Buku Ajar Mata Kuliah Praktek Peradilan Pidana Oleh Emy Rosnawati Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS Tahun 2019 Buku Ajar Praktek Peradilan Pidana Penulis : Emy Rosnawati. ISBN : 978-602-5914-91-1 Editor : Septi Budi Sartika, M.Pd M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn. Copy Editor : Fika Megawati, S.Pd., M.Pd. Design Sampul dan Tata Letak : Mochamad Nashrullah, S.Pd Penerbit : UMSIDA Press Redaksi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur Cetakan pertama, Agustus 2019 © Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. KATA PENGANTAR Mata Kuliah Praktek Peradilan khususnya peradilan Pidana bertujuan agar mahasiswa menguasai bagaimana sesungguhnya praktek peradilan pidana. Terutama membuat surat – surat penting yang digunakan dalam perkara pidana serta kemahiran dan ketrampilan hukum dalam menjalankan persidangan pengadilan semu tingkat pertama. Dalam melaksanakan kegiatan belajar dan berlatih membuat surat – surat penting sekaligus menjalankan praktek persidangan seharusnya berpedoman pada literatur yang tepat dan baik dalam usaha membantu mahasiswa mencapai tujuan tersebut. Namun literatur yang diharapkan belum ada yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu penulis menyusun buku ini. Disamping memberikan petunjuk praktis dalam menyusun surat – surat penting untuk dipraktekkan dalam berlatih, buku ini juga memberikan contoh – contohnya. Contoh – contoh surat yang diberikan yakni surat yang amat perlu bahkan sebagian besar bersifat imperatitif, seperti surat kuasa, surat dakwaan, surat tuntutan, pleidoi, putusan. Apabila mahasiswa menyimak teori – teori dan contoh – contoh yang dipaparkan dalam buku ini maka mahasiswa akan lebih mudah membuat surat – surat penting dalam sistem peradilan Pidana dan mampu menjalankan peradilan semu dengan baik. Walaupun penulis telah berusaha menulis buku ini dengan sebaik – baiknya , sebagai manusia biasa tentulah masih banyak kekurangannya. Kepada rekan – rekan pengajar dibidang hukum pidana , khususnya instruktur kemahiran hukum pidana sangat diharapkan koreksi dan kritiknya terhadap buku ini. Penulis DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ---------1 BAB II BERITA ACARA PEMERIKSAAN-------- 3 BAB III SURAT KUASA --------27 BAB IV SURAT DAKWAAN-------- 35 BAB V NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) -------- 41 BAB VISURAT TUNTUTAN-------- 47 BAB VII NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) --------62 BAB VIII PUTUSAN -------- 70 BAB IX PEMERIKSAAN PERSIDANGAN-------- 93 BAB X UPAYA HUKUM-------- 101 BAB I PENDAHULUAN Mata kuliah Praktek Peradilan Pidana merupakan mata kuliah yang memiliki learning outcome. Setelah mengikuti kegiatan praktek peradilan pidana diharapkan mahasiswa mengenal dan memahami macam dan bentuk surat surat – surat yang diperlukan dalam menjalankan proses peradilan perkara pidana. Surat – surat dalam proses peradilan pidana yang dimaksudkan adalah Berita Acara Pemeriksaan, Surat Kuasa, Dakwaan, Eksepsi atau keberatan, Tuntutan, Pembelaan, Putusan, persidangan tingkat pertama, upaya hukum peradilan pidana yaitu upaya hukum banding dan kasasi. Mata kuliah praktek peradilan pidana secara garis besar meliputi : 1. Menganalisa perkara Menganalisa perkara didalam praktek peradilan pidana termasuk menyusun rencana perkara. 2. Menyusun berkas perkara Berkas perkara yang dimaksud adalah berkas perkara pokok , berkas perkara pendukung maupun berkas perkara persidangan. Menyusun berkas perkara sebagai landasan untuk praktek perdilan pidana 3. Simulasi persidangan. Simulasi persidangan dimulai dari tahap membuka persidangan sampai dengan menutup persidangan. Mata kuliah praktek peradilan pidana tidak hanya bertujuan mahir dalam menyusun berkas perkara akan tetapi juga pemahaman hukum acara pidana yang disimulasikan dalam persidangan. Dalam simulasi praktek peradilan pidana kita mengambil contoh pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama, sedangkan untuk upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi kita bahas sekilas. Setelah memahami surat – surat tersebut mahasiswa dapat menjalankan praktek peradilan pidana di tingkat pertama dalam praktek peradilan semu. Dengan berlatih membuat surat – surat penting tertentu dan melakukan praktek peradilan semu mahasiswa sudah dianggap terampil dalam praktek peradilan. BAB II BERITA ACARA PEMERIKSAAN ( BAP ) Berita acara pemeriksaan dibuat oleh penyidik sebagai dasar Penuntut Umum membuat dakwaan. Berita acara pemeriksaan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Berita Acara Pemeriksaan saksi (saksi berupa saksi korban maupun saksi yang melihat kejadian ), berita acara saksi ahli. Dalam menjalankan proses penyidikan penyidik harus taat pada standar prosedur operasional pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh kepolisian . Standar prosedur tersebut meliputi : 1. Syarat-syarat Pemeriksaan. a. Pemeriksaan. 1) Mempunyai kewenanganan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai Penyidik dan Penyidik Pembantu. 2) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan- Undangan / Hukum-hukum lainnya. 3) Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi tehnis professional khas kepolisian dibidang reskrim khususnya kemahiran tentang taktik dan tehnik pemeriksaan. 4) Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya dengan baik, berdasarkan Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara, informasi dan data lainnya. 5) Memiliki kepribadian : a. percaya pada diri sendiri. b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain. c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syak-wasangka. d. Sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri. e. Kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka dan waktu menjawab. f. Tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatip. 6) Mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). b. Yang diperiksa 1) Tersangka, saksi / ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2) Tersangka, saksi / ahli, bebas dari rasa takut. 3) Tersangka, saksi / ahli dipanggil dengan panggilan yang sah kecuali bila tersangka ditangkap / tertangkap tangan. c. Tempat pemeriksaan 1) Ditentukan / ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik dikantor penyidik / penyidik pembantu atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (misalnya dirumah / kediaman yang diperiksa, dirumah sakit). 2) Dalam hal tersangka, saksi / saksi ahli telah dua kali dipanggil secara bertutut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumah / kediamannya atau tempat lain dimana suasana tenang. 3) Tempat harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan aperhatian yang diperiksa. 4) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan / menyeramkan dan dalam suasana tenang. 5) Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya. 6) Tersedia tempat bagi penasehat hukum. 7) Bila memungkinkan dibuat ruang khusus pemeriksaan tersangka / saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan. d. Saat mulai pemeriksaan 1) Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin / tepat waktu sesuai waktu panggilan. 2) Setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan. 3) Dalam waktu satu hari (1 X 24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan, tersangka harus memulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP). 4) Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional. 5) Hindarkan pertanyan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional. 6) Hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi / ahli. 7) Hindarkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi / ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi. 8) Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita. 9) Dalam hal tersangka / saksi agar sulit / kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan. 10) Dalam hal tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan. 11) Pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan. 12) Hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan. 13) Pertanyan-pertanyyan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka, saksi dan ahli. 14) Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi dan ahli. 15) Tidak memberikan kesempatan akepada tersangka, saksi dan ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar. 16) Agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit. 17) Kepada tersangka, saksi dan ahli supaya disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya supaya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya. 18) Keterangan tersangka atau saksi / ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkapi dalam berita acara apemeriksaan sehingga amemenuhi / menjelaskan tersangka ahli dan alat bukti lainnya ternyata : a. Tidak terdapat cukup bukti. b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana. c. Dihentikan demi hukum. d. Maka penyidikan wajib segera dihentikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). e. Sarana pemeriksaan 1) Meja dan kursi sesuai kebutuhan. 2) Mesin tulis / computer. 3) Alat-alat tulis. 4) Tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan (bila diperlukan). 5) Kelengkapan administrasi penyidikan. f. Pembuatan berita acara pemeriksaan 1) Persyaratan Formal a. Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan nama kesatuan dan wilayah. b. Dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata “PRO JUSTITIA“. c. Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata “BERITA ACARA PEMERIKSAAN“ dan dibawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA / SAKSI / ahli isinya dimulai dibawahnya. d. Disebelah kiri dari setiap lembaran Berita Acara Pemeriksaan dikosongkan selebar ¼ halaman yang disebut marge yang maksudnya disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya. e. Pada pendahuluan Berita Acara pemeriksaan dicantumkan : 1. Hari, tanggal, bulan tahun dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali 7 ketikan). 2. Nama, pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan dari penyidik serta Skep penyidik. 3. Nama (nama lengkap), termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan) tempat dan tanggal lahir (umur) agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka / saksi / ahli, berdasarkan keterangannya dan dicocokan dengan identitas diri dalam Kartu Penduduk / Passport / Kartu Pengenal lainnya (SIM, STNK, dll). 4. Diperiksa selaku tersangka atau saksi / ahli. 5. Alasan pemeriksaan dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal Undang-Undang yang dilanggar serta menyebutkan nomor dan tanggal laporan polisi. f. Pada akhir Berita Acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandai tangani oleh Penyidik. g. Bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol / tiga jari kanan (telunjuk, jari tengah, jari manis) kiri / kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang diperiksa tersebut. h. Apabila yang diperiksa tidak mengerti atau memahami bahasa Indonesia, maka kepada yang diperiksa dapat didampingi oleh penterjemah / bahasa isyarat. i. Bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak amemiliki kedua belah tangan, maka untuk yang menerangkan keadaan yang diperiksa dan diketahui oleh saksi lain. j. Setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa dipojok kanan bawah. k. Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka apemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani BAP tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik serta semua pihak yang terlibat. l. Untuk melanjutkan Beria Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (Lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut : 1. Halaman berikut. 2. Memakai nama kesatuan dan memakai kata-kata PRO JUSTITIA. 3. Judul berita Acara Pemeriksaan adalah : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka / saksi / Ahli. 4. Nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan. 5. Pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya. m. Bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan dengan menuliskan alasan-alasannya. n. Apabila tersangka / saksi didampingi juru bahasa insyarat maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata ”setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka ...... dst ”. Selanjutnya juru bahasa / ahli isyarat turut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, disamping tanda tangan yang diperiksa. o. Apabila tersangka didampingi penasehat hukum, maka dalam Berita Acara Pemeriksaan diikutkan untuk menandatangani Berita Acara tersebut sehingga memperkuat keabsahan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan. p. Harus diketik diatas kertas folio warna putih, dengan jarak antara baris kalimat sebesar 1 ½ (satu setengah) spasi. q. Diantara baris awal tidak boleh dituliskan apapun, pada setiap awal kalimat dimulai 7 (tujuh) ketikan. r. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus. s. Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah, jangan sekali- kali menghapus dengan alat-alat apapun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain. t. Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung atau kitri dan kanan, perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata ”SAH DIGANTI”. u. Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi. v. Penulisan angka yag menyebutkan jumlah harus di ulangi dengan huruf dalam kurung. w. Nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf balok) dan digaris bawahnya. 2) Persyaratan Materiil Keseluruhan isi / materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) KAH yaitu: a. Siapakah ”Siapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut : (1) Siapa yang melaporkan / mengadukan. (2) Siapa yang pertama-tama mengetahui. (3) Siapa korban / yang dirugikan. (4) Siapa pelakunya / tersangkanya. (5) Siapa saksi-saksinya. (6) Siapa yang terlibat lainnya. b. Apakah ”Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai berikut : (1) Apa yang telah terjadi (Peristiwanya). (2) Apa yang dilakukan tersangka dan saksi-saksi. (3) Apa alat yang digunakan. (4) Apa akibat yang ditimbulkan. (5) Apa kerugian yang dialami. (6) Apa penyebab timbulnya kejadian. (7) Apa sebab tersangka / saksi melakukan. c. Dimanakah ”Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu dengan pertanyaan- pertanyaan antara lain sebagai berikut : (1) Dimanakah peristiwa itu terjadi. (2) Dimanakah korban berada sebelum kejadian , pada saat kejadian dan saat ditemukan. (3) Dimanakah benda-benda/barang-barang bukti itu ditemukan dan dimana sebelum ditemukan. (4) Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi. (5) Dimanakah tersangka berada pada waktu tindak pidana terjadi. d. Dengan apakah ”Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan dengan mengajukan pertanyaan, antara lain sebagai berikut : (1) Dengan apakah tersangka melakukan perbuatannya. (2) Dengan apakah tersangka membawa korban / barang. (3) Dengan apakah saksi dapat melakukan. e. Mengapakah ”Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut : (1) Mengapakah perbuatan itu dilakukan. (2) Mengapa menggunakan alat / cara-cara itu. (3) Bagaimanakah. f. “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut : (1) Bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu. (2) Bagaimana cara mendapatkan sesuatu (baik tersangka / saksi). g. Bilamanakah “Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut : (1) Bilamana perbuatan / tindak pidana dilakukan terjadi. (2) Bilamana kejadian tersebut dilaporkan. (3) Bilamana korban ditemukan. (4) Bilamana korban meninggal; dunia dan lain-lain. h. Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana yang dipersangkakan. 3) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli. Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka saksi dan ahli berisikan gambaran / kontruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita / pertanyaan kronologis, Tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab. a) Bentuk cerita pertanyaan. Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita / pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan Acara Pemeriksaan yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-unsur tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-perkara / tindak pidana ringan. b) Bentuk tanya jawab. Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara penyidik dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban- jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta unsur-unsur tindak pidananya. c) Bentuk Gabungan ceritera dan tanya jawab. Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita / pertanyaan. Contoh Berita Acara Pemeriksaan : POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESORT PASURUAN SEKTOR PASURUAN “PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) Pendahuluan -------- Pada hari ini Kamis tanggal 31 bulan Mei tahun 2000 delapan belas, sekira Jam : 19.30 WIB, saya : -------------------------------------------------------------- ---------------------- : MARYANA, SH : ----------------------- Pangkat IPDA Nrp. 62050913, Jabatan Kanit I Sat Reskrim Polres Pasuruan selaku penyidik pada Kantor Kepolisian tersebut diatas Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jatim Nomor. : Sprin/ 01 / II / 2015, tanggal 13 Februari 2015 bersama : ----------------------- ------------------------- : SUKISNO : --------------------------- Pangkat AIPTU Nrp 72070066, Jabatan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Gempol, Selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No. Pol. : Skep / 14 / IX / 2014 tanggal 25 September 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal dan mengaku bernama : ----------- ------------ : MOCH SHOLEH bin Jamaludin : ------------- Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 29 Desember 1981, umur : 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama : Islam, Pekerjaan : Satpam, Pendidikan : SMA (Tamat), Alamat jalan Hasanudin nomor 3 Kab. Pasuruan. HP : ---------------- ------- Ia (MOCH Sholeh bin Jamaludin) diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara Pidana : Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 351 Subs 352 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 24 / V / 2018 / JATIM / RES PAS / SEK GMP, tanggal 13 Mei 2018. ---------------------------- ----- Sebelum pemeriksaan ini dimulai kepada tersangka telah diberitahukan hak-haknya khususnya yang menyangkut Bantuan Hukum / Pengacara guna Pembelaannya. ------------------------------------------------ ----- Atas pertanyaan pemeriksa maka yang diperiksa memberikan jawaban sebagai berikut : ----------------- PERTANYAAN : JAWABAN : Kondisi 01. Bagaimana kesehatan Saudara menyangkut saksi dengan pendengaran, penglihatan serta kejiwaan saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini? ----------------------------------------- ------- 01. Saya saat ini dalam keadaan ------- sehat baik pendengaran dan ------- ------- penglihatan saya normal serta ------- saya tidak pernah dirawat dirumah sakit jiwa. ---------------- Status 02. Apakah didalam ruangan ini ada sesuatu saksi atau orang lain yang dapat mempengaruhi saudara? Jelaskan! -------------------------------- ------- 02. Didalam ruangan ini tidak ada ------- sesuatu atau orang lain yang ------- dapat mempengaruhi saya. ----- Kualitas saksi 03. Mengertikah saudara mengapa sekarang ini saudara diperiksa oleh Pemeriksa dan bersediakah saudara untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? ------ ------- 03. Ya, saya mengerti dan saya ------- sanggup memberikan ------- keterangan yang sebenar- ------- benarnya sehubungan dengan ------- ------- saya telah melakukan ------- penganiayaan terhadap orang lain. ------------------------------------ 04. Pernahkah saudara dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lain selain perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang? -------------------------------------------- ------- 04. Saya tidak pernah dihukum ------- ataupun tersangkut perkara ------- ------- pidana lain selain perkara yang ------- dipersangkakan kepada saya sekarang ini. ------------------------ 05. Ceritakan secara singkat dan jelas riwayat hidup saudara, untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan saudara sekarang ini? ---- ------- 05. Nama saya M. Sholeh, jenis ------- kelamin laki-laki, umur : 38 ------- tahun, tempat tanggal lahir di ------- ------- Pasuruan tanggal 29 Desember ------- 1981, kewarganegaraan ------- Indonesia, suku Jawa, agama ------- Islam, pekerjaan Satpam, ------- ------- pendidikan terakhir SMA ------- (Tamat), dilahirkan oleh seorang ------- ------- ------- ------- ibu bernama SULASTRII dan ayah bernama JAMALDIN (Alm), saya anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, saya beristrikan seorang perempuan bernama NUR FATIKHAH ------- UMMAH dan dikaruniai 2 (dua) ------- orang anak bernama M. ------- ------- FADILLAH (7 tahun) NORMA ------- ZAKIYA (4 tahun) bertempat ------- tinggal di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan.-- 06. Apakah di dalam pemeriksaan terhadap perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, saudara menggunakan hak saudara untuk didampingi Penasehat Hukum/Pengacara dan apakah saudara bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara yang ditunjuk oleh Penyidik Sdri.MASTUTI UMRIN, SH & Partners dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Alamat Jln. Tompo Truno Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Beji Kec. Beji Kab. Pasuruan? --------- ------- 06. Dalam pemeriksaan terhadap ------- perkara yang dipersangkakan ------- kepada saya sekarang ini, saya ------- ------- tidak akan menggunakan ------- bantuan Penasehat Hukum / ------- Pengacara yang ditunjuk oleh ------- Penyidik ibu Sdri. MASTUTI ------- ------- UMRIN, SH & Partners dari ------- kantor Advokat & Konsultan ------- ------- ------- ------- Hukum Alamat Jln. Tompo Truno Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Beji Kec. Beji Kab. Pasuruan dan perkara ini akan saya hadapi sendiri sampai persidangan nanti. --------------------------------- 07. Kapan dan dimanakah terjadinya penganiayaan yang saudara lakukan tersebut? Jelaskan! -------------------------------- ------- 07. Terjadinya penganiayaan yang ------- saya lakukan tersebut terjadi ------- pada hari Minggu tanggal 13 ------- ------- Mei 2018 Sekira jam 14.00 WIB ------- di dalam rumah saya yang ------- terletak di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan.-- Unsur Pasal 08. Kenalkah saudara siapakah orang yang telah barangsiapa saudara aniaya tersebut dan apakah masih ada hubungan famili atau keluarga dengan saudara? Jelaskan! --------------------------------- ------- 08. Ya, saya kenal dengan orang yang ------- telah saya aniaya tersebut yaitu ------- ------- tetangga saya sendiri yang ------- bernama ABIDIN dan tidak ada ------- hubungan famili atau keluarga dengan saya. ------------------------ Unsur Pasal 09. Dengan cara bagaimanakah saudara “Perbuatan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. melawan ABIDIN pada saat itu? Jelaskan! ---------------- hukum” ------- 09. Saya didalam melakukan ------- penganiayaan terhadap korban ------- ------- yaitu dengan cara saya ------- ------- ------- ------- menampar/mengeples dengan tangan kosong ke wajah korban kemudian saling dorong mendorong dan pelipis kiri saya terbentur tembok selanjutnya saya dorong dengan emosi ------- hingga korban jatuh sama ibu ------- saya yang bernama : SULASTRI ------- dan setelah korban jatuh di ------- ------- lantai saya berusaha memukuli ------- tubuh korban dengan tangan ------- kosong namun tidak bisa ------- ------- mengenai tubunya karena ------- tubuhnya dilindungi ibu saya ------- dan korban sendiri melakukan ------- perlawanan dengan cara tangan ------- ------- kanan menahan pukulanku dan ------- kedua kakinya menendang ke ------- atas hingga mengenai tubuh ibu saya dan tubuh saya, akhirnya saya pindah arah melakukan tendangan ke perut korban. ----- 10. Bagaimanakah caranya saudara menampar / mengeples wajah korban dan bagaimana juga cara saudara menendangkan / menginjakkan kaki saudara ke tubuh korban? Jelaskan! --------------------------------------------- ------- 10. caranya yaitu telapak tangan ------- kanan saya terbuka kemudian ------- ------- dari arah dalam keluar ------- menampar mulut korban yang ------- ngeyel terus dan ketika korban ------- ------- ------- ------- jatuh di lantai akhirnya saya sambil posisi berdiri pindah arah saya menginjakkan kaki kanan saya yang mengenai perut korban sekali saja. ----------------- 11. Ingatkah saudara berapa kali dan tepat mengenai bagian tubuh korban mana saja akibat tamparan/keplesan dan injakan kaki saudara terhadap tubuh korban tersebut? Jelaskan! --------------------------------------------- ------- 11. Seingat saya menampar / ------- mengeples mulut korban hanya ------- ------- sekali dan menginjakkan kaki ------- kanan saya ke perut korban juga sekali. --------------------------------- 12. Dengan menggunakan alat bantu apakah saudara pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut? Jelaskan! ---------- ------- 12. Saat melakukan penganiayaan ------- saya tidak menggunakan alat ------- ------- apapun hanya tangan kanan ------- yang terbuka saja dan kaki kanan saya. ------------------------- 13. Apakah sebelumnya antara saudara dengan korban ada permasalahan sehingga saudara melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut? --------------------------------------------- ------- 13. Saya nekad menampar / ------- mengeples korban saat itu ------- ------- karena saya jengkel melihat ------- korban masuk ke dalam kamar ------- saya sambil mengeyel minta ------- ------- ------- ------- penjelasan masalah WA dengan matanya melotot kemudian saya suruh untuk pulang namun korban tetap ngeyel minta penjelasan sehingga secara ------- reflek tangan kanan saya ------- menampar mulutnya akhirnya ------- terjadi dorong mendorong di ------- ------- depan kamar hingga akhirnya ------- korban terjatuh bersama ibu saya. ---------------------------------- 14. Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut apakah korban juga sempat melakukan perlawanan terhadap diri saudara? Jelaskan! ------- 14. Pada saat terjadinya ------- ------- penganiayaan tersebut korban ------- ------- ------- sempat melakukan perlawanan ------- ------- dengan cara pada saat jatuh ------- terlentang menendang- ------- nendangkan kakinya ke atas dan sempat mengenai perut saya. --- 15. Ceritakan secara singkat dan jelas awal mula kejadian penganiayaan yang saudara lakukan? --------------------------------------------- ------- 15. Pada hari Minggu tanggal 13 ------- Mei 2018 sekira jam : 14.00 WIB ------- ------- ketika saya berada di dalam ------- kamar didatangi korban dengan ------- mengeyel minta penjelasan ------- masalah isi WA yang saya kirim ------- ------- yang berisi masalah keluhan dan ------- kemauan pembangunan selokan ------- ------- ------- Mushollah, korban sambil melotot matanya ke saya bilang “aku kurang opo sich Mas” kemudian saya menyuruh pulang dengan bilang “muliho” tapi korban tetap ngeyel dan masuk ke kamar saya. Akhirnya saya secara reflek mengeples / menampar wajahnya sekali hingga terjadi dorong mendorong dan pelipis kiri saya sempat terbentur tembok akhirnya ibu kandung saya berusaha melerai kejadian tersebut namun malah ikut terjatuh bersama korban dan sempat ditindihi oleh korban, pada saat korban jatuh saya memukuli tubuh korban namun tidak bisa menjangkau tubuhnya karena tubuh korban dilindungi ibu saya dan korban sendiri juga memberikan perlawanan dengan cara kedua kakinya menendang-nendang ke atas hingga mengenai tubuh ibu saya dan tubuh saya. Kemudian saya balik arah mengambil posisi berdiri dan menginjakkan kaki kanan saya sekali ke perut korban. ------------------------------- 16. Apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan yang saudara lakukan pada saat kejadian? Jelaskan! ------------------- ------- 16. Banyak orang yang mengetahui ------- kejadian tersebut yaitu ibu saya ------- Sdri. SULASTRI, istri korban, ------- mertua korban Sdri. UMI ------- KULSUM, Takmir Mushollah Sdr. ------- WAHAB dan banyak tetangga ------- yang melihatnya. ------------------- 17. Sepengetahuan saudara apa yang dialami oleh korban tersebut setelah dianiaya oleh Unsur Pasal saudara? Jelaskan! -------------------------------- “akibat” ------- 17. Yang saya ketahui bahwa saat ------- penganiayaan tersebut korban ------- ------- sempat mendorong saya hingga ------- saya terbentur tembok dan ------- korban terjatuh kemudian saat ------- jatuh saya mau memukuli ------- ------- namun korban memberikan ------- perlawanan dengan kedua ------- kakinya menendang-nendang ke atas bahkan perut saya kena ------- tendang kakinya sehingga saya ------- tidak bisa memukul tubuh ------- korban akhirnya saya balik badan terus menginjak perut ------- korban dengan kaki kanan saya. 18. Dalam peristiwa penganiayaan yang saudara lakukan terhadap korban dapatkah saudara mengajukan saksi yang bisa meringankan saudara? Jelaskan! -------------------------------- ------- ------- ------- ------- 18. Ya, dapat yaitu ibu kandung saya yang bernama SULASTRI dimana saat kejadian berusaha melerai dan melindungi korban. 19. Apakah setelah perbuatan yang telah saudara lakukan terhadap diri korban tersebut selanjutnya saudara berusaha meminta maaf terhadap korban dan keluarganya? ---------------------------------------- ------- 19. Ya dengan difasilitasi Takmir ------- Mushollah Sdr. ABDUL WAHAB ------- ------- di rumahnya Kejapanan saya ------- bersama keluarga sudah ------- ------- berusaha meminta maaf kepada ------- korban dan keluarganya namun ------- ------- ------- ditolah oleh korban dan keluarganya. ------------------------ ------- 20. Apakah dari perbuatan yang telah saudara lakukan terhadap korban tersebut saudara merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saudara tersebut? Jelaskan! -------------------------------- ------- 20. Ya, saya sangat menyesal sekali ------- dan berjanji tidak akan ------- mengulangi lagi perbuatan saya ------- tersebut. ----------------------------- Unsur Pasal 21. Apakah semua keterangan yang saudara “akibat” berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat saudara pertanggung jawabkan? ------- ------- 21. Ya semua keterangan yang saya ------- berikan tersebut sudah benar ------- ------- semua dan dapat dipertanggung jawabkan. --------------------------- 22. Masih adakah keterangan lain yang akan saudara tambahkan sehubungan dengan perkara ini, selain yang sudah saudara terangkan diatas? ---------------------------------- ------- 22. Untuk sementara keterangan ------- lain sudah tidak ada dan sudah ------- cukup. -------------------------------- 23. Sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini, apakah saudara merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun oleh pemeriksa dalam memberikan jawaban atau keterangan? ---------------------- ------- 23. Sama sekali tidak ada yang ------- menekan, mempengaruhi dan ------- lebih-lebih mengarahkan saya ------- ------- dalam menjawab semua ------- pertanyaan pemeriksa, ------- melainkan murni dari jawaban saya sendiri. ------------------------ 24. Setelah selesainya berita acara pemeriksaan ini, apakah saudara bersedia untuk membubuhkan tanda tangan saudara guna menguatkan keterangan saudara tersebut di atas? -------------------------------------------------- ------- 24. Ya bersedia. -------------------------- Penutup --------- Setelah berita acara pemeriksaan Tersangka ini dibuat, kemudian dibacakan ulang kembali dihadapan yang diperiksa, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa, selanjutnya yang diperiksa tetap pada pendiriannya semula dan menyatakan setuju, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. ------------------------------------- Yang diperiksa MOCH SHOLEH Bin JAMALUDIN --------- Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani di Pasuruan pada tanggal 31 Mei tahun 2000 delapan belas. --------------------------------- PENYIDIK MARYANA, SH IPTU NRP.62050913 PENYIDIK PEMBANTU SUKISNO AIPTU NRP.72070066 BAB III SURAT KUASA Surat kuasa merupakan surat yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat kuasa berisi pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa dengan diberikan hak substitusi. Menurut R. Subekti, ”Pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 1 Surat kuasa merupakan dasar hukum penggantian kedudukan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Suatu surat kuasa berakhir apabila pemberi kuasa mencabut kuasanya. Selain itu surat kuasa berakhir apabila ada kesepakatan kedua belah pihak tentang berakhirnya surat kuasa. Proses pemeriksaan perkara pidana dimulai sejak penyelidikan sampai eksekusi. Dilakukan melalui beberapa tahapan. Oleh karena itu untuk melakukan bantuan hukum terhadap seseorang baik orang itu berstatus sebagai saksi tersangka atau terdakwa, ataupun terpidana, maka surat kuasa dibuat sendiri-sendiri pada setiap tahapan. Berdasarkan tahapan itu maka surat kuasa dalam bantuan hukum perkara pidana terdiri dari beberapa macam. 1. Surat kuasa pendampingan sebagai saksi dalam proses penyidikan. 2. Surat kuasa pendampingan tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan. 1 Adami Chazawi, Kemahiran Dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana (Malang: Media Nusa Creative, 2011). 3. Surat kuasa bantuan hukum terdakwa di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan pertama (Pengedilan Negeri). 4. Surat kuasa bantuan hukum terdakwa melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi. 5. Surat kuasa bantuan hukum melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. 6. Surat kuasa bantuan hukum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. 7. Surat kuasa bantuan hukum melakukan permohonan grasi. Sistematika surat kuasa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang akan tetapi dibuat sesuai selera dari kuasa hukum. Setiap kantor hukum mempunyai format surat kuasa sendiri disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani. Walaupun tidak diatur secara khusus namun untuk sahnya surat kuasa, harus memenuhi beberapa syarat berikut : 1. Judul. 2. Nomor surat kuasa. 3. Identitas Pemberi kuasa. 4. Identitas penerima kuasa. 5. Klausula “Khusus”. 6. Isi dari kuasa yang diberikan (segala sesuatu yang harus dilakukan sehubungan adanya surat kuasa). 7. Tempat dan tanggal ditanda tangani surat kuasa. 8. Tanda tangan pemberi kuasa. 9. Tanda tangan penerima kuasa. Biasanya surat kuasa diberi judul “SURAT – KUASA”. Ini untuk membedakan dengan berkas yang lain misalnya surat pernyataan. Surat kuasa diberi nomor bertujuan untuk memudahkan administrasi. Setiap Advokat mempunyai kode sendiri dalam penomoran surat kuasa. Jadi untuk nomor surat kuasa tidak ada aturan yang baku. Maksud dari kekhususan surat kuasa adalah isi dari surat kuasa tersebut hanya memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal tertentu saja yang ada atau tertulis dalam surat kuasa. Misalnya untuk mendampingi pemeriksaan dalam tingkat penyidikan atau sidang pengadilan. Apabila surat kuasa diberikan untuk kepentingan penyidikan harus jelas dalam hal perkara apa atau tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya. Bisa juga dengan menyebutkan tanggal dan nomor Laporan Polisi (LP) sebagai dasar pemeriksaan perkara tersebut. Apabila surat kuasa dibuat untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pemeriksaan sidang pengadilan, maka harus menyebutkan tindak pidana yang didakwakan, nomor register di Pengadilan Negeri. Tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa memang bukan syarat yang paling penting , akan tetapi apabila surat kuasa tidak diberi tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa dapat menjadi rancu sejak kapan penasehat hukum dapat melakuan pembelaannya atau pendampinngannya. Contoh Surat Kuasa : SURAT – KUASA No. 11/SK/VIII/2018 Yang bertandatangan d ibawah ini : Nama : Moch. Sholeh Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan Selanjutnya disebut Pemberi kuasa Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman Hukum “Domicillie” di kantor kuasanya yang akan tersebut dibawah ini dengan memberikan kuasa kepada: ------- EMY ROSNA WATI, SH MH ------- Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Park Royal Regency Blok F – 1 nomor 6 Buduran Kabupaten Sidoarjo Tlp 081235538768. Selanjutnya disebut Penerima Kuasa. Khusus Mendampingi atas pelanggaran terhadap tindak pidana Penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri Bangil terdaftar dalam register nomor 801/Pid.B/2018/PN.Bil sebagai TERSANGKA. Untuk itu ia membela hak-hak yang bertandatangan serta mengurus kepentingan-kepentingannya, menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Bangil, melakukan segala usaha dan tindakan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa dalam perkara yang disangkakan/didakwakan, mengajukan eksepsi dan membuat pledoi serta menandatangani banding dan memori banding, permohonan kasasi, mengajukan segala permohonan-permohonan yang berkaitan dengan perkara ini, memberi segala keterangan-keterangan yang dianggap perlu, mengajukan dan menolak bukti-bukti, mengajukan dan meminta didengar saksi a de charge, saksi ahli dan menolaknya, mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang menguntungkan dan meringankan pemberi kuasa. Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting bagi penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebut dalam surat kuasa ini. Selanjutnya surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi menurut hukum, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian. Sidoarjo, 24 September 2018 Penerima kuasa Pemberi kuasa Materai 6000 Emy Rosna Wati, SH, MH Moch. Sholeh Apabila pemberi kuasa tidak dapat menulis dan membaca (buta huruf), maka tanda tangan diganti dengan cap jempol tangan kiri. Pembubuhan cap jempol tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Apabila surat kuasa dibuat untuk kepentingan pendampingan terdakwa di sidang pengadilan maka cap jempol dapat dilakukan di hadapan hakim atau panitera pengadilan. Surat Kuasa Substitusi Adakalanya penerima kuasa berhalangan dalam menjalankan kewajiban yang diberikan oleh pemberi kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa semula dapat menguasakan lagi kepada pihak ketiga (yang tentu juga advokat) Surat kuasa substitusi atau surat kuasa limpahan adalah surat kuasa yang dibuat oleh penerima kuasa semula kepada pihak ketiga untuk melakukan segala kepentingan hukum bagi pemberi kuasa semula. Yang harus diperhatikan adalah surat kuasa substitusi ini hanya dapat dilakukan apabila dalam surat kuasa semula disebutkan klausula “Pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik seluruhnya maupun sebagian. “Apabila surat kuasa semula tidak mencantumkan klausula pemberian kuasa substitusi maka atas pemberi kuasa semula membubuhkan tanda tangan dalam surat kuasa substitusi, dengan maksud persetujuannya atas pemberian kuasa limpahan itu. Hal ini berutujuan untuk menjamin kepastian hukum apakah pemberi kuasa semula setuju kuasanya dilimpahkan kepada pihak ketiga. Contoh surat kuasa substitusi SURAT – KUASA No. 12/SK/VIII/2018 Yang bertandatangan dibawah ini Emy Rosna Wati, SH, MH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Park Royal Regency Blok F – 1 nomor 6 Buduran Sidoarjo yang dalam hal ini selaku penasehat hukum – pemegang kuasa dengan hak substitusi dari: Nama: Moch. Sholeh, Umur: 39 Tahun, Pekerjaan: Swasta; terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bangil terdaftar pada Register Perkara nomor 801/Pid.B/2018/PN.Bil yang didakwa melanggar pasal 351 (ayat 1) KUHP sesuai dengan bunyi surat kuasa semula tertanggal 24 September 2018. Dengan ini melimpahkan kuasa ini kepada : Roy Budiman Advokat/penasehat Hukum berkantor di Jl. Mawar Jingga nomor 11 Sidoarjo, dengan kewenangan yang sama yang diberikan oleh pemberi kuasa semula kepada penerima kuasa semula. Dengan demikian penerima kuasa substitusi ini dalam kedudukannya sebagai pengganti dari penerima kuasa semula (yang kini sebagai pemberi kuasa substitusi), dapat dan akan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa semula dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau upaya hukum yang meliputi: Untuk itu ia membela hak-hak yang bertandatangan serta mengurus kepentingan-kepentingannya, menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Bangil, melakukan segala usaha dan tindakan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa dalam perkara yang disangkakan/didakwakan, mengajukan eksepsi dan membuat pledoi serta menandatangani banding dan memori banding, permohonan kasasi, mengajukan segala permohonan-permohonan yang berkaitan dengan perkara ini, memberi segala keterangan-keterangan yang dianggap perlu, mengajukan dan menolak bukti-bukti, mengajukan dan meminta didengar saksi a de charge, saksi ahli dan menolaknya, mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang menguntungkan dan meringankan pemberi kuasa. Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting bagi penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebut dalam surat kuasa ini. Pemberi surat kuasa substitusi ini berlaku untuk menghadiri persidangan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bangil sejak diterbitkan dan ditandatanganinya surat kuasa substitusi ini sampai dibacakannya putusan akhir. Demikian kuasa substitusi ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo pada tanggal 30 September 2018. Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Materai 6000 Roy Budiman, SH, MH Emy Rosna Wati, SH, MH BAB IV SURAT DAKWAAN Definisi surat dakwaan menurut L.A Nederberg adalah sebagai surat yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas dari pemeriksaan hakim. Surat dakwaan merupakan frame dari pemeriksaan sidang di pengadilan. Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dalam menjalankan tugasnya di persidangan mengacu pada surat dakwaan. Dapat dikatakan surat dakwaan merupakan jantung dari persidangan pidana. Surat dakwaan harus memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu: 1. Syarat formil Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil. Adapun syarat formil surat dakwaan adalah sebagai berikut: 1) Diberi tanggal 2) Memuat identitas terdakwa yaitu: a. Nama Lengkap b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir c. Jenis Kelamin d. Kebangsaan e. Tempat tinggal f. Agama g. Pekerjaan 3) Ditandatangani Penuntut Umum Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil menurut pasal 143 ayat (3) maka surat dakwaan batal demi hukum. 2. Syarat materiil Syarat materiil dakwaan diatur dalam pasal 143 (2) b KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu (tempos delicti) dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti). Jadi secara materiil surat dakwaan harus menjawab semua pertanyaan berikut: 1. Apa perbuatan yang telah dilakukan 2. Siapakah pelaku perbuatan tersebut 3. Dimana perbuatan dilakukan 4. Kapan perbuatan dilakukan 5. Bagaimana cara melakukan perbuatan 6. Karena perbuatan tersebut maka ketentuan pidana yang mana yang dilanggar 7. Apakah ada bukti-bukti pendukung. Surat dakwaan dikatakan tidak memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan: 1. Dakwaan kabur (obscuur libelen), tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana atau mencampur adukkan dengan tindak pidana lain. 2. Adanya pertentangan antara satu dengan lainnya dalam surat dakwaan. Manfaat surat dakwaan. Seperti dijelaskan diatas bahwa surat dakwaan merupakan frame dari pemeriksaan perkara pidana. Hakim, Penuntut Umum dan penasehat Hukum semua mengacu pada surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan memberikan manfaat : 1. Bagi Hakim a. Sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan b. Sebagai dasar putusan yang dijatuhkan c. Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. 2. Bagi Penuntut Umum a. Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa c. Sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana d. Sebagai dasar melakukan hukum. 3. Bagi Penasehat Hukum a. Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (Pleidoi) b. Sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan Penuntut Umum c. Sebagai dasar pembahasan yuridis d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum. Perubahan Surat Dakwaan Surat dakwaan yang sudah dibuat dapat dirubah . Perubahan surat dakwaan telah diatur dalam pasal 144 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutannya. 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik. Contoh Surat Dakwaan : KEJAKSAAN NEGERI BANGIL “UNTUK KEADILAN” SURAT DAKWAAN No. REG.perk:PDM-206/BNGL/Ep.1/IX/2018 A. IDENTITAS TERDAKWA Nama Lengkap : Moch. Sholeh Bin Jamaludin Tempat Lahir : Pasuruan Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/29 Desember 1981 Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Alamat : Jl. Hasanudin no. 3 Kabupaten Pasuruan Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Pendidikan : SMA B. PENAHANAN Penahanan oleh Penyidik : Tidak dilakukan pemahanan Penahanan oleh Penuntut Umum : 17 September 2018 s/d 6 Oktober 2018 ----- Bahwa ia terdakwa Moch. Sholeh Pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jl. Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bangil, dengan melawan hukum melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sekira hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib. Dirumah saudara Moch. Sholeh termasuk jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdr. Abidin yang dilakukan oleh Sdr. Moch. Sholeh dengan cara tersangka memukul/mengeples dengan tangan kanan ke tubuh korban dan mengenai tubuh korban dan mengenai wajah korban sehingga korban terhuyung – huyung kemudian pelaku mendorong tubuh korban di ruang tengah hingga korban jatuh dan ketika tubuh korban jatuh di lantai yang dilindungi /di dekap oleh Sdr. Suratmi (Ibu Kandung pelaku) pelaku masih berusaha memukuli/menjotosi tubuh korban beberapa kali namun tidak mengenai tubuh korban karena korban memberikan perlawanan dengan cara kedua kakinya menendang – nendang ke atas dan tangannya menangkis/menahan pukulan tangan pelaku, kemudian pelaku mengambil posisi balik kanan dan menendangkan kaki kanannya ke tubuh korban yang mengenai perut korban , akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit pada rahang sebelah kanan, rusuk kanan, tangan kanan dan mata kaki kanan, hal ini diperkuat Visum Et Repertum dari rumah saki Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana------------------------------ Bangil, 28 September 2018 Jaksa Penuntut Umum NURMAYANTI, SH MH JAKSA PRATAMA NIP 19840929 2009765 2 008 BAB V NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebuah keberatan harus bersifat tertulis dan dibacakan di sidang pengadilan. Keberatan dibacakan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tidak serta merta memiliki isi yang bebas sesuai dengan kehendak terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi atau keberatan hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam hal dakwaan memiliki beberapa kekurangan. Dasar alasan diajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP adalah sebagai berikut : a. PN tidak berwenang mengadili Kewenangan yang dimaksud adalah baik kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif. b. Dakwaan tidak dapat diterima Sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima salah satu alasannya adalah karena ne bis in idem serta daluwarsa masa penuntutan. c. Meminta surat dakwaan dibatalkan Surat dakwaan dapat dibatalkan apabila dianggap tidak memenuhi syarat formilnya. d. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan Pada intinya KUHAP mengatur tentang perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHAP, akan tetapi apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan keberatan. Macam-macam eksepsi yaitu : a) Eksepsi Obscuur Libel (eksepsi atas dakwaan yang kabur) b) Eksepsi Litispendentia (kewenangan mengadili) c) Eksepsi Peremptoir (kewenangan menuntut sudah kadaluarsa) d) Eksepsi Rei Judicetae (tidak dapatnya seseorang dituntut dalam perkara yang sama) e) Eksepsi Eror in Persona (perbutan yang dilakukan orang lain) f) Eksepsi terhadap kekeliruan penerapan hukum g) Eksepsi yang tidak memenuhi syarat formil h) Eksepsi yang didasarkan karena perbuatan bukan merupakan tindak pidana Kerangka Ekepsi Tidak ada sebuah ketentuan yang menganjurkan bentuk baku dari sebuah keberatan. Akan tetapi selayaknya sebuah surat lainnya (walaupun bukan dianggap sebagai bagian dari surat resmi), tetapi alangkah lebih baik kalau sebuah keberatan memiliki sebuah format yang bagus sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Berikut adalah kerangka surat eksepsi yang terdiri dari beberapa unsut :2 1) KEPALA : memuat judul atau kepala berbunyi “EKSEPSI” 2) PEMBUKA/Pendahuluan : memuat kepada siapa (majelis pemeriksa perkara) eksepsi ditujukan. 3) ISI EKSEPSI, memuat hal/obyek apa yang menjadi alasan keberatan. Setiap alasan keberatan harus diberikan uraian yang membuktikan atau menunjang alasan keberatan. Setiap alasan keberatan harus diberikan uraian yang membuktikan atau menunjang alasan keberatan. Jadi setiap butir keberatan harus memuat : a. Permintaan b. Tanggal dibacakannya eksepsi dan c. Nama dan tanda tangan penasehat hukum. Contoh eksepsi : EKSEPSI Terdakwa : SARIP bin SAMAD Didakwa pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Majelis Hakim dan Saudara Penutut Umum yang kami hormati, Setelah kami tim penasehat hukum mempelajari surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tanggal o9 April 2002 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa PU dalam sidang tanggal 21 April 2002 seminggu yang lalu, maka pada sidang hari ini perkenankanlah kami tim penasehat hukum mengajukan dan membacakan eksepsi yang selengkapnya adalah sebagai berikut : Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah obscuur libel, tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil urat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayt (2) huruf b KUHAP, alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini : 1. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah “harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat , jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang – undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat , jelas dan lengkap tentang unsur – unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan. 3. Bahwa didalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur – unsur tindak pidana pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain unsur – unsur pasal yang didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan. 4. Untuk lebih jelasnya pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terdapat unsur sebagai berikut : a. Perbuatannya : memaksa orang b. Supaya orang itu : 1) melakukan sesuatu. 2) tidak melakukan sesuatu 3) membiarkan sesuatu c. Caranya dengan : 1) a) kekerasan ; atau b) perbuatan lain (dari kekerasan) c) perlakuan tidak menyenangkan 2) a) ancaman kekerasan b) perbuatan lain ( dari ancaman kekerasan) c) perlakuan yang tidak menyenangkan d) terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 5. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa PU , seluruh unsur pasal 335 ayat (1) butir 1 yang didakwakan tidak jelas, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan Jaksa PU tersebut, terutama mengenai perbuatan memaksa, ialah : a. Apa wujud perbuatan memaksa yang dilakukan terdakwa itu ? b. Dengan cara apa perbuatan memaksa itu dilakukan? Apakah dengan kekerasan ataukah dengan ancaman kekerasan ataukah dengan cara lain yang tidak menyenangkan, atau dengan cara apa yang lain. c. Kepada siapa perbuatan memaksa itu dilakukan ? Berdasarkan atas keberatan sebagaimana diuraikan diatas , maka kami tim penasehat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut : 1. Menerima eksepsi tim penasehat hukum terdakwa dengan alasan – alasannya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 181/APB/EPO.1/IV/2002 tanggal 09 April 2002 adalah batal demi hukum. 3. Mengembalikan berkas perkara pada JPU 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang tidak dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini. Demikian eksepsi kami tim penasehat hukum terdakwa Bangil, 28 April 2002 Hormat tim Penasehat Hukum BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Apabila eksepsi tersebut diatas dipertimbangkan sebagai kebenaran , majelis akan memutuskan dalam putusan selanya yang amarnya “menyatakan surat dakwaan batal demi hukum” . dalam hal demikian JPU dapat memperbaiki kembali surat dakwaan dengan memenuhi segala kekurangan,yang selanjutnya dapat diajukan kembali ke sidang pengadilan. BAB VI SURAT TUNTUTAN Surat tuntutan atau dalam bahasa latin disebut dengan requisitoir adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan disertai dengan tuntutan pidana. Tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum pada hakekatnya merupakan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan mohon majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa di dalam tuntutan pidananya. Begitu juga sebaliknya, apabila fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengajukan tuntutan bebas bagi terdakwa kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di dalam tuntutan pidananya3. Agar surat tuntutan tidak mudah disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya maka surat tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan dalam pasalnya sebagaimana surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil maupun materiil. Surat tuntutan berkembang sesuai perkembangan jaman dalam praktek 3 Tolib Effendi, Praktek Peradilan Pidana,Setara press, Malang 2016, hal 166 peradilan. Akan tetapi dalam praktek peradilan sistematika dari surat tuntutan pidana pada dasarnya memuat : 1. Pendahuluan 2. Identitas terdakwa 3. Surat dakwaan 4. Fakta-fakta persidangan yang disusun berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri) 5. Analisis fakta 6. Analisis yuridis 7. Faktor-faktor yang memperberat 8. Faktor – faktor yang memperingan 9. Tuntutan 10.Tanggal tuntutan 11.Tandatangan jaksa penuntut umum. Contoh Surat Tuntutan : KEJAKSAAN NEGERI KAB. PASURUAN “ UNTUK KEADILAN “ SURAT TUNTUTAN No.Reg.Perk : PDM- 206/BNGL/Ep.1/IX/2018 Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa : TERDAKWA Nama lengkap : MOCH. Sholeh bin Jamaludin Tempat lahir : Pasuruan; Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Desember 1981; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin nomor 3 Kab. Pasuruan; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta; Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 801/Pid.B/2018/PN.BIL tanggal 28 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang didasarkan pada Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor : B- /APB/Ep.1/IX/2018 tanggal 27 September 2018, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan para terdakwa adalah sebagai berikut: A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI : (1) Saksi ABIDIN menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan; - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 24.00 wib di dalam rumah Sdr. M. SHOLEH di jalan Hasanudin nomor 3, Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. M. Sholeh di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan pelaku Sdr. M. SHOLEH hanya sekedar tetangga; - Bahwa pada saat penganiayaan pelaku tidak ada yang membantu hanya pelaku saja; - Bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Sdr. ABIDIN dengan tangan kosong kearah saksi kemudian saksi jatuh setelah itu korban menendang tubuh saksi dengan kaki kanannya; - Bahwa tubuh saksi yang telah dipukul adalah bagian rahang kanan, tulang rusuk bagian kanan yang diinjak kaki kanan pelaku Sdr. M. SHOLEH, tangan kanan korban juga bengkak; - Bahwa pelaku memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tendangan yang dilakukan oleh pelaku ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali; - Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan pelaku untuk penganiayaan tersebut hanya dengan tangan kosong; - Bahwa keterangan saksi penyebab penganiayaan itu bahwa pelaku benci dan iri dengan saksi karena saksi sebagai warga pendatang yang aktif dengan kegiatan sosial di kampung, dan yang terakhir pelaku meneror saksi dengan membleyer-bleyer sepeda motor ketika saksi ke toko; - Bahwa pada saat penganiayaan yang mencoba melerai adalah Sdr.SURATMI dan Sdr. SUSANTI; - Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. SULASTRI, Sdr. WAHAB, Sdr. SURATMI, Sdr. SUSANTI; Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian. (2) Saksi UMI SLASTRI Bin SUKARNO menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan; - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdr. M. SHOLEH di jalan Hasanudin nomor 3, Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak kandung saksi Sdr. ABIDIN; - Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. M. SHOLEH bertempat di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut berada di teras rumah, pelaku Sdr. ABIDIN dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter; - Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan tangan kanan dibagian wajah korban hingga korban menatap tembok, selanjutnya pelaku dengan emosi menendangkan kakinya; - Bahwa saksi menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi awalnya adalah pelaku Sdr. M. SHOLEH telah mengirim SMS yang isinya menjelek-jelekkan korban selanjutnya korban bermaksud mendatangi rumah pelaku untuk klarifikasi masalah SMS itu, menurut saksi pelaku iri dengan korban sebagai takmir Mushollah dan sering meneror korban dengan membleyer-bleyer knalpot sepeda motor bila bertemu dengan korban; - Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdri. SURATMI, Sdri. SUSANTI, Sdr. WAHAB. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian. (3) Saksi SUSANTI Bin CHOLIL menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan; - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdr. M. Sholeh di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. M. Sholeh Dusun Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi pada saat penganiayaan tersebut berada di dalam rumah pelaku Sdr. M. Sholeh untuk mendampingi korban mendatangi rumah pelaku; - Bahwa saksi mengetahui cara pelaku menganiaya korban, pelaku langsung memukul korban dengan tangan kosong kearah kepala korban dan menatap tembok, setelah itu korban jatuh terlentang lalu pelaku menendang perut korban; - Bahwa mengetahui ada perlawanan ketika korban jatuh terlentang dengan cara menendang-nendang kakinya ke atas dan tangan kanannya menangkis/menahan pukulan pelaku; - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sebelum terjadi penganiayaan tersebut, pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 21.05 wib korban memberikan info ke pelaku via WA tentang kegiatan pembetulan saluran air, namun pelaku membalas WA tidak enak, pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 korban mendatangi rumah pelaku berniat untuk klarifikasi masalah WA/SMS yang telah dikirimnya; - Bahwa yang mengetahui kejadia penganiayaan tersebut adalah Sdri. SURATMI, Sdri. SUSANTI, Sdr. WAHAB. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkan sebagian. (4) Saksi SURATMI Binti KASMURI menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan; - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdr. M. SHOLEH di jalan Hasanudin nomor 3, Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi mengetahui pelaku melakukan penganiayaan tersebut tidak dibantu oleh siapapun; - Bahwa saksi pada saat penganiayaan tersebut berada dalam rumah pelaku, pada saat itu saksi menemani korban ketika mendatangi kamar Sdr. M. SHOLEH; - Bahwa saksi melihat pelaku menampar/ngeples korban kearah wajah; - Bahwa saksi tahu pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengeples wajah korban dengan tangan kanannya, korban didorong oleh pelaku Sdr. M. SHOLEH sehingga korban jatuh, setelah itu pelaku menginjakkan kaki kanannya ke tubuh korban, karena korban mengeyel untuk menjelaskan maksud dan isi SMS/WA yang telah dikirim korban kepada pelaku; - Bahwa saksi mengetahui ketika korban jatuh, korban memberikan perlawanan ke pelaku dengan cara menendang-nendangkan kakinya ke atas yang sempat mengenai saksi; - Bahwa saksi pada saat penganiayaan tersebut berusaha memisahkan dengan menarik korban agar keluar dari rumah saksi; - Bahwa saksi mengetahui sebelum penganiayaan tersebut korban dengan pelaku ada masalah; - Bahwa yang mengetahui kejadia penganiayaan tersebut adalah Sdri. SURATMI, Sdri. SUSANTI, Sdr. WAHAB. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkannya. (5) Saksi ABDUL WAHAB Bin LASMU menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan; - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdr. M. SHOLEH di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi mengetahui korban penganiayaan itu adalah Sdr. ABIDIN; - Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan itu adalah Sdr. M. SHOLEH; - Bahwa saksi tidak tahu pelaku Sdr. M. SHOLEH dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABIDIN, karena saksi pada saat itu langsung kerumah dengan keadaan korban sudah jatuh terlentang; - Bahwa saksi tidak melihat luka berdarah atau memar pada diri korban. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah membenarkannya. B. KETERANGAN TERDAKWA : Terdakwa MOCH. SHOLEH Bin JAMALUDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - TERDAKWA mengakui bahwa TERDAKWA telah melakukan penganiayaan; - TERDAKWA menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah Sdr. M. Sholeh di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - TERDAKWA mengakui bahwa yang TERDAKWA aniaya adalah Sdr. ABIDIN tidak lain adalah tetangga TERDAKWA; - TERDAKWA menejelaskan cara TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ABIDIN dengan cara menampar/mengeples dengan tangan kosong kearah wajah korban kemudian saling mendorong dan pelipis kiri TERDAKWA terbentur tembok selanjutnya TERDAKWA mendorong dengan emosi hingga korban jatuh bersama ibu TERDAKWA Sdri. SURATMI, setelah itu korban jatuh ke lantai TERDAKWA berusaha memukuli tubuh korban dengan tangan kosong; - TERDAKWA menjelaskan bahwa cara TERDAKWA menampar/mengeples wajah korban dengan cara telapak kanan TERDAKWA terbuka kemudian dari arah dalam keluar menampar mulut korban yang ngeyel, ketika korban jatuh ke lantai TERDAKWA sambil posisi berdiri TERDAKWA menginjakkan kaki kanan TERDAKWA yang mengenai perut korban hanya sekali; - TERDAKWA mengakui tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan penganiayaan itu hanya menggunakan tangan kanan; - TERDAKWA menjelaskan bahwa pada saat penganiayaan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara pada saat jatuh terlentang korban menendang-nendang kakinya ke atas dan sempat mengenai perut TERDAKWA; - Bahwa TERDAKWA akhirnya pindah arah melakukan tendangan ke perut korban; - TERDAKWA menjelaskan sebelumnya korban dan TERDAKWA ada masalah yaitu TERDAKWA jengkel ketika korban masuk ke dalam kamar TERDAKWA sambil mengeyel minta penjelasan masalah WA dengan mata melotot, dengan reflek tangan kanan TERDAKWA menampar mulut korban timbullah terjadi dorong mendorong; - TERDAKWA menjelaskan yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdri. SURATMI, Sdri. SULASTRI, Sdr. WAHAB. C. PETUNJUK : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang saling erat berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana “Penganiayaan” dan terdakwa sebagai pelakunya. D. BARANG BUKTI : - E. ALAT BUKTI SURAT : Visum Et Repertum No : VER/20/V/2018/RS tanggal 13 Mei 2018 F. PEMBUKTIAN : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sehingga diperoleh alat-alat berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana, oleh karena dakwaan kami berbentuk tunggal maka kami akan langsung membuktikan unsur Pasal yang kami dakwakan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur “Barang siapa” ; 2. Unsur “melakukan penganiayaan” ; Ad.1). Unsur “Barang siapa” : Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yaitu terdakwa MOCH. SHOLEH Bin Jamaludin yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Ad.2). Unsur “Penganiayaan” : Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya obyek, bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan misalnya memukul/memotong adalah membuat sakit/luka seseorang. (SR. Sianturi, sh, hal. 503). Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa terdakwa MOCH. SHOLEH Bin Jamaludin telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ABIDIN awalnya saksi ABIDIN merupakan Bendahara Mushollah AT - TOYIBAH sedangkan terdakwa merupakan seksi kebersihan Mushollah AT TOYIBAH, selanjutnya Sdr. ZAINAL yang merupakan seksi pembangunan mengusulkan untuk merenovasi tembok Mushollah tanpa sepengetahuan dari terdakwa sehingga membuat terdakwa kecewa, selanjutnya terdakwa mengusulkan untuk merenovasi selokan Mushollah agar tidak banjir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB ada pemberitahuan dari seksi pembangunan untuk rapat namun terdakwa kecewa dengan alasan rapat mendadak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 08.00 WIB s/d 13.30 WIB dilakukan renovasi selokan Mushollah namun terdakwa tidak datang, selanjutnya sekira jam 13.55 WIB saksi ABIDIN mendapat SMS dari terdakwa yang isinya : “karepmu jaluk opo tak enteni” lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi ABIDIN mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan kepada terdakwa mengenai SMS yang barusan terdakwa kirimkan kepada saksi ABIDIN, sesampainya di rumah terdakwa saksi ABIDIN ditemui oleh saksi SURATMI kemudian ABIDIN menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saksi SURATMI mengantarkan saksi ABIDIN ke depan kamar terdakwa, sementara saksi ABIDIN menunggu di depan pintu kamar. Setelah pintu kamar dibuka oleh saksi SURATMI dan saksi ABIDIN melihat terdakwa berada di kamarnya kemudian saksi ABIDIN menanyakan “Ya opo sih karepmu iku” akhirnya terdakwa menjawab “wes metuo” selanjutnya saksi ABIDIN berkata “Yo gak ngono” kemudian terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menampar wajah saksi ABIDIN dengan tangan kosong sehingga saksi ABIDIN jatuh kemudian saksi SURATMI langsung mendekap tubuh saksi ABIDIN untuk melindungi namun terdakwa dengan emosi masih berusaha memukuli saksi ABIDIN dengan tangannya dan juga menendangkan kakinya ke tubuh saksi ABIDIN sehingga mengenai rusuk kanan saksi ABIDIN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/20/V/2018/RS tanggal 13 Mei 2018. Bahwa selama proses persidangan pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ABIDIN merasa nyeri. Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. - Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian-uraian di maksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku : --------------------------- M E N U N T U T ------------------------- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa MOCH. SHOLEH Bin Jamaludin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah). Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 29 Oktober 2018. JAKSA PENUNTUT UMUM, NURYANI, SH, MH JAKSA PRATAMA NIP.19840929 200812 2 002 BAB VII NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) Pledoi adalah pembelaan yang bersifat tertulis baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum. Nota pembelaan dibuat oleh Penasehat Hukum atau Terdakwa. Nota pembelaan berisi pendapat Penasehat Hukum atau terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum. Nota pembelaan diajukan dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan nota pembelaan adalah mempengaruhi pendapat hakim ke arah tidak bersalahnya terdakwa atau setidak – tidaknya meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kewajiban penasehat hukum adalah apapun kesalahan terdakwa, penasehat hukum wajib menggali dan mengemukakan hal – hal yang meniadakan kesalahan terdakwa atau setidak – tidaknya meringankan kesalahannya. Untuk kepentingan pembelaan penasehat hukum dapat menggunakan bantuan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti kriminologi, psikologi kriminal, sosiologi hukum dan sebagainya. Penasehat hukum yang baik dan profesional tentu akan membuat nota pembelaan sebaik – baiknya. Untuk membuat nota pembelaan yang baik diperlukan beberapa syarat yaitu : 1. Menguasai hukumnya. Khususnya yang berkaitan dengan kasus yang tengah ditanganinya. 2. Mempunyai pengalaman yang cukup sebagai penasehat hukum. Pengalaman merupakan “soko guru” . Apabila penasehat hukum sudah banyak pengalaman menangani kasus pasti akan memiliki kemampuan analisa hukum yang kuat dan sudah terbiasa menggunakan logika hukum dalam menganalisa kasus. 3. Profesionalisme yang tinggi. Nota Pembelaan bisa dijawab oleh Penuntut Umum disebut dengan REPLIK dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disebut DUPLIK. Setelah pembelaan dibacakan di depan persidangan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya diberikan kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat (1) KUHAP). Nota Pembelaan tidak memiliki standar isi, akan tetapi sebuah surat pembelaan berisi hal-hal yang dimungkinkan dapat memberikan posisi yang meringankan bagi terdakwa. Seperti halnya surat keberatan, pembelaan pun tidak memiliki standar baku penulisan. Pada intinya sebuah surat pembelaan memiliki isi sebagai berikut: 1. Judul atau perihal 2. Tujuan surat 3. Rangkuman isi dari tuntutan 4. Fakta-fakta seputar proses persidangan 5. Analisa yuridis 6. Tuntutan yang diajukan dalam pembelaan 7. Tanda tangan pembuat pembelaan 8. Contoh Pledoi/Nota Pembelaan : NOTA PEMBELAAN No. Reg Perkara: 801/Pid.B/2018/PN.Bil Atas Nama Terdakwa Moch. Sholeh Bin Jamaludin KepadaYth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara AQuo Yang bertandatangan dibawah ini, Emy Rosnawati, S.H.,M.H Advokat pada kantor Park Royal Regency Blok F – 1 Nomor 6 Sidoarjo dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018 bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa: Nama : Moch. Sholeh Bin Jamaludin Tempat Lahir : Pasuruan Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 29 Desember 1981 Jenis Kelamin : Laki – Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin no. 3 Kab. Pasuruan. Agama : Islam Pendidikan : SMA Pekerjaan : Swasta Dalam Perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Yang Mulia Majelis Hakim, dan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum. Pada bagian ini, mengenai fakta dipersidangan, mungkin tidak perlu kami menguraikan secara keseluruhan mengingat untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera, sepanjang menyangkut fakta-fakta dipersidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Pembelaan (pledoi) ini. Hanya saja sebagai pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim, maka perlu kiranya kami menyebutkan dan menggaris bawahi hal-hal yang subtansial dan esensial menurut kami, yakni: 1. Bahwa Saksi Umi Sulastri Sukarno, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan adalah Ibu Mertua dari korban Abidin. 2. Bahwa saksi Susanti binti Cholil, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan adalah Istri dari korban Abidin. Melihat fakta tersebut, bahwa dua orang yang memberikan Kesaksian pada pengadilan dalam perkara ini, memiliki HUBUNGAN KELUARGA, baik sebagai Ibu Mertua ataupun sebagai Istri dari korban. Akibatnya adalah keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut akan sangat SUBYEKTIF dan pasti berkecenderungan merugikan kepentingan dan rasa keadilan terdakwa. Sehingga keterangan saksi secara kualitas patut untuk diragukan OBYEKTIFITASNYA, dan NILAI PEMBUKTIANNYA menjadi SANGAT RENDAH karena motiv emasionalitasnya sebagai keluarga dari korban. Dengan kata lain, kesaksian keduanya tidak sepenuhnya merupakan bukti dan atau kesaksian yang mendukung. Yang mulia Majelis Hakim. Mohon kiranya ini menjadi perhatian, agar capaian keadilan yang dikehendaki secara hukum dan rasa keadilan bagi semua tidak didasarkan dan disandarkan pada kesaksian-kesaksian dan bukti yang diselubungi semangat kebencian atau ketidaksukaan pada seseorang. Apalagi kesaksian yang diberikan bertetangan dengan law procedure yang berlaku. ANALISA YURIDIS Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang Kami hormati, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut Kuasa Hukum Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 1 (satu) tahun 6 bulan penjara sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018. Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati, Bahwa jikalau Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka unsur penganiayaan tidak memenuhi. Karena yang melakukan penganiayaan bukan saja dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi penganiayaan dilakukan juga oleh Saksi Korban Abidin terhadap diri Terdakwa. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Susanti , Suratmi yang menyaksikan dan meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Juga berdasarkan keterangan terdakwa, korban dan terdakwa saling mendorong dan pelipis kiri terdakwa terbentur tembok dan setelah korban jatuh korban melakukan perlawanan dengan cara menendang – nendang kakinya ke atas dan sempat mengenai perut terdakwa. Keterangan terdakwa ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Susanti dan Suratmi. Oleh karenanya, sungguh tidak adil bila Jaksa Penuntut Umum menyatakan hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan. Padahal sama-sama melakukan penganiayaan. (Penasehat hukum akan membuktikan foto terdakwa yang juga korban penganiayaan dari Abidin). Bahwa oleh karena di antara Terdakwa dan Saksi korban terlibat laga tanding, maka Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa salah alamat alias tidak tepat sasaran. Karena ketentuan mengenai perkelahian tanding diatur dalam ketentuan tersendiri dalam BAB VI KUHP yang hukumannya lebih ringan daripada Pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP pada perbuatan terdakwa TIDAKLAH PROPORSIONAL ataupun TIDAK TEPAT, mengingat fakta yang terungkap dipersidangan memberi petunjuk terhadap tidak adanya akibat rentetan dari akibat perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa yang dialami korban, nyatanya korban pasca kejadian tersebut masih menjalankan rutinitasnya atau pekerjaan sehari-harinya, tanpa terhalangi oleh akibat awal dari perbuatan pidana tersebut. Artinya perbuatan itu tidak tepat jika diarahkan pada ancaman pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) tersebut atau sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya, yakni 1 tahun enam bulan dikurangi masa tahanan. Tetapi akan lebih proporsional dan tepat jika, perbuatan terdakwa yang dituduhkan tersebut dimasukkan dalam unsur PENGANIAAYAAN RINGAN, sebagaimana yang diatur pasal 352 ayat (1) dalam KUHP; disebutkan: “selain dari pada yang disebutkan dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-…”. Dalam penjelasannya bahwa yang termasuk dalam pasal ini adalah:  Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (‘Ziek’ bukan ‘Pijn’) atau;  Penganiyaan yang tidak menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Maka tepatlah kiranya jika perbuatan terdakwa yang dituduhkan tersebut lebih mengarah pada pelaksanaan pasal 352 ayat (1) KUHP mengenai Penganiayaan Ringan, bukannya penganiayaan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) seperti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk membuktikan bahwa korban masih bisa bekerja sebagai hari biasa saya lampirkan keterangan absensi automatic (cekclock) yang menunjukkan bahwa setelah kejadian keesokan harinya korban bekerja sampai saat waktu pulang. Kemudian berdasarkan bukti visum et repertum dimana hasil pemeriksaannya adalah “TIDAK DITEMUKAN TANDA – TANDA KEKERASAN” PERMOHONAN Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: PRIMAIR 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Moch. Sholeh bin Jamaludin, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2. Membebaskan Terdakwa Moch. sholeh bin Jamaludin dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada har Senin, 5 November 2018 di Pengadilan Negeri Bangil. SemogaTuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak. Hormat Kami, Penasihat Hukum Terdakwa Emy Rosnawati, SH MH BAB VIII PUTUSAN Proses terakhir dalam persidangan adalah putusan artinya tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun uraiannya sebagai berikut : 1.Putusan bebas Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayaat (1) KUHAP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang , kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Maksud dari tanpa kesalahan bisa karena ada alasan pembenar atau pemaaf. Sedangkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bisa berate kurang alat bukti (alat bukti minimal 2), terpenuhi alat bukti akan tetapi hakim tidak yakin akan terjadinya tindak pidana atau tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur tindak pidana. 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” 3. Putusan Pemidanaan Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu perbuatan telah dilakukan sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa dapat dipidana. Sistematika Putusan Sistematika Surat Putusan sudah diatur dalam pasal 197 KUHAP yakni sebagai berikut : a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. e. Tuntuan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan. f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu. k. Perintah supaya ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Contoh Putusan PUTUSAN Nomor 801/Pid.B/2018/PN Bil DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA N YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Moch. Sholeh Bin Jamaludin Tempat lahir : Pasuruan Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Desember 1981 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Hasanudin nomor 3 Kab Pasuruan Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Terdakwa Moch. Soleh Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh : 1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ; 2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 17 September 2018 Sampai dengan 6 Oktober 2018 3. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EMY ROSNA WATI,SH.MH Advokat, Yang berkantor di Park Royal Regency Blok F – 1 nomor 6 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Oktober 2018 ; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 801/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 28 September 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa MOCH. Sholeh Bin Jamaludin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penganiayaan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah). Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Primair 1. Menyatakan bahwa terdakwa Moch. Sholeh Bin Jamaludin, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; 2. Membebaskan terdakwa Moch. Sholeh Bin Jamaludin dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya ; 4. Membebankan biaya perkara kepada negara ; Subsidair Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa MOCH. Sholeh Bin Jamaludin pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi Abidin , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ABIDIN merupakan Bendahara Musholla AT TOYIBAH sedangkan terdakwa merupakan seksi kebersihan Musholla AT TOYIBAH, selanjutnya sdr. ZAINAL yang merupakan seksi pembangunan mengusulkan untuk merenovasi tembok Musholla tanpa sepengetahuan dari terdakwa sehingga membuat terdakwa kecewa, selanjutnya terdakwa mengusulkan untuk merenovasi selokan Musholla agar tidak banjir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB ada pemberitahuan dari seksi pembangunan untuk rapat namun terdakwa kecewa dengan alasan rapat mendadak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 08.00 WIB s/d 13.30 WIB dilakukan renovasi selokan Musholla namun terdakwa tidak datang, selanjutnya sekitar jam 13.55 WIB saksi ABIDIN mendapat SMS dari terdakwa yang isinya : “karepmu jaluk opo tak enteni” lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi ABIDIN mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan kepada terdakwa mengenai SMS yang barusan terdakwa kirimkan kepada saksi ABIDIN, sesampainya di rumah terdakwa saksi ABIDIN ditemui oleh saksi RATNA kemudian ABIDIN menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saksi SUMINI mengantarkan saksi ABIDIN ke depan kamar terdakwa, sementara saksi ABIDIN menunggu di depan pintu kamar. Setelah pintu kamar dibuka oleh saksi RATNA dan saksi ABIDIN melihat terdakwa berada di kamarnya kemudian saksi ABIDIN menanyakan “Ya opo sih karepmu iku” akhirnya terdakwa menjawab “wes metuo” selanjutnya saksi ABIDIN berkata “Yo gak ngono” kemudian terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menampar wajah saksi ABIDIN dengan tangan kosong sehingga saksi ABIDIN jatuh kemudian saksi RATNA langsung mendekap tubuh saksi ABIDIN untuk melindungi namun terdakwa dengan emosi masih berusaha memukuli saksi ABIDIN dengan tangannya dan juga menendangkan kakinya ke tubuh saksi ABIDIN sehingga mengenai rusuk kanan saksi ABIDIN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER /20/V/2018/RS tanggal 13 Mei 2018. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi dipukul terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan hasanudin nomor 3, Kabupaten Pasuruan; - Bahwa awalnya saksi mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari terdakwa yang mengatakan “apa mau saksi, saya tunggu”, dan kemudian atas pesan dari terdakwa tersebut, saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat di rumah terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dari pesan WA tersebut, namun terdakwa berkata agar saksi keluar dan kemudian terdakwa memukul saksi ; - Bahwa saksi hanya menangkis pukulan terdakwa, namun terdakwa tetap memukul saksi ; - Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong dan akibat pemukulan tersebut saksi terjatuh ke lantai ; - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, dan kemudian saksi ke Rumah Sakit untuk berobat dan melaporkannya kepada pihak berwajib ; - Bahwa yang membiayai pengobatan adalah pihak saksi sendiri; - Bahwa pada saat pemukulan terjadi yang saksi ketahui ada orang tua terdakwa, mertua saksi dan isteri saksi ; - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, saksi tidak memukul terdakwa hanya menampar dan saksi yang memukul terdakwa ; 2. SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi ABIDIN dipukul terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hasanudin nomor 3, Kabupaten Pasuruan; - Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah terdakwa memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban jatuh dan terdakwa kemudian menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban ; - Bahwa awalnya korban mendatangi rumah terdakwa yang diikuti saksi dan isteri korban karena sebelumnya saksi melihat ada masalah antara terdakwa dengan korban ; - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter ; - Bahwa saksi melihat korban tidak ada melawan, karena saat itu korban terjatuh saat dipukul terdakwa ; - Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah masalah musholla ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, saksi tidak memukul terdakwa hanya menampar dan korban juga ada melawan, dan saksi melihatnya dari jarak 2 (dua) meter ; 3. SUSANTI Binti CHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi ABIDIN dipukul terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan; - Bahwa saksi adalah isteri saksi Abidin ; - Bahwa awalnya saksi mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari terdakwa yang mengatakan “apa mau saksi, saya tunggu”, dari terdakwa dan kemudian korban mendatangi rumah terdakwa, dan saksi mengikuti korban kerumah terdakwa ; - Bahwa setelah sampai rumah terdakwa, korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa saat itu berkata agar korban keluar dan kemudian terdakwa memukul korban pada bagian kepala dengan tangan kosong hingga korban terjatuh dan kemudian terdakwa menginjak perut korban sebanyak 1 (satu) kali ; - Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami bengkak pada kepala dan korban sempat tidak bekerja selama 2 (dua) hari ; - Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah terdakwa memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban jatuh dan terdakwa kemudian menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban ; - Bahwa awalnya korban mendatangi rumah terdakwa yang diikuti saksi dan isteri korban karena sebelumnya saksi melihat ada masalah antara terdakwa dengan korban ; - Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara dan kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib ; - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara korban dengan terdakwa adalah permasalahan Musholla ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, saksi tidak memukul terdakwa hanya menampar dan korban juga ada melawan ; 4. SURATMI Binti KASMURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Abidin ; - Bahwa saksi adalah orang tua orang tua terdakwa ; - Bahwa awalnya korban mendatangi rumah terdakwa dan mencari terdakwa dimana saat itu saksi mengatakan kalau terdakwa sedang tidur ; - Bahwa kemudian korban masuk kedalam rumah dan terdakwa terbangun, kemudian terdakwa menyuruh korban keluar namun korban tetap ngeyel dan kemudian terdakwa menempeleng korban, dan kemudian saksi melerai terdakwa dengan korban, tetapi akhirnya saksi terjatuh bersama dengan korban ; - Bahwa kemudian korban membalas terdakwa dengan menendang-nendang perut terdakwa dan saksi juga terkena pukulan dari korban ; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; 5. ABDUL WAHAB Bin LASMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan, saksi melihat saksi Abidin telah telentang dibawah lantai ; - Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan minta tolong dari rumah terdakwa, dan melihat korban telentang di lantai, dimana saat itu saksi melihat terdakwa seperti hendak memukul korban dan kemudian saksi memegangi tangan terdakwa ; - Bahwa saksi tidak melihat kalau korban hendak melawan terdakwa ; - Bahwa saat itu saksi melihat orang tua terdakwa memegangi korban tetapi ibu terdakwa saat itu tidak jatuh ; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa terdakwa memukul saksi Maszuki Zakaria pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan ; - Bahwa awalnya terdakwa ada menghubungi korban melalui WA dan kemudian korban mendatangi rumah terdakwa dan saat korban tiba dirumah terdakwa, korban terdakwa tempeleng dengan menggunakan tangan dan kemudian korban melawan hingga membuat korban dan ibu terdakwa terjatuh ; - Bahwa saat korban terjatuh, terdakwa menginjak bagian perut korban dimana korban saat itu melawan dengan menendang- nendang kearah terdakwa ; - Bahwa yang membuat terdakwa memukul korban adalah karena korban datang kerumah terdakwa sambil matanya melotot dan saat korban terdakwa suruh pulang, korban malah ngeyel dan minta penjelasan hingga akhirnya terdakwa menempeleng korban ; - Bahwa saat terdakwa memukul korban pada bagian kepala, korban sempat mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan membentur tembok ; - Bahwa permasalahannya adalah karena adanya pembangunan Musholla ; - Bahwa saat kejadian terdakwa dan ibu terdakwa ada mengalami luka ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER /20/V/2018/RS tanggal 13 Mei 2018 oleh dr. Adam Bimantoro, Sp.An.M.Biomed atas nama Maszuki Zakaria, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa terdakwa memukul saksi abidin (korban) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan, - Bahwa awalnya korban mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari terdakwa tentang permasalahan Mushola dan kemudian atas pesan tersebut, korban mendatangi rumah terdakwa bersama isteri dan mertua korban ; - Bahwa pada saat korban tiba dirumah terdakwa dan menanyakan masalah pesan WA tersebut, terdakwa menyuruh korban keluar rumah namun korban tetap tidak mau pergi dan hingga akhirnya terdakwa memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu korban terjatuh ke lantai dan kemudian terdakwa berusaha menginjak korban hingga akhirnya datang tetangga yang memisahkan terdakwa dengan korban ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut : sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Ad.1. Barang Siapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Moch Sholeh Bin Jamaludin , yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Moch. Sholeh Bin Jamaludin, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang Siapa” ini telah terpenuhi; Ad.2. Melakukan Penganiayaan ; Menimbang bahwa perkataan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul saksi ABIDIN (korban) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hasanudin nomor 3 Kabupaten Pasuruan ; Menimbang, bahwa awalnya korban mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari terdakwa tentang permasalahan Musholla dan kemudian atas pesan tersebut, korban mendatangi rumah terdakwa bersama isteri dan mertua korban ; Menimbang, bahwa pada saat korban tiba dirumah terdakwa dan menanyakan masalah pesan WA tersebut, terdakwa menyuruh korban keluar rumah namun korban tetap tidak mau pergi dan hingga akhirnya terdakwa memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu korban terjatuh ke lantai dan kemudian terdakwa berusaha menginjak korban hingga akhirnya datang tetangga yang memisahkan terdakwa dengan korban ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan rasa sakit sebagaimana yang dikehendaki terdakwa telah termasuk pengertian perbuatan Penganiayaan, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan jika saksi Sulastri Binti Sukarno dan saksi Susanti Bin Cholil masih memiliki hubungan keluarga dengan korban yaitu sebagai mertua dan isteri korban hingga keterangan tersebut subjektif yang cenderung membela korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu perisiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 168 KUHP ditentukan sebagai berikut : Kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dengan tegas telah dijelaskan siapa-siapa saja yang dapat atau tidak dapat dijadikan saksi dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan tidak diperbolehkannya seseorang menjadi saksi jika mempunyai kekerabatan dengan saksi-saksi lainnya; Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dimana terhadap keterangan beberapa saksi yang menurut terdakwa ada yang tidak benar, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa bisa melakukan tindakan hukum berupa laporan kepada yang berwajib bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, sehingga sepanjang tidak adanya laporan ataupun putusan tentang keterangan palsu dari para saksi dimana para saksi pun telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dan selain itu selain dari keterangan saksi-saksi yang menjadi kerabat korban, dipersidangan telah didengar keterangan saksi Abdul Wahab yang bukan kerabat korban dibawah sumpah, dimana saksi tersebut menerangkan kejadian apa yang dilihatnya sendiri dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya sehingga telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim akan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan seharusnya terdakwa dikenakan tindak pidana ringan karena akibat yang diderita korban tidak menyebabkan luka yang dapat menghalangi pekerjaan sebagaimana hasil dari pemeriksaan visum et repertum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; Menimbang, bahwa adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP, dimana dalam perkara Aquo Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa, dan selanjutnya dari dakwaan tersebut akan dibuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak, dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan unsur- unsur dari dakwaan tersebut diatas; Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan dari terdakwa telah membuat korban menjadi terhalang aktifitasnya?, Majelis berpendapat dalam penjelasan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah diterangkan yang menjadi pokok unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah ; apakah perbuatan terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit misalnya seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, atau luka serta merusak kesehatan, dimana unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak ada ketentuan yang mensyaratkan apakah “perbuatan dari terdakwa telah membuat korban menjadi terhalang aktifitasnya”, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum pada poin ini haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan kalau perbuatan terdakwa adalah sebuah perkelahian tanding dan terdakwa juga mengalami luka atas perbuatan korban, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang disebut dengan perkelahian tanding menurut pendapat Majelis adalah jika perkelahian tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan pihak-pihak yang melakukannya bukan tiba-tiba seseorang yang memukul lebih dahulu tanpa diketahui pihak lawannya; Menimbang, bahwa jika terdakwa merasa korban juga telah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa, maka haruslah ditempuh dengan prosedur yang telah diatur sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, dimana terdakwa dalam hal ini haruslah terlebih dahulu melaporkan korban kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu dengan didukung dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan; Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan : - Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan; - Terdakwa belum pernah dipidana; - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Moch. Sholeh Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moch. Sholeh Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh kami, ASWIN ARIEF, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUSYAFIR, S.H. dan HANDRY SATRIO, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh NURDHINA HAKIM, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota Hakim Ketua, ANDI MUSYAFIR, S.H. ASWIN ARIEF, S.H.. MH HANDRY SATRIO, S.H..MH Panitera Pengganti, SUDARSONO, S.H. BAB VIII PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Aturan tentang ruang persidangan tertuang di dalam Pasal 230 ayat (3) KUHAP jo Pasal 16 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.06.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.06.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang tersebut, ruang sidang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: a. Bagian untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan; b. Bagian ruang untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi; c. Bagian ruang untuk umum. Pasal 230 ayat (3) KUHAP, mengatur tentang ruang persidangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung; b. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan depan tempat hakim; c. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim; d. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum; e. Tempat kursi pemeriksa terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim; f. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan; g. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar; h. Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman (sekarang bendera cakra) ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; i. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera; j. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal; k. Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu. Agenda Sidang di Pengadilan a. Sidang I : Pembacaan Dakwaan Sebelum surat dakwaan dibacakan ada beberapa seremoni yang wajib dilakukan pada agenda Sidang 1. Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua Sidang memeriksa kesiapan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum; 2. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. “Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara....pada hari....tanggal....saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. Tidak dipenuhinya syarat ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. ( Pasal 153 ayat (3) jo ayat (4) KUHAP); 3. Hakim Ketua Sidang memerintahkan untuk menghadirkan terdakwa, dan jika ia berada dalam tahanan ia dihadapkan ke persidangan dalam keadaan bebas. ( Pasal 154 ayat (1) KUHAP); 4. Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas terdakwa berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya. ( Pasal 155 ayat (1) KUHAP); 5. Hakim Ketua Sidang memberikan nasihat kepada terdakwa untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. ( Pasal 155 ayat (1) KUHAP); 6. Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah didampingi oleh Penasihat Hukum, jika terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penasihat Hukum untuk menunjukkan surat kuasa dan izin beracara dengan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum; 7. Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan ( Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP); 8. Setelah dakwaan dibacakan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti isi dakwaan yang didakwakan kepadanya, jika terdakwa belum mengerti, maka Hakim Ketua Sidang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan kembali surat dakwaan sampai terdakwa mengerti isi dari dakwaan. ( Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP); 9. Hakim Ketua Sidang mengingatkan Penasihat Hukum atau terdakwa bahwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Keberatan disampaikan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di depan persidangan. ( Pasal 156 ayat (1) KUHAP); 10. Setelah keberatan dibacakan, Hakim Ketua Sidang memimpin musyawarah untuk membuat putusan sela. Sidang ditunda dengan agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan sela. ( Pasal 156 ayat (1) KUHAP). b. Sidang II 1. Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua Sidang memeriksa kesiapan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum; 2. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. “Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara....pada hari....tanggal....saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”. Tidak dipenuhinya syarat ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. ( Pasal 153 ayat (3) jo ayat (4) KUHAP); 3. Hakim Ketua Sidang memerintahkan untuk menghadirkan terdakwa, dan jika ia berada dalam tahanan ia dihadapkan ke persidangan dalam keadaan bebas. (Pasal 154 ayat (1) KUHAP); 4. Hakim Ketua Sidang menanyakan kesiapan dan kesehatan terdakwa apakah siap mengikuti persidangan atau tidak; 5. Majelis Hakim membacakan putusan sela di depan persidangan; 6. Setelah dibacakan, Hakim Ketua Sidang menyampaikan, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki hak untuk menerima atau mengadakan perlawanan terhadap putusan sela yang diajukan bersamaan dengan upaya hukum banding; 7. Hakim Ketua Sidang bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi untuk dilakukan proses pembuktian. Jika belum siap sidang ditunda dan dibuka kembali dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti; 8. Sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang dan akan dibuka kembali pada waktu yang ditentukan. “Sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada hari....tanggal....dengan agenda sidang pembuktian, sidang dinyatakan ditutup”. c. Sidang III Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan saksi di pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Saksi yang dipanggil ke persidangan wajib untuk memenuhi panggilan tersebut karena saksi yang menolak untuk memberikan keterangan di persidangan dianggap penolakan terhadap kewajiban hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saksi yang hadir di persidangan akan diperiksa satu persatu apakah sudah hadir semua memenuhi panggilan penuntut umum. Apabila saksi sudah hadir semua, maka pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada penuntut umum agar masing-masing saksi yang hadir di dalam persidangan tidak saling berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan. Tujuannya adalah agar para saksi tidak saling mempengaruhi keterangan yang akan diberikan di persidangan. Saksi diperiksa satu persatu dengan tujuan agar keterangan yang disampaikan benar-benar murni tidak dipengaruhi keterangan saksi yang lain. 1. Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti dan alat bukti yang ada di persidangan, dan karena kekuasaannya Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi yang dihadirkan untuk melihat dan mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ( Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP); 2. Hakim Ketua Sidang memerintahkan untuk menghadirkan saksi dan alat bukti yang lain ke dalam ruang sidang. ( Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP). Terdakwa diperintahkan untuk duduk di samping Penasihat Hukumnya; 3. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah korban yang menjadi saksi, jika korbannya bisa menjadi saksi ( Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP); 4. Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Hakim Ketua Sidang juga menanyakan hubungan antara saksi dengan terdakwa serta menanyakan kesanggupan untuk disumpah (dasar pelaksanaannya Pasal 160 ayat (2) KUHAP); 5. Penyumpahan dibantu oleh juru sumpah dengan pelafalan sumpah dipimpin oleh Majelis Hakim dengan bunyi lafal, “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya”; 6. Proses pemeriksaan saksi dimulai dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum; 7. Setiap selesai pemeriksaan saksi, Hakim Ketua Sidang menanyakan pendapat terdakwa tentang keterangan tersebut (Pasal 164 ayat (1) KUHAP); 8. Hakim Ketua Sidang berhak untuk mengingatkan saksi apabila keterangan saksi berbeda dengan yang ada dalam berkas, mengingatkan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum jika pertanyaan bersifat menjerat, serta Hakim Ketua Sidang dapat melarang saksi bercakap-cakap selama sidang berlangsung ( Pasal 163, 166 dan Pasal 167 ayat (3) KUHAP); 9. Setelah pemeriksaan saksi selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lain sampai dengan keterangan terdakwa; 10. Prinsip pemeriksaan keterangan terdakwa sama dengan prinsip keterangan saksi kecuali dalam hal penyumpahan, terdakwa tidak disumpah di dalam memberikan keterangannya; 11. Jika terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, Hakim Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab pertanyaan tersebut ( Pasal 175 KUHAP); 12. Setelah semua pemeriksaan dianggap selesai, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memebacakan tuntutan pidana; 13. Sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang dan dibuka kembali pada waktu yang ditentukan. “Sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada hari....tanggal....dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang dinyatakan ditutup”. d. Sidang IV 1. Hakim Ketua Sidang akan menunda sidang untuk mengadakan musyawarah terakhir dalam menentukan putusan ( Pasal 182 ayat (3) sampai dengan ayat (8) KUHAP); 2. Sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang dan dibuka kembali pada waktu yang ditentukan. “Sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada hari....tanggal....dengan agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang dinyatakan ditutup”. e. Sidang V Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera sesaat setelah dibacakan. Urutan agenda sidang pembacaan putusan adalah sebagai berikut: 1. Segera setelah putusan dibacakan Hakim Ketua Sidang memberitahukan kepada terdakwa hak-haknya yaitu: hak segera menerima/menolak putusan; hak mempelajari putusan; hak minta penangguhan pelaksanaan putusan; hak minta diperiksa dalam tingkat banding dan hak mencabut pernyataan menerima/menolak ( Pasal 196 ayat (3) KUHAP). 2. Sidang selesai dan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang; “Dengan berakhirnya pembacaan putusan, maka sidang dinyatakan selesai dan saya nyatakan sidang ditutup”.4 4 Toyib Effendi, Praktek Peradilan Pidana Setara Press Malang 2016 hal 271-280. BAB IX UPAYA HUKUM Pemeriksaan Tingkat Banding Tujuan dari pemeriksaan tingkat banding adalah: 1. Memperbaiki kekeliruan pada tingkat pertama; Di dalam memeriksa suatu perkara terkadang hakim salah dalam penerapan hukum acara, terkadang juga lalai dalam penerapan hukum secara pidana sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan keliru atau kurang lengkap. Oleh karena itu, pengadilan tinggi sebagai struktur pengadilan yang lebih tinggi berwenang untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan banding. 2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan; Adanya pengadilan tinggi membuat putusan yang dijatuhkan dalam pengadilan tingkat pertama akan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pengajuan banding dapat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana koreksi apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. 3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum; Walaupun Indonesia tidak mengakui yurisprudensi berdasarkan prinsip stare decisis, namun tidak ada salahnya ketika perlu dilakukannya penyeragaman penerapan hukum yang berlaku. Dengan adanya penyeragaman penerapan hukum maka tercipta standar dalam penentuan penerapan hukum yang ada khususnya dalam perkara-perkara yang mirip. Tidak semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, putusan-putusan yang dapat diajukan banding adalah: 1) Putusan pemidanaan dalam acara biasa; 2) Putusan pemidanaan dalam acara singkat; 3) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima; 4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; 5) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat; 6) Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sedangkan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP adalah: 1) Putusan bebas; 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Putusan acara cepat. Tata cara dan prinsip-prinsip umum dalam pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut: 1. Banding diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan di persidangan; 2. Permohonan banding diajukan ke panitera pengadilan negeri yang memeriksa perkara dengan atau tanpa menghadap panitera pengadilan tersebut. Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan banding adalah terdakwa atau orang yang dikuasakan oleh terdakwa untuk itu; penuntut umum; terdakwa bersama dengan penuntut umum sama-sama mengajukan banding; 3. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding yang diajukan kepada pihak lain dengan tujuan agar pihak lain tersebut menyusun kontra risalah atau kontra memori banding. 4. Pengadilan negeri mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tinggi yang berisi salinan putusan pengadilan negeri; berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan; berita acara sidang pengadilan dan semua surat-surat yang timbul selama pemeriksaan di sidang pengadilan; serta surat-surat bukti yang ada paling lambat 14 hari sejak permintaan banding; 5. Pasal 236 ayat (2), (3) dan (4) memberikan hak kepada terdakwa, penasihat hukum atau penuntut umum untuk mempelajari berkas. Karena ini merupakan hak, maka baik terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum dapat menggunakan atau tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut. Waktu yang diberikan adalah 7 hari sebelum berkas dikirim ke pengadilan tinggi dan paling cepat 7 hari setelah berkas diterima di pengadilan tinggi. 6. Pemohon dapat menyusun memori banding selama proses pemeriksaan di pengadilan tinggi belum dilaksanakan. Memori banding adalah risalah yang disusun oleh pemohon banding dan merupakan tanggapan terhadap sebagian maupun atas seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan terkait dengan kesalahan penerapan, penafsiran dan kewenangan mengadili serta penilaian keadaan dan pembuktian. Memori banding juga dapat bersifat fakta-fakta baru dan pembuktian baru dan meminta agar fakta-fakta tersebut diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Penyerahan memori banding dan kontra memori banding diserahkan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri; 7. Pemeriksaan perkara banding di pengadilan tinggi dilakukan oleh majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga hakim tinggi kecuali dalam pemeriksaan acara cepat; 8. Pemeriksaan perkara banding berbeda dengan pemeriksaan perkara di tingkat pertama, karena pemeriksaan di tingkat banding tidak secara langsung memeriksa pihak yang berperkara melainkan memeriksa berkas yang diserahkan dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Pemeriksaan tidak didasarkan atas memori banding melainkan berdasarkan berkas perkara; 9. Walaupun pada prinsipnya pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi adalah pemeriksaan berkas perkara, namun majelis hakim dapat menghadirkan orang yang perlu didengar keterangannya untuk diperiksa secara langsung, baik terdakwa maupun penuntut umum; 10.Majelis hakim juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara; kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau terdapat pemeriksaan yang kurang lengkap; 11.Putusan pengadilan tinggi dalam perkara banding dapat berupa: a) Menguatkan putusan pengadilan negeri baik berupa menguatkan putusan pengadilan negeri secara murni; menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan; menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain; b) Mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri dengan cara perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana; perubahan atau perbaikan mengenai barang bukti; perubahan atau perbaikan pemidanaan; c) Membatalkan putusan pengadilan negeri. Alasan pembatalan putusan pengadilan negeri adalah karena pengadilan tinggi yang memeriksa perkara banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri. Alasan tidak sependapat terhadap putusan pengadilan negeri dapat dirinci sebagai berikut: i) Tidak sependapat dengan penilaian pembuktian; ii) Apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana; iii) Surat dakwaan batal demi hukum; iv) Surat dakwaan tidak dapat diterima; v) Pemeriksaan bertentangan dengan Pasal 157 dan Pasal 220 (hubungan kekerabatan dengan majelis hakim dan hakim yang berkepentingan); vi) Putusan tidak memuat syarat formil sebagaimana dirinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP; d) Pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri. Setelah putusan pengadilan tinggi diberikan, salinan putusan pengadilan tinggi beserta dengan berkas perkara dikirim ke pengadilan negeri dalam waktu 7 hari. Setelah isi putusan dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi. Tidak ada aturan yang menentukan bentuk memori banding . Semua terhantung Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum. Memori Banding dapat dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 1. Pembukaan, memuat (1) tempat dan tanggal dibuatnya memori, (2) identitas terdakwa, dan (3) nomor perkara. 2. Pendahuluan, memuat (1) tindakan pidana yang didakwakan (bisa menyalin seluruh bunyi surat dakwaan atau menyingkatnya), (2) amar putusan PN, dan (3) pernyataan secara tegas bahwa pemohon menolak putusan dan mengajukan banding untuk mohon Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding. 3. Isi Pokoknya memuat hal yang pada intinya sebagai berikut: a. Hal-hal yang menjadi keberatan/hal-hal yang salah atau tidak tepatnya putusan seperti yang telah disebutkan. Bagian ini benar-benar harus ditonjolkan. Pemohon harus mampu mengemukakan hal-hal yang menyebabkan pemohon menolak dan tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. b. Dasar/alasan keberatan tentang tidak tepatnya putusan. Alasan keberatan ini sangatlah luas sehingga dapat mengemukakan berbagai hal mulai masalah proses penyidangan, masalah pembuktian sampai mengenai masalah hukumnya. Bagian a dan b inilah yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya upaya banding yang dilakukan. 4. Kesimpulan dan permintaan. Pada bagian ini pemohon membuat kesimpulan yang harus memuat pokok-pokok mengenai 2 hal dikemukakan sebelumnya, yakni (1) mengenai bidang-bidang atau hal yang menjadi penyebab menolak putusan dan (2) hal-hal yang menjadi dasar atau alasan menolak putusan. Perlu juga mengemukakan tentang apa yang diminta, terutama untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memeriksa serta memutus sendiri perkara banding. Juga mohon agar terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan hukum dan sebagainya, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan seperti yang telah diminta dalam nota pembelaan. 5. Penutup, memuat harapan-harapan dan diakhiri tanda tangan dan nama pemohon atau kuasanya. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Tujuan dari kasasi yaitu: 1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya; Pengajuan kasasi tak lain adalah karena ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, ketidakpuasan tersebut tidak semata-mata karena berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan melainkan karena para pihak tersebut menganggap adanya kesalahan terhadap penerapan hukum acara pidana. 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru; Terkadang koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara tidak langsung telah menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi, walaupun terkadang juga dalam rangka menciptakan hukum baru diperlukan cara-cara penafsiran yang contra legem atau melanggar undang-undang. 3) Pengawasan terhadap terciptanya keseragaman penerapan hukum; Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah untuk mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Seperti halnya pengajuan banding, tidak semua putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi. Putusan yang dapat diajukan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan putusan bebas. Akan tetapi terhadap putusan bebas telah diterobos dengan yurisprudensi secara contralegem dalam perkara Natalegawa. Pasal 244 KUHAP menyebutkan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Secara berturut-turut muncul Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam lampirannya berisi penegasan: 1) Terdapat putusan bebas tidak dapat diminta banding; 2) Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan atas yurisprudensi. Pada tanggal 15 Desember 1983 lahir yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983. Mahkamah Agung secara positif menyambut permohonan kasasi Jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tata cara permohonan dan pemeriksaan kasasi dapat diurutkan sebagai berikut: 1) Permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara pertama. Pasal 245 ayat (1) menyebutkan, “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”; 2) Pihak yang berhak untuk mengajukan kasasi adalah terdakwa dan atau penuntut umum dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan; 3) Berbeda dengan pengajuan banding, pemohon kasasi wajib menyusun memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Dalam hal pemohon adalah terdakwa yang kurang memahami perihal hukum maka panitera wajib untuk membuatkan memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah: a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 4) Atas memori kasasi yang telah diajukan diberikan tembusan memori kasasi yang disampaikan oleh panitera kepada pihak lainnya, dan dalam waktu 14 hari setelah tembusan memori kasasi diterima pihak lainnya mengajukan kontra memori kasasi; 5) Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi, panitia mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung; 6) Pemeriksaan kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 hakim agung; 7) Pemeriksaan berdasarkan berkas perkara; 8) Pada tingkat kasasi juga dimungkinkan pemeriksaan tambahan; 9) Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi dapat berupa: a) Menyatakan kasasi tidak dapat diterima, alasan tidak dapat diterima dapat disebabkan permohonan kasasi terlambat untuk diajukan,; tidak mengajukan memori kasasi; memori kasasi terlambat disampaikan; b) Menolak permohonan kasasi; c) Mengabulkan permohonan kasasi. Tidak ada petunjuk praktis tentang cara membuat memori kasasi yang paling baik. Demikian juga tidak ada mnurut ketentuan Undang – Undang. Tergantung pada selesra dan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum. Memori kasasi dapat dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 1. Kepala Surat, memuat: a. Tanggal dibuatnya memori kasasi (atau boleh diletakkan pada bagian penutup), b. Nomor (jika perlu) dan perihal surat (Memori Kasasi), c. Lembaga yang dituju (Ketua MA) di Jakarta. 2. Pendahuluan, memuat: a. Pembukaan yang pada umumnya berisi pernghormatan, b. Identitas pemohon (terdakwa) dan kuasanya, c. Maksud surat/memori kasasi, d. Lukisan prosedur singkat penanganan perkara yang memuat tindak pidana yang didakwakan, tuntutan, dan amar vonis PN maupun PT, e. Pernyataan secara tegas bahwa pemohon berkeberatan dan tidak menerima putusan sehingga pada tanggal tertentu telah menolak putusan PT dan mengajukan upaya kasasi. 3. Isi Memori. Bagian inilah yang terpenting karena memuat beberapa hal berikut. a. Pertama, bidang keberatan-keberatan. Pada dasarnya, ada empat bidang (objek) keberatan menurut Pasal 253 KUHAP. Penjabarannya pada setiap bidang boleh diisi dengan berbagai temuan hukum yang menjadi alasan hukum dari pemohonan kasasi. Carilah sebanyak-banyaknya hal yang dapat dimasukkan dalam setiap bidang keberatan. Misalnya dalam bidang keberatan tentang “adanya hukum yang tidak diterapkan” atau “menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”. Dapat diisikan berbagai temuan hukum dalam putusan menyangkut hukum yang tidak diterapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga banyak alternatif. Semakin banyak alternatif temuan, semakin besar peluang keberhasilan permohonan kasasi. Jika keberatan itu lebih dari satu, maka bahas dan analisislah keberatan-keberatan itu satu demi satu, dengan pembagian Keberatan I, Keberatan II, dan setersunya secara sistematis. Kemukakan alasan-alasannya pada setiap keberatan. b. Kedua, alasan-alasan hukum dari keberatan-keberatan. Pada dasarnya antara yang pertama dengan yang kedua hanya bisa dibedakan tetapi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terapkan dulu keberatan tentang apa, baru kemudian tentang alasan keberatan. c. Ketiga, permintaan yakni permintaan bisa diajukan pada setiap keberatan atau dibuat dan diajukan di akhir memori kasasi sebelum penutup. 4. Penutup, antara lain berisi: a. Harapan-harapan dan; b. Nama dan tanda tangan pemohon. Jika pada kepala surat belum disebutkan tanggal, maka dapat dicantumkan pada penutup.