LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM Dr. Andri Winjaya laksana, SH,.MΗ. Prof. Dr. Yasmirah M. S. SH., MH Dr. Alwan Hadiyanto, SH.,MH Dr. Suryadi, M.H TAHTA MEDIA GROUP ii LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM Penulis: Dr. Andri Winjaya laksana, SH,.MΗ. Prof. Dr. Yasmirah M. S. SH., MH Dr. Alwan Hadiyanto, SH.,MH Dr. Suryadi, M.H Desain Cover: Tahta Media Editor: Tahta Media Proofreader: Tahta Media Ukuran: vii,162, Uk: 15,5 x 23 cm ISBN: 978-623-147-453-7 (PDF) Cetakan Pertama: Juli 2024 Hak Cipta 2024, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2024 by Tahta Media Group All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP (Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii KATA PENGANTAR Pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan Judul Lembaga dan Pranata Hukum merupakan buku kedua yang diterbitkan penulis sebagai karya dalam bidang hukum. Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari alam kejahilian kepada alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat dirasakan seperti saat ini. Amin. Penegakan hukum adalah upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi. Ini dapat dicapai hanya dengan memastikan bahwa berbagai aspek kehidupan hukum terus menjaga keselarasan dan keselarasan antara moralisasi sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangannya, hukum telah menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan. Hal ini dikarenakan perkembangan masayarakat yang didasari pada adanya perencanaan, yakni memilih berbagai alternatif cara dalam mencapai tujuan hidupnya. Kenyataan ini mendorong kita pada sebuah pemahaman bahwa hukum merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, dimana hukum pada akhirnya bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pada akhirnya seluruh system pranata hukum diarahkan dan diproyeksikan untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, tatanan/ pedoman perilaku kehidupan hukum untuk memuwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat serta menciptakan keteraturan masayarakat, maka hukum dan pranata hukum merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dan mengulas kajian terkait dengan tersebut maka penulis menuangkannya menjadi karya tulis dalam bentuk buku dengan judul “ Lembaga dan Pranata Hukum”. Dengan selesainya penulisan buku ini tentu tidak terlepas dari partisiasi dan bantuan dari para pihak baik yang telah memberikan sumbangsih secara iv materil maupun secara immaterial semoga Allah membalasanya dengan pahala yang berlipat. Harapan penulis semoga Buku ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya para pembaca yang punya perhatian tentang Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana. Medan, 13 Mei 2024 Penulis v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI ................................................................................................. vi BAB I HUKUM DAN PRANATA HUKUM ................................................ 1 A. Pengertian Pranata Hukum ................................................................. 1 B. Mengenal Wajah Sistem Hukum di Indonesia ................................... 5 C. Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum ................. 15 BAB II SUBJEK, OBJEK HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERISTIWA HUKUM ....................................................................................................... 18 A. Subjek Hukum .................................................................................. 18 B. Pemahaman Seputar Objek Hukum .................................................. 21 C. Pemaknaan Tentang Hak dan Kewajiban ......................................... 22 D. Peristiwa Hukum .............................................................................. 27 BAB III LINGKARAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONEISA ...................................................................................................................... 29 A. Kepolisian ......................................................................................... 29 B. Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia................................................................................................... 34 C. Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum ............................ 39 D. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat .................................. 45 BAB IV FUNGSI DAN TUJUAN BERHUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA ........................................................... 53 A. Pendahuluan ..................................................................................... 53 B. Tujuan Ilmu Iukum ........................................................................... 54 C. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat ............................................. 65 BAB V MENGAITKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM TUJUAN BERNEGARA .............................................................................................. 69 A. Mencari Format Keadilam di dalam UUD 45 .................................. 69 B. Fenomena Mengabaikan KeadilanDalam Penegakan Hukum .......... 73 C. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum ............................. 79 BAB VI PERAN NORMA DALAM SENDI-SENDI BERNEGARA ........ 87 A. Landasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara ............................. 87 vi B. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum .................. 90 C. Cita Hukum Sebagai Sebuah Gagasan Hukum Bermartabat ............ 93 BAB VII NORMA-NORMA HUKUM SEBAGAI JIWA BANGSA ......... 98 A. Norma dan Norma Hukum ............................................................... 98 B. Tujuan dan Pembentukan Norma Hukum ...................................... 104 C. Sistem Norma Hukum di Indonesia................................................ 110 BAB VIII BUDAYA HUKUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ................................................ 115 A. Budaya Hukum Bangsa Indonesia .................................................. 115 B. Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Jiwa Bangsa .. 121 C. Pembangunan Hukum Nasional Berkarakter.................................. 128 BAB IX POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................................................... 135 A. Pendahuluan ................................................................................... 135 B. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...... 144 C. Penerapan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak ................................................................................. 148 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 153 PROFIL PENULIS ..................................................................................... 157 vii BAB I HUKUM DAN PRANATA HUKUM A. PENGERTIAN PRANATA HUKUM Dalam perkembangannya, hukum telah menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan. Hal ini dikarenakan perkembangan masayarakat yang didasari pada adanya perencanaan, yakni memilih berbagai alternatif cara dalam mencapai tujuan hidupnya. Kenyataan ini mendorong kita pada sebuah pemahaman bahwa hukum merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, dimana hukum pada akhirnya bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya.1 Menurut Prof.Dr.E.Utrecht, SH mengatakan Hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.2 Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH mengatakan hukum adalah pikiran ataupun anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.3 Sekalipun kita akan sulit mendefinisikan hukum secara utuh dan komprehensif, namun perlu kiranya dibuat batasan pengertian dari hukum itu sendiri, menyesuaikan pada sisi dan cara pandangannya. Bahwa hokum pada kenyataannya memiliki berbagai dimensi yang sulit disatukan. Akan tetapi, 1 N.E. Algra, et all, Mula Hukum Beberapa bab mengenai hukum dan ilmu hukum untuk pendidikan hukum dalam pengantar ilmu hukum, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.378-379 2 E.Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, SH, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal 3. 3 Samidjo, SH, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, Hal 21 Lembaga Dan Pranata Hukum | 1 secara garis besar kita dapat mengelompokan hukum kedalam (tiga) bagian besar yakni : 1. Hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologinya adalah bersifat filosofis. 2. Hukum dilihat sebagai suatu lembaga yang otonom, konsekuensi metodologinya bersifat normatif-analitis. 3. Hukum dipahami sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah metode sosiologis.4 Dengan adanya keragaman dimensi mmengenai pengertian hukum, maka tentu saja akan mempengaruhi tujuan dari hukum itu sendiri. Karena tujuan yang hendak dicapai masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pun beragam, sehingga tugas dan fungsi hukum akan semakin beragam pula. Tujuan hukum agar ditaati maka dibentuklah sebuah pranata hukum yang akan menjaga tujuan-tujuan hukum tersebut. Ketika pranata hukum adalah suatu sistem norma hukum untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, tatanan/ pedoman perilaku kehidupan hukum untuk memuwujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat serta menciptakan keteraturan masayarakat, maka hukum dan pranata hukum merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pranata hukum ada untuk memperkokoh pentingnya hukum dalam kehidupan manusia. Hukum menjadi dasar untuk hadirnya pranata hukum.5 Pengertian Pranata Hukum Adanya hubungan serta kontak-kontak antara sesama anggota masyarakat tidak berlangsung secara acak-acakan melainkan mengikuti suatu keteraturan tertentu dan mengenal suatu tingkat stabilitas tertentu. Dalam kerangka hukum, masyarakat menjadi relevan karena anggota masyarakat sebagai individu maupun sebagai kelompok-kelompok menjalankan peranannya dengan tindakan. Bagi person, stabilitas itu bertumpu pada konsesus (yang disadari maupun yang tidak disadari) dari para 4 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 6 5 Budiono K. Hamidjojo, Ketertiban yang adil Problematika Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999 Hlm.172 2 | Lembaga Dan Pranata Hukum anggota masyarakat.6 Selanjutnya konsesus itu melembagakan diri sebagai pranata, dan hukum adalah salah satu dari pranata-pranata sosial itu. Harsojo menggunakan istilah pranata sebagai padan kata bagi Institution, yang dapat dibedakan dengan istilah lembaga yang merupakan padan kata dari Institute. Pranata dapat dijelaskan sebagai tatanan yang menjadi permanen karena kebiasaan, terselenggara sebagai sistem yang didukung oleh kewibawaan masyarakat, dan karena itu mengenal sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa pranata itu dalam konteks ini adalah hukum merupakan suatu subtansi yang membuat masyarakat itu menjadi masyarakat. Menurut Sumner, Pranata adalah konsep dan struktur.8 Pranata atau lembaga (Institution) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Pranata juga merupakan sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pranata adalah suatu sistem norma yang menata serangkaian tindakan manusia untuk tujuan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pranata terbentuk dari proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan manusia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pranata hukum adalah suatu sistem norma hukum untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Pranata hukum merupakan wujud interaksi sosial untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat serta menciptakan keteraturan masyarakat. Hukum dibuat oleh dan untuk manusia. Manusia, di dalam hidupnya mesti berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya (to survive of life). Hukum dibuat dalam kerangka hubungan antar manusia yang menurut Satjipto Rahardjo, baik secara jelas atau samar-samar, sangat terkait dengan keadilan. Membahas hukum, dengan demikian, akan terkait dengan keadilan. Perkaitan antara hukum dan keadilan berpangkal dari pertanyaan, apa yang menjadi dasar bagi Lembaga Dan Pranata Hukum | 3 hukum melarang suatu perbuatan tertentu atau mengharuskan perbuatan lainnya. Teori memberikan jawaban keadilan.6 Keadilan dalam hukum merupakan suatu cita, merupakan sesuatu yang masih abstrak. Hukum, sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah ( executive organ) dan oleh pengadilan ( judicial organ). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti, antara lain, memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat; sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum ( legal dispute) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum ( verdict, vonis). Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkrit keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan memulihkan keadaan yang semula tidak adil, yang terjadi karena suatu pelanggaran hukum, ke keadaan semula ( restitutio in integrum). Itulah puncak dari penegakan 6 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. 4 | Lembaga Dan Pranata Hukum hukum yang merupakan fungsi yang penting dan menentukan dalam mewujudkan keadilan hingga menjadi suatu kenyataan dalam hidup sehari- hari. Penegakan hukum yang dijalankan oleh pengadilan yang bentuk mekanisme dan prosedurnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara tempat hukum itu berlaku. Setiap sistem hukum memiliki pilihan bentuk mekanisme dan prosedur penegakan hukum dengan pendekatan yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Sistem hukum yang dianut oleh negaranegara di dunia ini lebih dari satu, namun tulisan ini membahas penegakan hukum dalam dua sistem hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum Eropa benua yang untuk pembahasan ini kita gunakan Civil Law System dan Common Law System untuk sistem hukum Inggris. B. MENGENAL WAJAH SISTEM HUKUM DI INDONESIA 1. Civil Law System Civil Law Sistem mula-mula merupakan sistem hukum Eropa benua atau daratan. Kemudian dianut oleh banyak negara di dunia melalui suatu proses penyebaran tertentu, sehingga negara-negara penganutnya dimasukkan ke dalam kelompok Civil Law System. Modal Civil Law System adalah hukum Romawi-Jerman dan hukum Gerejani yang mengalami evolusi sejak Eropa memasuki zaman Renaisance pada akhir abad XI atau abad XII, dan terus berlangsung sampai zaman Modern. Ketika itu, tumbuh semangat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi yang dianggap memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Dalam bidang hukum dipelajarilah hukum Romawi sebagai hukum materiilnya yang telah dihimpun oleh Justinianus ketika berkuasa menjadi Kaesar Romawi, dan hukum Gerejani, atau hukum Kanonik, sebagai hukum formilnya. Hukum yang merupakan pencerminan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomis dan budaya. Ide-ide yang ada di dalam hukum Romawi maupun hukum Gerejani tidak dimaksudkan sekedar untuk dibuka dan dipelajari saja, akan tetapi hendak ditempatkan ke dalam konteks masa itu guna menjawab kebutuhan sosial dalam menyelesaikan konlik-konlik yang terjadi, terutama konlik pada tataran Lembaga Dan Pranata Hukum | 5 teks hukum yang otoritatif. Konlik yang membuat gundah gereja, yaitu konlik antara gereja dan otoritas-otoritas sekuler, juga konlik antar otoritas-otoritas sekuler. Dipelajarinya hukum Romawi dan hukum Gerejani telah melahirkan hukum dengan karakter dan spirit baru, yang mampu menyelesaikan konlik sosial dan situasi kesejarahan Eropa Barat. Pilihan pada hukum Romawi sebagai modal, memang disebabkan oleh adanya suatu penilaian, bahwa karya Justinianus itu sebagai pencerminan dari budaya Romawi yang dianggap ideal. Orang-orang Romawi dengan kejeniusannya telah membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah hukum yang dihadapkan kepadanya. Penyelesaian itu dilakukan berdasarkan hukum yang telah disusun dan diberlakukan oleh kaisar. Karena itu ketika hukum Romawi mula-mula dipelajari dan kemudian akan digunakan untuk menghadapi permasalahan sosial yang berkembang, hukum tersebut diinterpretasi dan diberikan komentar oleh para Glossator dan Comentator. Dengan dasar interpretasi dan komentar tersebut, hukum Romawi memperoleh aktualitasnya dalam tataran praksis. Di samping itu hukum Romawi memiliki kekuatan berlaku secara langsung sebagai perintah dari kekaisaran Romawi ( imperium romanum).7 Post Glossator memakai hukum Romawi untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang lain sama sekali dengan masyarakat ketika hukum Romawi itu digunakan, juga ketika mula pertama dipelajari, sehingga penyajian karyanya menjadi sistematis. Suatu penyajian yang sangat berbeda dengan aslinya yang bersifat kasuistis. Metoda yang digunakanpun bukan lagi metoda yang dipakai oleh hukum Romawi karena hendak dibawa untuk mampu menghadapi perkembangan zaman. Hukum Romawi pada saat itu diarahkan untuk menyempurnakan dan menjadikannya sebagai hukum yang lengkap. Singkatnya, hukum Romawi disistematisasi dan dimodernisasi oleh universitas, suatu usus modernus Pandectarum untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi. 7 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 263 6 | Lembaga Dan Pranata Hukum Civil Law System dikembangkan dalam universitas atau melalui penulisan doktrinal oleh ilmuwan yang dipengaruhi oleh madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia ( humanisme) dan penggunaan akal ( rasionalisme), sehingga peran universitas adalah mengajarkan hukum ideal sebagai model hukum yang berkeadilan. Madzhab Hukum Alam mengembangkan sistematisasi hukum atas dasar penggunaan peristilahan dan pemikiran logis serta aksiomatis sejalan dengan perkembangan ilmu alam ketika itu, sehingga hukum bukanlah fenomena alam, melainkan hasil pemikiran manusia. Akal menjadi sarana bagi manusia dalam membentuk hukum dan menjadi tolok ukur keadilan. Keadilan yang menjadi ide di balik hukum didasarkan pada humanitas dan rasionalitas manusia sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban pada zamannya. Universitas memberikan kontribusi besar dalam evolusi hukum yang bermodalkan hukum Romawi dengan konsep dan sistem kaidah atau rule yang memberikan kerangka sebagai pedoman dalam membuat putusan dan menyelesaikan sengketa. Kaidah-kaidah itu merupakan produk dari para penulis doktrinal yang melakukan sistematisasi keputusan-keputusan hakim dalam soal-soal konkrit dan melakukan ekstraksi kaidah dari bahan terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kaidah-kaidah itu tidak bersifat konkrit, melainkan bersifat abstrak yang dalam perumusannya mengandung generalklausen atau principes generaux. Hal ini dimaksudkan agar penggunaannya dalam memutus atau menyelesaikan kasus konkrit, hakim dapat memberikan isi keadilan kepadanya. Jadi, hakim mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan hukum di dalam putusannya terhadap kasus konkrit berdasarkan generalklausen yang terkandung di dalam hokum. 2. Common Law System Common Law System adalah lawan kata dari Civil Law System, merupakan nama tatanan hukum Inggris yang tumbuh dan berkembang sejak abad XII dari putusan-putusan pengadilan kerajaan, yang selanjutnya dalam perkembangannya juga berasal dari equity dan statute law. Common Law juga digunakan sebagai lawan kata commune loy atau loi commune. Common Law merupakan kesatuan hukum yang berlaku di seluruh Inggris, sementara commune loy merupakan kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerahdaerah. Lembaga Dan Pranata Hukum | 7 Commmon Law juga dilawankan dengan “hukum umum” ( ius commune) dalam sistem hukum Eropa benua.8 Satjipto Rahardjo menyebutkan, berbeda dengan Civil Law System yang hukumnya dikembangkan oleh peran yang sangat besar dari universitas, hukum dalam Common Law System dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis, dimana pengadilan kerajaan memegang saham sangat besar. Perkembangan Common Law terjadi melalui tahapan sebagai berikut: a. Sebelum penaklukan Norman tahun 1066 b. 1066 sampai ke penggabungan Tudor 1485, merupakan periode pembentukan penetapan Common law dan penyisihan kaidah lokal. c. 1485 – 1832, merupakan perkembangan kaidah equity yang berfungsi melengkapi atau kadang menyaingi Common law. d. 1832 – sekarang, merupakan periode modern dengan berkembangnya penggunaan hukum buatan atau hukum perundang-undangan ( enacted law). Sebelum tahun 1066, pengadilan The assemblies of free men, atau yang disebut Country of Hundred Courts menerapkan kebiasaan-kebiasaan lokal. Pembentukan hukum untuk seluruh Inggris dilakukan oleh The Royal Court of Justice yang juga disebut The Court of Westminster. Ketika itu kekuasaan raja sebagai hakim pemegang kedaulatan bagi seluruh negeri semakin bertumbuh. Seiring dengan itu rakyatpun mulai memandang pengadilan kerajaan memiliki kelebihan daripada pengadilan yang lain, sehingga bertumbuhlah hasrat untuk membawa sengketa ke pengadilan kerajaan. Raja melakukan peradilan adalah suatu kebaikan atau kemurahan hati, bukan merupakan hak rakyat dan menjadi kewajiban raja. Karena itu, apabila rakyat ingin mengajukan perkara untuk diperiksa raja, rakyat harus mengajukan permohonan kepada pejabat kerajaan yang disebut the Chancellor, meminta untuk dikeluarkan writ. Untuk itu rakyat harus membayar sejumlah uang kepada Chancery sebagai pemasukan untuk kas negara.10 Pada abad XV praktik Common Law yang makin teknis, prosedur writ, dan kinerja hakim bersifat rutin, sehingga tidak dapat mengakomodasi 8 John Gilissen & Frits Gorle, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Penyadur Freddy Tengker, Cetakan I, Bandung: Refi ka Aditama, 2007, h. 347-348. 8 | Lembaga Dan Pranata Hukum penyelesaian yang memadai bagi munculnya perkara baru akibat kemajuan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Ketika itu pikiran orang menengok ke belakang, ke abad XII dan XIII di mana raja merupakan sumber andalan bagi keadilan dan kelayakan ( fons iustitiae). Melalui jalan pikiran seperti itu maka pada abad XV tersebut muncul Court of Chancery, di mana Chancellor atas nama raja berdasarkan equity, keadilan dan kelayakan, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan aturan tradisional Common Law menerapkan hukum acara tertulis yang digunakan oleh Gereja, dan memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari hukum Romawi. Dengan ini maka dalam pandangan konsep dan kategori hukum Inggris terdiri atas Common Law dan Equity. Kedua pengadilan sebagai sumber hukum itu berjalan sendirisendiri, sehingga kadang berfungsi melengkapi, tapi juga sering menyaingi, sampai pada suatu ketika di tahun 1873 berdasarkan Judicature Acts terjadi peleburan yang kemudian dikonirmasi dengan Supreme Court Act pada tahun 1981. Sampai abad XVIII dan XIX pendapat yang menjadi panutan adalah bahwa peraturan perundang-undangan ( Acts of statutes) hanya menduduki tempat kedua sebagai sumber hukum di Inggris. Sumber utamanya adalah peradilan. Bahkan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai kekecualian atas Common Law, sehingga hakim harus menafsir secara sempit terhadap peraturan perundang-undangan sesuai kata-katanya, bukan jiwanya. Pandangan yang demikian itu berubah ketika situasi politik baru dampak dari kemenangan partai buruh dan pengaruh dari perubahan makna dari negara hukum yang berintikan welfare state yang menuntut negara turut campur dalam penciptaan kesejahteraan warganya. Tuntutan keterlibatan ini menuntut pula peran parlemen dalam pembentukan peraturan perundangundangan terkait dengan bidang ekonomi dan sosial yang banyak melibatkan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. 3. Sistem Hukum Islam Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke tujuh Masehi tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli Hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat alMustaqim, Sabil al-Muhtadin, Lembaga Dan Pranata Hukum | 9 Kartagama, Syainat al-Hukm, dan lain-lain.1 Akan tetapi semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fiqih, masih bersifat doktrin hukum dan sistem fiqih Indonesia yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa. Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Islam di Sumatera. Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasehat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematik. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih. Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Compendium ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC.9 Penggunaan Compendium Freijer tidak berlangsung lama. Pada tahun 1800 VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu lenyap dan tenggelam compendium itu. Lahirlah politik hukum baru, yang didasarkan atas teori resepsi atau teori konflik Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Sejak itu secara sistematik, dengan senjaga hukum Islam dipencilkan. Sebagai gantinya digunakan dan ditampilkan hukum adat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba melaksanakan hanya dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat untuk golongan Bumiputera dan hukum barat bagi golongan Eropa. Upaya paksaan untuk melenyapkan peran hukum Islam, terakhir ditetapkan dalam Staatsblad 1937 Nomor 116. Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) Hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. (2) Mencabut wewenang Peradilan Agama (Raad Agama) untuk mengadili perkara kewarisan, dan wewenang ini dialihkan kepada Landraad. (3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan Landraad. (4) 9 Supomo dan Djoko Sutowo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848, Jakarta: Djambatan 1955, hlm. 26 10 | Lembaga Dan Pranata Hukum Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa executoir verklaring dari ketua Landraad.10 Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidakbertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit karena bertentangan dengan al- Qur’an dan sunnah Rasul.11 Hazairin menyebut teori receptie sebagai teori Iblis. Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori receptie exit. Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut adalah:12 1) Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945. 2) Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. 3) Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. Di samping Hazairin, seorang tokoh yang juga menentang teori receptie adalah Sayuti Thalib yang menulis buku Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregling itu.13 10 M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: “Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Logos, 1999, hlm. 27 11 Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: Rosdakarya, 1991, hlm. 128 12 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 17 13 Sayuti Thalib, Receptie a Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. .37-40 Lembaga Dan Pranata Hukum | 11 Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori receptie dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Sunny sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber Persuasif (Persuasive source). 14 4. Sistem Hukum Adat Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan ”kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi “adat” dalam masyarakat tersebut. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”. 5 Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi “hukum perundangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.15 Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah “adat” saja. 14 Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta: Logos Publishing, 1988, hlm. 96 15 Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm.2 12 | Lembaga Dan Pranata Hukum Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk”m berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan“Adah atau Adat” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan. Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronye ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “Adatrecht” dalam hasil penelitiannya “The Atjehers (orang-orang Aceh)”. Istilah “Adatrecht” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang menpunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu- ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Sejak istilah adatrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, diketemukan oleh Snouck Hurgronye dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psychologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law), oleh karena itu masyarakat hukum adat perlu untuk memahami keberadaan hukum adat dan mempelajarinya. Manfaat mempelajari hukum adat adalah :16 memudahkan untuk memahami budaya 16 Siska Lis Sulistiani.2021. Hukum Adat Indonesia. Sinar Grafika,Jakarta. Hlm.43 Lembaga Dan Pranata Hukum | 13 hukum Indonesia, bangsa Indonesia tidak boleh menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesi. Mempelajari hukum adat Indonesia akan diketahui hukum adat mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dan dapat diketahui hukum adat mana yang mendekati atau yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional. Hukum adat adalah hukum yang mengakar pada budaya bangsa. Bushar Muhamma17 menjelaskan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari tiga (3) sudut, yaitu : (a) dari sudut pembinaan hukum nasional, (2) dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa, (3) praktik keadilan. Pandangan dari sudut membina hukum nasional tidak berarti mencip.takan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, juga memenuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai ideologi negara , Pancasila. Saat menyusun perundangundangan nasional, diperlukan informasi atau data-data tentang bahan etnografi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, akan dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, dimana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa indonesia. Manfaat praktis dalam praktek peradilan, yaitu hukum adat dapat dipergunakan untuk memutus perkara yang terjadi antar warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Penyelesaian terhadap kasus-kasus masyarakat di bidang perkawinan, pertanahan, pewarisan akan lebih sederhana jika dilakukan berdasarkan hukum adat, sesuai sifat dan watak hukum adat yang lebih mendahului kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat. 17 8 Bushar Muhammad.2002. Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT.Pradnya Paramita.Hlm.43. 14 | Lembaga Dan Pranata Hukum C. HUBUNGAN ANTARA NORMA HUKUM DENGAN ASAS HUKUM Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan pedoman.1 Kehidupan masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam norma yang ada. Di Indonesia dikenal ada beberapa norma, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.2 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas hukum ini kemudian ditetapkan oleh yang berwenang (autoriteit) menjadi norma hukum. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 5 yang menyebutkan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas . Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”. Kemudian dalam Pasal 6 yang menyebutkan “ (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, Dan Ayat (2) yang menyebutkan “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan”. Dengan menghubungkan pandangan Paul Scholten tentang pengertian asas dengan terejawantahkannya asas hukum menjadi suatu norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka penulis Lembaga Dan Pranata Hukum | 15 mengambil judul makalah “ Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum “. Dalam Pemebentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (sejak era Reformasi) terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas-asas hukum atau asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam salah satu pasapasal awal, atau dalam Bab Ketentuan Umum seperti dirumuskan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut Seperti dijelaskan pada latar belakang dimana dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 asas hukum telah ditetapkan menjadi suatu rumusan norma hukum. Walaupun norma hukum dan norma-norma lainnya memiliki persamaan dalam hal sebagai pedoman bertingkah laku, namun norma hukum memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan norma-norma yang ada lainnya. Norma hukum itu sifatnya heteronom, yang mana hukum itu datangnya dari luar diri seseorang yang merupakan paksaan dari luar, dan norma hukum itu dapat diikuti dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, berbeda dengan norma lainnya. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara yang berbeda dengan norma lainnya yang datangnya dari diri sendiri ataupun dari masyarakat. Suatu noma/ aturan hukum (rechtsregel) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung (indirect werking), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Norma/ aturan hukum tidak hanya memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu juga bersifat “semua atau tidak sama sekali“ (alles of niets karakter). Berbeda dengan asas hukum yang tidak memilik sifat “semua atau tidak sama sekali”. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang sesuai dengan peranan pada interpretasi aturan- aturan yang dapat diterapakan. Dalam hal itu maka harus dipertimbangkan asas hukum yang mana yang paling relevan. Maksud dari pendikotomian antara asas hukum dengan norma hukum disini bahwa norma hukum atau dalam bentuk konkretnya sebagai aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang- 16 | Lembaga Dan Pranata Hukum undangan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari berbagai asas hukum yang ada. Menurut Maria Farida, ketika suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundangundangan diajadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.5 Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, tanpa memperhatikan hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dan fungsi dari asas hukum terhadap norma hukum, para pembentuk undang-undang telah menjadikan asas hukum secara langsung sebagai rumusan norma/ aturan hukum. Walaupun hal tersebut merupakan penegasan akan arti pentingnya asas hukum sebagai landasan pertimbangan pembentukan peraturan perundang- undangan, namun hal tersebut tidak dibenarkan secara teori. Asas hukum tidak dapat digunakan secara langsung sebagai rumusan pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan melandasi dan/ atau melatarbelakangi rumusan pasal-pasal tersebut. Lembaga Dan Pranata Hukum | 17 DAFTAR PUSTAKA Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004 Andi Mattalatta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009. Anthon F. Susanto, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”, Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010 Asshiddiqie, J. (Perkembangan Hukum Nasional Era Globalisasi). 2008. Jakarta: Balai Pustaka Budiono Kusumohamidjojo, 2004, Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: 2004) Grasindo Budiono K. Hamidjojo, Ketertiban yang adil Problematika Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999 Bushar Muhammad.2002. Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT.Pradnya Paramita E.Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, SH, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983 Erlyn Indarti, “Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjau- an Filsafat Hukum”, Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 2 (1), 2008 Fakih, M. 2010. Melawan Kajian Kritis. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Fakrulah, A. Z. 2010. Undang-Undnag Membangun Sosial Indonesia Tak Terstuktur Dalam Kancah Tren Globalisasi, Dalam Menghadapi Hukum Di Era Reformasi. Bandung: PT Citra AdityaBakti Faried ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997) Filsafat, dalam satu pengertiannya diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu, disamping diartikan sebagai suatu sikap dan pandangan, serta suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia. Lihat Maryanto, “Refleksi dan Relevansi Lembaga Dan Pranata Hukum | 153 Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1) tahun 2003, H. Rusli Muhamad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007 Hermayulis. 2013. Pemikiran Dalam Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: Rosdakarya, 1991 Ifdhal Kasim, “Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ dalam Kajian Hukum di Indonesia”, Jurnal Wacana, Vol 6, 2000 Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta: Logos Publishing, 1988 J.H.A Logeman, Over de Theoroe Van Een Stellig Staatsrecht, Universitas Pers Leiden, (Penerjemah) Makkatutu, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, 1976, Jakarta, Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1948 Jimly Asshiddiqie, “Dinamika Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika”, Makalah ini disampaikan untuk pembekalan bagi para calon Hakim Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, 9 Maret 2015, hlm. 7 John Gilissen & Frits Gorle, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Penyadur Freddy Tengker, Cetakan I, Bandung: Refi ka Aditama, 2007 M. Amin, “Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat”, tersedia di website http://www. Pa - lubukpakam. net/artikel/186-kebenaran-hukum–vs- keadilan- masyarakat.html, diakses pada tanggal 9 Oktober 2010 M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: “Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Logos, 1999 154 | Lembaga Dan Pranata Hukum Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hokum. Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung Mochamad Isnaeni Ramdhan, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasiladalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, Jakarta, 2009, hlm. 527 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta, 1986 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995 Moh. Machfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2011. N.E. Algra, et all, Mula Hukum Beberapa bab mengenai hukum dan ilmu hukum untuk pendidikan hukum dalam pengantar ilmu hukum, Binacipta, Bandung, 1983 Nimatul Huda, Diktat bahan kuliah Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: FH UII, 2005 Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 Rasjidi, L. 2013. Hukum Sebagai Sistem. Bandung: Mandar Maju Rifqi S. Asegaf. Membuka Ketertutupan Pengadilan, LeIP, Jakarta, Juli, 2005. hal 29. Samidjo, SH, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985 Satjipto Rahardjo, (2007), Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum, Jakarta: Kompas Satjipto Rahardjo, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008, hlm. Bandingkan dengan Sudikno Lembaga Dan Pranata Hukum | 155 Mer- tokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2009, Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Sayuti Thalib, Receptie a Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013 Siska Lis Sulistiani.2021. Hukum Adat Indonesia. Sinar Grafika,Jakarta Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Sultan Hamengku Buwono X, 2007, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Supomo dan Djoko Sutowo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848, Jakarta: Djambatan 1955 Syamsiar Julia, “Pelanggaran HAM Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Equ- ality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 Agustus 2006 Bandingkan dengan Todung Mulya Lubis, “Menegakan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi”, Jurnal Hukum dan Pembangun- an Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009 W. Friedmann, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: PT. Rajawali Press Y. Sogar Simamora, 2009, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 156 | Lembaga Dan Pranata Hukum PROFIL PENULIS Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Lahir di Wonogiri, 20 Mei 1983. Yang mempunyai Pekerjaan menjadi Dosen FH UNISSULA (sejak 2009-Sekarang) dan juga berprofesi sebagai Advokat, saat ini Jabatan Lektor pada Unit Kerja Fakultas Hukum UNISSULA, saya sebagai penulis dan dosen muda beralamat di Jl. Purwosari III Rt 4 Rw III Kelurahan Tambakrejo kecamatan Gayamsari Kota Semarang Agama : Islam, E-mail : andriwinjaya@gmail.com, penulis mempunyai Kualifikasi Akademik : mengambil kuliah dan menyelesaikan program S1 lulusan Fakultas Hukum UNISSULA dengan gelar Sarjana Hukum; kemudian melanjutkan di S2 pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNISSULA. Dan melanjutkan jenjang S3, pada Program Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta. Pengalaman Mengajar Matakuliah Yang Diampu oleh penulis meliputi : keilmuan bidang rumpun ilmu Hukum Pidana dan penulis mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Perbandingan Hukum Pidana. Dalam hal ini penulis juga mempunyai Pengalaman dan pernah menduduki Jabatan sebagai berikut : Jabatan Institusi Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang 2012-2015, Komisioner Perwakilan Kompolnas Jawa Tengah 2013, Pimpinan Kantor Advokat Andri Winjaya Laksana & Partners 2012-Sekarang, Ketua Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2018-sekarang. Menjadi Sek Prodi Program Kelas Eksekutif Fakultas Hukum UNISSULA Sekarang, Managing Director Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2014-Sekarang, Managing Director International Journal of Law Reconstruction 2017- Sekarang, Managing Director International Journal of Law Society Services 2020-Sekarang, Managing Director Jurnal Akta Magister Kenotariatan UNISSULA 2021, penulis memiliki Pengalaman Organisasi sebagai berikut : Jabatan Institusi, Ketua SENAT MAHASISWA FH UNISSULA 2005-2006, Lembaga Dan Pranata Hukum | 157 Ketua KPRM UNISSULA I 2006, Ketua SENAT PT UNISSULA 2006-2007, Presidium IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM, (ISMAHI) Korwil VII Jawa tengah 2007, Sekretaris III AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Jawa Tengah 2008. saat ini penulis telah aktif menulis beberapa Karya ilmiah antara lain : Jurnal 2018 Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries. Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. 2017 Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA 2016. Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, 2016 Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, 2014 Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seks Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, 2014 Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA 2014, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang) Jurnal Pembaharuan Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. dan buku yang sedang terbit sekarang ini. 158 | Lembaga Dan Pranata Hukum Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan predicat Cumlaude. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan predicat Cumlaude. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementrian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Wisudawan Terbaik Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 di Januari 2018. Sejak Tahun 2011 berprofesi sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kepangkatan Professor / Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Pembina Utama Madya/IV D per 01 Oktober 2023, Guru Besar Wanita Termuda di Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum di Lingkungan L2DIKTI Wilayah I, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional serta Internasional, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Saat ini (2024), Magister Hukum Universitas Darma Agung (UDA) Medan. Lembaga Dan Pranata Hukum | 159 Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Lahir di Kendal. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandengan 01 Kendal, melanjutkan ke SMP PGRI 13 Kendal, dan melanjutkan ke MA Islamiyah As Soorkaty Salatiga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Progam Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Progam Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang – Progam Beasiswa Pemerintah BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri selesai pada Bulan Februari tahun 2020. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan struktural yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Unversitas Riau Kepulauan Kota Batam, Dosen/ Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbuka, Dosen tamu di Unversitas Saweri Gadding Makassar, Dosen Tamu Di Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang, serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokad (IKADIN) Kepri. Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI SAI)- Batam. Mengajar Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia- Batam (PPKHI) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) tergabung dalam APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Serta menjadi Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat- Kota Batam), Ketua LBH Ansor Prop Kepri, Dewan Pakar ICMI Kota Batam, Saat ini masih aktif meneliti dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal/ artikel dan buku diantaranya adalah : Buku ; Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia – Kebijakan Kriminal Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak Pidana Narkotika – Tahun 2017. Buku : Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan- tahun 2020. Buku : Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih - tahun 2020; Buku : Pengantar Teori Kriminologi 160 | Lembaga Dan Pranata Hukum dan Teori Hukum Pidana - tahun 2021; Buku : Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia - tahun 2021; Buku : Pengantar Ilmu Hukum - tahun 2021; Buku : Draft Surat Kontrak, Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa Di Pengadilan - tahun 2022; Buku : Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana - tahun 2022 ; Buku : Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia Desember tahun 2022; Buku : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia tahun 2022- Buku : Perbandingan Sistem Hukum tahun 2023; Buku : Mekanisme Sistem Counter dalam Transaksi Penjualan Barang tahun 2023; Buku : Tindak Pidana penipuan menurut KUHP dan syariat Islam tahun 2023; Buku : Sistem Penyidikan Hukum Pidana Narkotika. tahun 2023 ; Buku : Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, tahun 2023; Buku : Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, tahun 2024; Aspek Hukum terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan nya di Indonesia, tahun 2024; Buku : Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi, tahun 2024; Buku : Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi, tahun 2024, sedang terbit sekarang ini. Lembaga Dan Pranata Hukum | 161 Dr. Suryadi, M.H. dilahirkan di Lubukpakam, 05 Agustus 1977. Menyelesaikan SD dan SLTP di Pulau Rakyat- Asahan, serta SLTA di Aekkanopan-Labura. Pendidikan S-1 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tamat Tahun 2000, S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta dengan beasiswa Pemprov Kepri Tamat Tahun 2008 dan S-3 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan beasiswa BPPDN Tamat Tahun 2018. Sejak Tahun 1996 aktif di HMI. Pernah LK- 1, LK-2, Senior Course dan LK- 3. Menginisiasi Pembentukan KAHMI di 6 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan saat buku ini diterbitkan masih memegang amanah sebagai Ketua Umum MW KAHMI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2026 dan Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Kepulauan Riau Masa Khidmat 2021-2026. Pernah menjadi Supervisor dan Asisten Manager di PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., serta aktif di beberapa NGO dan Ormas, MUI, DMI, ADHI, Mengelola Yayasan Pondok Pesantren Baiturrahman dan Pesantren Pelajar dan Mahasiswa di Tanjungpinang. Pernah menjadi Dosen Luar biasa di STISIPOL Raja Haji Fisabilillah dan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, dan sejak Tahun 2008 menjadi Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Staf Khusus Rektor, anggota Senat Universitas dan saat buku ini diterbitkan masih menjalankan amanah sebagai Wakil Rektor III UMRAH. Selain menulis dan meneliti melalui institusi kampus, juga sering terlibat dalam penelitian bersama pemerintah daerah dan aktif di Badan Kelitbangan Pemko Tanjungpinang, dan saat buku ini diterbitkan ada 14 karya ilmiah Hak Cipta Penulis yang sudah tercatat di Kemenkumham-RI. Penulis juga sering dipercaya menjadi Timsel Job Fit maupun Open Biding Eselon II, juga Open Biding Direksi dan Komisaris BUMD, kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 162 | Lembaga Dan Pranata Hukum