REFLEKSI KEBANGSAAN DIMASA PANDEMI COVID-19 Ragam Pemikiran Kehidupan Bernegara Akademisi UMSIDA 2020 Penulis: Hana Catur Wahyuni Kumara Adji Kusuma Al Machfudz WDP Akhtim Wahyuni Nyong Eka Teguh Iman Santosa Umi Khoirun Nisak Rifqi Ridlo Phahlevy Abdul Fatah Narwoko Diterbitkan oleh UMSIDA PRESS Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN: 978-623-6081-13-6 Copyright©2021. Authors All rights reserved REFLEKSI KEBANGSAAN DIMASA PANDEMI COVID-19 Ragam Pemikiran Kehidupan Bernegara Akademisi UMSIDA 2020 Penulis : Hana Catur Wahyuni dkk. ISBN : 978-623-6081-13-6 Editor : Tim LKBH UMSIDA Copy Editor : Tim LKBH UMSIDA Design Sampul dan Tata Letak : Tim LKBH UMSIDA Penerbit : UMSIDA Press Redaksi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa TImur Cetakan pertama, Januari 2021 © Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. KATA PENGANTAR Pengantar Catatan Akhir Tahun 2020 Akademisi UMSIDA: TETAP OPTIMIS DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum w. w. Tahun 2020 merupakan tahun duka bagi bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hampir setiap hari di sepanjang tahun ini, kita “dipaksa” untuk menyimak pemberitaan mengenai Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) yang mencemaskan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Pada skala global lebih dari 200 negara terkena Covid-19 ini, dimana situasi di sejumlah negara tidak bertambah baik. Lonjakan kasus baru Covid-19 nyaris sulit dikendalikan, jumlah penderita terus bertambah. Bahkan sebagian negara di belahan dunia saat sudah dalam fase antisipasi gelombang ketiga penularan virus corona dengan berbagai variannya. Sebagian negara di dunia pun menerapkan lockdown yang ketat. Begitu banyak kabar duka, merasakan kesedihan karena kerabat atau sahabat yang terpapar Covid-19. Derita hidup pun tak hanya dirasakan pasien atau keluarga yang kehilangan anggotanya akibat infeksi Covid-19, tetapi juga warga lainnya yang merasakan dampaknya di hampir seluruh ranah kehidupan. Jutaan keluarga berdukacita sepanjang tahun 2020 dan bahkan tahun 2021 bisa jadi masih berkisah tentang krisis kesehatan global dan tragedi kemanusiaan, meskipun telah i dicanangkan program vaksinasi bagi rakyat di masing-masing Negara. Di Indonesia, Covid-19 telah menimbulkan dampak krisis yang merambah diberbagai bidang kehidupan. Selain kesehatan juga berdampak pada kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, keuangan, politik, dan lainnya. Di bidang kesehatan, semakin banyaknya warga di semua lapisan masyarakat yang terinfeksi Covid-19, mulai anak-anak sampai orang tua lanjut usia, yang kaya maupun miskin, warga biasa maupun pejabat, bahkan tidak sedikit jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang juga terpapar Covid-19. Selain itu juga banyak terjadi kelaparan, kematian, kesedian, ketakutan, dan kecemasan yang mendalam dari masyarakat. Dari krisis kesehatan berkembang pada gangguan aktivitas sosial ekonomi. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan, terjadi penurunan daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat. Di sisi lain terjadi kecemasan yang tinggi dari orang tua dan guru terhadap anak-anak dan remaja, dimana telah terjadi juga pola kehidupan sosial baru yang tidak melibatkan ranah sosial, bahkan ada potensi semakin terancam dengan dunia media sosial yang mengarah pada kepribadian a-sosial. Dalam bidang pekerjaan, puluhan juta orang mengalami kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19 tak hanya merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga dihentikanannya secara paksa mesin-mesin ekonomi. Covid-19 juga memberi tekanan pada sector riil dan finansial. Berbagai kegiatan usaha(produksi, investasi, dan perdagangan)sangat terganggu dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sementara itu di sektor keuangan dan perbankan ii juga banyak terganggu, banyak kredit perbankan yang macet dan menurunnya investasi. Kini, perekonomian dunia dan juga ekonomi Indonesia pun masuk zona resesi. Manusia dibuat tak berdaya, dan hanya bisa menyaksikan resesi itu sambil bertahan dan melakukan isolasi mandiri agar tidak terinfeksi virus corona. Kendati begitu, selalu muncul kesadaran dan semangat untuk tidak membiarkan kehidupan terhenti. Untuk menolong mereka yang lemah dan miskin, negara hendaknya dan wajib untuk melakukan tindakan “all out” dalam memberi perlindungan sosial. Dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran memaksa guru dan peserta didik untuk bisa menyesuaikan dengan cepat. Konsep kurikulum dan model pembelajaran disusun kembali untuk disesuaikan dengan situasi yang tak terelakkan ini. Sekolah dan Perguruan Tinggi dipaksa untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan). Karena itu menuntut ketersediaan aplikasi dan akses yang memungkinkan PJJ dapat berjalan dengan baik. Dalam kasus ini di beberapa daerah kegiatan PJJ kurang bisa berjalan dengan baik, karena keterbatasan akses dan fasilitas yang ada. Bahkan di bidang keagamaan pun juga terdampak. Kegiatan shalat berjamaah di masjid dan di musholla bergeser ke rumah atau tetap di masjid dan musholla dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai sajadah sendiri,menjaga jarak, dan bermasker. Kegiatan pengajian banyak diliburkan atau diubah secara virtual. Demikian juga kegiatan peringatan hari besar keagamaan ditiadakan. Pemerintah Indonesia dipaksa menunda sebagian besar rencana kegiatan produktif 2020, karena harus merelokasi anggaran untuk membiayai perlindungan sosial. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah iii juga berupaya menjaga daya tahan sektor bisnis. Alokasi anggaran untuk klaster UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Satgas PEN juga mengalokasikan anggaran untuk menyokong sektor pendidikan yang menerapkan proses pembelajaran jarak jauh, serta menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, utamanya komunitas guru dan dosen non-PNS atau honorer. Walaupun terbilang sangat mahal, inisiatif negara memberi perlindungan sosial, merawat sektor kesehatan dan pendidikan hingga insentif bagi sektor bisnis dan UMKM harus direalisasikan untuk dua tujuan yang ideal dan strategis, yakni merawat dan memastikan kehidupan tetap berlanjut, dan dengan stabilitas nasional yang tetap terjaga kendati kehidupan segenap warga bangsa masih berselimut pandemi Covid-19. Dibeberapa Negara telah selesai melakukan uji coba vaksin corona dan saat ini sedang persiapan vaksinasi untuk warganya. Di beberapa negara memang memberi harapan. Namun, kesedihan dan takut akan pandemi Covid-19 diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga paruh pertama 2021, bahkan ada yang memperkirakan sampai tahun 2022. Walaupun tidak mudah, semua pihak berharap pemerintah mampu memenuhi kebutuhan vaksinasi tersebut, dan vaksin yang akan disuntikkan aman dan bisa mematikan virus corona. Masalah vaksinasi ini jelas bukan pekerjaan yang mudah,karena vaksin corona ini menjadi barang yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua negara. Semua pihak berharap agar target minimal dari vaksinasi, atau terhadap 70 persen penduduk, terwujud untuk membangkitkan kepercayaan diri masyarakat, sekaligus menjadi modal dasar bersama untuk segera bekerja keluar dari zona resesi. Partisipasi semua elemen masyarakat menyukseskan program penyelamatan anak bangsa menjadi sangat penting. Apalagi, iv pemerintah sudah memutuskan pemberian hak vaksinasi kepada semua orang, tanpa kecuali dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sambil menunggu jadwal vaksinasi, pemerintah daerah diharapkan segera menyosialisasikan program ini, dan memastikan kalau vaksinasi di daerah masing-maing nantinya akan berjalan dengan baik dan mencapai target. Penguatan organisasi masyarakat dan juga relawan dari masyarakat perlu semakin diperkuat. Tindakan sosial-ekonomi- keagamaan seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Muhammadiyah Disasster Management Center (MDMC), dan badan/lembaga lainnya, menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam mewujudkan ta’awun, tolong menolong, bahu membahu dalam meringankan duka dan beban masyarakat. Demikian juga di Unviersitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat dengan membentuk Umsida Covid Command Center (UCCC) yang berkoordinasi dengan MCCC dan Lazismu UMSIDA guna bersama-sama menanggulangi atau setidaknya mengurangi beban masyarakat akibat pandemi ini. DI penghujung tahun 2020, akademisi UMSIDA memberikan catatan akhir tahun dilihat dari berbagai perspektif disiplin keilmuan serta rekomendasi yang diberikan sebagai wujud kontribusi secara intelektual dari UMSIDA untuk penanganan Covid-19. Para akademisi UMSIDA yang memberikan catatan akhir tahun adalah Dr, Hana Catur Wahyuni, ST., MT.(Pakar Perindustrian), Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag. (Pakar Pendidikan), Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I (Penggiat Agama dan Keberagaman), Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I, CIFP (Dosen Ekonomi dan Kebijakan Keuangan), Abdul Fatah, SH., MH. (Pakar Hukum Pidana), v Narwoko, SH (Penggiat Hukum Ketenagakerjaan), Rifqy Ridlo Pahlevi, SH., MH. (Pakar Hukum Tata Negara), Umi Khoirun Nisa, S.KM., M.Epid.(Pakar Kesehatan), dan Ir. Al Machfud WDP, MM. (Pakar Pertanian dan Lingkungan). Kepada para akademisi tersebut kami menyaampaikan banyak terima kasih atas catatan akhir tahun 2020 dan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dikemukakan. Berbagai catatan penting yang disampaikan dalam catatan akhir tahun 2020 ini menjadi masukan yang penting bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan. Catatan akhir tahun 2020 ini meniscayakan adanya titik-titik kuat dan titik- titik lemah. Titik-titik kuat perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu titik-titik lemahnya perlu diperbaiki, bahkan jika perlu diganti. Pada akhirnya, sikap optimis dan kesungguhan berikhtiar, serta do’a yang kita panjatkan kepada Allah SWT. akan menjadi kunci utama dalam menghadapi dan menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. Semoga bermanfaat dan Allah meridlai. Wassalamualaikum. w.w. Sidoarjo, 30 Desember 2020 Rektor, Dr. Hidayatulloh, M.Si. vi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................i DAFTAR ISI ................................................................................ v BATANG TUBUH ...................................................................... vii BAGIAN 1 : Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan .................... 1 Krisis Kesehatan Masyarakat dalam Pandemi Covid-19 Umi Khoirun Nisak., SKM., M. Epid BAGIAN 2 : Catatan Akhir Tahun Bidang Ekonomi....................... 9 Resesi Ekonomi, Menata Ulang Sistem Ekonomi Indonesia Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP BAGIAN 3 : Catatan Akhir Tahun Bidang Industri ..................... 20 Naik Turun industri Indonesi Dr. Hana Catur Wahyuni ST.,MT BAGIAN 4 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pertanian ................... 28 Kebijakan Setengah Hati Untuk Kemajuan Pertanian Dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Al Machfudz WDP.MM BAGIAN 5 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pendidikan ................. 34 Kaleidoskop Pendidikan Indonesia 2020 Upaya Membenahi Wajah Pendidikan Indonesia Dari Hulu Ke Hilir Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag BAGIAN 6 : Catatan Akhir Tahun Bidang Agama ....................... 45 Resiliensi Beragama Di Tengah Pandemi Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santoso, M.Fill. vii BAGIAN 7 : Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum ....................... 56 Negara Hukum Sebatas Jargon, Belum Nyata Abdul Fatah, SH.,MH BAGIAN 8 : Catatan Akhir Tahun Bidang Pemerintahan ............ 62 Hukum Pemerintahan dan Kehidupan Berdemokrasi Rifqi Ridlo P.,SH.,MH BAGIAN 9 : Catatan Akhir Tahun Bidang Ketenagakerjaan ........ 77 Degradasi Regulasi Perlindungan Buruh Narwoko, SH. Daftar Pustaka .............................................................................. 83 viii BAGIAN 1 Catatan Akhir Tahun Bidang Kesehatan 1 Krisis Kesehatan Masyarakat dalam Pandemi Covid-19 Umi Khoirun Nisak., SKM., M. Epid Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Kita ketahui bahwa dalam 10 bulan ini kita dihadapkan dengan masalah Kesehatan yang belum pernah kita rasakan selama ini yaitu pandemi Corona oleh SARS Cov-21. Tahun 2020 terasa tahun yang penuh dengan suasana suram, karena kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan SARS Cov-2 sampai saat ini dan tanpa kejelasan strategi penanganan wabah dan tanpa menyediakan paket intervensi Kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO)2. Di negara kita tidak memiliki banyak waktu untuk bersiap dengan kedatangan Covid-19 karena kasus positif yang terkonfirmasi di Malaysia dan Singapura pada awal Maret juga menunjukkan riwayat bepergian dari Indonesia di bulan Februari. Berbagai hantaman hoax yang dilontarkan baik oleh public figure, pejabat, dan akun-akun anonym pada media sosial sangat gencar mengenai Covid-19 ini. Sehingga krisis Kesehatan masa-masa awal pandemi hingga akhir tahun ini adalah stigma- stigma yang dituduhkan kepada siapapun itu terkait covid-19 baik itu pasien, keluarganya, tenaga Kesehatan bahkan keberadaan covid-19 itu sendiri. 1 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah jenis virus corona yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) 2 Pada Agustus 2020, hasil Intra-Action Review (IAR) WHO yang didukung oleh Kementerian Kesehatan RI untuk penilaian respon COVID-19 di Indonesia menunjukkan secara garis besar upaya pemerintah Indonesia masih membutuhkan peningkatan 2 Situasi Covid-19 saat ini, Gambar 1. Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia per 29 Desember 20203 Beberapa hal yang bisa kita lihat dari ujian Pandemi di Indonesia adalah adanya beberapa ketimpangan dan terlalu lawasnya regulasi mengenai penganggulangan bencana dan wabah penyakit menular. Hal ini bisa dilihat pada keputusan presiden No 7 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dasari oleh beberapa regulasi sebelumnya yaitu UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kekarantinaan Kesehatan. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular sudah terlalu lama untuk bisa digunakan sebagai acuan dalam penanganan Wabah penyakit menular dan belum disesuaikan dengan International Health Regulation namun pada 4 Februari 2020 pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI telah mengeluarkan Kepmenkes No 104 Tahun 2020 mengenai 3 “Virus corona (COVID-19),” Google Berita. https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID:id (accessed Dec. 29, 2020). 3 Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penganggulangannya meski tidak spesifik mengenai penanganannya. UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak memfasilitasi pencegahan, deteksi dini, dan mitigasi pandemi yang termasuk dalam kategori bencana nasional non-alam. Tidak heran BNPB sebagai lembaga yang memiliki mandat penanggulangan bencana juga tidak dilengkapi dengan kemampuan penanganan wabah. Kasus Covid-19 di Indonesia dari waktu ke waktu, Gambar 2. Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Indonesia4 Berdasarkan grafik diatas, maka kasus Covid-19 saat ini bukan membaik namun sebaliknya. Kasus baru pada bulan desember 2020 yang melebihi bulan-bulan sebelumnya. Kurva epidemiologipun belum menunjukkan puncaknya. Apakah bisa hal ini merupakan second wave dari covid-19?. 4 “Health Outlook 2021,” CISDI, Dec. 18, 2020. https://cisdi.org/id/health- outlook- 2021/18/12/2020/ (accessed Dec. 29, 2020). 4 Peningkatan kapasitas tes berjalan sangat lambat dan fluktuatif. Dengan jumlah penduduk 270 juta, Indonesia membutuhkan paling tidak 40 ribu orang dites setiap harinya agar memenuhi standar minimum 1 tes per 1.000 populasi per minggu. Hal ini juga sejalan dengan angka positivity rate yang masih sangat tinggi dibandingkan standard minimal yang ditentukan oleh WHO. Gambar 3. Positivity Rate Covid-19 di Indonesia5 Positivity rate harian masih diatas 10%, sedangkan WHO menetapkan tidak lebih dari 5%. Hal ini berarti tingkat penularan atau virus transmission di masyarakat masih sangat tinggi. Kegiatan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment) masih sangat perlu digalakkan Kembali. Masyarakat juga diharap tetap patuh dalam menjalankan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 5 KawalCOVID19, “Tes COVID-19 di Indonesia per 29 Desember 2020. Rata-rata harian dalam 7 hari terakhir: - Spesimen: 50.088 - Orang yang diperiksa: 34.123 - Kasus positif: 7.000 (tingkat positivitas 20,51%) Tingkat positivitas keseluruhan: 15,05% (727.122 kasus / 4.831.091 orang yang diperiksa) https://t.co/YLEBRU6YOU,” @KawalCOVID19, Dec. 29, 2020. https://twitter.com/KawalCOVID19/status/1343839597185253388 (accessed Dec. 29, 2020). 5 Gambar 4. Positivity Rate Covid-19 di Sidoarjo6 Positivity Rate = Kasus Konfirmasi per 100 orang diperiksa RT PCR(1) Pada Gambar 4, terlihat bahwa pada pada high season / cuti Bersama pada tanggal 25 dan 26 Desember 2020 terjadi peningkatan persentase Positivity Rate sebesar 10%. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan dan pengendalian Pandemi Covid-19 untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Kesuksesan pengendalian wabah bertumpu pada sistem data dan pendataan yang kuat. Covid-19 mencuri Perhatian Program Kesehatan lainnya? Ada beberapa program Kesehatan lain yang tidak kalah penting namun sedikit terabaikan atau terdampak karena adanya Covid-19. Salah satu dari program tersebut adalah kegiatan imunisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa 84% Puskesmas menyatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19 terjadi penundaan/penghentian pelayanan Imunisasi.7 Hal ini diakibatkan oleh kekhawatiran orang tua maupun keraguan petugas kesehatan 6 “SILAPHAR COVID-19 - Penyajian Laporan.” https://sites.google.com/view/laporancovid19online/penyajian-laporan (accessed Dec. 29, 2020). 7 “Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020 | Direktorat Jendral P2P.” http://p2p.kemkes.go.id/buletin-surveilans-pd3i-imunisasi- edisi-2-juli-2020/ (accessed Dec. 29, 2020). 6 dalam menyelenggarakan layanan imunisasi di tengah pandemi COVID-19 Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka cakupan imunisasi nasional akan turun sehingga kekebalan komunitas juga menurun yang dapat menyebabkan risiko terjadinya KLB PD3I 8. Tabungan KLB penyakit lain diharapkan tidak terjadi karena akibat efek jangka Panjang dari Covid-19 ini. Belum lagi tenaga Kesehatan professional yang kian berkurang karena terpapar bahkan terengguut nyawanya dalam melawan Covid-19. Indonesia Maju 2021, Beberapa harapan yang sudah dirancang dalam memulihkan kondisi Kesehatan Negeri ini menghadapi badai Covid-19 adalah dengan beberapa program yaitu vaksin dan pemulihan ekonomi. Harapannya dengan vaksin maka tingkat efikasi dari vaksin tersebut lebih dari 50% agar dapat dikatakan efektif. Untuk pemulihan ekonomi diharapkan dengan melalui bantuan sosial. Rekomendasi 1. Vaksin digunakan dan diedarkan jika sudah lolos uji fase 3/ emergency use authorization (EUA) dengan uji interim yang teruji oleh BPOM dan tidak lupa juga MUI. 2. Melakukan koordinasi Kesehatan lintas sectoral secara kuat dan menyeluruh 3. Mengembangkan personal health record untuk memonitoring efek samping/ Riwayat individu setelah pemberian vaksin. 4. Mengoptimalkan secara penuh dan ketat terkait 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) dan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah S.W.T adalah sebuah keniscayaan. 8 PD3I adalah Penyakit Menular yang Dapat di Cegah Dengan Imunisasi 7 5. Perbaikan dan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga harus menjadi prioritas 2020 dan kuartal 1 tahun 2021. 8 BAGIAN 2 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Ekonomi 9 Resesi Ekonomi, Menata Ulang Sistem Ekonomi Indonesia Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP Universitas Muhammdiyah Sidoarjo Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial I. Pandemi Covid-19 dan Dampaknya 1. Di Indonesia, wabah Covid-19 muncul sejak Maret 2020 dari kemunculan pertamanya di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Ia adalah sebuah fakta yang harus diterima, terlepas dari berbagai terori konspirasi yang mengiringinya, yang jumlah pertumbuhan penderita belum menunjukkan indikasi penurunan angka yang signifikan. 2. Di dunia, jumlah yang terjangkit sudah mencapai 81,2 juta orang dan kematian sekitar 1,7 juta jiwa, sembuh 45,9 juta jiwa. Di Indonesia, semua provinsi (34) sudah terjangkit dan tersebar di 424 kabupaten/kota atau 82,5 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada.Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) di Indonesia, bertambah 5.854 pasien per Senin (28/12/2020) (Kemkes.go.id), total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menjadi 719.219 pasien. Jumlah pasien yang sembuh menjadi 589.978 pasien di seluruh Indonesia. Pada hari sebelumnya, total pasien yang sembuh yakni 583.676 orang. Sehingga, ada penambahan pasien sembuh sebanyak 6.302 orang. Sementara, data Minggu sebelumnya sebanyak 21.237 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam sebanyak 215 orang. 3. Komitmen dan inisitiaf sejak awal, pemerintah tidak memilih karantina (lockdown), di samping banyak desakan untuk ini, namum memilih pembatasan sosial dengan alasan agar 10 keduanya dapat berjalan atau tumbuh dengan beririingan. Namun, memang sedikit celah apa pun bagi pertumbuhan covid-19 memberi peluang potensi pembiakan virus yang lebih besar, mengingat ia tumbuh secara ekponensial, yakni jumlah pasien menjadi N kali jumlah pasien periode sebelumnya. Dampaknya adalah pelumpuhan pada sector ekonomi. 4. Banyak sektor bisnis, terutama pariwisata dan manufaktur yang paling terkena dampak. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat COVID-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. Berbagai lemabga moneter internasional juga memproyeksikan angka pengangguran Indonesia pada 2020 sebesar 7,5%, naik dari 2019 yang sebesar 5,3%. 5. Mencermati rasio gini Indonesia, terjadi ketidakmerataan pemerataan kekayaan yang sangat timpang, yankni 50 % kekayaan Indonesia hari ini milik 1% orang Indonesia; 70% kekayaan milik 10% orang Indonesia; 30% kekayaan Indonesia dibagi untuk 90% orang Indoensia. Dari konteks liquiditas perbankan Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus meningkat di tengah masa pandemi Covid-19. Bank Indonesia mencatat, DPK perbankan pada Agustus 2020 tumbuh 10,9% menjadi Rp6.228,1 triliun, melanjutkan kenaikan bulan sebelumnya sebesar 7,7%. Tingginya liquiditas di perbankan dan tidakmeratanya kekayaan tentu mengarahkan pada kepemilikan liquidtas yang terbatas pada sekelompok orang tertentu. 11 6. Selama masa darurat, pemerintah daerah banyak terkekang pemerintah pusat. Dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya, gubernur, bupati, atau walikota setempat harus membuat permohonan pada Menteri Kesehatan. Hal ini menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh Pemerintahan Daerah, dimana segala sesuatunya dalam keadaan Pandemi ini harus dijalankan secara cepat dan tepat. Meski dilegalkan dalam kondisi darurat, kekang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di atas berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang sudah lama diperjuangkan sejak reformasi. Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh dilanggar. 7. Pandemi ini berdampak pada krisis ekonomi yang berbeda dari yang pernah ada. Banyak terjadi krisis ekonomi sebelumnya, termasuk depresi besar 1929-33 dan krisis finansial global tahun 2008-09, pada umumnya dipicu oleh sektor finansial. Pernah juga dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia akibat embargo oleh negara-negara Timur Tengah ketika Perang Arab- Israel sehingga menyebabkan suppy shock. Tidak semua negara mengalami pukulan berat atau terdampak signifikan karena globalisasi belum sedalam sekarang. Wabah COVID-19 serta- merta menghentikan banyak kegiatan produksi karena pembatasan (ketat) mobilitas manusia. Ini mengakibatkan guncangan dalam global supply chains. Kali ini krisis ekonomi dan krisis kesehatan hadir bersamaan ketika dunia sudah dalam pusaran globalisasi. COVID-19 telah merambah ke 213 negara dan teritorial di semua benua kecuali Antartika. Akibatnya, terjadi supply shock dan demand shock secara bersamaan. Pandemik global menyebabkan supply shock bagi manufaktur global karena banyak pabrik dalam jalinan mata-rantai 12 pasokan dunia menghentikan aktivitas produksi. Bursa saham dan obligasi tertekan. Investasi berhenti. Jutaan pekerja dirumahkan atau ter-PHK. Semua itu mengakibatkan demand shock. Output dan tingkat harga turun, dari keseimbangan awal 8. Sektor swasta semakin ringkih akibat pandemi maka mereka tak punya daya tawar apa-apa di hadapan negara. Negara menjadi satu-satunya institusi perekonomian yang masih punya harga. Semua sektor swasta terdampak akan berbondong- bondong memohon bail-out dari negara dan berharap negara merespon dengan nasionalisasi sebagian besar sektor industri manufaktur, pertanian, perkebunan, transportasi, kesehatan dan hiburan. 9. Keterpurukan Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan skenario terberat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah minus 0,4%. Pertumbuhan ekonomi yang minus jelas akan mengakibatkan resesi dan implikasi yang dapat ditimbulkan yakni keresahan sosial dan kepanikan ditengah masyarakat. II. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Menghadap Covid-19 1. Pemerintah mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, sekaligus menghadapi ancaman resesi. Ada tiga rancangan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu APBN, stimulus, dan investor domestik. 2. Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). kebijakan fiskal pemerintah menjadi satu-satunya cara untuk menolong ekonomi Indonesia tak terpuruk. 13 3. Bila hanya mengandalkan pelaku usaha swasta, ekonomi RI akan sulit selamat dari resesi. Pelaku usaha swasta lebih berhati-hati dalam bertindak dan memberi keputusan. 4. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan beragam stimulus, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 5. Pemerintah menyiapkan anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran dialokasikan untuk program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun. 6. Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun. III. Resesi Ekonomi 1. Seperti telah diprediksi sebelumnya, Indonesia akhirnya resmi mengalami resesi ekonomi. Hal itu seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sudah dua kali berturut mengalami kontraksi. Pada kuartal III-2020 ekonomi Indonesia minus 3,49 persen, melanjutkan laju ekonomi di kuartal II-2020 yang tercatat minus 5,32 persen. Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III- 2020 minus 3,49 persen (yoy). setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif. Penurunan kegiatan manufaktur selama 6 bulan, penurunana perkejaan sector non- pertanian 1,5 persen, menurunnya lapangan pekerjaan di lebih 75 sektor industry dalam 6 bulan, peningkatan angka pengangguran 2 poin, minimal di angka 6 persen. ini secara definitive masuk dalam Resesi Menurut Julius Shikin (1974) 14 2. Melihat indikator tersebut, resesi bisa lebih berbahaya bagi perekonomian daripada krisis. Proses pemulihan resesi yang diperlukan relatif lebih sulit. Karena krisis biasanya adalah parsial. Tahun 2008 lalu memang ada gagal bayar Bank Century, tapi saat itu UMKM masih cukup menopang ekonomi. Buktinya pertumbuhan ekonomi 2008 masih 6,1 persen, 3. Dibandingkan saat ini, resesi ekonomi membuat sebagian besar UMKM terpukul, Lebih merata, lebih berbahaya dari resesi adalah depresi ekonomi yang tingkatannya bisa ada di atas resesi ekonomi. Depresi ekonomi adalah resesi yang berlangsung satu tahun atau lebih. Misalnya tahun 1929-1934 itu terjadi depresi ekonomi karena resesinya panjang. Jadi, fase awal masalah perekonomian bisa dimulai dari munculnya krisis, berlanjut pada resesi dan jika tidak kunjung teratasi maka bisa terjadi depresi. 4. Hingga kini belum ada formula baku menghadapi krisis. Tidak seperti krisis global sebelumnya yang ada formula bakunya dalam bentuk Kebijakan fiskal: perlebar defisit untuk membiayai paket stimulus agar perekonomian tak terpuruk ke jurang yang lebih dalam, jaring pengaman sosial, dll; Kebijakan moneter: turunkan suku bunga, turunkan reserve requirement, pompa likuiditas dengan quantitative easing; Pengaturan lainnya: kebijakan perdagangan, penjadwalan ulang, dan lain- lain; Hampir semua negara menempuh cara yang sama. Penyelamatan Luar Biasa (pengalaman amerika serikat). Kongres AS dan White House telah mengalokasikan lebih dari US$2,35 triliun untuk menopang para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan industri yang terpukul serta memasok berbagai kebutuhan vital sistem penanganan kesehatan dalam jumlah yang sangat besar. Kongres dan White House juga telah menyetujui paket bantuan senilai US$484 miliar untuk usaha 15 kecil yang terimbas coronavirus. Sementara itu, Bank Sentral AS (The Fed) memompakan likuiditas sekitar US$4 triliun ke dalam perekonomian, suatu langkah yang tak pernah sedemikian masifnya. IV. Rekomendasi 1. Krisis kali ini tak cukup dengan resep baku di atas. Ada dimensi yang lebih harus dikedepankan: menyelamatkan nyawa manusia. Tidak ada trade off antara ekonomi dan kesehatan: saving lives is saving the economy. Yang terjadi adalah interaksi antara krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Penyembuhan harus dengan pendekatan interdisiplin dan melibatkan segenap pemangku kepentingan. Bukan berdasarkan keinginan dan asumsi, tapi berbasis ilmu pengetahuan dan data. 2. Krisis Covid-19 meningkatkan permintaan jaminan kesehatan, perlindungan pasar-buruh yang lebih kuat, dan perlindungan rantai suplai domestic untuk perlengkapan medis yang kritis. Wabah Covid-10 ini membawa perekonomian global pada tahun mendatang dengan pola penataan ulang baru. Hubungan antara pasar dan negara akan diseimbangkan kembali, dengan menekankan peran negara yang lebih besar. Ini juga akan diiringi oleh penataan ulang antara hiper-globalisasi dan otonomi nasional, yang juga akan menekankan pada otonomi nasional. Dan ambisi kita unuk pertumbuhan ekonomi hendaknya diturunkan. 3. Berbeda dengan perang konvensional yang selalu melahirkan dua kutub yang saling bertentangan, COVID-19 telah menjelma sebagai pandemik global yang menjadi musuh bersama, sehingga membutuhkan aksi kolektif global. Global solidarity: negara maju membantu negara miskin yang lebih rentan. Menghimpun segala sumber daya dan berbagi data, temuan, 16 pengalaman, dan vaksin. Mencari keseimbangan baru antara interdependency dengan penguatan nation-state. Karena itu, Menutup diri bukanlah solusi. Konsolidasi di tingkat nation- state dalam periode transisi, tapi bukan antiasing. 4. Apa yang terjadi dalam krisis ini sejauh ini bukanlah indikator masa depan. Era baru pemerintahan besar dalam ekonomi tidak mungkin, tidak diinginkan, dan jauh dari tak terelakkan. Ketika fokus bergeser dari pandemi ke ekonomi, itu perlu bergeser dari lebih banyak tindakan pemerintah ke tindakan yang jauh lebih sedikit. Orang-orang beralih ke pemerintah untuk keamanan. Neraca sektor publik akan menjadi kekacauan yang tidak suci. Bahkan sebelum krisis ini, tingkat hutang publik sangat tinggi. 5. Konsensus nasional Baru a. Menyusun kembali hubungan negara-buruh/pekerja- pengusaha secara komprehensif dengan membangun jaring pengaman sosial. Dalam hal ini pemerintah menyediakan konsep yang sesuai dengan UUD ’45 dalam hal perburuhan yang memberikan pengaman bagi buruh. b. Pendapatan Dasar Untuk Semua/Universal basic income: Penderitaan luas yang disebabkan oleh pandemi covid-19 tidak jatuh secara merata, bahwa krisis menuntut penetapan pendapatan dasar untuk semua (universal basic income). sejumlah pendapatan yang diterima oleh warga negara, sesuai haknya sebagai warga negara, dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bisa hidup dan berkecukupan. Alokasi UBI bersifat tanpa syarat (artinya setiap warga negara berhak mendapatnya), sama jumlahnya untuk setiap warga negara dan dibayarkan untuk setiap individu warga negara. Pada momentum ini, amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam 17 yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” kita akan bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang terkandung dalam UUD 1945. c. Dalam masa pandemi, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seharusnya dapat tercipta. Kolaborasi sangat penting karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, geografis, dan segala aspek terkait daerah mereka, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang tepat untuk melawan pandemi ini untuk masyarakat masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang pertama adalah bentuk model relatif di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, ada model agensi yaitu ketika pemerintah daerah hanya sebagai agen dan pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan yang seluruhnya dibuat oleh pemerintah pusat lalu ada model interaksi yang merupakan bentuk model yang paling fleksibel.Dalam model interaksi, pemerintah pusat memberikan kebebasan yang amat luas kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan, selama kebijakan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. d. Mewujdukan Ketahanan nasional: sosial, kesehatan, energi, pangan, keuangan. Ketidakjelasan waktu kapan pandemi akan berakhir berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung adalah terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di 18 masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia e. Penguatan struktur industry lokal, supply chains yang lebih lokal dan kuat –less global. Membuka pintu bagi UKM manufaktur untuk mengembangkan industri parts and components; Membangun kawasan industri tematik; Membenahi sistem logistik nasional dengan titik berat transportasi laut untuk mengintegrasikan perekonomian nasional; Mengembangkan industri berbasis budaya dan sumber daya alam. Selanjutnya menjadi Peluang mengisi segmen global supply chain. f. Di masa tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat liquiditas perbankan, maka diperlukan distribusi kekayaan yang merata yakni dengan mendistribusikan liquiditas perbankan kepada UMKM. Dengan menurunkan suku bunga perbankan dimungkinkan untuk distribusi liquitas kepada masyarakat. Sedangkan pada perbankan syariah dengan memberikan meingkatkan nisbah kepada mudarib. g. Menunda pengembangan/pembangunan infrastruktur baru: Kementerian PPN/Bappenas telah membuat kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota setidaknya butuh Rp 466 triliun untuk mewujudkan rencana besar pemerintah tersebut. Seabgai wujud komitmen kemanusiaan, pemerintah sepatutnya memprioritaskan untuk dana kemanusiaan. 19 BAGIAN 3 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Industri 20 Naik Turun industri Indonesi Dr. Hana Catur Wahyuni ST.,MT Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Perencanaan Industri Indonesia Industri merupakan pengerak perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor industri sangat signifikan pada perekonomian nasional, terutama pada tingkat penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah produk barang dan jasa. Oleh karena itu, kontribusi tersebut didorong peningkatannya oleh Pemerintah. Dalam usaha mendukung perkembangan sektor industri, Pemerintah telah menetapkan sektor industri prioritas yang tercantum pada Rencana Strategis Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 sebagai berikut: Gambar 1. Bangun Industri Nasional 21 Dalam proses pencapaiannya, pada Rencana Strategis tersebut juga telah ditetapkan sasaran pembangunan industri untuk tahun 2015-2035 adalah sebagai berikut: Dalam perencanaan tersebut telah diberikan batas- batas capaian sebagai indikator keberhasilan perkembangan industri setiap tahun. Dalam perencanaan tersebut, telah didesain pertumbuhan industri setiap tahun mengalami peningkatan. Kombinasi dan pengelolaan yang tepat dari modal dasar (sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, inovasi, kreativitas), dengan prasyarat pembangunan industri yang berupa infrastruktur, kebijakan dan regulasi, pembiayaan. Realitas Industri 2020 (Nasional, Regional dan Lokal) 1. Nasional Pertumbuhan sektor industri tahun 2020 di Indonesia memberikan karakteristik yang unik. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Pergerakan virus Covid-19 22 yang tidak terkendali mengakibatkan banyak sektor industri terganggu produktivitasnya. Terganggunya sektor industri akibat Pandemi Covid-19 tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain: a. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk- produk industri, terutama untuk produk yang bersifat sekunder atau tersier. Menurunnya pendapatan masyarakat, berdampak pada semakin selektifnya masyarakat dalam melakukan pembelian produk. Kebutuhan merupakan prioritas masyarakat untuk membeli produk. Produk yang diminati adalah produk pangan (makanan dan minuman), kesehatan (alat pelindung diri, masker, sarung tangan, obat- obatan). Sementara sektor industri yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19 antara lain industri otomotif, logam, kabel, elektronika dan peralatan komunikasi, tekstil, mebel, kerajinan, keramik, kaca, karet dll. b. Regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya regulasi PSBB yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 berpengaruh pada pola gerakan masayarakat yang terbatas. Masyarakat lebih memilih berdiam diri dirumah, dari pada berbelanja pada pusat perbelanjaan atau lainnya. c. Terganggunya sistem rantai pasok produk industri. Keterlambatan atau kelangkaan bahan baku mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap produk tertentu tidak dapat terpenuhi. Hambatan pada proses distribusi merupakan salah satu faktor yang memicu keterlambatan bahan baku. Namun demikian, meskipun terjadi ganggungan bahkan terhambatnya pertumbuhan industri, tetapi data Kementrian 23 Perindustrian menunjukkan pertumbuhan perekonomian sebesar 2,97% pada Triwulan pertama tahun 2020. Angka tersebut merupakan nilai pertumbuhan terencah sejak Triwulan pertama tahun 2001. Pada Triwulan kedua, perekonomian Indonesia mengalami konstraksi pertumbuhan yang signifikan, mencapai 5,32%. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Triwulan kedua tahun 2019. 2. Jawa Timur Dampak Pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh para pelaku industri di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami perlambatan. Pada Triwulan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 3,04% melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun 2019, mencapai 5,55%. Sedangkan pada Triwulan kedua, pertumbuhan ekomoni di Jawa Timur terkontaksi 5,09% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Faktor pendorong tertinggi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terdapat pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, mencapai 10,39%. Pertumbuhan pada faktor ini didorong adanya perubahan pola kebiasaan masyarakat, dari tatap muka menjadi daring. Pandemi Covid-19 merubah segala kebiasaan masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Terbatasnya interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen, mengakibatkan pertumbuhan usaha informasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Rapat online, belajar dari rumah, belanja online merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan saat ini. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, secara terstruktur propinsi Jawa Timur medorong pertumbuhan beberapa sektor ekonomi agar percepatan dapat 24 dilakukan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong tumbuhnya industri furniture untuk berproduksi dan melakukan ekspor, karena ketersediaan bahan baku yang melimpah, yaitu kayu, rotan dan bambu. Selain itu, potensi yang dapat dikembangkan di Jawa Timur adalah industri ekonomi digital. Perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, dari mendatangi toko offline ke toko online. Fasilitas teknologi tersebut, dimanfaatkan oleh pelaku usaha baru. Digitalisasi sistem pemasaran mendorong pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online. 3. Kabupaten Sidoarjo Kondisi perekonomian tingkat Nasional dan regional, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Sidoarjo. Pada semester 2 tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Kab Sidoarjo mencapai 1,4%. Kab Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur mempunyai modal capital yang cukup tinggi. Rata- rata pendidikan warga Sidoarjo adalah S1, sedangkan di Jawa Timur adalah SMP. Hal ini merupakan nilai positif dalam mengembangan Sidoarjo pada era new normal. Lebih dari itu, Sidoarjo sebagai sentra industri besar, menengah dan kecil merupakan potensi yang dapat dikembangkan ditengah Pandemi Covid-19. Pengembangan potensi diantara keterbatasan ekonomi dan kondisi kesehatan masyarakat merupakan suatu tantangan tersendiri yang perlu dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Inovasi perlu dimunculkan untuk menjawab tantangan ini. Sidoarjo smart city, peningkatan kualitas layanan publik, komitmen terhadap ketersediaan kawasan industri halal dan investasi berbasis eco industri merupakan inovasi pembangunan yang harus diwujudkan di Sidoarjo. 25 Untuk mewujudkan inovasi itu semua, perlu ada kebijakan pendukung yang diberlakukan pada seluruh pelaku ekonomi dan industri di wilayah Sidoarjo. Kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan implementasinya pada operasional kegiatan perlu dikawal oleh berbagai pihak untuk menjamin terciptanya stabilisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing. Rekomendasi Pembangunan bidang industri di Indonesia, baik ditingkat Nasional, Regional dan Lokal perlu dikembangkan secara optimal berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Pengembangan industri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan secara spesifik berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Untuk itu, rencangan pegembangan industri perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang sedang berkembang saat ini. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya kondisi perekonomian yang lebih baik di tahun 2021, maka beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh sektor industri kedepan antara lain: 1. Pengembangan sektor industri halal dan thoyib. Pengembangan sektor industri halal dan thoyib ini terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada saat ini. Pandemi Covid-19 memberikan pengalaman kepada masyarakat tentang arti penting kesehatan. Oleh karena itu, kedepan, sektor industri harus dikembangkankan kearah ketersediaan produk dan jasa yang menjamin kebermanfaatannya untuk masyarakat. Konsep halal dan thoyib dapat dikembangkan untuk seluruh sektor industri, misalnya pariwisata, garment, kosmetika, makanan dan minuman, elektronika dll. Nilai halal dan thoyib pada setiap 26 produk industri diperlukan seiring dengan pertumbuhan dan kesadaran umat muslim terhadap ketentuan halal. 2. Regulasi yang terkoneksi antar bidang Regulasi yang berkembang saat ini seringkali terfokus pada satu bidang atau instansi tertentu. Misalnya, pada regulasi bantuan masyarakat pada Pandemi Covid-19 ini. Bantuan yang sifatnya modal usaha belum diiringi dengan adanya pelatihan/ pendampingan pengelolaan usaha. Kondisi ini mengakibatkan peruntukan bantuan modal usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah. Sinergitas antara instansi Pemerintah yang terlibat pada suatu program harus salin terkait dan berkoordinasi. Setiap instansi yang terlibat pada satu regulasi harus mempunyai kejelasan peran dan fungsinya di masyarakat. Efisiensi dan efektifitas implementasi regulasi perlu diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ambigu dimasyarakat. Sistem informasi antar instansi Pemerintah yang terlibat perlu segera dibangun sehingga masyarakat mempunyai kejelasan informasi. 27 BAGIAN 4 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Pertanian 28 Kebijakan Setengah Hati Untuk Kemajuan Pertanian Dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Al Machfudz WDP.MM. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Kebijakan Setengah Hati Untuk Kemajuan Pertanian Dan Kesejahteraan Rakyat Dunia pertanian adalah suatu bidang kehidupan yang selalu menarik dan dinamis, baik dari sisi pengembangan teknologi maupun dari sisi pengembangan ekonomi masyarakat. Namun sayang kondisi ini tidak serta merta membuat pemerintah selaku Regulator, lantas membuat kebijakan yang mendukung kemajuan dunia pertanian maupun kesejahteraan Rakyat secara komprehensif dan terintegrasi. Beberapa contoh kasus sangat mencolok adalah kebijakan pemerintah di bidang mekanisasi pertanian. Tujuan utama mekanisasi pertanian adalah meningkatkan produktivitas juga kualitas produksi serta upaya meningkatkan efisiensi/efektifitas dalam produksi. Karena sekarang kita kesulitan dalam hal tenaga kerja di bidang pertanian. Sehingga ongkos kerja terus meningkat sebab banyak masyarakat apalagi angkatan muda yang mau bekerja di bidang pertanian. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan kehadiran mekanisasi di bidang pertanian menjadi suatu solusi. Namun dalam aplikasi bantuan mekanisasi seperti mesin tanam [padi] atau alat/mesin bajak [pengolahan lahan} atau mesin/alat pertanian lain tidak dilakukan secara terintegral atau komprehensif. Tapi terkesan sekedar menghabiskan Anggaran Belanja yang sudah di tetapkan untuk membeli alat/mesin 29 tersebut lantas disalurkan ke petani melalui Dinas pertanian turun ke Pemerintah Desa. Bantuan alat/mesin pertanian tersebut tidak dengan sumber daya manusia [minimal operator] dan mekanik yang dapat menjalankan sekaligus merawat alat/mesin tersebut, sehingga yang terjadi adalah penumpukan alat/mesin dikantor balai Desa dan rata-rata kondisi rusak. Kondisi ini tersebar secara merata hampir diseluruh pelosok Nusantara. Di Pulau Jawa saja yang konon SDM masyarakatnya mumpuni, peristiwanya sama saja. Yaitu terjadi penumpukan atau mangkraknya alat dan mesin pertanian. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak menyertakan tenaga ahli {operator/mekanik} yang dapat mengoperasionalkan secara baik/maksimal alat/mesin [mekanisasi pertanian] tersebut. Sehingga yang terjadi adalah bukan kemajuan dunia pertanian dengan capaian produktivitas yang tinggi guna meraih kesejahteraan petani. justru yang terjadi adalah perkembangan di bidang pertanian tidak ada peningkatan berarti, baik dari sisi teknologi maupun produksi. Fakta sampai hari ini kita selalu kalah bersaing dengan produk Negara tetangga. Belum lagi bicara tentang kesejahteraan rakyat [masyarakat tani] ibarat jauh panggang dari api. sebab posisi petani sangat lemah dalam banyak hal, mulai dari posisi tawar, capital bahkan jaringan. Selain itu kebijakan pemerintah yang berpihak pada para Produsen di bidang pertanian khususnya petani belum mampu mengubah dan mengangkat derajat hidup masyarakat tani. Karena masih sering terjadinya kekurangan bahkan kelangkaan Sarana Produksi { Pupuk, obat obatan dan benih unggul}. akhirnya memicu pertambahan biaya Produksi yang tinggi serta menggerus pendapatan petani [produsen]. 30 Di samping itu ada kepincangan kebijakan pemerintah yang sangat tidak bijak terutama dalam aplikasi dan implentasi kebijakan di bawah. Contoh dari sisi nilai jual produk pertanian. Petani selaku Produsen sama sekali tidak berdaya untuk menentukan harga jual hasil usahanya, justru penentu harga jual adalah para pemodal atau kapitalis, padahal kita bukan penganut pasar bebas juga bukan sosialis apalagi komunis tapi kita penganut Pancasilais. Maka sangat penting membuat formulasi guna mengangkat harkat dan martabat petani sehingga berdaya dalam ekonomi serta kesejahteraannya tercapai. Sebab dalam kondisi apapun petani tidak akan beralih profesi karena keahliannya hanyalah bertani. Pemerintah mencoba menawarkan model asusaransi kala petani mengalami kerugian atau gagal panen, tapi sampai sekarang implementasi program tersebut belum menjangkau masyarakat tani, sehingga menjadikannya serba terbatas baik upaya perbaikan produksi apalagi dalam proses pasca panen. Karena tidak didukung oleh teknologi pasca panen yang mumpuni sehingga mengakibatkan anjloknya harga yang sangat signifikan terutama saat panen raya. Pemerintah tidak berdaya untuk menghandel produksi pertanian lantas di olah agar memiliki nilai tambah sebelum di lepas ke pasar. Semestinya pemerintah dapat melakukan itu dengan memaksimalkan BUMD atau BumDes. Namun faktanya itu tidak pernah dilakukan, walaupun sekarang masing masing desa terus ditingkatkan anggaran belanja Desa tapi kehidupan masyarakat tetaplah merana. 31 (Alat/Mesin pertanian yang mangkrak) Rekomendasi Sebenarnya kalau mau serius untuk mengembangakan pertanian handal dan memiliki daya saing sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sesuatu yang sulit. Hanya dengan satu syarat utama yaitu Regulasi yang jelas dengan pemetaan wilayah produksi yang tegas untuk masing masing Komodite. Dengan demikian maka lahan pengembangan di tata ulang dan disesuaikan alat/mesin pertanian, sehingga penggunaannya sesuai dengan tujuannya utk mencapai produktivitas, efisiensi serta kualitas. Regulasi yang di buat juga harus dilakukan secara integral dan komprensif serta dilakukan pengawasan yang ketat juga berjenjang, sesuai tugas pokok dn fungsi masing masing. Pemetaan wilayah produksi menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena akan berkorelasi dengan penataan ruang sebagai penyangga lingkungan bersih dan sehat untuk standar hidup. Di wilayah tersebut tidak boleh hadir satupun industri. Sebab kehadiran industry akan menyumbang gas Carbon monoksida [co] yang secara otomatis akan menurunkan Carbon dioksida [CO2] dn Oksigen [O2]. 32 Pemetaan ini dapat dilakukan secara nasional atau regional bahkan local dan sedapat mungkin ruang industry dengan ruang pertanian harus berjauhan, dengan hamparan yang luas sehingga penerapan alat/mesin pertanian menjadi efektif dan bermanfaat guna. Selain itu dalam aplikasi Mekanisasi pertanian maupun implementasi lainya dapat berjalan sesuai harapan, akhirnya semua berpulang kepada ‘ political wiil ‘ pemerintah baik pusat maupun daerah. Semoga kedepan pertanian Indonesia maju dan berkembang sehimgga mampu bersaing baik secara kompetitif maupun secara komperatif dengan produk pertanian dari Negara tetangg seperti Filipin, Thailand. Bahkan dengan Vietnam saja kita kalah. Ironis sekali Negara yang sumber Daya Alam yang sangat kaya dn subur, dengan potensi SDM yang luar biasa tidak mampu menghantarkan Negara ini Berjaya, juga masih belum mampu menghantarkan Rakyatnya bangkit dari kemiskinan. Masih puluhan juta mungkin ratusan juta ummat miskin di tengah Alam yang Kaya. Sangatlah kita sayangkan keadaan kita yang sudah 75 tahun merdeka tapi belum mampu bangkit menjadi Negara maju di bidang pertanian baik dari sisi teknologi maupun produksi serta penangan pasca panennya. Bahkan sampai hari ini kita masih di anggap jadi biang kerusakan Ekosistem alam terutama kerusakan paru paru Bumi lewat pembakaran hutan yang terus terjadi. Namun kita tidak boleh putus asa dan harus bangkit dengan memperbaiki Regulasi khususnya di bidang pertanian juga lingkungan. Semoga Indonesia akan Jaya dan Rakyat Sejahtera. Merdeka dan Mandiri dalam Ekonomi. 33 BAGIAN 5 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Pendidikan 34 Kaleidoskop Pendidikan Indonesia 2020 Upaya Membenahi Wajah Pendidikan Indonesia Dari Hulu Ke Hilir Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Pendahuluan Tahun 2020 merupakan episode baru bagi pendidikan Indonesia. Menteri pendidikan yang biasanya dijabat oleh pakar dan guru besar pendidikan, tidak untuk periode ini. Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Ir. Joko Widodo pada periode kedua, memilih Nadiem Makarim, MBA., yang akrab dipanggil Mas Nadiem atau Mas Menteri, dan telah melantiknya pada 23 Oktober 2019 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024. Terpilihnya Nadiem sontak mengagetkan jagat raya pendidikan Indonesia, mengingat dia bukan berlatar belakang dari dunia pendidikan. Secara usia juga masih sangat muda, di usia 36 tahun dia menjabat Mendikbud yang menaungi berbagai jenjang pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi. Secara pengalaman, dia belum pernah bersentuhan dengan dunia pendidikan. Background Nadiem adalah seorang pebisnis yang terkenal dengan Gojek-nya, bisnis yang berbasis pada kecanggihan teknologi digital dan telah menyedot perhatian, kekaguman, sekaligus kekhawatiran para pebisnis ritel di Indonesia. Banyak yang menyangsikan kemampuan Nadiem untuk merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, maju, dan bermartabat di mata dunia. Apalagi pada saat kondisi pendidikan yang multikompleks problemnya. Sebenarnya dibutuhkan ahli yang memahami riwayat pendidikan 35 Indonesia dengan segala dinamikanya. Adagium yang sangat dihafal masyarakat ketika ada perubahan pejabat yaitu ‘ganti Menteri ganti kebijakan. Tak ayal, Nadiem-pun melakukan perubahan kebijakan sebagai upaya membenahi kondisi pendidikan Indonesia yang prestasinya di bawah rata-rata dunia. Terlepas dari niatan untuk merubah dan memajukan pendidikan, beberapa kebijakan Nadiem menimbulkan pro kontra tersendiri bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan, baik di tingkat Dasar, Menengah, maupun Perguruan Tinggi. Selain efek perubahan kebijakan, pandemi Covid yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Maret 2019 hingga saat ini, berpengaruh besar pada proses penyelenggaraan pendidikan semua jenjang. Flash back pada awal menjabat, Nadiem Makarim melalui Kemendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar’ yang terdiri lima (5) episode, yaitu; 1). Merdeka Belajar mengubah Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Merdeka Belajar, 2). Kampus Merdeka Merdeka Belajar, memberikan kemudahan pelaksanaan pembelajaran di Perguruan Tinggi. 3). Perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020, Merdeka Belajar 4). Program Organisasi Penggerak, dan 5). Guru Penggerak. Sampai pada 2020 ini, lima (5) episode ‘Merdeka Belajar’ tersebut ada yang sudah berjalan, ada yang masih di-pending, dan ada yang secara konsep dan desain sudah siap, tinggal menunggu waktu penyelenggaraannya. Beberapa kebijakan yang berubah dan menarik perhatian publik diantaranya: 36 A. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami perubahan. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 yang telah ditandatangani Nadiem Makarim tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tetap menggunakan zonasi. Di dalamnya menjelaskan beberapa perubahan sistem zonasi sehingga terdapat perbedaan antara zonasi PPDB 2019 dan PPDB 2020. Sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi membuat sekolah negeri dalam proses PPDB wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari dekat sekolah. Calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut. Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi PPDB 2019 dan PPDB 2020 adalah kuota siswa dari jalur zonasi. Dalam sistem zonasi PPDB 2019, kuota jalur zonasi adalah minimal 80 persen dari total 100 persen. Sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan. Pada tahun PPDB 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen. Dengan demikian skema kuota jalur zonasi PPDB 2020 berubah menjadi: jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen. Lewat kebijakan PPBD 2020, Kemendikbud ingin mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan 37 perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah. Nadiem menekankan bahwa kebijakan ini harus diselaraskan dengan pemerataan kuantitas dan kualitas guru di seluruh daerah. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Semangat pemerataan pendidikan inilah yang mendasari perubahan kebijakan PPDB 2020. Kebijakan ini bagus, tapi butuh waktu untuk memahamkan semua elemen. Mengingat, praktik PPDB selama ini sangat bebas bagi orang tua dan anak untuk memilih sekolah sesuai kemampuan dan keinginannya. Guru juga sudah berada pada zona nyaman untuk mengajar di tempat ia mengabdi selama ini. Dampak dari praktik PPDB pra zonasi akhirnya melahirkan ketimpangan pendidikan terutama bagi sekolah ‘pinggiran’yang kesulitan untuk mendapatkan siswa karena orang tua/anak lebih memilih sekolah-sekolah di perkotaan yang umumnya lebih bagus kualitasnya. PPDB zonasi juga memberikan efek positif bagi sekolah swasta untuk meningkatkan mutu pendidikannya agar diminati orang tua/anak yang tidak tertampung pada sistem zonasi, karena zonasi hanya berlaku pada sekolah negeri. B. Pembelajaran Jarak Jauh Pandemi covid 19 berdampak besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini, yang menjadi pendidik utama beralih dari guru sekolah kepada orang tua. Orang tua harus memiliki waktu dan kemampuan khusus mendampingi putra putrinya. Padahal melakukan ini tidak semudah membalik telapak tangan, mengingat transfer of knowledge, attitude, dan skills 38 yang terangkum dalam kurikulum tidak bisa dilakukan dengan belajar instant. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi pilihan saat ini, mau tidak mau semua dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi yang menjadi salah satu instrumen utama pembelajaran. Orang tua bingung, guru pun tak kalah bingungnya, begitu juga peserta didik. Guru shocked menghadapi Covid 19 yang datang secara tiba-tiba. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan secara offline dengan tatap muka bersama anak-anak, mendadak harus menggunakan online/PJJ. Aneka ragam yang melatar belakangi kondisi mereka, ada yang masih gagap teknologi, tidak punya persiapan materi, belum siap media pembelajaran daring, siswa tidak memiliki handphone, jaringan internet yang tidak support, dan berbagai masalah lainnya. Yang terjadi kemudian, sebagian besar guru hanya memberikan tugas pada peserta didik dengan menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan hampir setiap Mata Pelajaran memanfaatkannya, meskipun ada juga bentuk penugasan lainnya. Kondisi ini belum berakhir pada tahun ajaran 2020/2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam SE tersebut disebutkan penetapan tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada 13 Juli 2020. Pembelajaran Jarak Jauh tetap menjadi pilihan di masa pandemi ini dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan, mengingat sebagian besar kondisi wilayah/daerah Indonesia masuk belum memungkinkan dilakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pembelajaran Tatap Muka diperkenankan untuk daerah yang masuk kategori zona hijau dan kuning dengan protokol kesehatan ketat, 39 bahkan kemungkinan besar sampai semester genap 2020/2021 masih tetap PJJ karena kondisi Covid 19 akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang signifikan atau masuk second wave of covid 19 pandemic. Kondisi ini menjadi titik balik bagi pemangku kebijakan dan pelaksana pendidikan untuk merancang kembali konsep pendidikan yang efektif dan efesien. Menyadarkan untuk melakukan penguatan human resources, kurikulum, dan infrastruktur untuk menjadi prioritas program menghadapi kondisi saat ini dan yang akan datang. Revolusi industri 4.0 yang mengandalkan teknologi digital di dunia pendidikan akhirnya nyata dihadapi seiring kondisi covid saat ini. Semua belajar dan bergerak, serta harus mampu beradaptasi. C. Program Organisasi Penggerak POP merupakan episode keempat dari terobosan kebijakan Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem Program Organisasi Penggerak (POP) pertama kali diluncurkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Maret 2020. Program Organisasi Penggerak ini merupakan salah satu bagian dari Sekolah Penggerak yang didirikan oleh Kemendikbud. Melibatkan para organisasi masyarakat dan relawan pendidikan yang dapat ikut berpartisipasi sebagai organisasi penggerak untuk menciptakan sekolah-sekolah Penggerak di Indonesia. Tujuan program ini bagus, karena pemerintah menyadari bahwa akselerasi pendidikan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun harus melibatkan masyarakat yang menjadi bagian tripusat pendidikan untuk hand in hand mendongkrak mutu pendidikan. Ada 3 tipe POP yang dicanangkan yaitu: 1. Program Gajah; Organisasi yang mengikuti ‘Program 40 Gajah’ akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2020-2022 untuk menjalankan program di lebih dari 100 PAUD/SD/SMP. 2. Program Macan Organisasi yang mengikuti ‘Program Macan’ akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2020-2022 untuk menjalankan program di 21-100 PAUD/SD/SMP. 3. Program Kijang; Organisasi yang mengikuti ‘Program Kijang’ akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2020-2022 untuk menjalankan program di 5-20 PAUD/SD/SMP. Namun POP ini akhirnya mengundang polemik karena beberapa Organisasi Kemasyarakatan memilih mundur dari program ini. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah Ormas-ormas besar yang memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya, ada tiga organisasi yang telah menyatakan mundur, yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI). Alasan mereka mundur karena proses seleksi POP yang dinilai tak sejalan dengan semangat perjuangan pendidikan. Selain alasan di atas, ketiga organisasi tersebut sepakat bahwa anggaran program ini dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak di bidang pendidikan. Tak hanya meminta untuk realokasi, bahkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengawasi program tersebut. Ditengarai bahwa proses seleksi POP tidak fair karena yang lolos justru lembaga-lembaga yang 41 belum memiliki pengalaman dalam memajukan pendidikan Indonesia, bahkan ada yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah menunda pelaksanaan program POP ini. D. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dunia Perguruan Tinggi tidak kalah sibuknya dengan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Di PT, Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan ini dimaksudkan agar pihak kampus lebih leluasa begerak, lepas dari belenggu yang selama ini dihadapi. Ada 4 kebijakan terkait paket Kampus Merdeka ini, yaitu: 1) kemudahan dalam membuka program studi baru, 2). akreditasi Perguruan tinggi, 3). Perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan 4). belajar di perguruan tinggi (hak belajar tiga semester di luar program studi). Saat ini PT sedang sibuk-sibuknya merubah desain kurikulum yang dijalankan selama ini. Efek dari perubahan kurikulum, otomatis kebijakan SDM, penganggaran dan infrastruktur juga mengalami perubahan. Kebijakan MBKM ini sebenarnya bagus karena tujuannya mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Tidak seperti paket kurikulum sebelumnya, kurikulum MBKM memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk memilih dan mengikuti kuliah di Prodi lain dalam universitas atau di PT lainnya selama 3 semester. Setidaknya ada 8 pilihan bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan kesiapannya menghadapi dunia kerja. Mahasiswa tidak hanya unggul dari sisi akademis melainkan 42 juga terampil dari sisi keterampilan yang diperlukan pasar. Caranya adalah dengan menambah porsi vokasional melalui blended kurikulum akademik-vokasional. Ini mirip dengan konsep link and match yang sangat popular di tahun 90-an era Menteri Pendidikan Wardiman Djoyonegoro (1992-1998). Namun yang menjadi pembeda adalah pada keluasan cakupan kegiatan pembelajaran luar kampus yang dapat direkognisi sebagai kegiatan pembelajaran dan kebebasan mahasiswa dalam memilih bidang kegiatan yang diinginkan. Ada 8 kegiatan luar kampus yang ditawarkan, sebagai berikut: Penutup dan Rekomendasi 1. Penutup Pilar kemajuan bangsa ditentukan oleh mutu Sumber Daya Manusia. SDM yang berkualitas diperoleh dari proses yang berkualitas termasuk proses selama belajar di lembaga pendidikan. Maka dalam mewujudkan kebijakan pendidikan nasional ‘Merdeka Belajar’ yang sudah digulir dan laksanakan, segala sesuatunya perlu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus menerus dengan matang. Pelibatan para ahli sesuai bidang juga Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman membangun negeri ini melalui pendidikan perlu terus dilakukan. Tri pusat pendidikan yang 43 bertumpu pada sekolah, keluarga, dan masyarakat harus selalu disinergi dan kuatkan agar mutu pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional. 2. Rekomendasi a. Penguatan SDM dan infrastrukur pendidikan harus menjadi prioritas program pemerintah, mengingat dua hal ini menjadi kunci mutu pendidikan Indonesia. b. Mutu pendidikan antara negeri dan swasta, antara kota dan daerah pinggiran, antara provinsi satu dan lainnya perlu distandarkan. Disparitas mutu yang ada selama ini menjadi salah satu penghambat capaian kualitas SDM secara nasional. c. Pendanaan riset dalam pendidikan perlu ditingkatkan untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional. d. Kebijakan ‘Merdeka Belajar’ perlu dibumikan dengan juklak dan juknis yang jelas, agar semua komponen yang terlibat dan menjadi sasaran memahami cita-cita besar dan ikhtiar memajukan pendidikan Indonesia. e. Sistem zonasi yang memiliki tujuan pemerataan dan keadilan dalam kesempatan belajar perlu dibuat regulasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. 44 BAGIAN 6 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Agama 45 Resiliensi Beragama Di Tengah Pandemi Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fill.I. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Agama Islam Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia yang mengaku ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.9 Sehingga isu-isu keagamaan sebenarnya bisa disebut sebagai isu keseharian (everyday life) bangsa ini. Namun tahun 2020 menjadi istimewa jika dilihat dari perspektif keagamaan karena adanya pandemi global COVID-19. Setidaknya isu ini menjadi hal baru dan bukan repetisi isu-isu keagamaan yang serupa di tahun-tahun sebelumnya. Maka catatan singkat ini akan difokuskan pada isu tersebut dengan tambahan isu-isu lain yang dipandang cukup menyita perhatian publik. Adapun asumsi dasar yang menjadi pijakan catatan ini, pertama, bahwa agama adalah ajaran ketaatan. Ia menuntut setidaknya sebentuk komitmen dari pemeluknya untuk menyesuaikan diri dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawa dalam hidupnya.10 Meskipun secara faktual, historisitas agama tak selalu selaras dengan normativitas agama. 11 Kedua, bahwa agama tidak anti keragaman. Bahkan sebaliknya, agama mengafirmasi dan memelihara kemajemukan.12 Ketiga, bahwa tujuan agama adalah untuk menyuburkan kehidupan yang penuh rahmat. Tidak hanya 9 Sejak 18 Oktober 2016, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, penghayat kepercayaan telah resmi diakui dan diterima untuk dicantumkan dalam kolom kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP), di samping 6 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 10 Baca surah al-Nisā’ ayat 59. 11 Baca surah al-Infiṭar ayat 6. 12 Baca surah al-Ḥujurāt ayat 13. 46 terbatas bagi segelintir orang atau satu komunitas agama saja, tapi bagi seluas-luasnya pihak dengan keragamannya.13 Keempat, bahwa resiliensi di tengah pandemi dapat didukung oleh adanya pemahaman, penyikapan, serta perilaku keagamaan yang optimis dan moderat, bukan sebaliknya yang pesimis dan ekstrim. 14 Tahun 2020, Tahun Pandemi. Indonesia Jangan Takut Bermimpi! Ketika Iggy Pop menyebut Coronavirus sebagai Man of the Year 2020, tampaknya tidak berlebihan. Hampir seluruh dunia menaruh perhatian besar terhadapnya. Tidak saja pada upaya menaklukkan COVID-19 dengan perburuan vaksin, tetapi terutama pada upaya penanganan dampaknya yang luar biasa. WHO menyebutkan bahwa kasus terpapar virus ini sudah lebih dari 79,9 juta orang, dengan angka kematian lebih dari 1,7 juta jiwa. 15 Indonesia sendiri mencatatkan 727.122 kasus positif, dengan mortalitas 21.703 jiwa. 16 Kabar baiknya, mereka yang dinyatakan sembuh angkanya terus meningkat. Selain itu, beberapa formula vaksin melalui banyak studi juga telah dikonfirmasi khasiat dan keamanannya (efficacy and safety) untuk bisa segera disetujui otoritas kesehatan dunia, diproduksi, dan didistribusikan.17 Tetapi pandemi ini tampaknya belum akan cepat berakhir. Bukan hanya alasan kesehatan, tetapi terutama karena dampaknya yang sudah melebar menjadi persoalan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Sebagai contoh, di Indonesia saja, LIPI memperkirakan tidak kurang dari 25 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Ini tentu berkonsekuensi pada bertambahnya angka 13 Baca surah al-Anbiyā’ ayat 107. 14 Baca surah al-Zumar ayat 53. 15 Https://covid19.who.int/ (29 Desember 2020). 16 Https://covid19.go.id/ (29 Desember 2020). 17 Https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)- vaccines (29 Desember 2020). 47 kemiskinan.18 Ringkasnya, 2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi banyak pihak. Di tengah situasi demikian, catatan Elisabeth Kübler-Ross menarik diperhatikan. Menurutnya, menghadapi situasi yang sangat sulit, manusia biasanya mengembangkan mekanisme pertahanan diri (defence mechanism) supaya bisa bertahan dan survived. Tahapannya dimulai dengan sikap (1) penolakan atau denial (menganggap hal itu tidak mungkin atau tidak akan menimpanya); lalu menjadi (2) kemarahan atau anger (saat fakta tak terbantahkan dan ia mulai bertanya bagaimana ini bisa terjadi atau menimpa dirinya); bergeser menjadi (3) tawar-menawar atau bargaining (berharap bisa menunda atau menahannya, setidaknya biarlah dirinya tetap hidup hingga bisa melihat anak-anaknya lulus kuliah); dilanjut (4) depresi atau depression (saat mulai yakin dirinya akan mati sehingga muncul perasaan apa perlunya peduli dengan yang lain); dan akhirnya (5) menerima kenyataan atau acceptance (tahap dimana ia yakin tak bisa lagi melawan, maka sebaiknya ia bersiap-siap saja untuk menghadapinya).19 Kübler- Ross lalu mengatakan, “The one thing that usually persists through all these stages is hope.” 20 Jadi, apapun bentuk penyikapan yang dikembangkan, api harapan tak boleh dibiarkan padam. Terlebih sekarang, saat mustahil mengatakan COVID-19 itu hoaks, karena data keras begitu kasat mata. Maka pihak-pihak yang semula bersikap denial, sudah seharusnya menerima pandemi ini sebagai fakta yang harus dihadapi. Bukan dengan keputus-asaan, tetapi 18 LIPI, Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia (19 Mei 2020). Retrieved from http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak- darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030. 19 Slavoj Žižek, PANDEMIC! COVID-19 Shakes the World (NY & London: OR Books, 2020), 49. 20 Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families (Abingdon: Routledge, 2009), 112. 48 pengharapan (hope). Dan pada titik inilah agama memainkan peran signifikan. Salah satu kekuatan agama adalah menghidupkan api pengharapan itu. Agama membekali pemeluknya dengan seperangkat ajaran dan gugusan nilai yang perlu diimani dan ditaati. Suatu konsepsi tentang hidup yang baik dan benar (concept of life) sekaligus tentang kebermaknaan hidup (meaning of life). Di antaranya, tentang keharusan bersikap sungguh- sungguh dan tabah, berbuat sabar, pandai bersyukur, serta tetap berfikiran positif dalam menjalani hidupnya. Tak terkecuali ketika hidup mereka itu menjadi terasa sangat berat dan sulit sekalipun. Pemeluk agama yang taat akan berusaha melaluinya sesuai konsep hidup yang ia yakini tersebut dan seiring itu menemukan kebermaknaan hidup dari proses pengalaman keberagamaannya. Adapun struktur tahapannya digambarkan John Battista & Richard Almond sebagai berikut: Pertama, seseorang berkomitmen pada suatu konsep tentang makna hidup; Kedua, konsep ini memberinya cara pandang atau tujuan yang dengannya ia melihat bagaimana hidupnya; Ketiga, ia berpandangan bahwa hidupnya perlu terhubung atau memenuhi konsep hidup tersebut; Keempat, ia mengalami (pengalaman) terpenuhi atau terealisasinya konsep hidup yang ia yakini tersebut sebagai perasaan penyatuan, keterikatan, atau signifikan.21 Sederhananya, seseorang membutuhkan sebentuk komitmen atau iman untuk bisa terus menyalakan api pengharapan dalam hidupnya, termasuk di tengah-tengah situasi 49pandemi. Dan agama memiliki kemampuan untuk mengasupi kebutuhan ini. Bahkan tidak hanya untuk bertahan dari situasi yang serba sulit, agama juga berkemampuan untuk memantik kesadaran 21 John Battista & Richard Almond, “The Development of Meaning in Life”, Psychiatry, (1973), 36:4, 409-427, DOI:10.1080/00332747.1973.11023774. 49 eksistensial manusia ke tingkatan yang lebih tinggi.22 Yaitu dengan mentransformasikan negativitas (min al-ẓulumāt) menjadi positivitas (ila al-nūr). Lagi-lagi, energi pengharapan bisa beroperasi membantu manusia melalui tahapan-tahapan krusial kehidupannya. Dan pandemi ini, dari kacamata agama merupakan ujian hidup yang sangat potensial menggugah kesadaran semacam itu. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi, keputus-asaan sama sekali bukan diksi agama. Kalangan intelektual sendiri juga turut mendorong perlunya membaca krisis ini sebagai kesempatan dan peluang kearah kebaikan dan kemajuan bagi kemanusiaan. “Every crisis is also an opportunity,” kata Yuval Noah Harari.23 Sambutan atas peluang ini di antaranya dapat dibaca dari lahirnya the Great Reset Initiative yang dilansir the World Economic Forum pada Mei 2020.24 Tentu ini bukan satu-satunya proposal yang harus diikuti. Jika inisiatif WEF secara eksplisit menyatakan diri beranjak dari kerangka kapitalisme global, maka kekuatan-kekuatan ideologis lain juga berpeluang untuk mengajukan tawarannya. Konteks disrupsi yang penuh kemungkinan dan ketidakpastian menjadi momentum menjanjikan untuk memikirkan kembali gagasan-gagasan tentang tatanan kehidupan yang lebih berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan. Sudah terbukti saat 50pandemi bahwa fondasi yang ada selama ini ternyata momot inkonsistensi, ketidakmemadaian, dan juga kontradiksi dari berbagai sistem penopangnya. Jika benar prediksi bahwa kontur kehidupan manusia akan bergeser pasca 22 Lihat Viktor Frankl, Man's Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 2006); Hans Georg Gadamer, Truth and Method (NewYork: Seabury Press, 1975). 23 Yuval Noah Harari, Every Crisis is Also an Opportunity. Retrieved from https://en.unesco.org/courier/2020-3/yuval-noah-harari-every-crisis-also- opportunity. 24 Https://www.weforum.org/great-reset/ (29 Desember 2020) 50 COVID-19,25 maka penentu arah dan pemberi warna dunia baru itu adalah pihak-pihak yang telah menyusun peta jalannya. Sementara mereka yang abai, dalam bahasa agama artinya mereka telah memilih takdir menjadi sekedar pengikut (followers).26 Entah di jalan yang dipetakan oleh kaum Liberal Internasionalis, Liberal Komersialis, Liberal Institusionalis, Konstruktivis, Feminis, Realis Ofensif, atau Realis Defensif.27 Bagaimana dengan Indonesia? Peta jalan apa yang sedang diimpikannya di tengah pandemi ini? Resiliensi Beragama Sedang Diuji Tahun 2020 benar menjadi tahun yang berat untuk dijalani oleh sebagian besar orang. Tetapi agama mengajarkan optimisme, bukan pesimisme. Sembari melihat beberapa catatan keberagamaan setahun terakhir, maka Indonesia patut untuk tetap menyalakan api pengharapannya bahwa ada hari esok yang lebih baik dari hari ini. 1. Dukungan Komunitas Agama untuk Bangsa. Ketika COVID-19 melalui Keppres No. 12 tahun 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional pada 13 April 2020, pemerintah sebenarnya mendapatkan dukungan besar dari lembaga-lembaga keagamaan arus utama baik Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan. Kalaupun ada penyangkalan sifatnya minor di antara tokoh secara 25 Žižek mengatakan, “… even if life does eventually return to some semblance of normality, it will not be the same normal as the one we experienced before the outbreak” (Žižek, PANDEMIC!, 78); Sementara Harari berujar, “Yes, the storm will pass, humankind will survive, most of us will still be alive — but we will inhabit a different world” (Yuval Noah Harari, The World After Coronavirus (20 Maret 2020). Retrieved from https://www.ft.com/content/19d90308-6858- 11ea-a3c9-1fe6fedcca75) 26 Baca surah al-Ḥashr ayat 18. 27 Baca Russell Bova, How the World Works: A Brief Survey of International Relations, Second Edition (Boston: Longman, 2012), 269-291. 51 individual.28 Di antara poin dukungan yang diberikan terutama terkait pengaturan dan pembatasan aktivitas sosial-keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Alasan utamanya tentu untuk keselamatan publik (hifḍ al-nafs) dan meredam penyebaran virus lebih luas (dar’ al-mafāsid awla min jalb al- maṣāliḥ). Tetapi sikap ini menjadi berbeda ketika pemerintah memutuskan tetap menggelar hajatan Pilkada serentak. Komunitas agama menyerukan penundaan, namun seolah tidak didengar. Kesan adanya sikap ambigu bahkan inkonsistensi dari pemerintah kemudian tak bisa disalahkan jika muncul ke tengah publik. Melihat bahwa fatwa keagamaan seolah hanya akan dipakai ketika sesuai ‘selera’ atau kepentingan pemerintah dan jika sebaliknya maka bisa diabaikan. Situasi demikian tidak tepat jika terulang dan dibaca publik sebagai bentuk pengabaian pemerintah dan negara atas kepentingan masyarakat atau suara rakyat. Bagaimanapun, negara membutuhkan kehadiran masyarakat sipil untuk tetap merawat demokrasi tetap kredibel.29 2. Penguatan Gerakan Filantropi dan Kerelawanan. Selain pandemi COVID-19, ragam bencana masih turut mewarnai tahun 2020. BNPB mencatat selama periode 1 Januari – 3 September, total bencana ada sebanyak 1.944 kejadian. Dampaknya mencakup korban meninggal dunia, hilang, menderita dan mengungsi, luka-luka, serta kerusakan infrastruktur yang akumulasinya sangat besar. 30 Secara ilmiah, posisi dan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan di 28 Suhadi et.al., Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid-19 (Yogyakarta: CRCS, 2020). 29 Michael Hass, Why Democracies Flounder and Fail: Remedying Mass Society Politics (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), 32. 30 BNPB. Update Bencana di Indonesia 3 September 2020 (4 September 2020). Retrieved from https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-di-indonesia-3- september-2020. 52 belahan selatan bumi memang membuatnya lebih rentan. Sementara itu kebijakan nasional masih dinilai belum cukup ‘ambisius dan serius’ dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim tersebut.31 Ini belum lagi diperparah dengan praktik yang ditengarai sebagai ijon politik di daerah dengan menggadaikan kekayaan alam melalui penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pembiayaan kontestasi elektoral yang dampak eksploitasinya bisa memperparah bencana.32 Namun Indonesia patut bersyukur karena memiliki jaringan filantropi dan lembaga-lembaga kerelawanan sosial-keagamaan yang terbilang massif melakukan aksi-aksi nyata kepedulian termasuk untuk klaster yang berhubungan dengan penanggulangan kebencanaan dan dampaknya. Belum lagi dukungan infrastruktur sosial dan kesehatan yang turut membantu meringankan beban negara dan tugas pemerintah. 33 Maka kemitraan dan sinergi antara lembaga pemerintahan terkait dengan lembaga-lembaga non pemerintah kedepan masih perlu terus dikembangkan. 3. Pemberantasan Korupsi Harus Jalan Terus. Sangat menyakitkan hati publik! Berseberangan dari semangat gerakan 31 WALHI, Lima Tahun Perjanjian Paris: Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius dan Ambisius (12 Desember 2020). Retrieved from https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia- tidak-serius-dan-ambisius. 32 JATAM bahkan berani menyimpulkan bahwa pilkada 2020 adalah pestanya oligarki, bukan demokrasi. Dari hasil penelusurannya, di 270 wilayah yang menggelar pilkada serentak, terdapat 5.599 (IUP) yang rentan ditransaksikan (Pilkada 2020: Vaksin Imunitas bagi Oligarki (8 Desember 2020). Retrieved from https://www.jatam.org/pilkada-2020-vaksin-imunitas-bagi-oligarki/). 33 Sebagai contoh, dari Muhammadiyah saja, Indonesia sangat terbantu dengan kehadiran lembaga filantropi LAZISMU, lembaga penanggulangan bencana MDMC, gugus tugas penganganan 53pandemi MCCC, dan belum ditambah jaringan rumah sakit 53dan amal usaha lain yang dimilikinya dari tingkat pusat hingga ke ranting-ranting di desa/kelurahan. Muhammadiyah juga melakukan penguatan literasi publik melalui penyusunan pustaka seperti Fikih Informasi, Fikih Anti Korupsi, Fikih Air, dan Fikih Kebencanaan. 53 filantropi dan kerelawanan yang tanpa pamrih membantu saudara-saudaranya yang sedang susah, sebagian pejabat publik justru maling dan berkhianat.34 Di samping kasus rasuah beberapa pejabat daerah, yang paling viral terkait ekspor benih lobster dan dana bansos yang melibatkan 2 menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Ini ayat paling kasat mata, betapa di tengah pandemi atau bencana sekalipun, perilaku kriminal dan tidak manusiawi masih bisa terjadi. Tak heran jika Harari mengatakan, “I am less afraid of the virus than of the inner demons of humankind: hatred, greed and ignorance.” 35 Sebagai fenomena agama, ketika sistem dan pemangku kepentingan tak lagi menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi,36 maka benteng terakhirnya terletak pada integritas moral (īmān) personal untuk bertindak sesuai norma dan aturan. 4. Menolak Ekstrimitas Beragama. BNPT mencatat bahwa terorisme cenderung menurun selama masa pandemi.37 Tetapi kewaspadaan tidak boleh hilang. Kelompok ekstrimis berkedok agama masih bisa melancarkan aksi sewaktu-waktu. Peristiwa pembunuhan 4 warga di Sigi pada 27 November lalu menjadi contohnya. Terorisme itu merupakan satu varian dari perilaku- perilaku ekstrimitas yang memakai agama sebagai dalih pembenaran, tetapi agama sendiri justru melarangnya. 38 Ini di antara alasan mengapa ekstrimitas beragama harus ditolak. Selain itu, ia juga tidak kompatibel dengan lanskap sosio- 34 Baca surah al-Anfal ayat 27. 35 Harari, Every Crisis. 36 Lihat ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020 Semester I (29 September 2020). Retrieved from https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus- korupsi-2020-semester-i; Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I (11 October 2020). Retrieved from https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis- kasus-korupsi-2020-semester-i. 37 Https://www.bnpt.go.id/terorisme-di-masa-pandemi-cenderung-menurun-bnpt- minta-masyarakat-terus-waspada (16 Desember 2020). 38 Bacah surah al-Māidah ayat 77. 54 kultural bangsa Indonesia yang majemuk. Kecenderungan kelompok ekstrim, di samping menunjukkan sikap memonopoli kebenaran, menolak keragaman, dan menutup mata dari alternatif, juga mudah membenarkan penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. 39 Sementara dalam masyarakat yang ber-bhineka dan menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, yang dibutuhkan agar tetap kokoh adalah kemampuan seluruh elemen bangsa untuk saling bertoleransi (mutual toleration) serta bersabar atau menahan diri (forbearance/restraint) dari bersikap dan berperilaku partisan yang egoistis.40 Berdasarkan catatan di atas, maka kedepannya, resiliensi beragama harus terus berkelindan secara transformatif dalam upaya penegakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan. 39 Daniel Koehler, Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism (London & NY: Routledge, 2019), 74. 40 Lihat Steven Levistki & Danial Ziblat, How Democracies Die (Great Britain: Viking, 2018), 8-9. 55 BAGIAN 7 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Hukum dan Penegakan Hukum 56 Negara Hukum Sebatas Jargon, Belum Nyata Oleh; Abdul Fatah, SH.,MH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dosen Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Tahun 2020 ini dinamika hukum dan penegakan hukum di Indonesia luar biasa ramainya. Konsep konstitusional negara yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 1 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh pemangku kekuasaan di negeri ini. Tercatat dalam pembacaan hukum ada beberapa isu yang menarik perhatian publik dan patut untuk dicatat sebagai refleksi dan proyeksi berhukum dan atau penegakan hukum satu tahun kedepan. Mengawali catatan akhir tahun ini satu kalimat yang kami sebutkan adalah negara belum mampu untuk melindungi (to Protect), memenuhi (to fulfill) dan menghomati (to respect) atas hak-hak dasar warga negara dalam penegakan hukum. Atau dengan bahasa lain negara belum mampu hadir untuk menegakan hukum sebagaimana mestinya. Penjelesan lebih detail akan hal ini sebagaimana terpaparkan dalam beberapa isu krusial selama 1 tahun ini, di sepanjang tahun 2020. Pertama, persoalan legislasi. Sepanjang 2020 proses pembentukan Undang-Undang penuh dengan misteri, nihil partisipasi publik, tidak transparan dan cenderung dipaksakan. Masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan dokumen pembahasan RUU, Naskah Akademik dan dokumen hasil pembahasan lainnya. Hal ini dapat kita jumpai dalam pembahasan-pembasahan undang-undang berikut : UU 3 Tahun 2020 tentang (Perubahan UU Minerba), UU 7 Tahun 2020 tentang 57 (Perubahan Ketiga UU MK), dan puncaknya adalah pembahasan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan UU 11 Tahun 2020, yang disusun dengan metode omnibuslaw melanggar UU 12 Tahun 2011 dan menjadi preseden buruk dalam politik legislasi di Indonesia. Ditambah fakta bahwa dari 13 undang-undang yang disahkan, hanya 3 undang-undang yang masuk RUU Prioritas untuk dibentuk dan disahkan di tahun 2020. Selebihnya sesuai dengan keinginan pemerintah dan DPR saja. Kedua, pengekangan hak berpendapat dan berekpresi. Sepanjang 2020 juga masih diwarnai dengan adanya praktik pengekangan hak untuk berpendapat dan berekspresi. Banyak kasus pemidanaan bagi pengkritik penguasa. Ruang-ruang publik diserang dengan dalil penyebaran berita bohong (hoax), kasus demikian juga menjadi dampingan LKBH UMSIDA di tahun 2020. Yang lebih jauh parah lagi, praktik kekerasan oleh kekuasaan dengan menggunakan pendepakatan sprital kekerasan di sepanjang tahun 2020 kerap terjadi. Bentuk riil dari pengekangan hak berpendapat ini adalah adanya pengancaman tidak akan dilayani administrasi kependudukan apabila terlibat demonstrasi RUU Cipta Kerja. Ketiga, penegakan hukum. Sepanjang 2020 praktik berhukum masih menunjukan problem yang lumayan akut. Khususnya perihal penegakan hukum. Penegakan hukum di negera ini masih mempertontonkan adanya diskriminasi dengan model tebang pilih. Di samping itu, penegakan hukum yang masih diwarnai dengan praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran. Penegakan hukum ini menunjukan ketidakwajaran dalam penangkapan, dan penanganan para pelaku demonstrasi. Penegakan hukum belum diterapkan secara professional dan proporsional misalnya dalam kasus-kasus korupsi dan perusakan 58 lingkungan hidup. Penegakan hukum di tahun 2020 hanya difokuskan pada penegakan disiplin prokol kesehatan saja, itu pun masih tumpang tindih. Tidak semuanya diterapkan sidang tipiring sebagaimana seharusnya. Bahkan sebelum divonis melanggar oleh hakim langsung diberi hukuman oleh petugas misalnya push up menyapu dan lain sebagainya. Kemudian, sepanjang tahun 2020 penegakan hukum hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah saja. Pendekatan keamaan jauh ditonjolkan daripada menangkap dan atau merespon positif partisipasi publik dalam penegakan hukum. Keempat, peradilan. Tahun 2020 diwarnai dengan merebaknya pandemi covid-19. Adanya Covid -19 sangat mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia. Banyak petugas pengadilan, mulai hakim, penitera dan juru sita meninggal dunia yang disebabkan oleh Covid-19. Kajadian itu mengakibatkan pengadilan menerapan kebijakan lockdown 14 hari bahkan lebih dari 2 kali kebijakan lockdown tersebut diterapkan. Kebijakan lockdown yang pemberitahuanya tiba-tiba ini sangat merugikan para pencari keadilan, khususnya yang dari luar kota. Disamping kebijakan lockdown ini mengakibatkan penundaan keadilan (delay justice) bagi para korban kejahatan dan para pencari keadilan. Adanya pandemic Covid-19 ini juga berubah tatanan berhukum dalam dunia peradilan kita. Karena sidang – sidang dipaksakan untuk khususnya pidana, menggunakan model sidang online via zoom meeting. Pada awalnya kebijakan ini tidak dilandasasi oleh dasar hukum yang memadahi dan cenderung meninggalkan terdakwa dan/atau penasihat hukum. Advokat yang sebagaimana UU 18 Tahun 2003 sebagai aparat penegak hukum ditinggalkan dalam penerapan sidang online ini. Setelah lama berjalan, puluhan ribu perkara diadili negara melalui Mahkamah 59 Agung Republik Indonesia, membuat dasar hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, di bulan September 2020. Sehingga menjadi catatan, sidang online sebelum adanya Perma 4 Tahun 2020 ini tidak memiliki payung hukum yang kuat. Sidang elektronik ini dianggap sangat merugikan terdakwa, ada beberapa kendala di lapangan yang terjadi misalnya jaringan terputus, sehingga pertanyaan Majelis Hakim tidak dapat ditangkap secara sempurna oleh terdakwa yang ada di lapas dan/atau rutan. Hal ini sangat merugikan terdakwa dan cenderung dipaksakan. Catatan dunia peradilan selain beberapa hal yang disebabkan oleh Covid-19 adalah masih ditemukannya disparitas putusan yang tidak proporsional. Putusan-putusan tersebut dapat ditemui dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kelima, HAM dan Demokrasi. Sepanjang 2020 HAM dan demokrasi di Indonesia sebatas jargon tahunan yang berulang akan tetapi faktanya berbicara sebalikanya. kebebasan berpendapat dalam mengungkapkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah yang diserang balik dengan model kriminalisasi dan serangan digital. Perbedaan pendapat dihadapi dengan pendekatan politik dan keamanan. Sedangkan itu penuntasan kasus HAM masa lalu sampai 2020 tidak ada tindak lanjut dan cenderung terjadi pembiayaran. Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, sandang, pangan, papan dan pendidikan masih jauh dari harapan misalnaya kebijakan sekolah daring tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang memadahi dan tidak berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. 60 Masyarakat Miskin Sidoarjo Belum Terlindungi Pemerintah Sidoarjo belum serius untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Sidoarjo. Parameter hal ini adalah sampai tahun 2020 ini, di Kabupaten Sidoarjo belum diinisiasi regulasi daerah dalam bentuk perda bantuan hukum. Perda bantuan hukum ini menjadi penting karana masyarakat tidak mampu yang tersangkut problem hukum di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi. Sehingga menuntut kepedulian pemerintah daerah dengan menginisasi perda bantuan hukum ini seperti kota dan kabupaten lainnya, misalnya Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini dipandang perlu karena mandat dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 perihal bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ditambah lagi di Sidoarjo sangat minim organisasi bantuan hukum. Demikian, catatan akhir tahun ini kami susun. Sebagai penutup memang Indonesia adalah negara hukum, akan tetapi sepanjang 2020 sebatas jargon semata. 61 BAGIAN 8 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Hukum Pemerintahan 62 Hukum Pemerintahan Dan Kehidupan Berdemokrasi Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy, M.H. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Indonesia secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara republik dan bukan negara kekuasaan. Konsekwensi logis pertama dari pilihan republik adalah dianutnya prinsip-prinsip negara hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, maka prinsip dasar bernegara adalah meletakkan hukum dan konstitusi sebagai komando tertinggi bagi tertib kehidupan bernegara. Setiap orang memiliki kedudukan dan ketundukan yang sama pada hukum tanpa ada kecualinya, serta penghormatan negara atas hak asasi setiap warga negaranya. Adapun konsekwensi logis kedua dari pilihan republik adalah demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi disini berkaitan dengan pengunggahan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti kegotongroyongan (partisipasi), keterbukaan (transparansi), pengakuan atas keragaman (rekognisi dan akomodasi), keterwakilan (representasi), dan permusyawaratan (deliberasi). Sepanjang tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada problematika kebangsaan yang begitu kompleks seiring terjangan badai pandemi Covid 19. Hal ini merupakan ujian berat bagi seluruh elemen bangsa indonesia, mengingat pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan warga, namun juga aspek ekonomi, sosial dan pendidikan. Pengukuran kinerja bidang pemerintahan dan demokrasi tahun 2020, tidak dapat dilepaskan dari kapasitas dan kapabilitas negara dalam menjamin pemenuhan 63 hak konstitusional warga negara ditengah pandemi. Issue legislasi juga perlu untuk dicermati, mangingat ada beberapa issue legislasi yang sensitif dan kontroversial sejak penghujung 2019. issue lain yang tidak kalah penting adalah terkait tarik ulur kewenangan pusat dan daerah yang bertalian dengan konstruksi otonoi daerah pasca UU Ciptaker. Telaah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis media, yakni mengumpulkan informasi berbasis data dari laman resmi kementerian dan kelembagaan negara, lembaga internasional, NGO dan laman media online yang diakui kredibilitasnya. Data dikumpulkan sesuai dengan tema yang ditentukan, kemudian data dipilah sesuai dengan klasifikasi yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan pengkodean. Data pada masing-masing klasifikasi dideskripsikan dan dianalisis menggunakan perspektif keilmuan hukum kritis. Dalam hal ini data diklasifikasikan dan dianalisis dalam tiga topik utama, yakni: kualitas Demokrasi, Kinerja Legislasi, disorientasi otonomi daerah. 1. Kualitas Demokrasi. Membaca kualitas demokrasi Indonesia pada dasarnya dapat merujuk pada berbagai hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan korporasi media, termasuk menggunakan parameter indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Menilik pada berbagai survey dan perhitungan kuantitatif indikator demokrasi, terjadi penurunan kualitas demokrasi Indonesia di tahun 2020. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada bulan September 2020, prosentase yang menyatakan “Indonesia menjadi kurang demokratis” jauh lebih besar (36%) dari yang menyatakan “Indonesia menjadi lebih demokratis” (17,7%). Dari aspek kebebasan menyatakan pendapat, juga terjadi fenomena 64 yang sama, dimana sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (21,9%) dan agak setuju (47,7%) bahwa saat ini warga makin takut untuk menyatakan pendapatnya dimuka publik. Ketakutan tersebut terkonfirmasi dengan poin survey selanjutnya terkait kinerja penegak hukum, bahwa sebagian besar responden sangat setuju (19,8%) dan agak setuju (37,9%) bahwa "Sekarang ini aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa".41 Fenomena penurunan rasio demokrasi tersebut secara kualitatif memperlihatkan pelemahan kinerja demokratisasi tata kelola kehidupan berbangsa bernegara. Penurunan tersebut pada dasarnya sudah terlihat sejak periode 2019 , dimana IDI tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPS mencatatkan terjadinya penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,44 persen (77,2) dari tahun 2018. Lebih mengkhawatirkan lagi, sejak tahun 2017, grafik capaian aspek kebebasan sipil ini konsisten menurun, padahal disaat yang sama grafik pada aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan. 42 Dari data tersebut terlihat bahwa demokrasi yang berjalan saat ini lebih bersifat formalistik ketimbang substantif. Infrastruktur politik diluar partai politik, yang harusnya bisa bekerja sebagai instrumen penggerak demokrasi, dalam banyak kasus terfragmentasi dalam berbagai kubu yang tidak jarang beralih menjadi istrumen pengendali dibawah kekuasaan. Ambil contoh munculnya KITA tidak lama setelah deklarasi KAMI, dengan tujuan membuat kekuatan tandingan sekaligus penguatan legitimasi kinerja Pemerintahan. 43 41 Baca hasil risetnya di: https://indikator.co.id/wp- content/uploads/2020/10/Rilis_Surnas_Indikator_25-Oktober_2020.pdf. 42 Baca hasil risetnya di: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/599/sdgs_10/1. 43 Baca: https://nasional.tempo.co/read/1377215/8-poin-tuntutan-yang- dibacakan-saat-deklarasi-kami; https://voi.id/berita/11754/deklarasi-kita- 65 Penurunan persepsi publik terkait kebebasan sipil dan kebebasan menyatakan pendapat tidak terlepas dari problem sistemik terkait penggunaan UU ITE sebagai instrumen pemidanaan dalam dalam ruang sosial media. UU ITE yang seharusnya ditujukan dan digunakan untuk mengatur sekaligus melindungi proses transaksional ekonomi berbasis teknologi digital, tapi dalam perkembangannya lebih banyak difungsikan sebagai instrumen pemidanaan oleh pihak yang tidak berkenan atas ekspresi verbal seseorang atau sekelompok orang di dunia maya. Sebagian besar kasus yang dihadirkan melalui penggunaan UU ITE adalah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Menariknya, banyak dari kasus-kasus tersebut bertalian dengan hak menyuarakan pendapat dari masyarakat atas eksistensi pemerintahan. Maraknya pemidanaan atas kebebasan berpendapat di sosial media, berdampak luas pada kemauan dan keberanian warganegara dalam mendayagunakan nalar kritisnya untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Hal itu tidak lepas dari pergeseran pola komunikasi masa yang tiga tahun belakangan, utamanya pada masa pandemi, yang secara signifikan membatasi komunikasi fisik setiap orang. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena keterbelahan sosial di sosial media, yang seolah-olah dipeliharan dan digunakan sebagai instrumen sosial untuk meredam kritik, dan melakukan counter issue. Kasus perundungan atas komika Bintang emon dan Abdur yang mengkritik pola bekerjanya negara, memperlihatkan proses instrumentasi netizen dalam kerja pembungkaman kritik di ruang publik. Kondisi demikian berimbas pada kian sempitnya ruang maman-bukan-tandingan-kami-tapi-koreksi; juga https://tirto.id/akademisi-sipil- kecam-intimidasi-diskusi-pemberhentian-presiden-fDS4. 66 publik demokratis yang tersedia bagi proses pengembangan budaya demokrasi yang berkualitas. Problematika demokrasi di tingkat lokal tidak kalah pelik. Pilkada serentak untuk memilih 270 Kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Sejak awal penetapan jadwal pelaksanaan, banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat atas ketidaklayakan penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi. Berbagai kritik tersebut menemukan bukti pembenarannya melalui berbagai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi secara masif di berbagai daerah selama prosesi Pilkada.44 Terlepas dari itu, Pilkada kali ini juga menegaskan wajah buruk demokrasi transaksional yang sudah mulai menguat dibeberapa tahun belakangan. Di Sidoarjo, politik uang yang selama ini lazim berjalan pada proses Pilkades dan Pileg, pada tahun 2020 ini juga merasuki kultur Pilkada. Problem masifnya politik uang dalam kultur politik lokal, tidak lepas dari sulitnya praktek amoral itu diproses dan ditindak secara hukum. 45 Dengan skema pembuktian yang begitu rumit, politik uang sulit untuk dihentikan. Terlebih ditengah masyarakat yang apatis terhadap kinerja pemerintahan, politik uang menjadi satu-satunya alat untuk menggerakkan dan menghimpun dukungan politik pemilih. Dalam kondisi demikian, maka Pilkada yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi, berubah menjadi arena pertarungan para pemilik modal dalam membangun oligarkhi di daerah. 44 Baca: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32- 578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada. 45 Prosedur dan beban pembuktian politik uang yang ditetapkan dalam UU Pilkada secara faktual sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. 67 2. Kinerja Legislasi. Kinerja legislasi di tahun 2020 ini juga menjadi topik yang ramai diperbincangkan, karena pada masa pandemi inilah lahir beberapa produk perundang-undangan yang menuai beragam kritik dari berbagai elemen masyarakat. Dari 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas di tahun 2020 ini, sampai dengan hari ini 3 RUU baru pada tahap penyusunan, 6 proses harmonisasi, 4 proses penetapan usul, 1 tahap pembahasan dan 3 yang sudah selesai dan disahkan menjadi undang-undang. Diluar list Prolegnas Prioritas tersebut, pada tahun ini total keseluruhan produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh lembaga legislatif kita berjumlah 11 Undang-undang. Dari kesebelas undang-undang tersebut, ada lima produk legislasi yang dianggap bermasalah, karena secara prosedural dan substansial tidak selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kelima undang- undang tersebut adalah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang; UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Pilkada; UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU MK; dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. UU No. 2 Tahun 2020 menuai kritik tajam, karena substansi Perpu yang didalamnya banyak bertentangan dengan prinsip due process of law dan prinsip pembagian kekuasaan dalam negara hukum. Beberapa ketentuan dalam Perpu yang disahkan melalui undang-undang tersebut membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh organ kekuasaan. Lebih mendasar lagi, substansi pengaturannya juga tidak mencerminkan aspek kedaruratan dan urgensi lahirnya Perpu tersebut. Sikap DPR RI yang menyetujui dan mengesahkan Perpu tersebut sebagai 68 undang-undang dapat dilihat sebagai langkah bunuh diri dan cermin kegagalan mereka memahami nilai-nilai konstitusi. Hal serupa terjadi ketika DPR mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dalam UU No. 6 Tahun 2020. DPR mengamini langkah Presiden yang sejatinya mencerminkan kegagalanya memahami makna kedaruratan dan konstruksi HAM dalam konstitusi. Ketika problem pandemi belum berakhir dan ditengah kebingungan aparat dalam menegakkan protokol kesehatan, DPR dan Presiden bersepakat menyelenggarakan Pilkada, yang secara kultural pasti berdampak pada pelanggaran protokol kesehatan. Berbagai kritik berbasis kajian akademik dan aspirasi Ormas yang dilayangkan tidak didengar, dengan dalih ancaman kekosongan kekuasaan yang potensial menimbulkan kekacauan di daerah. Padahal jika merujuk pada teori hukum administrasi, problem kepemimpinan daerah dapat diatasi melalui skema penunjukan pejabat sementara dan/atau pelaksana tugas dengan kewenangan diperluas. Proses legislasi yang kontroversial juga terjadi pada pembentukan UU Minerba dan UU Ciptaker. Keduanya lahir secara “kilat” dalam kesenyapan dan kemisteriusan, karena sejak proses perancangan hingga pengesahan tidak banyak membuka ruang partisipasi publik yang layak. Pada perubahan UU Minerba yang notabene berasal dari RUU inisiatif DPR, kewenangan daerah dalam pertambangan dipangkas, ancaman pidana bagi tindakan sewenang-wenang pemerintah dihapuskan, dan terbukanya peluang kriminalisasi bagi masyarakat yang melawan aktifitas pertambangan.46 Lebih parah dari UU Minerba adalah UU Cipta Kerja. Lebih parah karena keberadaan undang-undang ini secara teoritis dan normatif memiliki cacat formil maupun materiil, 46 Baca: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200519132036-13- 504886/uu-minerba-aturan-oligarkis-di-era-milenial 69 bahkan beberapa kalangan menilai pembentukan UU Ciptaker ini adalah salah satu yang paling jorok.47 Mulai dari bentuk produk hukumnya, prosesnya yang dibuat dalam ketulian aspirasi dan kebutaan konstitusi, rumusan yang tidak mengindahkan asas dan norma pembentukan undang-undang, hingga proses pengesahan draft final yang menggelikan. Skema pengaturan dalam UU Ciptaker yang terlalu banyak mengandung pendelegasian blangko pada pemerintah untuk menerjemahkan substansi undang-undang yang tidak jelas, membuka pintu legalisasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan melalui aturan pelaksana. Jika menilik pada substansi kedua undang-undang yang investor oriented, dapat diduga lahirnya kedua undang-undang tersebut merupakan bentuk akomodasi dari kepentingan pemilik modal melanggengkan penguasaan mereka atas sumber daya alam dan kekayaan negara. 48 Suasana pandemi juga seakan menjadi legitimasi bagi para pembuat untuk melahirkan kedua produk tersebut tanpa mengedepankan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Dari keempat produk perundang-undangan tersebut, dapat dilihat adanya pergeseran paradigma legislasi. legislasi yang seharusnya sebagai instrumen untuk melahirkan tata aturan guna mewujudkan amanah konstitusi, menjadi legislasi sebagai instrumen kekuasaan untuk memuluskan agenda politik kelompok mereka.49 Kondisi tersebut sungguh berbahaya untuk masa depan negara hukum Indonesia, mengingat pemandangan para elit yang secara real time direkam oleh memori rakyat, akan menumbuhkan kekecewaan yang mendalam, apatisme politik, 47 Baca: https://nasional.tempo.co/read/1396169/pusat-studi-fh-ui- penyusunan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-sangat-jorok 48 Baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/07360811/omnibus- law-ruu-cipta-kerja-antara-kepentingan-investor-dan-perbudakan?page=all. 49 Baca: https://tirto.id/mendalami-kekecewaan-investor-asing-terhadap- uu-ciptaker-f5Gp. 70 serta ketidakpercayaan publik pada institusi negara, khususnya sistem hukum yang berjalan. 3. Disorientasi Otonomi Daerah. Wacana otonomi daerah menguat seiring dengan lahirnya reformasi. Otonomi daerah dianggap sebagai solusi yang tepat bagi negara ini untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asumsinya, dengan otonomi daerah, pembangunan akan tepat sasaran karena diselenggarakan oleh orang daerah atas prakarsa masyarakat daerah dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setelah 20 tahun reformasi, pemerataan pembangunan itu memang mulai terlihat mengalami pemerataan, keberdayaan masyarakat daerah juga mulai tampak dari munculnya tokoh, destinasi dan sentra keunggulan di daerah-daerah. Namun, otonomi tersebut juga melahirkan banyak cerita tragis tentang pembangunan budaya demokrasi, mulai dari fenomena pemerataan masifnya korupsi di lingkungan Pemerintah daerah, politik dinasti dan “raja-raja” daerah, serta menguatnya sentimen primordial dalam perpolitikan nasional. Terlepas dari potret buruk yang hadir dalam otonomi daerah, satu hal yang harus diingat bahwa otonomi daerah adalah amanah reformasi dan juga menjadi spirit perubahan Pasal 18 UUD RI 1945. keburukan yang ada harusnya disikapi dengan memperbaiki sistem yang ada tanpa merobohkan konstruksinya. Tapi, realitas berhukum kita memperlihatkan bahwa ada anggapan pada para pembuat undang-undang bahwa problem hukum dan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan di daerah, dikarenakan terlalu besarnya kekuasaan yang ada pada daerah. Setidaknya hal itu terlihat dari lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 71 daerah beserta perubahannya, dan sejarah lahirnya UU No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Pada tahun 2020 ini persepsi negara seperti diatas ternyata masih kuat. Hal itu dibuktikan dari substansi perubahan UU Minerba yang secara signifikan memindahkan kewenangan daerah dalam tata kelola pertambangan Minerba kepada Pemerintah Pusat. Revisi UU Minerba telah mensentralisasi kembali kewenangan pertambangan, mulai dari aspek perizinan hingga pengawasan yang tadinya milik pemerintah daerah menjadi milik Pusat. Pendelegasian hanya diberikan kepada daerah terkait perizinan tambang batuan. Lebih jauh lagi, keberadaan UU Minerba juga potensial membunuh eksistensi masyarakat adat, karena kedudukan masyarakat adat dalam tata kelola Minerba kian lemah. Terlebih dalam UU Minerba yang baru ini, ruang lingkup pertambangan Minerba begitu luas, yang potensial menimbulkan permasalahan hukum terkait hak masyarakat adat atas tanah adat, yang dalam prakteknya hingga saat ini masih penuh masalah.50 Pelemahan otonomi daerah juga terjadi sebagai akibat dari lahirnya UU Ciptaker. Kewenangan pengkajian dan penerbitan perizinan berusaha sebagian besar beralih pada pemerintah pusat. Hal itu tentunya berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengenaan biaya atas penerbitan izin tersebut. Lebih dari itu, problem yang lebih pelik adalah dampak kebijakan pangarus utamaan investasi dalam skema perizinan di UU Ciptaker ini potensial menghadirkan penderitaan pada daerah. Dengan perubahan pendekatan hukum administrasi yang harusnya citizen friendly, tapi dalam konteks perizinan berubah menjadi kapitalist friendly, kehidupan di daerah dibayang-bayangi oleh 50 Baca: http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi- masyarakat-adat/ 72 problem ekologis sebagai imbas industrialisasi dan pertambangan yang tidak terkendali. Karakter perizinan yang harusnya menjadi instrumen pengendali tindakan setiap warga negara, pasca UU Ciptaker ini bergeser menjadi instrumen legitimasi bagi hadirnya investasi. Diatas sudah kami singgung bahwa salah satu potret buruk dari hadirnya otonomi daerah pasca reformasi adalah menguatnya budaya korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Menariknya, fenomena tersebut terjadi utamanya pasca penyelenggaraan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal itu tidak lepas dari fenomena politik uang yang semakin membudaya, yang menjadikan biaya politik bagi setiap kepala daerah untuk menduduki kekuasaannya begitu mahal dan cenderung irasional. Dengan kondisi demikian, mengharapkan praktek kepemerintahan yang berintegritas menjadi sulit terwujud, karena orientasi Kepala daerah tidak lagi mengembangkan daerahnya, tetapi menghimpun pemasukan dan mempertahankan kedudukannya untuk mengembalikan modal yang terlanjur dikeluarkannya. Fenomena kulturisasi demokrasi tersebut dapat dilihat pada wajah pemerintahan daerah Sidoarjo dan Mojokerto yang merupakan lingkungan mengadanya UMSIDA. Kedua kabupaten tersebut sama-sama memiliki rekor tragis, yakni tiga Bupati di kedua Kabupaten tersebut aberakhir masa baktinya dalam kondisi ditetapkan sebagai Koruptor. Fenomena korupsi tersebut dalam hemat kami tidak semata karena pilihan sistem pemilihan kepala daerah, tetapi pada manajerial tata kelola pemerintahan daerah yang tidak sepenuhnya mengadopsi asas-aas umum pemerintahan yang baik. Salah satu aspek penting yang harus dilihat adalah masih belum jelasnya kebijakan digitalisasi pengembangan sistem layanan publik dan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan 73 daerah. Pengembangan sistem sampai hari ini masih meletakkan masyarakat pada peran pengawasan yang bersifat pasif, yakni dalam rangka pelaporan. Adapun aspek peran serta dalam perencanaan masih tidak terakomodasi dalam pengembangan sistem. Padahal, kebutuhan mendasar dari partisipasi itu ada pada aspek keterlibatan dalam proses perencanaan, peruntukan dan pelaksanaannya. Itulah sebabnya, mengapa dengan skema pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang sudah menggunakan skema e-procurement, korupsi masih marak terjadi didalamnya. Rekomendasi 1. Penguatan Demokrasi harus dilakukan melalui penguatan kapasitas infrastruktur demokrasi dalam menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Pada aspek suprastruktur demokrasi, perlu adanya penguatan independensi dan profesionalisasi lembaga peradilan melalui perubahan sistem recruitment hakim disemua jenjang peradilan, baik di lingkungan MA maupun MK. Karena dengan peradilan yang profesional dan independen, harapan rakyat Indonesia untuk hadirnya satu ekosistem demokrasi yang konstitusional dan demokratis dapat diwujudkan. 2. Media sosial harus diletakkan sebagai ruang publik demokratis, yang ramah HAM dan bebas dari bayang-bayang represei kekuasaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan konsep pengaturan pada UU ITE yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat dalam menjalankan hak sipil politiknya. Disamping itu, media sosial juga harus dilihat sebagai sebuah ekosistem dan produk industri yang memiliki orientasi ideologis menghimpun keuntungan dari penggunanya. Karenanya Pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan yang 74 memadahi untuk warga negaranya, agar tidak menjadi obyek perahan bagi pemodal yang berkepentingan dengan keterbelahan sosial di sosial media. 3. Perbaikan legislasi harus dilakukan melalui perubahan skema pembentukan peraturan perundang-undangan yang berparadigma partisipatif transendentalistik. Artinya perspektif hukum yang dihadirkan dalam pembentukan produk legislasi, disatu sisi harus beranjak dari aspirasi dan representasi masyarakat yang berkepentingan atas hadirnya produk legislasi tersebut. Disisi lain sebagai negara yang berketuhanan, proses berhukum juga harus meletakkan ajaran agama sebagai meta norma dalam pembentukan norma perundang-undangan. Skema itu dapat dilakukan melalui perubahan model pembentukan naskah akademik, yang selama ini hanya mewajibkan pendasaran analisisnya pada analisis filosofis, sosiologis dan yuridi, dengan menambahkan analisis ajaran agama. Untuk mengakomodasi kebutuhan perubahan tersebut, maka skema pembentukan undang-undang harus menjamin keterlibatan Ormas keagamaan, tidak hanya sebagai “pihak terkait”, tetapi sejak awal sebagai “pihak pengusul”. Perubahan demikian tentunya harus dilakukan secara mendasar melalui perubahan konstitusi. 4. Perbaikan otonomi daerah harus dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa otonomi daerah adalah jalan untuk mewujudkan cita kebangsaan. Perbaikan otonomi harus dilakukan melalui proses penyemaian kembali kearifan dan keadaban lokal sebagai dasar tata kelola pemerintahan. Penguatan nilai kearifan lokal harus diikuti dengan pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang ramah adat dan tradisi ketatanegaraan yang berkembang di masyarakat setempat. Jaminan atas perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 75 juga harus diwujudkan dengan penumbuhan satu skema e- governance yang accessable bagi setiap warga daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. 5. Menyudahi demokrasi transaksional tidak mudah, dan harus dilakukan melalui keberanian untuk mempermudah proses pembuktian money politik dalam regulasi pemilihan kepala daerah, serta memudahkan jalan bagi hadirnya kepala daerah dari unsur independen. 76 BAGIAN 9 Catatan Akhir Tahun 2020 Bidang Ketenagakerjaan 77 Degradasi Regulasi Perlindungan Buruh Narwoko, SH Anggota Serikat Pekerja FSPMI dan LKBH Umsida 1. Undang-Undang Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan Dari sekian bidang atau klaster pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bidang Ketenagakerjaan menjadi salah satu bidang paling keras penolakannya baik oleh kelompok pekerja/buruh yang kelak menjadi kelompok yang paling terdampak, maupun dari akademisi, praktisi, aktivis kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum. Aksi Penolakan melalui unjuk rasa, audiensi, petisi, maupun kampanye media sosial dilakukan sepanjang tahun ini. Undang-Undang ini dijanjikan akan menjadi solusi atas terhambatnya investasi maupun permasalahan ketenagakerjaan lainnya di Indonesia. Regulasi ketenagakerjaan sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 disebut oleh Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Jokowi periode pertama sebagai aturan yang tidak ramah terhadap investor serta kaku layaknya “kanebo kering”. 51 Padahal menurut kajian World Economic Forum (WEC), faktor korupsi adalah penghambat utama investasi di Indonesia, sedangkan peraturan tenaga kerja hanya berada urutan ke-13 dari 16 faktor.52 Degradasi Regulasi Perlindungan Buruh Secara substansi, pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 51 https://bisnis.tempo.co/read/1217752/menteri-hanif-uu-ketenagakerjaan-kita- kaku-seperti-kanebo-kering/full&view=ok 52 https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi- penghambat-utama-investasi-di-indonesia 78 memberi alasan kuat dugaan regulasi ini akan semakin memiskinkan pekerja/buruh karena tidak ada kepastian kerja dan kepastian hukum : a. Kemudahan Tenaga Kerja Asing b. Sistem kerja kontrak seumur hidup c. Alih daya bebas di semua sektor d. Pemutusan Hubungan Kerja dipermudah e. Kompensasi pesangon dikurangi f. Sistem pengupahan yang murah diperkuat UU Cipta Kerja semakin memperkuat hal yang selama ini terjadi dalam hubungan industrial yaitu pekerja/buruh hanya sebatas sebagai obyek. Dengan mengusung isu atas jawaban kebutuhan pekerjaan melalui tema hubungan kerja yang fleksibel seharusnya tidak menjadikan alasan untuk mempermudah potensi tenaga kerja Indonesia semakin dieksploitasi. Lembaga Pembentuk Undang-Undang Melanggar Konstitusi a. Metode omnibus law tidak dikenal dalam UU No.11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Mengabaikan pandemi Covid19 Bukannya fokus penanganan negara dalam menghadapi pandemi Covid19 RUU yang selanjutnya disahkan ini dibahas dan disahkan dalam waktu singkat. Dengan alasan pengabdian pada rakyat, masa reses DPR diabaikan. Sedangkan, Pekerja/buruh dilarang melakukan unjuk rasa baik oleh pemerintah maupun pengusaha. c. Tidak partisipatif dan transparan Kelompok pekerja/buruh sebagai kelompok terdampak tidak dilibatkan, bahkan sejak tahap penyusunan. Satuan Tugas yang 79 dibentuk hanya beranggotakan pengusaha, birokrat, dan akademisi. Publik tidak segera dapat mengakses draft RUU yang disetujui menjadi Undang-Undang oleh lembaga pembentuk undang-undang. d. Melanggar konstitusi UU ini tidak memberikan perlindungan jaminan kepastian pekerjaan dan penghasilan yang layak sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. UU ini juga mengabaikan putusan MK yang menyatakan bahwa PHK karena efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan tutup permanen. 2. Regulasi Upah Ketentuan pengupahan mengalami perubahan pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja. Yang wajib ditetapkan hanya Upah Minimum Propinsi (UMP). Upah Minimum Kabupaten dapat ditetapkan dengan syarat tertantu. Upah Minimum Sektoral dihapus. Diluar ketentuan ini maka kebijakan pengupahan hanya bisa disepakati berdasarkan kesepakatan antara pemberi pekerja dengan pekerja. Dengan posisi yang lemah, tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang semakin memberatkan pekerja/buruh dalam usahanya meraih kesejahteraan. Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Komponen Hidup Layak yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2020 semakin menambah derita buruh. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu formula penentuan upah, secara kualitas regulasi ini lebih buruk dibanding regulasi sebelumnya. Beberapa kualitas komponen KHL diturunkan seperti gula pasir dan minyak goreng. 53 Isu ini menjadi pemicu semakin menguatnya suara pekerja/buruh dalam 53https://tirto.id/kspi-tak-puas-penambahan-komponen-khl-2020-oleh-kemnaker- f59A 80 menyampaikan penolakan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. 3. Tenaga Kerja Asing China saat Pandemi Covid19 Ditengah kondisi pandemi yang menimbulkan dampak di semua bidang, pemerintah Indonesia memberi izin masuk 500 orang TKA asal China pada akhir April 2020 ke Sulawesi Tenggara. 54 Hal ini tentunya sebuah kebijakan yang tidak populis dan dipastikan menimbulkan polemik. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Hal ini tentu kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang tengah berjuang menanggulangi penyebaran Covid19, justru pemerintah malah mengijinkan masuk TKA dari episentrum Covid19. Di sisi lain, WNI sangat banyak yang membutuhkan pekerjaan. Seharusnya, salah satu manfaat investasi asing adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. 4. Kartu PraKerja Menjadi salah satu modal kampanye calon Presiden Jokowi ketika masa kampanye pilpres 2019. Berbagai masalah muncul mengiringi implementasi program yang semula tidak dirancang untuk menjadi salah satu solusi ketenagakerjaan akibat pandemi Covid19. Secara umum, Korban PHK atau dirumahkan sebagai dampak ekonomi akibat pandemi Covid19 lebih membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan pelatihan. Selain 54https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28600/t/TKA+China+Masuk+Sultra,+Wab ah+Covid19+Kian+Mengkhawatirkan#:~:text=Tenaga%20Kerja%20Asing%20( TKA)%20asal,TKA%20dari%20episentrum%20Covid%2D19.&text=Apalagi% 2C%20TKA%20yang%20berjumlah%20500%20orang%20tersebut%20diketahu i%20berasal%20dari%20China. 81 itu ada 5 poin yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : a. Tidak benar-benar menjangkau korban PHK b. Rawan konflik kepentingan c. Tidak adanya pengawasan pelaksanaan pelatihan d. Materi pelatihan tidak semua memenuhi syarat e. Teknologi tidak efisien Masalah lain bidang ketenagakerjaan selama tahun 2020 yang membutuhkan kajian dan telaah lebih mendalam serta harus didukung data dari lapangan adalah potensi pemberi kerja memanfaatkan kondisi pandemi Covid19 untuk memberikan upah dibawah ketentuan dan/atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan ketidakmampuan perusahaan untuk tetap bertahan akibat dampak ekonomi dari pandemi covid19. Rekomendasi : Bagi pekerja/buruh : a. Terus suarakan tuntutan untuk membatalkan Omnibus Law dan mencabut UU Cipta Kerja b. Dukung dan kawal terus pengujian di Mahkamah Konstitusi c. Kawal pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pelaksanaannya. Bagi publik : Bergerak bersama untuk menyuarakan penolakan atas pelanggaran hak konstitusional dalam pasal UU Cipta Kerja serta memberikan pendidikan kepada masyarakat. 82 Daftar Pustaka Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah jenis virus corona yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) Pada Agustus 2020, hasil Intra-Action Review (IAR) WHO yang didukung oleh Kementerian Kesehatan RI untuk penilaian respon COVID-19 di Indonesia menunjukkan secara garis besar upaya pemerintah Indonesia masih membutuhkan peningkatan “Virus corona (COVID-19),” Google Berita. https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=I D:id (accessed Dec. 29, 2020). “Health Outlook 2021,” CISDI, Dec. 18, 2020. https://cisdi.org/id/health-outlook- 2021/18/12/2020/ (accessed Dec. 29, 2020). KawalCOVID19, “Tes COVID-19 di Indonesia per 29 Desember 2020. Rata-rata harian dalam 7 hari terakhir: - Spesimen: 50.088 - Orang yang diperiksa: 34.123 - Kasus positif: 7.000 (tingkat positivitas 20,51%) Tingkat positivitas keseluruhan: 15,05% (727.122 kasus / 4.831.091 orang yang diperiksa) https://t.co/YLEBRU6YOU,” @KawalCOVID19, Dec. 29, 2020. https://twitter.com/KawalCOVID19/status/1343839597185 253388 (accessed Dec. 29, 2020). “SILAPHAR COVID-19 - Penyajian Laporan.” https://sites.google.com/view/laporancovid19online/penyaj ian-laporan (accessed Dec. 29, 2020). PD3I adalah Penyakit Menular yang Dapat di Cegah Dengan Imunisasi Sejak 18 Oktober 2016, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan telah 83 resmi diakui dan diterima untuk dicantumkan dalam kolom kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP), di samping 6 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Surah al-Nisā’ ayat 59. Surah al-Infiṭar ayat 6. Surah al-Ḥujurāt ayat 13. Surah al-Anbiyā’ ayat 107. Surah al-Zumar ayat 53. Https://covid19.who.int/ (29 Desember 2020). Https://covid19.go.id/ (29 Desember 2020). Https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease- (covid-19)-vaccines (29 Desember 2020). LIPI, Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia (19 Mei 2020). Retrieved from http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus- corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030. Slavoj Žižek, PANDEMIC! COVID-19 Shakes the World (NY & London: OR Books, 2020), 49. Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families (Abingdon: Routledge, 2009), 112. John Battista & Richard Almond, “The Development of Meaning in Life”, Psychiatry, (1973), 36:4, 409-427, DOI:10.1080/00332747.1973.11023774. Lihat Viktor Frankl, Man's Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 2006); Hans Georg Gadamer, Truth and Method (NewYork: Seabury Press, 1975). Yuval Noah Harari, Every Crisis is Also an Opportunity. Retrieved from https://en.unesco.org/courier/2020-3/yuval-noah- harari-every-crisis-also-opportunity. 84 Https://www.weforum.org/great-reset/ (29 Desember 2020) Žižek mengatakan, “… even if life does eventually return to some semblance of normality, it will not be the same normal as the one we experienced before the outbreak” (Žižek, PANDEMIC!, 78); Sementara Harari berujar, “Yes, the storm will pass, humankind will survive, most of us will still be alive — but we will inhabit a different world” (Yuval Noah Harari, The World After Coronavirus (20 Maret 2020). Retrieved from https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea- a3c9-1fe6fedcca75) Surah al-Ḥashr ayat 18. Russell Bova, How the World Works: A Brief Survey of International Relations, Second Edition (Boston: Longman, 2012), 269- 291. Suhadi et.al., Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid- 19 (Yogyakarta: CRCS, 2020). Michael Hass, Why Democracies Flounder and Fail: Remedying Mass Society Politics (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), 32. BNPB. Update Bencana di Indonesia 3 September 2020 (4 September 2020). Retrieved from https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-di-indonesia- 3-september-2020. WALHI, Lima Tahun Perjanjian Paris: Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius dan Ambisius (12 Desember 2020). Retrieved from https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris- kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan-ambisius. JATAM bahkan berani menyimpulkan bahwa pilkada 2020 adalah pestanya oligarki, bukan demokrasi. Dari hasil penelusurannya, di 270 wilayah yang menggelar pilkada serentak, terdapat 5.599 (IUP) yang rentan ditransaksikan (Pilkada 2020: Vaksin Imunitas bagi Oligarki (8 Desember 85 2020). Retrieved from https://www.jatam.org/pilkada-2020- vaksin-imunitas-bagi-oligarki/). Sebagai contoh, dari Muhammadiyah saja, Indonesia sangat terbantu dengan kehadiran lembaga filantropi LAZISMU, lembaga penanggulangan bencana MDMC, gugus tugas penganganan 86pandemi MCCC, dan belum ditambah jaringan rumah sakit 86dan amal usaha lain yang dimilikinya dari tingkat pusat hingga ke ranting-ranting di desa/kelurahan. Muhammadiyah juga melakukan penguatan literasi publik melalui penyusunan pustaka seperti Fikih Informasi, Fikih Anti Korupsi, Fikih Air, dan Fikih Kebencanaan. Surah al-Anfal ayat 27. Harari, Every Crisis. Lihat ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020 Semester I (29 September 2020). Retrieved from https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus- korupsi-2020-semester-i; Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 Semester I (11 October 2020). Retrieved from https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi- 2020-semester-i. Https://www.bnpt.go.id/terorisme-di-masa-pandemi-cenderung- menurun-bnpt-minta-masyarakat-terus-waspada (16 Desember 2020). Surah al-Māidah ayat 77. Daniel Koehler, Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism (London & NY: Routledge, 2019), 74. Lihat Steven Levistki & Danial Ziblat, How Democracies Die (Great Britain: Viking, 2018), 8-9. 86 https://indikator.co.id/wpcontent/uploads/2020/10/Rilis_Sur as_Indikator_25-Oktober_2020.pdf. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/ 599/sdgs_10/1. https://nasional.tempo.co/read/1377215/8-poin-tuntutan-yang- dibacakan-saat-deklarasi-kami; https://voi.id/berita/11754/deklarasi-kita-maman-bukan- tandingan-kami-tapi-koreksi; juga https://tirto.id/akademisi- sipil-kecam-intimidasi-diskusi-pemberhentian-presiden- fDS4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32- 578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol- kesehatan-di-pilkada. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200519132036-13- 504886/uu-minerba-aturan-oligarkis-di-era-milenial https://nasional.tempo.co/read/1396169/pusat-studi-fh-ui- penyusunan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-sangat-jorok https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/07360811/omnib us-law-ruu-cipta-kerja-antara-kepentingan-investor-dan- perbudakan?page=all. https://tirto.id/mendalami-kekecewaan-investor-asing-terhadap- uu-ciptaker-f5Gp. http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi- masyarakat-adat/ https://bisnis.tempo.co/read/1217752/menteri-hanif-uu- ketenagakerjaan-kita-kaku-seperti-kanebo- kering/full&view=ok https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/k orupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia https://tirto.id/kspi-tak-puas-penambahan-komponen-khl-2020- oleh-kemnaker-f59A 87 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28600/t/TKA+China+Masu k+Sultra,+Wabah+Covid19+Kian+Mengkhawatirkan#:~:text= Tenaga%20Kerja%20Asing%20(TKA)%20asal,TKA%20dari%2 0episentrum%20Covid%2D19.&text=Apalagi%2C%20TKA%2 0yang%20berjumlah%20500%20orang%20tersebut%20dike tahui%20berasal%20dari%20China. 88 89