dianggap sebagai hukum; 6. moral adalah aspek yang tak terpisahkan dari hukum positif; bahkan secara ekstrem dapat dikatakan; 7. prinsip-prinsip moral adalah hukum juga.” (Widodo Dwi Putro; 2011) Sejak awal relasi moral dengan hukum dalam hubungan tripartit, yakni (a) adat/kesepakatan (custom/consent) (b) morality/reasonI), dan (c) hukum 14 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi positif (positive law) sebagaimana skema di bawah ini (Brian Z. Tamanaha: 2006): Relasi Konflik Dalam relasi konflik hukum positif dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang ekslusif, hal ini berarti bahwa faliditas sebuah aturan hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, satu-satunya kriteria faliditas hukum adalah pengundangannya yang formal. Faliditas moral ditentukan oleh penetapan kriteria yang cocok dengan sistem moralitas yang ada. Para pendukung gagasan ini biasanya melihat moral dan hukum secara pragmatis dan mendasarkan gagasan tersebut pada beberapa asas, sepeti asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Bagi kaum positivistik moralitas adalah persoalan subjektif pribadi yang ditentukan oleh ruang dan waktu, pendapat pribadi seseorang, pandangan masyarakat, pedoman hidup keagamaan, kondisi-kondisi ekonomi. Pemikiran ini di dukung kelompok prespektif positivistic, bagi positivisme hukum, tidak ada moralitas dalam keberlakuan hukum, sebab moralitas pada dasarnya hanya merupakan kumpulan asas-asas subjektif tentang perilaku manusia. Karena asasasas subjektif tersebut selalu mengalami perubahan, maka bagi positivisme hukum, mengakui keberadaan moralitas dalam hukum adalah sama atau identik dengan memperkenalkan sebuah asas ketidak pastian hukum. Bagi Kelsen dalam The pure theory of law dan kelompok empirico- positivist theory yang mendukung hukum terpisah dari moral bagi mereka hukum bukan moral dan bukan pula fakta, inti hukum bagi Kelsen mislnya adalah formalisme. Tamanaha menjelaskan, hukum positif adalah berbagai peraturan yang diartikulasikan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum positif, berkakrakter „imperatif‟ atau „kehendak‟ yang menekankan pada otoritas norma dan menggunakan mekanisme paksaan yang mewajibkan orang-orang untuk menyesuaikan (E. Sumaryono: 2002) Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 15 C. MENAKAR HUKUM SEBAGAI GERAKAN MORALITAS Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnyabukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukumTuhan (divine law). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik,dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untukmengatur kehidupan masyarakat tercermin pula dalam kehidupan masyarakat ataukomunitas tradisional (suku-suku terbelakang) yang belum banyak tersentuh olehmodernisasi. Terpisahnya hukum dan moral dipengaruhi oleh sekulerisasi kehidupanmanusia yang memisahkan antara kehidupan keduniaan yang menajadi urusankenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi domain moral dan agama.Meskipun pada awalnya sekulerisasi itu terjadi di dunia Barat (Kristen) dengan lahirnya “renaissance”, namun gagasan sekulerisasi tersebut telah merambah hampirsebagian besar belahan dunia, termasuk dunia Islam. Di Indonesia ide sekulerisasijuga berkembang yang menampakkan dirinya dalam diskursus hubungan negaradan agama dan derivasi dari pola hubungan tersebut.Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dialektika hukum dan moral yangakan mengupas hubungan dialektis antara hukum dan moral yang intipembahasannya terfokus pada pola hubungan hukum dan moral, fungsi moralterhadap hukum, dan fungsi hukum terhadap moral. Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu.17 Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa “the life of law hasnot been logic: it has experience”18 (esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yangmenjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut SudiknoMertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan.19 Dilihat dari lingkup pengaturannya,hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yangbermasyarakat wajib 17 M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama, KharismaPutra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 45 18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 7 19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya,Yogyakarta, 2010, hlm. 7 16 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi mentaatinya.4Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukumsebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsiuntuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yangditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya gunamembangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma- normamoral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk darisudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisaditaklukkan pada norma lain.20 Norma Moral tersebut adalah kewajiban atas dasarkesusilaan dan kesopanan.21 Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor,yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepadanorma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukankepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umummemberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk. Kategoris imperatif yang berasal dari Kant yang mungkin merupakan tolokukur yang paling terkenal dalam semua fisafat moral yang merebut perhatian publik.Kategori imperatif itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian dengan maxim (moral)dengan jalan mana kamu pada waktu yang sama mendapatkan bahwa perbuatanitu akan menjadi hukum yang universal”.22 Artinya, suatu perbuatan sejalan denganmoral bila perbuatan itu mengandung nilai universal.Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatuyang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan 20 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 258 21 Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 294. 22 Sam Harris, The Moral Landscape How Science Can Determine Human values, Transworld Publisher, London, 2010,hlm. 81-82 Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 17 perasaan dasar manusia mengenai benar salah(sense of right and wrong) di mana orang harus mengikutinya.23 Menkonstruksikan pelanggaran moral sebagai pelanggaran hukum dalambidang hukum perdata dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan sengketaprivat antara seseorang dengan orang lain guna mencari perdamaian (keadilan) diantara mereka. Perdamaian di antara pihak yang bersengketa merupakan tujuanakhir yang hendak dicapai oleh pihak yang bersengketa dalam lapangan hukumperdata. Namun menkonstruksikan pelanggaran moral sebagai pelanggaran hukumdalam bidang hukum pidana dapat merusak sistem hukum pidana yangberlandaskan kepada asas legalitas (legality principle).Dalam hukum perancis, diatur dalam Pasal 6 Civil Code Perancis, sebuah kausaakan tidak diperbolehkan secara hukum apabila ia dilarang oleh hukum, ataubertentangan dengan moral (bonnes moeurs) atau ketertiban umum (ordere publik).Di dalam hukum Jerman, konsep tunggal dari moral yangh baik telah digunakan,yang mengikutsertakan ketentuan umum dan juga dapat menganulir semuatransaksi yang bertentangan dengan aturan yang sangat penting ini.24 Perspektif moral pada hukum pada sejatinya menempatkan hukum dalam kerangka menciptakan kemaslahatannya bagi penghormatan martabat manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa manusia untuk dihormati harkat dan martabatnya. Hukum hakim yang baik senantiasa akan mengabdi pada nilai moral kemanusiaan itu sendiri. Hukum yang bermoral adalah hukum yang memperadabkan manusia sejalan dengan penghormatan akan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri.25 Untuk mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya yakni menjadikan hukum yang progresif, tentu mengabdi kepada nilai manusia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan kebahagiaan bagi warga 23 Richard G. Singer dan John Q. La Fond,Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, New York, 2007, hlm. 41. 24 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 372 25 Marihot Janpieter Hutajulu, ‘Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim’ (2015) 9 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 91, 96 18 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi masyarakatnya, semua metode penafsiran perlu dikerahkan (penafsiran yang luas). Perkembangan ilmu hukum harus melibatkan ilmu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum. Dalam tradisi sistem hukum common law putusan hakim merupakan putusan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan, serta memiliki kekuatan untuk ditaati sebagai jurisprudence oleh hakim berikutnya. Oleh karenanya penafsiran hakim dalam sistem hukum common law dipengaruhi oleh putusan hakim terdahulu. Dalam sistem hukum common law, maka kebiasaan hakim terdahulu akan menjadi sumber penafsiran hakim berikutnya. Hakim di Indonesia melakukan positive judgement baik in abstracto maupun in concreto dalam konteks menderivasi dari ketentuan dan norma peraturan perundangan-undangan yang ada dan tidak menekankan pada praktek-praktek jurisprudensi yang ada, mengingat di Indonesia hakim tidak terikat pada putusan hakim yang terdahulu. Dalam negara common law diwujudkan dalam judge made law, tetapi dalam sistem civil law Eropa Kontinental, seperti Indonesia, dihimpun sebagai jurisprudensi. Dalam konteks demikian, hakim di Indonesia sering mengkonsepkan hukum dalam artian ilmu hukum sebagai ‘Reine Rechtslehr’. Dalam upaya membangun model penafsiran hukum hakim yang berpihak pada keadilan, maka penafsiran hakim tak lepas dari ide dalam hukum alam. The natural jurisprudence berkutat dalam hukum sebagai bagian sistem moral filosofis dalam penyelenggaraan ide yang ilahi. Pengembangan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas memunculkan perspektif hukum yang tak lepas dari kehidupan yang religious. Dalam perkembangan sejarah hukum, semenjak lahirnya abad Reinaissance, maka pemikiran religious akan lebih mengarah pada pemikiran yang rasional filosofis dalam tataran ideal mengarah pada ius constituendum atau hukum yang seharusnya menurut dunia idea atau hukum yang akan datang atau the law as what ought to be. Dalam perjalanan kehidupan hukum di Eropa Barat, konsep tersebut di atas dipositivisasi kembali sebagai asas– asas moral melalui suatu proses pembentukan produk hukum dalam ius constitutum atau hukum positif atau the law as what it is in the book(s). Dalam pemikiran rasional, maka asas kebenaran moral melalui positivisasi telah dibentuk dan terwujud dalam legitimasi juridis yang ada Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 19 dalam perundang-undangan. Hukum yang awalnya bernuansa religious dan ditafsirkan oleh kaum agamawan bergeser menjadi pekerjaan profesional oleh kaum jurist. Dalam konteks faktuil, asas-asas moral tidak hanya ditemui dalam hukum UU, melainkan juga hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan ‘the living law’. Asas ini memuat kearifan yang bisa saja berbeda atau mungkin sama dengan yang ada secara in abstracto dalam peraturan perundangundangan. Asas moral dalam dunia empirik memuat suatu nilai-nilai moralitas yang memang belum tentu terlegitimasi oleh lembaga hukum sebagai suatu pranata hukum. Namun, eksistensi asas moral yang tumbuh dari hukum yang hidup dalam masyarakat ini tetap diakui dan didukung oleh masyarakat bahkan sebagai suatu ‘the public face of justice’, sekalipun mungkin tidak ada kesepadanannya dalam ketentuan yang dibuat oleh kaum jurist.. Namun memang, perkembangan moral dalam hukum mengalami suatu pergumulan, manakala hukum yang dibuat jurist sebagai hukum yang berbeda dituliskan yakni frasa hukum dan frasa keadilan. Dalam konteks ini tentu ada pemahaman bahwa bisa saja terjadi diskrepansi antara hukum yang dalam konsep legistis dimaknai peraturan perundang-undangan atau sebutan lex dan keadilan yang lebih bermuatan ius. Hukum (ius/law) tidaklah sama dengan UU atau peraturan (lex/laws). Bagi penganut positivisme maka hukum disamaartikan dengan peraturan. Tetapi hukum bukanlah sekedar peraturan. Dalam hal ini, pandangan Roscoe Pound dapat menjadi acuan. Menurut Pound: ‘Law is a body of ideals, principles and precepts for the adjustment of the relations of human beings and the ordering of their conduct in society. Law seeks to guide decision as laws seek to constrain action. Law is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace to maintain order. Law is experience developed by reason and corrected by further experience. Its immediate task is the administration of justice; the attainment of full and justice to all. The task of laws is one of policing, of maintaning surface of order.’26 26 Rouscoe Pound, Law Finding Through Experience and Reason (1st edn, Georgia University Press 1960) 1-2. 20 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Kesalahan dari positivisme menurut Scholten bahwa ia sebagai material hanya melihat UU, peraturanperaturan. Ia melupakan bahwa di belakang bahan-bahan positif ini terdapat sesuatu yang lain, yang juga demikian pentingnya, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan spiritual(rohaniah, kejiwaan) manusia, individual dan dalam kebersamaan.27 Dengan demikian, sebagai interpreter of law, maka hakim akan melakukan interpretasi hukum, bukan hanya menjadi sekedar corong perundang-undangan. Inilah sebabnya maka irah-irah yang dituliskan dalam kepala putusan bukanlah ‘Demi Keadilan berdasarkan UU’, namun bertuliskan ‘Demi Keadilan berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa’. Bahkan dituliskan jika irah-irah ‘Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ tidak dicantumkan dalam putusan, maka putusan itu akan berakibat putusan menjadi batal demi hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. 27 H.M. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah ‘Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum (2013) 2 (2) Jurnal Yustisia 101, 107. Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 21 DAFTAR PUSTAKA A. Betresia, S. W. Situmeang, P. Verdina, L. M. Jannah, and E. Oktafia, “Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19,” Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol. 3, no. 2, 2021, doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126. A. Nurman, “Degradasi Moral (Studi Kasus Penggunaan Bahasa Kotor pada Anak-anak di Kelurahan Sapolohe) Kabupaten Bulukumba,” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017. Abdul Halim, Berlayar di alam Filsafat Hukum, Bintang Media, Jakarta 200 Abdul Manan, Aspek Pengubah Hukum, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2006. Achmad Ai, 1996, Menguak Tabir Hukum, Jakarta : Tarsif Wetampoul. Adjie Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015) Arthurs, H.W. (1985), ‘Without the Law’: Administrative Justice and Legal Pluralism in Nineteenth-Century England (Toronto: University of Toronto Press), h.124 B. Manan, “Peran Etik Menjaga dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik,” 2018. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53- 1766014bf7499436f041036b60e41e78.pdf Bainham, A. (1995), ‘Family Law in a Pluralistic Society’, 22 Journal of Law and Society, h. 7 Basuki Rekso Wibowwo, The Role of Judges in Legal Reform, Paper presented at the Focus Group Discussion (FGD), related to Research on, The Meaning of Exploring and Following the Legal Values and the Sense of Justice that Live in the Middle of the Community in relation to the Authority of Judges to Examine and Resolve Civil Cases, at the Center for Legal Research and Indonesian Supreme Court Judiciary, Date. May 24 2016 Bauman, Z. (1993), Postmodern Ethics (Oxford: Blackwell). Bernard L. Tanya. 2010. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 152 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Bernard, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013) Black, D.J. (1989), Sociological Justice (New York: Oxford University Press Brian Z. Tamahana. 2006. “How an instrumental view of law corrodes the rule of law”, Jurnal De Paul L. Rev. Jilid 56, p. 469. Brian Z. Tamanaha. 2008. “Understanding legal pluralism: past to present, local to global”. Sydney law review 30 (3), 375-411 Brian Z. Tamanaha. 2010. Beyond Formalist-Realist Divide, Op. Cit. p. 1 Cahyadi, A., (2005) hukum Rakyat a La Friedrich Karl Von Savigny, jurnal hukum dan pembangunan, tahun ke-35, (4), h.390 Criminal Law Policy Regarding The Authority Of The Corruption Eradication Commission In Investigations Of Offendersthe Crime Of Corruption In Procurement Of Main Equipmentby Personnel Of Theindonesian National Army, Ilmuwani Lubis1, Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET), Volumes2No12 (2023) Dwisvimiar, Inge. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 522- 531, doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179, h. 523 Elizabeth Nurhaeni Butar-Butar, Civil Judge Freedom in Legal Invention and Antinomy in Application, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23. No. 1, Februari 2011, FH. UGM, Yoyakarta, 2011, p. 62 Emile Durkheim : Toward a Systematic Sociology of Law dalam Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociology of Law, Second Edition Harrow and Heston Publishers, 1994 halaman 24. Bagi Sir Henry Summer Maine masyarakat berkembang dari status ke kontrak. ,Ancient Law, Dorset Press, h.141 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: Suryandaru Utama, 2005) Fithriatus dan Oksep Adhayanto Shalihah, “Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial),” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2016): 676 H. Hartanto, “Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat,” in Prosiding Peran Perguruan Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 153 Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi, 2017, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9543 H.L.A. Hart,Konsep Hukum, The Concept of Law, Cetakan Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009 H.M. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah ‘Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum (2013) 2 (2) Jurnal Yustisia 101, 107. Hans Kelsen. Pure Theory of Law (United States of America: University of California Press, 1967), hal. 1 Harkristuti Harkrisnowo, 2002. “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Vol I, Lentera Hati, Jakarta. Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam, dalam Aspek Hukum, dan Lembaga Negara, (Bandung:Mizan, 1997 ), h.28 Implementation Of The Role Of The Prosecution In Efforts To Manage Proof Evidencecriminal Acts Of Corruption, Ferry Irmawan1, Yasmirah Mandasari Saragih,dkk. International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET), Volumes2No. 11(2023) https://ijset.org/index.php/go/article/view/295/274, Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan. Jimly Asshiddiqie, 2016, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.42 Kaelan, 2013, Negara Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Paradigma Kelsen, Hans, 2008, Pure Legal Theory: Fundamentals of Normative Law, Trans: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia. h. 92 Khudzaifah Dimyati. 2008. Dialektik Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran hukum Berbasis Nilai Budaya hukum Indonesia, Surakarta: Universitas Muhammadiay Press, hlm. 97 Kusumah, Mulyana W. (1981). Perkembangan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 11(1), 63-72, doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.838 154 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Latipulhayat, A., (2015). khazanah: Frederich Karl Von Savigny, Padjadjaran jurnal ilmu hukum, 2(1), h. 199 Luthan, Salman, Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective, Ius Quia Iustum, Vol.19, No.4, Oktober 2012. h. 32 M. Ali Mansyur, 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, hlm. 275 M. Hatta Ali, ” The Role of the Chief Justice in Legal Discovery (Rechtsvinding) and Legal Creation (Rechtsschepping) in the Era of Reform and Transformation, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2007, h. 83-93 M. Miswardi, N. Nasfi, and A. Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum,” Menara Ilmu, vol. 15, no. 2, 2021, doi: https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425 M. N. Djamil and T. M. Djafar, “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih,” Politik, vol. 12, no. 1, 2016, http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/164 M. Reza S. Zaki dkk, 2012, Negeri Melawan Korupsi, Yogyakarta; Bulak sumur Empat..h. 64 M. Said, 1976, Etik Masyarakat Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012 M. Samsudin mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama, KharismaPutra Utama, Jakarta, 2012 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. Marihot Janpieter Hutajulu, ‘Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim’ (2015) 9 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta, Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 155 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009 Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976 Mochtar Kusuma-atmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1976), hlm. 1, 9, & 12. Mokhtar Kusumaatmadja, (1986), Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2-7. Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam menuju sebagai Sistem Hukum Nasional sebuah Ide yang Harmoni, Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 89-96, doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265, h. 90-93 Otje Salman, dkk., Beberapa Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 2012), Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 372 Pujirahayu, Esmi Warassih (2011). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang R. S. Dewi, “Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum,” Ombudsman, 2019. https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan- hukumdan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum Rabiatul Syariah. 2008. “Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional”. Jurnal Equality, Vol.13, No.1, hlm.2. Reksiana. 2018. “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika”. Jurnal Thaqafiyyat 10, No. 1. Richard G. Singer dan John Q. La Fond, Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, New York, 2007 Richard G. Singer dan John Q. La Fond,Criminal Law, 4th ed, Aspen Publisher, New York, 2007, hlm. 41. 156 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Risdiana Izzaty. 2020. Urgensi Ketentuan Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia). Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1, hlm. 85–98 Robert Klitgard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, 2005: 16-17) Rouscoe Pound, Law Finding Through Experience and Reason (1st edn, Georgia University Press 1960) 1-2. Ruman, Yustinus Suhardi. 2009. “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis.” Jurnal Hukum Prioris 2, No. 2. Sabian U, (2013), Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Safa’at, Muchamad Ali, The Thought of Justice (Plato, Aristotle, and John Rawls), Paper, not published.h.53 Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden. Jurnal Ta’allum, 03(46), 163–184 Sam Harris, The Moral Landscape How Science Can Determine Human values, Transworld Publisher, London, 2010 Sam Harris, The Moral Landscape How Science Can Determine Human values, Transworld Publisher, London, 2010 Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 218 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta, 2010 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, PT. Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta, 2010 Satjipto Rahardjo. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 10 Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.Rajawali Press. Jakarta. 1996. Shidarta. 2006. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan. Bandung: CV Utomo, hlm. 256 Sidharta, Bernard Arief. (2009). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 157 Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, h. 184-185 Simon Fisher, ‘General Principles of Obligations’, in The Law of Commercial and Professional Relationships, ed. Simon Fisher, F.T. Law & Tax, South Melbourne, 1996 Soekanto, Soerjono, Sociology An Introduction, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, p. 9-11 Soekanto, Soerjono. (1981). Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Pembinaan Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 11(5), 461-466, doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no5.864, h. 462 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 1983 Soetadyo Wignyosubroto, 2007, Hukum dan Masyarakat (Perkembangan dalam Masyarakat, sebuah, h. 37 Subiharta, Subiharta. (2015). Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 385-398, doi: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.385-398, h. 393 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. II, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya,Yogyakarta, 2010 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya,Yogyakarta, 2010 Sukarno Aburaera dkk, (2010), Filsafat Hukum, Makasar: Pustaka Refleksi Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korups. 14(02), 285–301 The Role Of The Police In Preventing Corruption Crimes In Indonesia, M. Luqman Hakim Siregar1, Yasmirah Mandasari Saragih, Dkk. Multidisciplinary Output Research For Actual And International Issues |Morfai Journal. Volumes3no.3(2023 Theo Huijbus, 1999, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kansius 158 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Webb, L.C. (ed.) (1958), Legal Personality and Political Pluralism (Melbourne: Melbourne University Press).h. 46 Widayati. 2020. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan”. Jurnal Hukum, Vol. 36, No. 2, hlm. 59–72 Widoyoko, J. D. (2016). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi : Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi. 2, 269–297 Yogi Prasetyo. 2017. “Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)”. Legal Standing, Vol. 1, No. 1, hlm. 47 Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2004 Zainuddin, “Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia”, Disertasi, tidak diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011) Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 159 PROFIL PENULIS Komisaris Jenderal Polisi Dr M Fadhil Imran M.si./ KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI. Riwayat hidup, Tempat/Tanggal Lahir : Kota ujung pandang, 14- 08-1968, Pendidikan umum. S3 universitas indonesia 2014, S2 universitas indonesia 2004,Sma negeri 2 ujung pandang 1988, Smp negeri 1 palu 1985, Sd negeri 1 kec. Palu timur 1982. Pendidikan Kepolisian, SESPIMTI, SESPIM, PTIK, AKABRI. RIWAYAT JABATAN: Kabaharkam polri, Kapolda metro jaya, Kapolda jatim, Sahlisosbud kapolri, Dirtipidter bareskrim polri dirtipidsiber bareskrim polri, Wadirtipideksus bareskrim polri, Dirreskrimsus polda metro jaya, Analis kebijakan madya bareskrim polri kapores metro jakbar polda metro jaya, Dirreskrimum polda kepri, Kasubdit iv dittipidum bareskrim polri, Wadirreskrimum polda metro jaya, Kapolres pelabuhan tanjung priok polda metro Jaya. Kasiident ditreskrimum. Polda metro jaya pamen polda metro jaya pamen bidpropam polda malut pamen polda malut. Kanit subditumum ditreskrimum polda metro jaya. Kapolsek metro tanah abang polres metro jakpus polda metro jaya, Pama ditreskrimum polda metro jaya, Ps. Kapolsek cengkareng polres metro jakbar polda metro jaya, Wakasatsabhara polres metro jakbar polda, Metro jaya, Pama polda metro jaya, Pama stik lemdikpol lemdiklat stik lemdiklat polri Pama akpol lemdiklat polri, Kapolsek tanjung karang timur polesta Bandar,Lampung polda lampung, Pama polesta bandar lampung polda lampung, Pa polda subagsel, Tanda Kehormatan, Satyalancana pengabdian 8 tahun satyalancana pengabdian 16 tahun,Satyalancana dwidya sistha, Dikbang & Pelatihan: Pendidikan perwira pertama dasar brimob, Dikbangspes inspektur idik pol air, Pa lan serse ek, 160 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan predicat Cumlaude. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan predicat Cumlaude. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementrian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Wisudawan Terbaik Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 di Januari 2018. Sejak Tahun 2011 berprofesi sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kepangkatan Professor / Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Pembina Utama Madya/IV D per 01 Oktober 2023, Guru Besar Wanita Termuda di Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum di Lingkungan L2DIKTI Wilayah I, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 161 Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Lahir di Kendal. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandengan 01 Kendal, melanjutkan ke SMP PGRI 13 Kendal, dan melanjutkan ke MA Islamiyah As Soorkaty Salatiga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Progam Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Progam Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang – Progam Beasiswa Pemerintah BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri selesai pada Bulan Februari tahun 2020. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan struktural yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Unversitas Riau Kepulauan Kota Batam, Dosen/ Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbuka, Dosen tamu di Unversitas Saweri Gadding Makassar, Dosen Tamu Di Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang, serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokad (IKADIN) Kepri. Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI SAI)- Batam. Mengajar Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia- Batam (PPKHI) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) tergabung dalam APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Serta menjadi Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat- Kota Batam), Ketua LBH Ansor Prop Kepri, Dewan Pakar ICMI Kota Batam, Saat ini masih aktif meneliti dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal/ artikel dan buku diantaranya adalah : Buku ; Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia – Kebijakan Kriminal Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak Pidana Narkotika – Tahun 2017. Buku : Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan- 162 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi tahun 2020. Buku : Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih - tahun 2020; Buku : Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana - tahun 2021; Buku : Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia - tahun 2021; Buku : Pengantar Ilmu Hukum - tahun 2021; Buku : Draft Surat Kontrak, Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa Di Pengadilan - tahun 2022; Buku : Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana - tahun 2022 ; Buku : Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia Desember tahun 2022; Buku : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia tahun 2022- Buku : Perbandingan Sistem Hukum tahun 2023; Buku : Mekanisme Sistem Counter dalam Transaksi Penjualan Barang tahun 2023; Buku : Tindak Pidana penipuan menurut KUHP dan syariat Islam tahun 2023; Buku : Sistem Penyidikan Hukum Pidana Narkotika. tahun 2023 ; Buku : Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, tahun 2023; Buku : Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, tahun 2024; Aspek Hukum terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan nya di Indonesia, tahun 2024; Buku : Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi, tahun 2024; Buku : Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi, tahun 2024, sedang terbit sekarang ini. Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 163 Budi Yardi, S.E., S.H., M.H. Lahir di Tebing Karimun. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 032 Tebing, melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Karimun, dan melanjutkan ke SMU Negeri 1 Karimun, kemudian tahun 2017 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam jurusan Ekonomi Manajemen, selanjutnya tahun 2020 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Progam Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB) selesai tahun 2022, dan saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Progam Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memulai karirnya di Polri dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Gelombang II Tahun 2003 kemudian lulus dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), kemudian pada tahun 2018 penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri angkatan 47 Resimen Wira Satria Wicaksana, lulus dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Sepanjang karir di Polri, penulis bertugas pada bidang reserse kriminal, sejak tahun 2009 sampai saat ini penulis mengemban tugas sebagai penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kompetensi dibidang penyidikan, penulis juga pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis penyidikan TP. Korupsi (2016) dan TP. Perbankan (2019) di Pusdiklat Reskrim Lemdiklat Polri di Megamendung. 164 | Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi Bernama lengkap Assoc. Prof. DR. L. Alfies Sihombing, SH., MH., MM., CPR., CLA., M.IKOM., CTLC., Med., ACIArb lahir di Kutacane pada Tanggal 25 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan S. 1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung, menyelesaikan juga program Magister Manajemen di Universitas Islam Bandung dan Magister Ilmu Komunikasi serta melanjutkan Program DoktoralIlmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Beliau juga mempunyai beberapa sertikat keahlian yang telah diikuti dari BNSP, Certified Mediator, Certified Tax Legal Consultant dan Certified Arbitrators dan Certified Legal Auditor. Profesi sebagai lawyer pun dijalani beliau dan aktif dalam. Berbagai organisasi seperti menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang IKATAN INDOENSIA periode 2007-2012, Ketua DPD IKADIN JABAR Tahun 2012-2016, Wasekjen pimpinan Pusat IKADIN Tahun 2016 s/d sekarang, Sekjen Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Tahun 2017 s/d sekarang, Sekjen The Best Lawyers Club Indonesia (BLCI) Tahun 2015 s/d sekarang, Pengajar PKPA DPC Peradi Bandung, pengajar PKРА Kongres Advokat Indonesia (KAI), Pengajar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan sebagai Dewan Pakar DPC Peradi Bandung Tahun 2022 s/d sekarang, beliau juga tergabung dalam Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Tahun 2022 s/d sekarang. Selain itu profesi beliau juga sebagai Dosen Tetap S2 hukum Univeristas Pakuan Bogor dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan juga sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI A-336 Tahun 2019 s/d sekarang. Selain aktif mengajar beliau juga sebagai moderator dan narasumber dalam kegiatan seminar hukum maupun kegiatan organisasi serta aktif menulis buku tentang hukum pidana beliau juga banyak menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, perdata serta peradilan tata usaha negara. Email: alfies.sihombing@unpak.ac.id. Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi | 165