S ALIN AN PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Aprilliani Dewi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Suri Agung Prabowo Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----------------- Para Pemohon 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca Keterangan DPR; Mendengar dan membaca Keterangan Presiden; Mendengar dan membaca Keterangan Ahli para Pemohon; Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli Presiden; Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 3 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945”; 3. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang- undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 4 3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 7. Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami 5 kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia [Bukti P-4]; 8. Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I [Bukti P-5] yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I; 9. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar; 10. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon; [Bukti P-6] 11. Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. [Bukti P-7] Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut: 6 a. Dalam Gugatan Konvensi: - Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya; - Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I; 3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-; 4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-; 5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini; 12. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo. [Bukti P-8] 13. Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi; 14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat 7 serta kehormatan Para Pemohon, sehingga secara mutatis mutandis kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat (causalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian a quo; 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)UUD 1945; C. POKOK PERMOHONAN 16. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pasal 15 ayat (3) Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 17. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. 8 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP HAK EKSEKUTORIAL DALAM PASAL 15 AYAT (2) DAN AYAT (3) UU 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 18. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur); 19. Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. Agar juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan; 20. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan 9 eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia]; 21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia; 22. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU a quo, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. 23. Bahwa pengaturan dalam pasal a quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur); 24. Bahwa ketentuan pasal a quo, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur. FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL” DAN FRASA “SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN” BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM 25. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 10 menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 26. Bahwa keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Pertama, ketentuan a quo memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia; 27. Bahwa model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia. [vide Bukti P-6] 28. Bahwa model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan; 29. Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 30. Bahwa kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena 11 lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia); 31. Bahwa mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR); Pasal 196 HIR “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”. 32. Bahwa model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat; 33. Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8] 12 34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas dan nyata, ketentuan pasal a quo khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo. FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL”, FRASA “SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESAMAAN DIHADAPAN HUKUM; DAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM. 35. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, khususnya menyangkut frasa “kekuatan eksekutorial” dalam hal konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” ketika diperhadapkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan, telah menunjukkan ketiadaan konsep dan mekanisme yang jelas sehingga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahkan dalam praktik, menunjukkan ketiadaan prosedur yang jelas dan tanpa mekanisme hukum yang baku; 36. Bahwa kondisi yang sama berlaku terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo, khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, yang tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya. Ketentuan a quo tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”; 37. Bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” debitur; 38. Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU a quo menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan 13 dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh pemberi fidusia (debitur) atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan “cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya; 39. Bahwa pengaturan yang demikian, senyatanya telah mengabaikan prinsip due process of law yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum; 40. Bahwa pengaturan yang demikian juga senyatanya telah bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengaturan dalam ketentuan a quo, telah menunjukkan ketidaksetaraan dihadapan hukum antara kreditur dan debitur. Menunjukkan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi penerima fidusia (kreditur) diberikan hak eksklusif untuk melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas; 41. Bahwa pengaturan a quo juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan sama kedudukannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya; 42. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka secara nyata, ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1); FRASA “KEKUATAN EKSEKUTORIAL”, FRASA “SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN” DAN FRASA “CIDERA JANJI” TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN JAMINAN ATAS HAK MILIK. 14 43. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, beberapa frasa dalam ketentuan a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme yang diberlakukan. Berarti juga mekanisme itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan dihadapan hukum bagi pemberi dan penerima fidusia; 44. Bahwa pengaturan yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 45. Bahwa ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori “cidera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh siapapun, namun juga faktual telah dialami oleh para Pemohon. Bahkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum; [vide Bukti P-7] 46. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan a quo, nyata nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Karena sewaktu-waktu terancam akan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas; 47. Berdasarkan hal itu, maka secara tegas bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. D. KESIMPULAN 1. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam pokok permohonan di atas, secara nyata ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau paling tidak inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo; 15 2. Bahwa kedepan, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, tidak hanya berorientasi pada pengakuan, jaminan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur), namun juga kepada Pemberi Fidusia (Debitur); 3. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan a quo, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa harus melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga baik hasil sita terhadap objek dan prosedurnya akan semakin menguatkan hak hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia (Kreditur); 4. Bahwa dengan pemaknaan ulang sebagaimana permohonan a quo, Pemberi Fidusia (Debitur), akan mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat di eksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum berlaku secara adil; E. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 16 Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pemohon I dan Pemohon II; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 bertanggal 25 November 2016; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon; 6. Bukti P- 6 : Video rekaman dan Foto debt collector yang ditugaskan oleh Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara sewenang-wenang memaki dan mengancam akan membunuh Pemohon II; 17 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penerima Fidusia; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Foto Pengeksekusian objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia; Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Tulus Abadi, yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis pada sidang tanggal 24 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli adalah Ketua Pengurus Harian YLKI, menurut ahli dalam tujuh tahun terakhir, pengaduan yang dominan yang diterima YLKI adalah pengaduan mengenai jasa keuangan, perumahan, telekomunikasi, listrik, dan belanja online. Pengaduan jasa keuangan yang dilaporkan ke YLKI adalah masalah perbankan, asuransi, dan leasing, dan juga soal e-money. Pada tahun 2016, pengaduan jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI dan salah satunya adalah pengaduan masalah leasing. Menurut ahli ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh leasing, over kredit bermasalah, perilaku debt collector dan penghitungan denda dan biaya, dan yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku debt collector atau juru tagih. Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan leasing masih menduduki pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI atau ada sebanyak 57 kasus. Karakter utama masalahnya adalah masih sama dengan tahun sebelumnya, menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak leasing dan juga masalah debt collector atau juru tagih. Pada tahun 2018, masalah leasing juga masih sangat mendominasi, khususnya leasing masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah penarikan kendaraan. Menurut ahli permasalahan umum mengenai leasing itu adalah pertama, konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan kendaraan. Kedua, perilaku debt collector (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan. Ketiga, ketidaktelitian 18 konsumen saat akad kredit, konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan kemudian masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen. Hal ini terjadi khususnya bagi konsumen leasing sepeda motor, banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang ditentukan sehingga kendaraan ditarik dan menurut ahli hal ini merupakan jebakan betmen klausula baku. Dalam perjanjian standar dilarang menyelipkan klausul-klausul baku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti klausul yang menyatakan mengenai pengalihan tanggung jawab, klausul mengenai pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang, dan klausul yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang ditetapkan di kemudian hari. Karakter klausula baku yang sering ditemui dalam keluhan-keluhan masyarakat adalah perjanjian standar yang dibuat cenderung menguntungkan pelaku usaha di satu sisi dan merugikan konsumen di sisi lain, serta tidak ada ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi (take it or leave it). Substansi perjanjiannya sangat sulit dipahami konsumen karena terlalu detail, teknis, dan kontennya juga memang konsumen tidak paham, bentuk dan tulisannya sangat kecil dan jelimet. Ahli pernah mengusulkan dalam sebuah diskusi di OJK dan BI bahwa diperlukan perjanjian standar yang distandarisasi oleh regulator, misalnya oleh OJK. Jadi, dalam konteks perbankan atau asuransi harusnya dibuat perjanjian standar yang karakternya sama sehingga tidak merugikan konsumen dengan menyelundupkan pasal-pasal klausula baku. Ahli menyatakan bahwa peta besar permasalahan leasing saat ini adalah leasing itu menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, namun tidak ada instrumen pengendalian. Sebenarnya pengaturan uang muka untuk kendaraan roda dua ataupun roda empat adalah 20% sampai 30% dari harga jual, namun di lapangan ketentuan ini sering dilanggar. Konsumen dapat membawa pulang kendaraan meskipun tanpa DP. Menurut ahli, leasing menjadi faktor pemicu polusi di kota besar dan bahkan kecelakaan kendaraan bermotor, saat ini ada 30.000 orang meninggal di jalan raya karena kecelakaan kendaraan bermotor dan khususnya roda dua. Kemudian, kredit 19 kendaraan bermotor menjadi instrumen pemiskinan di rumah tangga miskin. Dari data yang pernah ahli baca, menurut BPS sebenarnya banyak orang-orang rumah tangga miskin yang tidak mampu mengkredit sepeda motor, namun akhirnya dia mengkredit dan harus mencicil dengan bunga yang sangat tinggi dan akhirnya terjadi proses pemiskinan di dalamnya. Menurut ahli, seperti yang diketahui bersama masalah jasa keuangan regulatornya adalah OJK, namun dalam hal pengawasan, masih sangat lemah sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran, hak ini bisa saja terjadi karena tidak adanya review terhadap regulasi selain itu bisa juga terjadi karena tidak ada tindak lanjut. Saat ini selain leasing, sedang marak mengenai pinjaman online yang kontrak perjanjian bakunya juga merugikan konsumen. Sehingga masalah perjanjian baku ini menjadi masalah krusial dalam kontrak jasa finansial dimana masih banyak menggunakan klausula-klausula baku, baik di perbankan, asuransi, dan leasing yang kemudian merugikan konsumen. YLKI mendorong agar adanya revisi regulasi terkait dengan kontrak perjanjian ini khususnya menyangkut masalah penarikan kendaraan dan perilaku debt collector karena 2 hal ini sering terjadi di lapangan dan merugikan konsumen karena berawal dari perjanjian tidak fair atau regulasi yang tidak fair dan juga praktik-praktik di lapangan yang melanggar atau dilanggar oleh pelakunya. Bahwa tren pengaduan jasa keuangan dan khususnya masalah leasing dalam pandangan ahli dapat dilihat secara kasuistik dan juga bisa dilihat secara sistemik. Secara kasuistik berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh baik kreditur ataupun mungkin juga debitur dalam kasus yang itu saja. Namun ahli melihat bahwa kasus- kasus yang terjadi berangkat dari unfairness regulasi, baik di dalam undang-undang, mungkin juga di dalam aturan-aturan OJK, aturan Kementerian Keuangan, ataupun undang- undang yang lainnya yang mengakibatkan adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan undang-undang sektoral lain, sampai saat ini masih banyak sekali yang saling bertentangan, Undang- Undang Perlindungan Konsumen memang undang-undang yang sifatnya generik, bukan undang-undang yang spesifik. Kemudian menurut Ahli ada kasus di bidang 20 asuransi yang menjerat produsen asuransi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal terdapat Undang-Undang Asuransi. Menurut YLKI sebagai lembaga konsumen, sah saja jika konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang. Ahli mempertanyakan mengapa DPR atau pemerintah tidak melakukan harmonisasi sehingga tidak ada undang-undang yang saling tumpang-tindih atau bertabrakan. Dalam kasus leasing, mengenai penarikan kendaraan ketika konsumen menunggak atau gagal bayar, jika dilihat secara kasuistik dan secara perdata, sebenarnya memang kesalahan dari konsumen, namun tetap harus dilihat juga latar belakang mengapa konsumen itu menunggak. Ahli menyatakan terhadap konsumen yang kemudian tidak mampu membayar tagihannya atau dengan kata lain kredit macet sebelum adanya aturan fidusia, cara perusahaan finance menarik kendaraannya dari konsumennya lebih ekstrim seperti melakukan penderekan, dan hal inipun tidak mengenal tempat bisa saja edang dipakai, ditarik, langsung dinaikkan ke truk mereka hal ini dilakukan tanpa menunjukkan surat perjanjian fidusia. Banyak konsumen yang tidak paham bahwa ketika mereka melakukan perjanjian dengan leasing, dia akan hanya sewa-beli, dia sebenarnya menyewa kendaraannya, setiap bulan dia harus membayar sewa itu, sehingga ketika dia menunggak walaupun tinggal tiga bulan, kendaraannya harus diambil oleh kreditur. Hal ini merupakan regulasi yang tidak adil bagi konsumen, di satu sisi konsumen telah membayar uang muka yang ditentukan, tetapi kemudian ketika dia tunggak di tengah jalan padahal kendaraannya sudah mau lunas, kurang dua bulan, satu bulan atau apa pun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh krediturnya. Ahli menyatakan bahwa ahli tidak mendalami persoalan ini, namun jika pasal yang diajukan disamakan dengan putusan pengadilan yang inkracht menurut ahli hal ini tidak fair. Karena pada sat melakuan eksekusi, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sita yang dilakukan dalam putusan Majelis Hakim atau putusan dari pengadilan. Ahli menyatakan mungkin harus dilihat juga latar belakang mengapa aturan tersebut dibuat, mungkin saja pertimbangannya untuk melindungi pihak kreditur untuk 21 mempercepat penjualan, mempercepat pertumbuhan industri otonomotif karena memang sering diklaim oleh pemerintah, rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan populasi sehingga perlu jaminan-jaminan dari pemerintah. Namun peraturan ini tidak diimbangi dengan sebuah kebijakan yang fair atau setara bagi konsumen. Ahli pernah membaca, di Amerika aturan menjadi debt collector sangat ketat, yaitu debt collector tidak boleh mengontak ataupun mendatangi konsumen secara sembarangan dengan datang ke rumahnya dan seterusnya. Regulasi di Amerika, juru tagih itu hanya boleh mengontak konsumen di jam yang telah ditentukan, yaitu pukul 08.00 WIB pagi, di luar itu, sama sekali tidak diperbolehkan. Di Indonesia, aturan-aturan terkait dengan debt collector atau juru tagih baru keluar sekitar 3 atau 4 tahun terakhir setelah didesak terus. Sebelumnya, ada konsumen yang meninggal karena dipukuli oleh juru tagih ketika dia menagih ke rumahnya, banyak juru tagih yang menagih ke kantor sehingga mengobrak-abrik kantor, sehingga banyak konsumen yang akhirnya di-PHK karena didatangi oleh juru tagih itu, ada juga yang sampai bercerai dan segala macam karena dipermalukan oleh juru tagih itu. Walaupun aturan telah dibuah dan relatif lebih baik, namun dalam implementasinya masih banyak pelanggaran salah satunya mengenai uang muka dalam aturannya yang 20% sampai 30%, namun dilapangan rendah tidak pernah diimplementasikan atau jarang diimplementasikan karena pada kenyataannya kredit dapat diberikan tanpa uang muka. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya di Negara Iran, untuk membeli sepeda motor itu harus cash, tidak boleh dicicil. Atau di Eropa, orang yang ingin membeli sepeda motor itu harus ada jaminan asuransi yang paling komprehensif alasannya karena risiko terhadap sepeda motor itu sangat tinggi sehingga seseorang boleh menggunakan sepeda motor kalau ada jaminan asuransi terhadap keselamatan. Di Indonesia, uang muka di lapangan hanya formalitas. Bahkan ahli melakukan protes keras kepada OJK dan rencana akan melakukan uji materi, mengenai diperbolehkannya pihak kreditur memberikan uang muka 0% kepada konsumen dengan syarat tertentu. 22 Menurut Ahli, dalam industri jasa sebenarnya tidak mungkin ada perjanjian standar, namun pada industri jasa modern seperti sekarang tidak bisa dihindari adanya perjanjian standar. Yang jadi permasalahan adalah jika perjanjian standar yang ada di industri jasa menyelipkan klausul baku, yang bermasalah nukan perjanjian standarnya namun klausul bakunya. YLKI pernah bermitra dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dalam rangka merevisi atau amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sudah masuk di Prolegnas DPR, salah satu ketentuan yang direvisi mengenai klausula baku dan perjanjian standar ini. Ahli menyadari bahwa implementasi perjanjian standar itu sulit, namun hal ini adalah instrumen untuk melindungi konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Di Belanda misalnya, konsumen kelas menengah bawah yang bertransaksi dengan developer, dia didampingi oleh pengacara negara penyebabnya Karena pertama, konsumen pasti tidak bisa menyewa pengacara komersial. Kedua, konsumen tidak bisa memahami perjanjian- perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut sehingga negara menunjuk sebagai pendamping konsumen untuk mendampingi konsumen agar dia tidak terjerat oleh perjanjian baku yang dibuat oleh developer itu. Ahli pernah berdiskusi dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeini, dan beliau mengusulkan agar perjanjian standar itu dibuat standardisasi. Misalnya untuk jasa finansial, OJK bisa membuat template perjanjian standar, isi dari perjanjian bisa beda hanya besaran bunga dan di ayat-ayat tertentu yang berbeda, ketika templatenya sama sehingga ini bisa mengurangi potensi penyelundupan klausul baku di dalam perjanjian standar itu, sehingga terjadi perjanjian standar yang fair. Di satu sisi, kita memerlukan perjanjian standar dalam industri jasa, di sisi lain, content-nya seimbang antara keberpihakan dengan kreditur ataupun keberpihakan dengan debitur. Ahli memberi kritik tentang tugas regulator, OJK dibentuk salah satunya adalah untuk melindungi konsumen, hal ini jelas di dalam Undang-Undang OJK. Namun yang Ahli ketahui setelah adanya OJK masalah pengaduan jasa finansial bukannya turun, tapi naik. Menurut ahli biaya operasional OJK didapatkan dari industri finansial, termasuk leasing. Bagaimana OJK akan bersifat fair jika seluruh biaya operasionalnya diberi oleh pihak yang harusnya diawasi. 23 Kemudian, terkait dengan moto YLKI yang tadi dinyatakan, “Menjaga martabat produsen atau dalam hal ini kreditur”, sebagai contoh ada konsumen yang mengadu ke YLKI, kemudian aduannya hanya sepele, dia beli mie instan yang di dalamnya ada butiran kayu kecil yang dia telah dirugikan dan mohon pendampingan dari YLKI. YLKI akan bertanya mengenai kerugian yang dialami, dan akan menyarankan untuk meminta ganti rugi sesuai nilai kerugian materiil konsumen. Ketika konsumen menyatakan ingin menuntut dengan jumlah tuntutan yang jauh dari nilai kerugiannya, YLKI akan menyatakan tidak dapat mendampingi konsumen yang berusaha berbuat curang dengan kerugian atau potensi kerugian yang tidak rasional. Ada juga seorang ekspatriat mengadu ke YLKI, kerugiannya sebenarnya Rp2.000.000,00, memang waktu itu hampir mengancam keselamatan anaknya, tapi bisa diselamatkan, tapi kemudian dia tidak, konsumen ini akan menggugat jauh lebih tinggi ke pengadilan. YLKI mempersilahkan namun tidak dapat mendampingi, YLKI hanya bisa menyelesaikan di awal dimana jika ada pengaduan masuk, didampingi, memperoleh ganti rugi materiil. YLKI tidak dapat mendampingi jika yang dituntut adalah kerugian imateriil yang memang tidak dapat diformulasi dengan baik. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 April 2019 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pada pokoknya para Pemohon menguji ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2): “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, 24 Pasal 15 ayat (3): “Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah Negara hukum” Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum”. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda yaitu: 25 a. Memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung atau serta merta melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Pemaknaan ini dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon. b. Bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. c. Bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. 3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur cidera janji. Sehingga menurut para Pemohon ketentuan a quo hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dan justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan hak 26 milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan objek fidusia serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur. 4. Bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU a quo tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya sehingga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”. Dengan menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh debitur atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan “cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya. 5. Pasal a quo yang menimbulkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori “cidera janji” berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas (secara faktual telah dialami oleh para Pemohon) 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang 27 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma Undang- Undang, yaitu: a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemerintah telah mempelajari permohonan para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya adanya kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasa 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo diantaranya: a. Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dalam hubungannya sebagai pemberi jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01 akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia. 28 b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dalam ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia akibat penerapan pasal tersebut yang tidak memberikan prosedur eksekusi yang benar terhadap tata cara penarikan dari, penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia. c. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan yang dalam ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia dalam frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan “putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda. 5. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: a. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WII.0167952.AH.05.01 merupakan bukti yang sangat jelas bahwa Pemohon telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian perdata sebagai penjanjian fidusia yang dalam kekuatan hukumnya bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak harus mentaatinya. b. Sesuai bukti tersebut diatas bahwa kerugian Pemohon merupakan kerugian hukum secara keperdataan yang ditimbulkan adanya suatu perselisihan dalam implementasi sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam permohonannya dimana telah terjadi perselisihan tentang tata cara eksekusi hingga Pemohon melakukan gugatan konvensi dengan dalil yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. c. Bahwa Bukti Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/ PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian membuktikan telah terjadi sengketa hukum dari sengketa perdata menjadi sengketa pidana. d. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa pasal a quo dianggap merugikan Pemohon dalam frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan” dan tidak memberikan prosedur eksekusi yang benar telah 29 menimbulkan ketidakpastian hukum, hal tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional yang bertentangan dengan UUD sebagaimana yang didalilkan Pemohon namun sebaiknya para Pemohon juga harus memahami secara baik bahwa UU Jaminan Fidusia sebagai landasan perikatan Pemohon terutama ketentuan atas eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 s/d Pasal 34). e. Sesuai tanggapan Pemerintah tersebut di atas bahwa sebenarnya dalil- dalil kerugian para Pemohon telah jelas merupakan dalil kerugian hukum secara keperdataan dengan objek suatu benda yang dapat dihitung secara nyata yang dalam implementasinya dilandaskan hukum perikatan jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional dengan alasan bahwa pasal yang diuji tidak menghalangi atau mengurangi hak-hak para Pemohon untuk dapat melakukan upaya hukum. Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh para Pemohon, dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan merupakan implementasi norma (constitusional complaint) yang dalam implementasinya kurang pemahaman dalam penerapan ketentuan norma terhadap keberlakuan pasal a quo sehingga Pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG- UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON A. Penjelasan Umum Bahwa fidusia secara umum berasal kata dari fides dari Bahasa Romawi yang artinya kepercayaan, fidusia juga diambil dari istilah Belanda Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) dan Bahasa Inggris Fiduciary Transfer of Ownership yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa istilah fidusia mengacu pada penyerahan kepemilikan harta benda atau aset berdasarkan kepercayaan dimana benda 30 yang diserahkan tetap berada di bawah wewenang pemilik asal. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah hutang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda objek jaminan fidusia. Hak penerima fidusia untuk mengeksekusi benda jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak pemberi fidusia. Secara umum dikenal sebagai istilah jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (vide Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia). Bahwa adanya UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada para pihak yang berkepentingan atau yang menggunakannya. Bagi pemberi fidusia diberi hak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan kepercayaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman. Sedangkan bagi penerima fidusia memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas objek jaminan yang telah didaftarkan dalam bentuk Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perjanjian fidusia bersifat accesoir karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang. Terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur): 31 a. Hak Pemberi Fidusia (Debitur) 1. Menggunakan ataupun memakai benda yang telah dialihkan oleh penerima fidusia; 2. Mendapatkan hak kepemilikan sepenuhnya apabila utang yang dijamin dengan fidusia lunas. b. Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur) 1. Membayar sejumlah utang yang telah diperjanjikan sebelumnya. 2. Apabila cidera janji dapat menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. c. Hak Penerima Fidusia (kreditur) 1. Mengambil/menerima piutangnya secara berkala/kredit; 2. Mengeksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji. d. Kewajiban Penerima Fidusia (kreditur) 1. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jamianan fidusia guna mendapatkan kepastian hukum yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. 2. Menghapus Sertifikat Jaminan Fidusia jika sudah ada pelunasan. B. Terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda- beda, dan menginginkan agar prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya 32 masih dalam penguasaan pemilik jaminan tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik) sejak tanggal 5 Maret 2013 pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. b. Sertifikat fidusia timbul sebagai akibat pendaftaran fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses pendaftaran jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Sertifikat Jaminan Fidusia dalam ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi, yang secara kekuatan hukum hanya mengikat kepada dua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum. c. Bahwa berlaku asas droit de suite atau zaaksgevlog yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (zakelijkrechrt) dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht). Dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya 33 dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepatian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga. d. Bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah mudah dieksekusi maka kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutoril bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Jadi bila merujuk pada ketentuan tersebut terlihat bahwa kekuatan eksekutorial merupakan jenis kekuatan eksekusi alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh Pengadilan untuk melaksanakan putusan. e. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Mengingat objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak dan dalam penguasaan debitur sehingga sangat berpotensi bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut khususnya akibat cedera janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dengan kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan dasar untuk melakukan 34 eksekusi atas kekuasaannya sendiri baik berupa penyitaan maupun lelang sita tanpa perantaraan hakim yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Untuk itu pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. f. Kekuatan eksekutorial dalam ketentuan ini merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Atas dasar kepercayaan tersebut dapat lahir beberapa kesepakatan baik kesepakatan dalam perbuatan hukum juga adanya kesepakatan terhadap akibat hukum, sehingga baik dalam melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan atas dasar kesepakatan maka dalam ketentuan tersebut pelaksanaanya langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. g. Kekuatan eksekutorial secara norma hukum telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yang bertujuan adanya kesepakatan yang lebih luas dengan maksud untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang telah menjadi kesepakatan menjadi kekuatan eksekutorial yang dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang jika terjadi akibat hukum eksekusinya tidak perlu diselesaikan di ranah pengadilan namun dilandaskan pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut yang pelaksanaanya berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan karena kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah mengandung kesepakatan final yang mengikat bagi kedua belah pihak. h. Dalil Pemohon apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan bisa karena Sertifikat Jaminan Fidusia secara kedudukan hukum merupakan hukum bagi mereka 35 yang bersepakat sehingga eksekusinya juga berbeda dengan putusan pengadilan karena didalam eksekusi masih dimungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan. i. Kekuatan eksekutorial juga telah dijabarkan dalam ketentuan Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak jika menimbulkan akibat hukum diantaranya: 1) Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia jika terjadi eksekusi. 2) Pelaksanaan titel eksekutorial; 3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui lelang; 4) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibawah tangan; 5) Eksekusi dapat batal demi hukum jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31. j. Kepastian hukum dalam eksekusi juga tergambar dalam kasus Pemohon mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang tentunya hal tersebut dilandaskan pada tata cara eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 yang jika dapat merugikan bagi pihak dapat digugat secara hukum. Namun putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap gugatan pelanggaran hukum karena perbuatan orang yang melanggar hukum bukan pelanggaran terhadap tata cara eksekusi jaminan fidusia. k. Putusan pengadilan pemohon terhadap gugatan melawan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur putusan pengadilan namun eksekusi jaminan fidusia juga tetap dilaksanakan sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilandaskan pada ketentuan bab V UU Jaminan Fidusia terutama Pasal 29 dan Pasal 31. 36 2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori “cidera janji” dan adanya frasa “atas kekuasaan sendiri” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: a. Dalam UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (vide Pasal 4). Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi atau cedera janji. b. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat dilakukan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan objek jaminan fidusia ini dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan (vide Pasal 29 ayat (1) Hak kreditur (penerima fidusia) untuk mendapatkan kembali tagihannya dari debitur sangat dimudahkan karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila cara tersebut tidak tercapai maka kreditur dapat melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak (vide Pasal 29 ayat (1) huruf c). Melakukan penjualan yang demikian dengan maksud untuk mempermudah penjualan benda yang menjadi jaminan dan jangka 37 waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. c. Sedangkan eksekusi yang disebabkan debitur cidera janji pelaksanaanya dilandaskan pada ketentuan Pasal 29 eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia; 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. d. Mekanisme eksekusi telah diatur dalam bab V tentang eksekusi jaminan fidusia dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur eksekusi jaminan fidusia yang dapat saling menguntungkan karena dalam prosedurnya masih dimungkinkan adanya kesepakatan. e. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus dilandaskan pada ketentuan bab V yang secara emplisit tidak boleh eksekusi dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 bahwa jika eksekusi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 dapat menjadi batal hukum. f. Sedangkan penilaian terhadap cidera janji tentunya dilandaskan pada Sertifikat Jaminan Fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat 38 pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasa 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (ex aequo bono). Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan dua orang ahli, yakni Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, SH., L.LM yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2019 dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2019: Ahli Pemerintah 1. Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. A. Pendahuluan Bahwa pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU JF khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah 39 menimbulkan ketidakpastian hukum kerena dapat dimaknai berbeda- beda; 2. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertipikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU JF hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia (Kreditur) dan luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur); 4. Bahwa frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya sehingga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan “cidera janji”. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan (preferent) terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur), dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Hak khusus yang dimiliki penerima fidusia/kreditur tentunya berbeda dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki benda yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan maupun alasan lain yang sah untuk didahulukan. Mereka yang tidak memiliki benda yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan atau memiliki alasan yang sah untuk didahulukan disebut dengan kreditur konkuren. Berbeda dengan kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan hutang, terhadap kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya dan memiliki hak yang seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang yang dimilikinya dalam hal pelunasan hutang. Mengenai hal 40 ini secara jelas diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Adapun Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan”. Dikarenakan jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan sebagaimana jaminan khusus kebendaan lainnya seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan, maka penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki hak-hak khusus yang diberikan undang-undang dibandingkan dengan kreditur konkuren sebagai pemegang jaminan umum. Hak khusus yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia atau kreditur adalah kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi jaminan fidusia atau debitur wanprestasi guna mendapatkan pelunasan hutang sebagaimana juga yang berlaku terhadap penerima jaminan khusus kebandaan lainnya. Hal ini yang menyebabkan kreditur lebih suka memberikan pinjaman kepada debitur yang bersedia menyediakan benda-benda tertentu untuk ditunjuk sebagai jaminan hutang dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya. Lembaga perbankan bahkan mensyaratkan adanya collateral atau agunan sebagai syarat pemberian kredit atau pinjaman. Jaminan fidusia telah lama diterapkan di Indonesia sejak jaman Belanda berdasarkan yurisprudensi. Jaminan fidusia muncul guna mengatasi permasalahan jaminan gadai yang mensyaratkan adanya pelepasan benda dari kekuasaan pemberi gadai/kreditur (inbezitstelling) sebagai syarat sahnya gadai. Persyaratan tersebut tentunya sulit untuk dipenuhi oleh debitur dalam hal debitur memerlukan benda yang dijaminkan guna menjalankan kegiatan 41 bisnisnya. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka lembaga Fidusia yang pernah ada pada jaman Romawi diberlakukan kembali. Pemberi jaminan atau kreditur tidak perlu melepaskan penguasaan terhadap benda yang dijadikan jaminan, akan tetapi cukup menyerahkan kepemilikan bendanya saja secara kepercayaan sehingga lembaga jaminan ini dikenal dengan nama Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) yang selanjutnya disingkat menjadi Fidusia. Meskipun lembaga jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi telah dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan objek jaminan yang tidak perlu dilepaskan dari kekuasaan debitur, akan tetapi lembaga jaminan tersebut tetap menyisakan permasalahan terkait dengan eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Ketiadaan aturan mengenai eksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia mengakibatkan lembaga jaminan tersebut tidak menarik bagi para kreditur atau pemberi dana. Oleh karenanya guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemberi fidusia (debitur) maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. B. Jaminan Fidusia Didasarkan Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Bersifat Timbal Balik. Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, Jaminan Fidusia ada karena diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak. Lebih lanjut Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang. Perjanjian Fidusia bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya hapus, maka Perjanjian Fidusia juga hapus. Perjanjian Fidusia juga tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang. Sebagai sebuah perjanjian ikutan (accesoir), keberadaan Jaminan Fidusia terlebih dulu diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya guna memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur akan 42 pengembalian pinjaman atau hutang yang menjadi kewajiban debitur. Dengan demikian, pemberian jaminan oleh debitur merupakan kontra-prestasi atas kewajiban kreditur memberikan pinjaman sehingga dapat tercipta pertukaran yang adil (commutative justice). Pertukaran yang adil merupakan hal yang bersifat fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksanaan prinsip itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Tanpa adanya jaminan, maka kreditur akan sulit mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian, sementara debitur telah mendapatkan haknya berupa pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil. Guna menjamin adanya pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam meminjam, maka kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan tersebut menjadi hanya akan efektif jika kreditur memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ciri umum jaminan khusus kebendaan yang didasarkan pada perjanjian adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal tersebut berlaku baik terhadap jaminan Gadai, Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan. Eksekusi diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan bukanlah perampasan hak milik debitur secara semena-mena, akan tetapi merupakan pemenuhan prestasi debitur sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hal ini terdapat larangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Larangan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1154 KUH Perdata mengenai Gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata dalam hal jaminan Hipotik, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 perihal Hak Tanggungan dan Pasal 33 UU JF mengenai Jaminan Fidusia. Disebabkan pemberian jaminan khusus kebendaan didasarkan pada perjanjian terhadap apa yang menjadi milik debitur, maka pemberian benda 43 jaminan oleh debitur kepada kreditur didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksaan eksekusi guna memenuhi apa yang menjadi kewajiban debitur sesuai perjanjian. Hal ini merupakan bentuk itikad baik debitur dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Tidak selayaknya debitur menghalang-halangi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan, sementara benda tersebut diberikan sendiri oleh debitur secara sukarela sebagai jaminan. C. Kepastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia. Pihak yang paling berkepentingan pasca diberikannya atau dicairkannya pinjaman dengan lembaga jaminan tentulah kreditur/penerima jaminan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kreditur telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yaitu memberikan atau mencairkan pinjaman, sedangkan debitur belum melaksanakan atau setidak-tidaknya belum seluruhnya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perjanjian. Untuk itu, kreditur berharap banyak dengan efektifitas lembaga jaminan guna menjamin pelaksanaan kewajiban atau prestasi debitur. Pada prinsipnya lembaga jaminan memang diperlukan guna menarik pihak pemberi dana atau kreditur memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur dengan jaminan bahwa debitur akan mengembalikan atau melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan J. Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang Jaminan. Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadisaputro adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa lembaga jaminan diperlukan guna memberikan keyakinan atau kepastian hukum utamanya bagi kreditur atau penerima pinjaman bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya keyakinan atau kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi 44 kewajibannya dalam perjanjian tentunya kreditur enggan untuk memberikan dana atau pinjaman kepada debitur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya lembaga jaminan fidusia berlaku di Indonesia berdasarkan yurisprudensi. Hooggereschof pada tanggal 18 Agustus 1932. Perkaranya antara Bataafsche Pertolium Maatschappij (BPM) melawan Pedro Clignet. Dalam perkara tersebut Pedro meminjam uang kepada BPM dan menyerahkan kepemilikan mobilnya kepada BPM secara kepercayaan, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pinjam pakai. Hooggereschtshof menyatakan bahwa perjanjian diantara para pihak bukanlah perjanjian gadai akan tetapi penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia). Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya “Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan” menjelaskan mengenai permasalahan yang timbul sebelum berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Tidak Didaftarkan. Dengan tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi pihak ketiga yang jujur yang bermaksud memilikinya namun tidak mengetahui dengan pasti apakah benda yang ada dalam kekuasaan seorang bezitter atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. Penerima fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak jujur atau tidak berwenang. b. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan. Disebabkan benda yang dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur, hal ini rentan terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain. c. Kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Jika debitur wanprestasi maka kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi disebabkan tidak terdapat aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia khusunya terkait dengan Parate Eksekusi. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka permasalahan-permasalahan tersebut telah mendapat 45 pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Mengenai pendaftaran Fidusia diatur dalam Bagian Kedua mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU JF, termasuk ketentuan yang melarang Fidusia ulang dalam Pasal 17 UUJF. Sedangkan untuk eksekusi diatur dalam BAB V mulai Pasal 29 sampai dengan 34 UU JF. Berdasarkan risalah sidang pembahasan RUU Fidusia di DPR RI diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyebabkan banyaknya kredit macet. Hal ini disebabkan kerena sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum adanya UUJF. Dengan diundangkannya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kesulitan tersebut dapat diatasi. D. Isu Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (2) UU JF]. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan sebelum diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah permasalahan eksekusi. Setelah diundangkannya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF), maka perihal eksekusi diatur dalam BAB V mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU JF. Salah satu bentuk eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU JF adalah pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU JF, tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 29 UU JF. Salah satu karekteristik jaminan khusus kebendaan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda-benda tertentu milik debitur guna menjamin kewajiban debitur sebagaimana tertuang dalam perjanjian pokoknya apabila debitur wanprestasi. Selain bendanya yang telah ditunjuk secara khusus, jaminan khusus kebendaan juga mengindikasikan hubungan khusus anatara kreditur dengan debitur berdasarkan perjanjian. Dengan kekhususan tersebut maka 46 mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (lex specialis) yang berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan apabila tidak maka kreditur akan mendapatkan pekunasan kewajiban debitur melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tentunya enggan untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Lebih lagi, objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut jangan sampai kreditur dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya. Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JF juncto Pasal 29 ayat (1a) UU JF. Pencantuman titel eksekutorial diluar putusan pengadilan sebenarnya bukan hal baru. Sebelum berlakunya UJJF, pencantuman tersebut telah ada dan diatur dalam Pasal 224 HIR dan/258 RBG. Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg tersebut berisi mengenai pengaturan tentang grosse akta, dimana surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan ketua pengadilan negeri. Dalam grosse akta terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial 47 tersebut sebagaimana tercantum dalam sertipikat jaminan Fidusia, kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal. Selain dalam Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg, pencantuman tentang titel eksekutorial diluar putusan pengadilan juga terdapat pengaturannya dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-Undang Hak Tangungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan. Hal yang membedakan dengan ketentuan HIR dan/Rbg adalah dimana titel eksekutorial tersebut dicantumkan. Dalam HIR/RBg, titel eksekutorial dicantumkan dalam asli surat hipotek dan surat utang, sedangkan dalam lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan, titel eksekutorial tersebut dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak tanggungan. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka kreditur tidak perlu melakukan gugatan ke Pengadilan guna melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan permohonan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan disebabkan sertifikat jaminan yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap. Terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia, pencantuman titel eksekutorial dalam sertipikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat objek benda jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak berwujud yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada dibawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur tentang hal ini, maka akan menjadi disinsentif bagi kreditur dalam memberikan dananya berupa 48 pinjaman kepada debitur. Hal ini tentunya akan merugikan debitur, khususnya usaha kecil dan menengah pemilik benda bergerak disebabkan kreditur akan beralih ke bentuk jaminan lain yang lebih menjamin kepastian hukum dan kemudahan dalam rangka eksekusi. Dilihat dari bentuknya, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia, termasuk dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. M Yahya Harahap menyataan bahwa eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas akta bentuk tertentu yang oleh undang-undang “disamakan” nilainya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain terdiri dari: grosse akta pengakuan utang; grosse akta hipotik dan crediet verband; Hak Tanggungan; Jaminan Fidusia. E. Isu Parate Eksekusi [Pasal 15 ayat (3) UUJF] Selain pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF juncto Pasal 29 UU JF ayat (1) huruf b dan c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri (eigenmachtig verkoop). Berdasarkan sejarahnya, kewenangan ini diberikan kepada kreditur disebabkan pelaksanaan eksekusi melalaui pengadilan memakan waktu lama dan biaya yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur pemegang jaminan khusus tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan murah untuk mengambil pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka dikhawatirkan bank-bank dan lembaga keuangan yang resmi, akan enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada para debiturnya, sebab dikhawatirkan bahwa biaya pengambilan pelunasannya akan tidak imbang dengan besarnya tagihan. Kalau keadaan dibiarkan seperti itu, maka dikhawatirkan, bahwa anggota masyarakat yang lemah atau/kecil, yang 49 membutuhkan uang pinjaman yang kecil/sedikit saja akan lari ke para pelepas uang yang biasanya diberikan julukan kurang sedap sebagai lintah darat. Selain dalam UU JF parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata/BW mengenai jaminan gadai. Perihal parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata/BW mengenai Hipotik dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 menganai Hak Tanggungan. Selain ketentuan hipotik yang mendasarkan kewenangan parate eksekusi berdasarkan perjanjian. Maka kewenangan parate eksekusi yang diberikan pada gadai, fidusia dan hak tanggungan berdasarkan ketentuan undang-undang (by operation of the law). Diaturnya kewenangan parate eksekusi dalam ketentuan jaminan khusus kebendaan lainnya selain fiduisa menjelaskan tentang pentingnya pengaturan parate eksekusi dalam lembaga jaminan khusus kebendaan. Hal ini guna menjamin kemudahan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Keberadaan parate eksekusi sebagai diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF tentunya terkait dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU JF khususnya ayat (1) huruf b dan huruf c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang masih memerlukan bantuan pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi dalam rangka melakukan upaya paksa, maka parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF dilakukan tanpa perlu bantuan pengadilan seolah-oleh melakukan eksekusi terhadap barang miliknya sendiri. Hal ini dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak diperlukan upaya paksa dalam bentuk permohonan eksekusi melalui pengadilan, namun demikian parate eksekusi tetap memiliki arti yang penting bagi kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak tidak berwujud seperti saham dan piutang lainnya yang tidak diperlukan penyerahan secara fisik bendanya dalam rangka melakukan eksekusi. Mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi. 50 Berdasarkan hal tersebut diatas, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan pelaksanan titel eksekutorial berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU JF juncto Pasal 29 ayat (1a) UU JF dan parate eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU JF juncto Pasal 29 ayat (1a dan b) UUJF. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF penting guna menjelaskan dan menjadi dasar mekanisme pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1 a, b dan c) UU JF. Pelaksanaan titel eksekutorial dalam rangka upaya paksa yang masih memerlukan bantuan pengadilan berupa permohonan eksekusi perlu dibedakan dengan parate eksekusi yang dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan umum maupun dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU JF, maka mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1 a, b dan c) UU JF dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. F. Penentuan Cidera Janji Debitur Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimilki oleh kreditur atau pemegang jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata/BW. Pasal 1238 KUH Perdata/BW menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata/BW debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Penentuan wanprestainya debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 KUH Perdata/BW merupakan hal yang sederhana, hal ini dapat dengan mudah dibuktikan oleh kreditur maupun debitur. Namun demikian, dalam hal 51 terdapat ketidaksepakatan perihal wanprestasinya debitur, maka keputusan seyogyanya diserahkan kepada kreditur. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut: Pertama, apabila perihal wanprestasi diserahkan pada putusan pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak artinya lagi; Kedua, kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan wanprestasinya debitur kecil sekali kemungkinannya. Pada umumnya, perjanjian hutang piutang adalah perjanjian komersial yang menguntungkan para pihak secara timbal balik. Apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi, maka kreditur sebenarnya mengalami kergian karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya apabila perjanjian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati. Selain itu, meskipun kreditur tidak harus melakukan gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap harus mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka eksekusi baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui pelelangan. Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya apabila nilai benda yang menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Ketiga, apabila kreditur sewenang-wenang dalam menentukan wanprestasinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. G. Perlindungan Hak Debitur Pemberi Fidusia. Meskipun tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun demikian ketentuan UU JF juga tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur. Adapun perlindungan yang diberikan bagi debitur antara lain sebagai berikut: 1. Fidusia lahir pada saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU JF. Berdasarkan hal ini, 52 apabila jaminan fidusia belum didaftarkan, maka kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan apabila debitur wanprestasi. 2. Kewenangan untuk melakukan eksekusi merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. 3. Undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa tanpa bantuan pihak yang berwenang. Dikuasainya benda yang menjadi objek jaminan oleh debitur mengakibatkan adanya kemungkinan kreditur melakukan upaya paksa dalam rangka eksekusi apabila debitur tidak dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka eksekusi. Namun demikian, upaya paksa tidak dapat dilakukan oleh kreditur dalam rangka eksekusi tanpa bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial dan/atau bantuan aparat kepolisian. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011. Meskipun Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU JF, namun hal ini tidak menimbulkan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan upaya paksa secara mandiri tanpa bantuan pihak yang berwenang. Bukankan pemilik benda tetap harus meminta bantuan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang dalam rangka mengambil alih barang miliknya sendiri apabila pihak lain yang menguasainya tidak secara sukarela mau menyerahkan kepada pemiliknya. 4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi diluar cara yang ditentukan Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum. Pembatasan cara melakukan eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 32 UU JF. Pasal tersebut jelas bermasud untuk melindungi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi. 53 5. Larangan memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU JF. Maksud dari ketentuan tersebut tentunya guna melindungi kepentingan debitur dari kesewenang- wenangan kreditur. Dengan ketentuan pasal tersebut objek jaminan hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi dalam hal debitur wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur, apabila ada sisa maka harus dikembalikan kepada debitur. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan yang seimbang terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya kreditur. 2. Aria Suyudi, S. H., L.LM A. Pengantar Meskipun tahun ini UU Jaminan Fidusia genap berusia 20 tahun, implementasi instrumen jaminan kebendaan fidusia di Indonesia sudah berusia cukup lama. berangkat dari diadopsinya preseden yang didasarkan kepada putusan Hoge Raad Kerajaan Belanda awal abad 20 yang dikenal sebagai Bier Brouweij Arrest tahun 1929, yang pada tahun 1932 diikuti oleh Hogerechthoff Batavia pada perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij, instrumen jaminan fidusia telah hidup dan marak dipergunakan oleh pelaku usaha di Indonesia karena kemudahan, kecepatan dan keterjangkauannya yang rupanya dianggap cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Setelah sekian lama berlaku tanpa kerangka hukum resmi, akhirnya dirasakan bahwa praktek jaminan fidusia yang didasarkan hanya kepada perjanjian kurang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sendiri, khususnya dalam kaitannya untuk eksekusinya, padahal ada kebutuhan konkrit di dunia usaha atas suatu kerangka hukum yang solid terhadap jaminan benda bergerak tanpa penguasaan. Berangkat dari pengalaman tersebut akhirnya jaminan Fidusia sendiri memperoleh kerangka hukum formal melalui UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF). 54 B. Pengujian UU Jaminan Fidusia Berdasarkan Resume Perkara PUU Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ada beberapa hal yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut : 1. Menyatakan Pasa] 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait"; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa "cidera janji”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap"; Secara umum dapat dirangkum, bahwa yang dipermasalahkan oleh pemohon ada dua hal besar 1. Agar Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya mengatur titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dihilangkan. 2. Agar frasa atas cidera janji pada Pasal 15 ayat (3) dihapus. 55 C. Implikasi yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Permohonan Permohonan pengujian ini adalah kali pertama ketentuan dimana titel eksekutorial yang diberikan undang-undang kepada dokumen resmi diuji konstitusionalitasnya. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi apabila putusan ini dikabulkan sebagai berikut: 1. Hapusnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi hapus. Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme aanmaning, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan. Artinya apabila pasal ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya. 2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia Penghapusan kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi. 56 3. Hak Mendahulu (droit de preference) Kreditur tidak hilang, tapi menjadi tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat menggugat pengadilan, untuk terlebih dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak. 4. Harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada UU JF sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan Undang-undang, misalnya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hukum Acara Perdata sepanjang terkait dengan eksekusi grosse akte pada Pasal 224 HIR. Dalam batang tubuh UU JF ketentuan mekanisme parate eksekusi dan pelaksanaan titel eksekutorial juga tersebar pada beberapa pasal, misalnya Pasal 29, Pasal 30 dan seterusnya. Pembatalan Pasal 15 akan mengakibatkan beberapa pasal terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak berfungsi . Selain itu perlu dipahami, bahwa UU JF bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang dengan mekanisme titel eksekutorial dan parate eksekusi. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 224 HIR juga mengatur tentang hal ini dengan logika yang kurang lebih sama. Menyatakan Pemberian Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi sebagai inkonstitusional pada UU JF secara logis juga akan mengakibatkan ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada undang-undang lain. D. Pembahasan Keterangan ini akan mencoba membahas seputar implementasi Pasal 15 UU JF dari perspektif praktek terbaik internasional dan sedikit pembahasan berdasarkan konteks hukum di Indonesia, untuk sedikit banyak menggambarkan praktek jaminan Fidusia di Indonesia. D.1. Konsep Jaminan Fidusia di Indonesia Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang diberikan kepada kreditur sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang pada intinya mengatur bahwa semua harta debitur 57 baik yang ada di masa kini maupun di masa yang akan datang adalah jaminan bersama bagi kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Jaminan Fidusia adalah Jaminan yang lahir dari perjanjian, yang bersifat khusus, serta memberikan pemegangnya hak untuk didahulukan. Sebagai jaminan kebendaan benda bergerak yang bersifat non-possessory (tanpa penguasaan) Jaminan Fidusia pada sistem hukum Indonesia didasarkan kepada konsep bahwa kepemilikan atas benda bergerak tertentu yang dijaminkan debitur telah dialihkan secara kepercayaan kepada krediturnya, dimana debitur tetap diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan benda bergerak tersebut untuk keperluannya. Konsep ini sedikit berbeda dengan pembebanan jaminan kebendaan benda bergerak tanpa penguasaan yang berlaku di beberapa negara lainnya. Misalnya Belanda sebagai negara yang menjadi rujukan awal instrumen jaminan fidusia ini, new BW 1992 ternyata mengatur bahwa konsep pengalihan hak kebendaan berdasarkan kepercayaan (Fidusia) tidak lagi diperkenankan untuk digunakan. Pada Pasal 3: 84 (3) Nieuw BW secara spesifik pengalihan berdasarkan fidusia sebagai dilarang: ‘A juridical act which is intended to transfer property for purposes of security or which does not have the purpose of bringing the property into the patrimony of the acquirer, after transfer, does not constitute valid title for transfer of that property’.[3] Transfer of ownership for security purposes is, therefore, not allowed. Belanda kemudian mengganti instrumen Fidusia dengan gadai ‘diam-diam’ terhadap benda bergerak (silent pledge), yang konsepnya tetap gadai terhadap benda bergerak tanpa penguasaan (non-possessory), sebagaimana diatur pada Buku 3 Pasal 237 NBW, dimana pemberi gadai tetap memegang secara fisik benda bergerak tersebut, atau dalam hal tagihan, maka gadai tidak akan diberitahukan kepada debitur. Gadai diam-diam terhadap benda bergerak atau tagihan dibuat berdasarkan perjanjian bawa tangan yang 58 didaftarkan kepada Kantor Pajak, atau dibuat berdasarkan akta notaris. Formalitas ini bertujuan untuk menentukan prioritas, dan tidak bertujuan untuk membuat publikasi atas hak jaminan tersebut. Pendaftaran pada kantor Pajak bukan register publik. Secara umum konsep jaminan terhadap benda bergerak di dunia berakar pada dua konsep besar, pertama, penjaminan yang dilakukan melalui pengalihan hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam konsep Romawi kuno fiducia cum creditoire dan kedua adalah konsep pengenaan gadai terhadap benda bergerak tanpa penguasaan. Implementasinya di eropa sendiri sendiri beragam dan tidak terikat ketat dengan perbedaan tradisi hukum eropa kontinental ataupun common law. Jerman misalnya, masih menggunakan konsep pengalihan kepemilikan sebagai bentuk jaminan kebendaan, sementara Belanda dan Perancis sudah menggunakan konsep gadai tanpa penguasaan untuk jaminan benda bergerak mereka. Meskipun masih menggunakan konsep pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan, namun UUJF Indonesia sudah mengatur pendaftaran terhadap jaminan fidusia sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya calon kreditur lain) untuk menghindari pendaftaran berganda yang merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pendaftaran adalah wajib untuk memperoleh status didahulukan dari kreditur lainnya, mengingat Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terkait dengan status Benda tersebut. UU JF memberikan kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur cidera janji, sebagai salah satu cirinya. Dalam hal terjadi cidera janji, maka berdasarkan Pasal 15 (3) UU JF kreditur diperkenankan atas kekuasaannya sendiri untuk melakukan penjualan atas benda jaminan. Hal ini dapat dipahami, mengingat benda bergerak memiliki karakter yang 59 berbeda dengan benda tidak bergerak. Benda bergerak memiliki sifat mudah dipindah tangankan, dan mudah dipisah-diganti. Selain itu perlu juga dipahami bahwa benda bergerak yang dijaminkan biasanya memiliki nilai yang tidak besar, oleh karenanya biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia, termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan sematang-matangnya, supaya tetap efisien dan tidak . Lebih jauh lagi, sebagian jenis benda bergerak memiliki sifat mudah rusak, sehingga apabila pengaturan eksekusi jaminan benda bergerak mengharuskan prosedural yang berlarut-larut, maka ada potensi bahwa benda jaminan akan mengalami hilang, rusak, atau hal lain yang mengakibatkan penurunan nilai, yang tentunya merugikan Kreditur. Perlindungan Kreditur sendiri juga penting, karena bagi benda bergerak berlaku prinsip Pasal 1977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa penguasaan atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna. J Satrio mengatakan bahwa seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama memikul risiko bahwa benda miliknya yang dipinjam itu dioperkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasar Pasal 1977 (1) KUH Perdata, hak milik tersebut akan beralih kepada pihak ketiga yang mengopernya dengan itikad baik. Meskipun Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 35 UU JF sudah mengkriminalisasikan tindakan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan tertulis Penerima Fidusia. Sehingga keistimewaan- keistimewaan yang diberikan kepada Kreditur memang dibuat sedemikian rupa oleh undang-undang untuk mengkompensasi keterbatasan sifat jaminan kebendaan pada benda bergerak tanpa penguasaan. Tanpa adanya mekanisme untuk melakukan eksekusi secara cepat, sederhana dan murah justru bertentangan dengan kebutuhan dunia usaha, yang berisiko tidak terbentuknya pembiayaan yang murah bagi debitur, karena debitur hanya dapat mengandalkan pinjaman dari lintah darat yang mau memberikan pinjaman tanpa jaminan, namun mengenakan bunga yang sangat tinggi. Satrio mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang diambil dengan sadar oleh pembentuk undang-undang, menghadapi dilema akses masyarakat kepada 60 pendanaan yang murah, membiarkan rakyat kecil terkena jebakan lintah darat atau memberikan parate eksekusi bagi kreditur separatis. D.2. Kemudahan Eksekusi Sebagai Salah Satu Ciri Jaminan Benda Bergerak Sebelum membahas tentang pengaturan tentang eksekusi, maka perlu juga maka perlu dilihat, bagaimana pandangan praktek terbaik internasional terhadap sistem jaminan benda bergerak yang ideal. Sebagaimana diketahui, keberadaan rezim hukum jaminan terhadap benda bergerak dewasa ini telah dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penentuan keputusan untuk berusaha, karena sifatnya yang memberikan kepastian hukum bagi baik kreditur maupun debitur. Berbagai lembaga internasional telah menyusun model tentang bagaimana praktek terbaik reformasi rezim jaminan benda bergerak sebaiknya dikembangkan, dan secara rutin mengukur kinerja sistem jaminan benda bergerak suatu negara sebagai indikator daya saing dan kemudahan berusaha. Setidaknya dapat diangkat dua lembaga penting yang secara rutin mempelajari dan memberikan rekomendasi reformasi rezim hukum jaminan benda bergerak, yaitu United Nations Commission on Internasional Trade Law (UNCITRAL) dan World Bank Group. UNCITRAL melalui Working Group VI sejak tahun 2002 telah rutin membahas agenda reformasi hukum jaminan benda bergerak. Pada tahun 2007 UNCITRAL merilis UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction Law yang menggariskan beberapa pedoman yang bisa dijadikan pegangan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan transaksi berjaminan, harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut : a. untuk mendorong terbentuknya akses ke kredit (pembiayaan) berbiaya rendah dengan meningkatkan ketersediaan jaminan bagi pembiayaan; b. untuk memungkinkan debitur menggunakan sepenuhnya nilai ekonomis yang terkandung dalam aset mereka untuk menunjang pembiayaan; c. untuk memungkinkan para pihak untuk memperoleh hak jaminan dengan cara yang semudah dan seefisien mungkin 61 d. untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap beragam sumber kredit dan berbagai jenis transaksi berjaminan e. untuk memungkinkan diberikannya hak jaminan non-possessory atas semua jenis aset; f. untuk meningkatkan kepastian dan transparansi dengan menyediakan sistem pendaftaran berbasis pengumuman atas adanya hak jaminan (notice based-security rights) dalam suatu register hak jaminan g. untuk membentuk hak prioritas dan jelas dan dapat diprediksi h. untuk memfasilitas hak eksekusi pemegang hak jaminan secara efisien i. untuk memberikan fleksibilitas sebanyak mungkin bagi semua pihak untuk menegosiasi ketentuan perjanjian jaminan mereka j. untuk menyeimbangkan kepentingan atara semua orang yang terpengaruh dengan perjanjian penjaminan k. untuk mengharmonisasi hukum transaksi berjaminan, termasuk kemungkinan persinggungan antar peraturan perundang-undangan. World Bank Group dalam Kertas Kerja Kebijakan Reformasi Jaminan Benda Bergerak 2011 menyebutkan bahwa suatu sistem transaksi berjaminan yang modern dan efisien harus dibangun dengan prinsip-prinsip atau pilar: • Cakupan Obyek Jaminan Fidusia Jenis instrument hukum yang dapat dipakai untuk menjamin kewajiban (mis, jaminan, gadai, hipotik, dll); jenis transaksi yang harus dipertimbangkan dalam lingkup aturan yang ada (pinjaman yang dijamin dengan benda bergerak, retensi hak milik, finansial lease, pengalihan tagihan, penitipan, dll). • Pembentukan Jaminan Ketentuan hukum untuk memberikan dan menerima hak jaminan terhadap benda bergerak untuk menjamin suatu kewajiban. • Prioritas Adanya aturan yang menentukan hak prioritas terhadap tagihan-tagihan yang diajukan terhadap benda bergerak. 62 • Publisitas/ Pendaftaran Hak Jaminan Adanya suatu perangkat untuk membuat hak jaminan terhadap benda bergerak tertentu menjadi transparan bagi pihak ketiga, biasanya melalui pendaftaran di kantor pendaftaran publik, dengan penguasaan atau pengendalian dari benda bergerak tersebut, melalui pemberitahuan langsung, atau dengan cara lainnya. Suatu register yang efisien memiliki ciri yaitu memiliki database elektronik tunggal yang memuat semua informasi tentang hak jaminan yang dibebankan terhadap benda bergerak, dapat diakses publik secara real time dengan biaya yang terjangkau. • Eksekusi Proses untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika debitur wanprestasi terhadap kewajiban yang dijamin oleh kebendaan. Mekanisme penegakan harus memuat kemungkinan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi di luar pengadilan. Selain itu dalam Survei Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) parameter kemudahan eksekusi jaminan benda bergerak juga merupakan salah satu elemen penting yang diukur dalam survei tersebut. Parameter Getting Credit sub Indeks Kekuatan Hak Hukum (strenght of legal right index) secara spesifik menanyakan, Does the law allow parties to agree on out of court enforcement at the time a security interest is created? Does the law allow the secured creditor to sell the collateral through public auction or private tender, as well as, for the secured creditor to keep the asset in satisfaction of the debt? (apakah undang-undang membolehkan para pihak untuk menyepakati eksekusi diluar pengadilan pada saat pembentukan perjanjian penjaminan? Apakah undang-undang membolehkan Kreditur pemegang Jaminan untuk menjual benda jaminan tersebut melalui lelang publik atau penjualan tender privat, dan juga bagi kreditur pemegang jaminan untuk menguasai aset tersebut sebagai pelunasan utang ?) 63 Dari tiga referensi ini terlihat bahwa aspek kemudahan untuk melakukan eksekusi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengaturan rezim jaminan benda bergerak. Bahkan elemen eksekusi tanpa melalui peran pengadilan merupakan fitur yang dipersyaratkan secara spesifik dalam pedoman-pedoman praktek terbaik internasional tersebut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Survei EoDB 2019 diketahui bahwa setidaknya 133 negara yang di survei memiliki ketentuan dalam sistem jaminan benda bergerak mereka yang memungkinkan eksekusi jaminan benda bergerak dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, dalam hal debitur wanprestasi, jumlah ini meningkat 30% dari Survei EoDB tahun 2010, yang ketika itu mencatat hanya 100 negara yang diketahui memiliki ketentuan eksekusi tanpa melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dunia bergerak ke arah penyederhanaan eksekusi jaminan benda bergerak dengan tidak melalui pengadilan, untuk memastikan pelaksanaan hak yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. D.3.Permasalahan Cidera Janji Pasal 15 ayat (3) UU JF mengatur bahwa dalam hal debitur cidera janji, maka kreditur dapat melakukan penjualan Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kalimat cidera janji memang tidak didefinisikan langsung pada UU JF, kecuali pada penjelasan Pasal 21 UU JF yang mengatur tentang cidera janji sebagai “tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya”. Kata cidera janji ini penting sebagai syarat timbulnya hak parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF. Pada hakikatnya timbulnya cidera janji pada Perjanjian Fidusia relatif sederhana, yaitu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan 64 ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari rumusan tersebut atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu: 1. Dalam hal perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya. 2. Dalam hal perjanjian pokok tidak menentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya namun kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur. Dalam hal perjanjian fidusia, maka keadaan cidera janji bisa dengan mudah dilihat apabila debitur terlambat melunasi pembayaran yang mestinya dilakukan. Meskipun begitu, dalam perjanjian pokok dapat juga diperjanjikan kondisi khusus yang menimbulkan situasi cidera janji, misalnya apabila debitur sampai tidak membayar 3 kali cicilannya, maka memberikan hak kreditur pada Pasal 29 UUJF, dengan ataupun tanpa pemberitahuan. Lalu bagaimana aspek perlindungan kepada debitur untuk terlindungi dari proses cidera janji yang terkesan sederhana? Disini memang terlihat UUJF pun berusaha untuk menetapkan keseimbangan antara kebutuhan kepastian hukum bagi Kreditur dengan Perlindungan bagi Debitur. Perlu diingat bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Satrio mengatakan, “Pembebanan fidusia melalui akta notariil juga merupakan salah satu wujud perhatian pembentuk Undang-undang terhadap kepentingan debitur/pemberi fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian fidusia sebelum penanda tangnaan merupakan salah satu cara menghindarkan pemberian jaminan fidusia secara gegabah. menyitir putusan HgH 17 Maret 1927 Satrio lebih lanjut mengatakan : Dipilihnya bentuk notariil, biasanya dimaksudkan agar untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas, para pihak 65 terlindung dari tindakan yang gegabah dan dari kekeliruan, karena seorang notaris, biasanya juga bertindak sebagai penasihat bagi kedua belah pihak, dan juga melalui nasihatnya diharapkan agar para pihak sadar akan akibat hukum yang bisa muncul dari tindakan mereka, dan disamping itu, adanya kewajiban notaris untuk membacakan isi aktanya, sebelum para pihak menandatangani akta yang bersangkutan, bisa juga berfungsi sebagai perlindungan akan tindakan sembrono dan gegabah Disitu titik keseimbangan antara kemudahan eksekusi kreditur dalam hal cidera janji, dengan perlindungan Debitur. E. Mengenai Pengaturan Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Secara umum UU JF Mengatur dua jenis cara eksekusi jaminan fidusia, pertama adalah eksekusi melalui perangkat parate eksekusi, dan eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial Mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia merupakan fitur khusus yang disediakan undang-undang untuk memastikan bahwa jaminan eksekusi fidusia bisa dieksekusi secara cepat efektif dan efisien, tanpa perlu melibatkan pengadilan. Tradisi ini sudah merupakan praktek terbaik internasional, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dari perspektif efisiensi biaya transaksi dan menekan risiko yang mungkin timbul dari kegagalan eksekusi karena berbagai faktor. Melalui mekanisme parate eksekusi ini, kreditur dapat melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan dan menjualnya dengan kekuasaan sendiri. Untuk memastikan efektifitas parate eksekusi, UU JF mengatur bahwa Debitur wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia tersebut. dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Tahap kedua eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial. Istilah sertifikat fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 66 berkekuatan hukum tetap berarti pemegang sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, (dalam hal ini adalah perlawanan, banding dan kasasi). Pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 224 HIR, yang selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur pemanggilan, sita eksekusi dan penjualan benda jaminan tersebut di muka umum. Pelaksanaan titel eksekutorial bukanlah prosedur yang sederhana, biasanya juga memakan waktu dan biaya, oleh karena itu biasanya Kreditur lebih menyukai instrumen parate eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Masalahnya, meskipun Pasal 30 mewajibkan debitur untuk menyerahkan obyek jaminan apabila terjadi wanprestasi, pada praktiknya hal itu tidaklah sederhana. Sering kali proses penarikan benda jaminan menjadi proses yang rumit dan berujung kepada berbagai insiden, seperti pengancaman, teror verbal dan fisik, kekerasan sampai perampasan. Di negara lain, proses penarikan jaminan kebendaan merupakan aspek yang diatur ketat. Di Belanda misalnya penarikan jaminan dalam hal cidera janji , penagihan utang hanya bisa dilakukan oleh Juru Sita, yang merupakan pejabat publik yang khusus diangkat untuk itu. Juru Sita merupakan profesi yang diatur ketat, dan untuk menjadi seorang juru sita penuh memerlukan waktu tahunan, yang meliputi kewajiban untuk menempuh pendidikan, magang, dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang etika dan perilaku. Di Australia, penarikan jaminan bisa dilakukan serta merta oleh Kreditur atau wakilnya. Pasal 123 Personal Property Security Act 2009 mengatur bahwa Kreditur diperkenankan untuk menyita jaminan, dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang, jika debitur cidera janji dalam perjanjian penjaminan. Mayoritas penarikan benda jaminan dilakukan oleh lembaga jasa penagihan utang (debt collector). Industri penagihan utang sendiri diatur oleh pemerintah. Beberapa negara bagian memiliki regulasi khusus tentang tenaga 67 jasa penagihan utang ini dan memberlakukan sertifikasi terhadap profesi tersebut. Berbicara Pelaksanaan eksekusi benda jaminan sendiri tunduk kepada berbagai regulasi, misalnya Australian Consumer Law, Australian Securities and Investment Commission Act 2001, dan Personal Property Securities Act 2009. Pengaturan meliputi larangan untuk menggunakan kekerasan atau paksaan untuk melakukan sesuai, pelecehan, melakukan penyesatan atau penipuan, menggunakan keuntungan atas kelemahan, disabilitas atau situasi tertentu. Pelaksanaan yang melanggar hukum dapat digugat ke pengadilan. Di Amerika Serikat, Buku 9 Pasal 609 Universal Commercial Code (UCC) mengatur bahwa pemegang hak jaminan dapat melakukan penarikan jaminan melalui proses peradilan atau tanpa proses peradilan jika dilakukan tanpa mengganggu kedamaian (without breach of peace). Di Indonesia sendiri, tata Cara Pelaksanaan Parate Eksekusi tidak diatur spesifik. Selama ini tata laksana eksekusi barang jaminan biasanya tunduk kepada ketentuan umum hukum pidana dan ketentuan perdata Perbuatan Melawan Hukum. Penarikan paksa benda jaminan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pada Pasal 368 (1) KUHP. Selain itu untuk melaksanakan Pasal 30 UU JF maka dapat juga dirujuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini tidak dimaksudkan untuk melibatkan Kepolisian untuk melakukan penarikan, namun tujuan peraturan ini mengatur peran kepolisian sebatas : a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Sementara penarikannya sendiri tetap menjadi tanggung jawab Kreditur. Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK 68 Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian) 2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan 3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia. OJK memang sudah mulai menyentuh pengaturan mekanisme penarikan benda jaminan , berdasarkan POJK 035/2018 Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk memiliki pedoman internal mengenai eksekusi benda jaminan fidusia. Selanjutnya OJK berwenang meminta kepada Perusahaan Pembiayaan untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi benda jaminan fidusia. Meskipun OJK mengatur bahwa Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada debitur, namun Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. Masalahnya adalah, POJK ini hanya berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan, tidak berlaku bagi Perbankan dan transaksi penjaminan tidak dilakukan oleh selain Perusahaan Pembiayaan. Sehingga standar ini hanya berlaku bagi sebagian pengguna instrumen jaminan fidusia yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan. F. Kesimpulan 1. Jaminan Fidusia telah sangat luas dimanfaatkan di Indonesia, khususnya untuk pembiayaan konsumer, dan memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan pemanfaatannya. Saat ini sekitar lebih dari 6 juta pendaftaran Jaminan Fidusia setiap tahunnya yang diterima oleh Kantor Pendaftaran 69 Jaminan Fidusia, yang mana 90% lebih diantaranya merupakan pendaftaran jaminan fidusia atas pembiayaan konsumen yang dijamin atas kendaraan bermotor, sehingga jaminan fidusia merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi konsumen. 2. Pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah dan cepat adalah ciri khas jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan kebendaan benda bergerak yang mudah dipindah, dirubah, dan dialihkan. Selain itu juga merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik secara kepercayaan, dimana pada akhirnya Kreditur memiliki hak yang setara sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan, apabila debitur cidera janji. 3. Pendekatan ini merupakan konsekuensi dari sifat jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan riil property yang bersifat khusus, sehingga memiliki sifat droit de suite dan droit de preference. 4. Pemberian irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan title eksekutorial merupakan manifestasi dari mekanisme bahwa apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi keputusan pengadilan untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji. Pelaksanaan sendiri titel eksekutorial itu sendiri harus melalui proses yang diatur dalam Pasal 224 HIR, dan masih memerlukan prosedur yang tidak sederhana, yaitu melalui permohonan ke Ketua Pengadilan, Sita Eksekusi dan seterusnya. 5. Parate Eksekusi merupakan mekanisme hukum yang berlaku pada berbagai hak jaminan atas kebendaan khususnya jaminan atas benda tertentu. Pada intinya mekanisme ini memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal Debitur Cidera Janji. Dalam hal tersebut, Debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka Kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan aparat berwenang. 70 6. Mekanisme setara dengan Parate Eksekusi juga merupakan praktek terbaik yang tersedia di berbagai negara sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan hak antara kreditur dan debitur, dan memastikan eksekusi bisa berjalan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pelaksanaannya diatur oleh berbagai peraturan sektoral dengan tujuan untuk tetap memberikan perlindungan yang cukup kepada kedua belah pihak. 7. Sistem parate eksekusi Indonesia telah ada berjalan, dan terbukti sangat bermanfaat. Namun peraturan pelaksanaannya masih belum cukup komprehensif, sehingga masih membuka ruang luas untuk penafsiran dan pelaksanaannya. Ada kebutuhan untuk mengatur lebih detail dan komprehensif mekanisme penarikan jaminan yang meliputi prosedur. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UU JAMINAN FIDUSIA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945 Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: Pasal 15 (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 71 (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU JAMINAN FIDUSIA Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU a quo yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar; (vide Perbaikan Permohonan hal 5 nomor 9) 2. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo; (vide Perbaikan Permohonan halam 6 nomor 12) Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum 72 Pasal 27 ayat (1) (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28G ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Bahwa berdasarkan uraian permohonannya, para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka 73 eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penetuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 74 Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang a quo. Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 75 Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dijadikan batu uji karena mengatur mengenai negara Indonesia adalah negara hukum, dan tidak mengatur mengenai hak konstitusional. Bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam hal apa dan bagaimana ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketentuan pasal a quo juga tidak dapat dipertentangkan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak ada korelasinya. Bahwa ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia justru memberikan pengaturan agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak baik Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 76 Bahwa ketentuan pasal a quo UU Jaminan Fidusia juga bukan ketentuan yang mengancam perlindungan pribadi setiap orang dan juga tidak melarang setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia berada dalam Bagian Kedua mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Bahwa keseluruhan ketentuan tersebut adalah guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan FIdusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain, karena jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia dapat meberikan jaminan kepada Pihaik Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. b. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan keterkaitan secara konkrit hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti apa yang dirugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menguraikan permasalahan yang dialaminya yang sebenarnya ditimbulkan karena akibat dari Pemohon sendiri yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaannya. Bahwa Pengaturan pasal a quo UU Jaminan Fidusia justru memberikan jaminan hukum baik itu untuk pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ketentuan dalam UU a quo telah mengatur secara jelas bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dan apa yang menjadi kewajiban dan hak bagi para pihak tersebut. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. 77 c. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir b tersebut di atas, bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Bahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan maka tidak ada kerugian yang berifat spesifik dan aktual maupun potensial menurut penalaran wajat dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon adalah implementasi dalam praktik yang diakibatkan dari Pemohon sendiri yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaannya d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo. e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 78 terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection) Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian Atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia a. Pandangan Umum 79 1) Bahwa pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebutuhan yang sangat besar dan meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; 2) Bahwa jaminan fidusia yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 3) Bahwa dalam perjanjian dikenal asas pacta sunt servanda yang merupakan asas fundamental dalam melandasi lahirnya suatu perjanjian. Pacta sunt servanda merupakan suatu prinsip dalam perjanjian bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Di Indonesia sendiri pacta sunt servanda tersebut diwujudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu dalam Pasal 1338 yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 4) Bahwa salah satu ciri jaminan kebendaan adalah Droit de preference artinya hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas, 80 jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak yang didahulukan (preferen) dalam pemenuhan piutangnya di antara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. 5) Bahwa UU a quo, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut UU a quo objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan). 6) Bahwa dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UU a quo dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut b. Pandangan terhadap pokok permohonan 1) Bahwa dalam perjanjian Fidusia hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. Bahwa penyerahan hak milik dilakukan secara constitutum possessorium (dengan janji), bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Yang 81 diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatan atas benda jaminan tetap ada pada pemberi jaminan. 2) Bahwa unsur-unsur dari Jaminan Fidusia yaitu: • Hak jaminan dan hak yang diutamakan. Hak jaminan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik dari para kreditur lain. Hak jaminan di sini merupakan hak kebendaan, karena dalam Fidusia, kreditur memperjanjikan suatu jaminan khusus atas suatu benda tertentu, atas mana ia didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda tersebut (hak preferen); • Benda bergerak. Bahwa benda objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang masih mengikuti pembagian benda menurut Pasal 504 KUH Perdata; • Benda tidak bergerak khususnya bangunan; • Tidak bisa dibebani Hak Tangungan; • Sebagai Agunan; • Untuk pelunasan suatu hutang. • Kedudukan yang diutamakan. Bahwa yang dimaksud dengan “diutamakan” adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan Fidusia. 3) Bahwa sebagai kelanjutan dari pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan dalam bentuk grosse akta dan mempunyai ciri istimewa, karena mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 15 UU Jaminan Fidusia). 4) Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung parate eksekusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UU a quo yang menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, maka Penerima Fidusia 82 mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri di dalam doktrin diartikan mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan Pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara. Bahwa kewenangan melaksanakan parate eksekusi merupakan suatu kewenangan bersyarat, yaitu harus dipenuhi syarat: debitur telah wanprestasi. Kewenangan bersyarat seperti itu adalah sesuai dengan kebutuhan kreditur, sebab selama semua kewajiban dipenuhi oleh debitur dengan baik dan sebagaimana mestinya, kreditur tidak memerlukan eksekusi. 5) Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan: “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenui suatu prestasi”. Bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnya, dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Selanjutnya dalam perjanjian dikenal asas pacta sunt servanda yang berasal dari Bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati (agreements must be kept)”. Pacta sunt servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik’. 83 6) Bahwa Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa pihak lain harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak tersebut. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia sudah mencerminkan asas pacta sunt servanda dan tentunya memberikan kepastian hukum baik itu bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia. In casu, dari awal Para Pemohon dalam membuat perjanjian fidusia tersebut dengan PT. Astra Sedaya Finance sudah saling bersepakat dan memahami masing-masing hak, kewajiban, dan konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari fidusia tersebut. Selanjutnya Pemohon a quo terbukti tidak melakukan pembayaran (wanprestasi) sejak bulan Agustus 2017 (vide permohonan halaman 5 angka 5), sehingga PT Astra Sedaya Finance sebagai Pemberi Fidusia mempunyai kewenangan untuk menjual benda jaminan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur ada dalam keadaan lalai dan karena wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, barulah penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Bahwa pengaturan tersebut tentunya telah memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi para pihak dimana penerima fidusia baru mempunyai hak atas objek jaminan fidusia tersebut apabila pemberi fidusia atau debitur tersebut cidera janji. Dalam Kekuatan eksekutorial/parate ekeskusi tersebut memiliki makna langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pengaturan parate eksekusi adalah suatu pengaturan lembaga eksekusi yang ditujukan untuk menderogasi ketentuan hukum formil, yang oleh 84 A.Pitlo dan P.A. Stein dikatakan sebagai “buiten het terrein der rechtverordering” (di luar wilayah hukum acara). 8) Bahwa dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia, lebih lanjut dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan bagi pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia tersebut menyatakan “dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Sehingga apa yang didalilkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena jelas bahwa pengaturan dalam UU a quo telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik itu untuk pemberi fidusia dan penerima fidusia. 9) Bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. (Vide Perbaikan Permohonan halaman 11 nomor 26 dan 27) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan: a. Bahwa dengan adanya pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, orang yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas Putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia 85 dan dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi. b. Bahwa salah satu ciri dari jaminan kebendaan adalah Droit de preference yang berarti hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut sebagai asas prioritas, jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutangnya di antara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Hak didahulukan (preferent) dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia Penerima Fidusia (kreditur) baru dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia hanya apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji. c. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur secara jelas bagaimana eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang antara lain melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. d. Bahwa dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan bagi Pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Di dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan: “dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang”. 86 e. Sehingga jelas berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Penerima Fidusia (kreditur) tidak dapat berlaku sewenang-wenang dalam hal melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan tentunya Pemberi Fidusia (debitur) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut apabila cidera janji. In casu, jika Para Pemohon merasa kreditur berlaku sewenang-wenang dalam melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia, maka para Pemohon dapat melakukan langkah hukum melakukan gugatan di pengadilan karena pihak Kreditur melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi obyek fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Bukan dengan malah menyalahkan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia sebagaimana disampaikan Para Pemohon dalam permohonan a quo. f. Bahwa pemberian bantuan eksekusi obyek jaminan Fidusia juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap 8/2011) yang bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan dan juga melindungi keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Sehingga hal tersebut tentunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. c. Latar Belakang Pembahasan Pasal A Quo UU Jaminan Fidusia Bahwa selain pertimbangan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, DPR RI juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Jaminan Fidusia untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 87 1) Terkait dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dalam Rapat Kerja RUU tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya tanggal 30 Agustus 1999 • Rini Amaludin dari Fraksi Karya Pembangunan, menyampaikan bahwa: “pencantuman irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial apa masih diperlukan apabila sudah tercantum di Akta Notarisnya?” • Pemerintah menyampaikan bahwa: ”dalam akta notaris tidak ada ira-ira, karena ira-ira ini justru mempunyai kekuatan eksekutorial adalah justru di sertifikat. Karena dia bisa dieksekusi langsung. Kalau di dalam akta hanya mengenai perjanjian penjaminan. Inilah perjanjian penjaminan, tidak ada ira-ira, selamanya di dalam akta-akta notaris tidak dilakukan” 2) Terkait dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dalam Rapat Kerja RUU tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya tanggal 30 Agustus 1999 • Sunarto dari Fraksi ABRI, menyampaikan bahwa: “F ABRI sebenarnya ingin menyebutkan penegasan, sebagaimana kita ketahui gross akta yang selama ini sebenarnya juga bisa langsung dilaksanakan, namun berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung masih juga memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Walaupun di dalam penjelasan sudah disebut bahwa khusus jaminan fiducia melalui lembaga peradilan eksekusi, mungkin perlu ditambahkan sedikit penjelasan bahwa untuk hal tidak diperlukan lagi penetapan dari Pengadilan Negeri, terutama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di samping Kantor Lelang Negara, sekarang ini ada Kantor Lelang Swasta, hanya untuk kejelasan saja. Apakah untuk lelang sebagai pelaksanaan jaminan fidusia ini bisa langsung kepada Kantor Lelang Swasta” 88 • Muljono dari Fraksi Karya Pembangunan, menyampaikan bahwa: “Kami menyarankan saja pada forum ini didalam Pasal 15 ayat (3), ini kalau kita baca didalam Pasal 29 ayat (1) butir a yang memuat tentang tata cara, disana juga berbunyi butir a-nya “melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”. Karena ini suatu hal yang sama, kami pikir kata-kata “tata cara” ini sebaiknya dimuat di Pasal 29 saja. Kemudian dikaitkan dengan penjelasannya, ini juga mengharapkan penjelasan Pemerintah. Disini Pasal 15 ayat (3) dari penjelasan itu, sebagai jaminan ini yang digunakan adalah eksekusi. Jadi kami menilainya ini lembaga gadai, apakah tidak dimasukkan dalam penjelasan ini, kita gunakan saja Pasal 1131 BW. Kan di sana dimungkinkan bagi penerima fidusia, kalau debiturnya ingkar janji itu bisa langsung melakukan penjualan atau pelelangan. • Pemerintah, menyampaikan bahwa: ”Kata-kata disini atas kekuasaannya sendiri, sebenernya terjemahan dari Belanda parate executie, karena ada macam-macam sebenarnya dan ini merujuk kepada Pasal 1155 KUH Perdata, khusus mengenai gadai, di sana demi undang-undang seorang pemegang gadai mempunyai hak untuk melakukan parate executie. Sedangkan khusus mengenai hipotik itu harus diperjanjikan, Pasal 1178 ayat (2). Disini sebetulnya rujukannya, penting sekali kata-kata “hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri”.” • Pemerintah menyampaikan bahwa: Terima kasih pimpinan, Seperti kalau kita membaca pertanyaan FABRI dan usulan rupanya memang salah. Oleh karena itu kami anggap saja ini huruf c yang dimohonkan. Diinginkan hutang yang pada saat permohonan eksekusi, eksekusi ini tidak dimohonkan, karena eksekusi disini seperti telah dikatakan karena adanya irah- irah itulah langsung mengeksekusi sendiri. jadi tidak perlu karena eksekusi itu jadi langsung. Oleh karena itu maka kami tetap pada 89 pendirian seperti apa yan ada didalam naskah RUU ini itu saja, terima kasih. • FKP menyampaikan bahwa: Kalau kita akan mengajukan suatu permintaan eksekusi, itu kaitannya karena ada pendaftaran. Jadi kalau melakukan pendaftaran itu dilakukan permohonan eksekusi. Ini yang berlaku itu pada pengadilan, jadi kalau tadi dijelaskan oleh Pemerintah karena ini bukan pada pengadilan, jadi eksekusi ini bisa langsung melakukan pelelangan umum andaikan debitur itu tidak mampu membayar hutangnya. Jadi kaitannya langsung pada pelaksanaan eksekusi dari kreditur, maka kata permohonan sudah tidak dipakai lagi. Tetapi kalau pendaftaran seperti usul FKP misalnya supaya didaftarkan ke pengadilan negeri, itu langsung juga dimintakan permohonan eksekusinya yang tetap. Jadi untuk itu yang punya pemerintah ini sudah mewadahi. • FABRI (Sunarto S,H) menyampaikan bahwa: Interupsi pak ketua. Ada satu hal yang mungkin masih prinsip mengenai apakah masih diperlukan penetapan dari pengadilan negeri? • Pemerintah menyampaikan bahwa : Tidak perlu, artinya parate eksecutie ya bisa langsung. • FABRI (Sunarto S.H) menyampaika bahwa: Maksud kami untuk tidak menimbulkan keraguan-raguan lagi, setela kata-kata “parate eksecutie” ditambahkan kalimat “dan tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri”, dalam penjelasan. • Pemerintah menyampaikan bahwa: Atas ijin pak Menteri Pemerintah ingin menjelaskan bahwa kelihatan dalam RUU Fiducia ini lebih tertuju pada tindakan akan melibatkan pengadilan. Memang yang dimaksud FABRI tadi permintaan eksekutor verklaring atas sertifikat apakah perlu ke Pengadilan atau tidak. Saya kira tidak perlu, tapi andaikan nanti mungkin nanti ada 90 sengketa dalam eksekusi, bisa saja nanti meminta eksekusi pengadilan. Karena ini jelas ada pasal yang menentukan bahwa sertifikat itu mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan, bukan sama dengan putusan, tapi eksekusinya sama dengan putusan. Jadi sesuai dengan praktek selama ini memang gross akte itu dinyatakan hanya eksekusinya yang sama dengan putusan pengadilan, tapi isinya sendiri tidak sama dengan putusan pengadilan. Saya kira ini sama, jadi kalau pasal 29 macet, kemungkinan pihak-pihak ini, suatu waktu memungkinkan saja bila terjadi sengketa meminta bantuan pengadilan untuk eksekusinya. Tapi kalau dalam keadaan biasa tidak perlu, bisa langsung. Biasanya kalau hipotik jaman dulu ada beding van eigein machte ver copie, atau parate eksecutie tadi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI Memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 91 [2.5] Menimbang bahwa, Mahkamah menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb, yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 Mei 2019 serta mendengarkan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 13 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pengertian Fidusia Pengertian “fidusia” menurut undang-undang. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian mengenai “fidusia” didasarkan yurisprudensi yang berasal dari Hoge Raad Belanda, yaitu “Bierbrouwerij Arrest” pada 25 Januari 1929 NJ 1929.616. Kemudian Arrest Hoger Raad tersebut diikuti “Hoogerechtshof Arrest” dengan putusan tanggal 8 Agustus 1932 No. 136 yang dikenal dengan “Bataafsche Petrolium Maatschaappij Arrest”. Sejak adanya Arrest dari Hoogerechtshof tahun 1932 tersebut, maka jaminan fidusia berlaku di Indonesia. Namun demi memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka oleh pembuat undang-undang Indonesia (Pemerintah dan DPR), mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 memberikan definisi mengenai “fidusia” sebagai berikut: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Pengalihan Kepemilikan Atas Dasar Kepercayaan Dari definisi mengenai “fidusia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia, maka terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. 92 b. Dalam pelaksanaan pemberian jaminan fidusia, terdapat dua pihak yaitu: Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. c. Pemberi Fidusia dapat Debitur sepanjang benda yang menjadi objek fidusia adalah milik Debitur. d. Dapat pula yang menjadi Pemberi Fidusia adalah Pihak Ketiga sepanjang benda yang menjadi objek fidusia adalah milik Pihak Ketiga. e. Sedangkan yang menjadi Penerima Fidusia selalu Kreditur yang menjadi pemberi utang kepada Debitur. f. Objek fidusia adalah suatu benda. Sehingga dengan demikian pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi atas suatu benda yang merupakan objek fidusia. g. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “fides” bahasa Latin berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti “kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “fiduciare eigendom overdrach” dan dalam bahasa Inggris “fiduciary transfer of ownership”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan”. h. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia. i. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikkannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. j. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan bersarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur. k. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan. 93 l. Demi kepastian berfungsinya objek fidusia sebagai jaminan utang, Pemberi Fidusia dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap objek fidusia selama perjanjian fidusia masih berlangsung tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 UU No. 42/1999. Pasal 36 UU No. 42/1999 menentukan: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. m. Pemberi Fidusia selama masih berlakunya perjanjian fidusia, dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. n. Pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). o. Penerima Fidusia baru boleh melakukan penjualan terhadap objek fidusia hanya apabila Debitur tidak melunasi utangnya kepada Kreditur (baik perorangan atau korporasi, antara lain bank) sehingga dengan demikian Debitur sudah dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). p. Berkenaan dengan asas yang demikian itu, yaitu bahwa Penerima Fidusia (Kreditur) tidak dapat melakukan penjualan objek fidusia selama Debitur masih terus melunasi utangnya (termasuk bunganya), adalah sesuai dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 42/1999 yang menentukan bahwa: (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 94 3. Objek Jaminan Fidusia a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak menegaskan mengenai jenis benda yang dapat dialihkan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut. b. Namun dalam praktik, Penerima Fidusia hanya menerima pemberian hak jaminan fidusia terhadap objek fidusia yang berupa barang bergerak saja. c. Sedangkan apabila barang tersebut barang tetap, misalnya tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, Kreditur lebih menyukai (hal itulah yang selalu terjadi di dalam praktik perbankan), untuk menerima barang tetap sebagai jaminan utang dengan ikatan Hak Tanggungan. d. Sedangkan apabila berupa kapal laut yang beratnya lebih dari 20 M3 dan pesawat terbang, Kreditur akan menerima benda-benda tersebut sebagai agunan kredit dengan ikatan hipotik sebagaimana yang dimungkinkan oleh Undang-undang Indonesia. e. Bahwa objek fidusia di dalam praktik hanya diberlakukan terhadap barang bergerak (bukan barang tetap) adalah juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, menyatakan bahwa hanya benda-benda bergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. 4. Hak Kreditur Atas Benda Yang Dijaminkan Secara Fidusia a. Kreditur, yaitu Penerima Fidusia, menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 mempunyai hak “untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri”. b. Frasa dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 tersebut di atas yang berbunyi: “atas kekuasaannya sendiri” tidak keliru apabila dimaknai bahwa hak untuk menjual tersebut memberikan hak mutlak kepada Kreditur untuk menjual objek fidusia tanpa putusan pengadilan. c. Pemaknaan tersebut memang tidak salah, namun dengan ketentuan sepanjang objek fidusia telah dengan sukarela diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur). 95 d. Tetapi apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia memberikan objek fidusia secara sukarela kepada Penerima Fidusia (Kreditur), yaitu karena berbagai sebab/alasan, maka Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil paksa objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur). e. Apabila hal tersebut dilakukan demikian oleh Penerima Fidusia (Kreditur) maka menurut hukum Penerima Fidusia dianggap telah melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) yang dilarang oleh undang- undang. f. “Perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) tidak dapat dibenarkan di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” g. Apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia dengan sukarela objek fidusia kepada Penerima Fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka agar Penerima Fidusia (Kreditur) dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting), Penerima Fidusia (Kreditur) wajib menempuh jalan yang ditentukan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri. h. Dalam hal Penerima Fidusia (Kreditur) mengajukan eksekusi fidusia kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, maka sebelum memutuskan dapat atau tidaknya Sertifikat Fidusia dieksekusi, diwajibkan bagi pengadilan untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut: • Apakah perjanjian utang telah dibuat sesuai dengan UU No. 42/1999 sehingga dengan demikian perjanjian utang tersebut adalah perjanjian utang yang sah. • Apakah perjanjian fidusia antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia (Kreditur) telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU No. 42/1999. • Apakah objek fidusia telah didaftarkan sebagaimana mestinya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 96 • Apakah Debitur memang telah cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan perjanjian utang/kredit. • Memutuskan besarnya utang yang tertunggak (pokok utang dan bunganya) oleh Debitur kepada Kreditur. i. Apabila Pemberi Fidusia memang telah dengan sukarela menyerahkan objek fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur), maka Penerima Fidusia (Kreditur) dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjual objek fidusia atas kuasanya sendiri terikat oleh beberapa ketentuan yang ditentukan dalam UU No. 42/1999 sebagai berikut: • Penerima Fidusia memiliki hak didahulukan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 27 UU No. 42/1999. Artinya, hasil penjualan objek fidusia hanya menjadi hak Penerima Fidusia (Kreditur) sebagai sumber pelunasan utang Debitur hanya sampai jumlah utang yang tertunggak saja, sedangkan sisanya wajib diserahkan kepada Pemberi Fidusia (pemilik objek fidusia). Baca pula Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999. • Hak untuk menjual objek fidusia oleh Penerima Fidusia (Kreditur) atas kuasanya sendiri hanyalah dapat dilakukan apabila Debitur telah cidera janji (wanprestasi). • Selain Debitur cidera janji (wanprestasi), penjualan jaminan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) tidak diperbolehkan. • Apabila penjualan objek fidusia tersebut dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal Debitur belum terbukti telah cidera janji (wanprestasi), maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata oleh Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan atau dilaporkan oleh Pemberi Fidusia sebagai tindak pidana. • Penjualan benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaan sendiri dari Penerima Fidusia tidak boleh dilakukan di bawah tangan dengan pembeli, tetapi harus dilakukan melalui pelelangan umum. • Menyimpang dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999 mengenai keharusan menjual objek fidusia melalui pelelangan umum, 97 Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 membolehkan Penerima Fidusia melakukan penjual di bawah tangan (tidak melalui pelelangan umum) apabila penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sepanjang cara melakukan penjualan di bawah tangan tersebut akan menghasilkan harga yang tinggi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. • Dalam praktik dunia perbankan, sering Bank menggunakan peluang yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tersebut. • Menurut Pasal 29 ayat (2) UU No. 42/1999, pelaksanaan penjualan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 hanya dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 5. Kewajiban Pemberi Fidusia a. Menurut Pasal 30 UU No. 42/1999, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. b. Sering terjadi sengketa atau perbedaan pendapat: • Antara Debitur dan Penerima Fidusia (Kreditur), • Antara Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga (bukan Debitur) dengan Debitur, yang mengakibatkan Pemberi Fidusia (Debitur atau Pihak Ketiga) tidak bersedia dengan suka rela menyerahkan objek fidusia tersebut kepada Penerima Fidusia (Kreditur). c. Apabila terjadi hal yang demikian itu, maka sengketa tersebut yang harus diselesaikan melalui pengadilan. d. Apabila sengketa tersebut dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan, maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) karena harus menunggu sampai sengketa tersebut diputus oleh pengadilan. 98 6. Ketentuan Hukum Tentang Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap & Hubungannya Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia a. Pelaksanaan putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) diatur dalam Reglement Indonesia Yang Diperbarui (HIR) yaitu dalam Pasal 195 s.d Pasal 224 dari Bab IX Bagian V. b. Pada dasarnya dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. c. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. d. Akan tetapi, ada kalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. e. Dalam hal pihak yang kalah tidak juga kunjung dengan sukarela menjalankan putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang menentukan: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu dengan Ketua Pengadilan Negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang selama- lamanya delapan hari. f. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yaitu selama-lamanya delapan hari, ternyata putusan tersebut masih juga tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka menurut Pasal 197 HIR Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. 99 g. Dalam praktik perbankan, mengenai eksekusi Sertifikat Fidusia dapat terjadi hal-hal sebagai berikut: • Debitur mengakui bahwa dirinya tidak melunasi kredit yang diperoleh dari Bank (Kreditur) sesuai dengan perhitungan Bank, baik pokok maupun bunga dari kredit tersebut. • Debitur mengakui bahwa dirinya tidak melunasi kredit yang diperoleh dari Bank tetapi tidak menyetujui perhitungan Bank mengenai pokok maupun bunga dari kredit karena tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Debitur. • Dalam hal Debitur secara sukarela mengakui bahwa dirinya cidera janji dan mengakui pula perhitungan Bank mengenai besarnya tunggakan utang Debitur, maka apabila Pemberi fidusia adalah Debitur sendiri kemudian dengan sukarela bersedia menyerahkan benda yang diikat dengan perjanjian fidusia kepada Bank (Penerima Fidusia), maka Penerima Fidusia (Kreditur) dapat melakukan eksekusi terhadap Sertifikat Fidusia atas kekuasaan sendiri (tanpa berkewajiban untuk mengajukan permohonan eksekusi tersebut kepada pengadilan). • Dalam hal Debitur mengakui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan mengakui perhitungan Bank mengenai tunggakan utang Debitur, dan kemudian Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga (bukan Debitur) bersedia dengan sukarela menyerahkan objek fidusia kepada Bank/Kreditur yang merupakan Penerima Fidusia, maka juga Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek fidusia tersebut (melalui lelang umum) dengan kekuasaan sendiri tanpa harus memohon eksekusi teresbut kepada pengadilan. • Dalam hal Debitur mengakui dirinya cidera janji dan mengakui perhitungan Bank mengenai tunggakan utang Debitur tetapi Pemberi Fidusia yang merupakan pihak ketiga (bukan Debitur) tidak bersedia dengan sukarela menyerahkan objek fidusia kepada Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena antara Debitur dan Pemberi Fidusia terjadi perselisihan pendapat 100 mengenai perjanjian antara Pemberi Fidusia dan Debitur berkenaan dengan pemberian benda yang dimilikinya sebagai objek fidusia, maka sudah barang tentu Penerima Fidusia tidak mungkin melakukan penjualan objek fidusia tersebut. • Dalam hal Debitur tidak mengakui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan atau mengakui perhitungan Bank mengenai besarnya tunggakan utang Debitur dan apabila Debitur adalah Pemberi Fidusia, maka Debitur akan tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara sukarela. • Dalam hal yang demikian, juga Debitur melarang Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga untuk tidak menyerahkan benda objek fidusia kepada Bank/Kreditur (Penerima Fidusia). • Dalam hal tidak terdapat perbedaan pendapat antara Debitur dan Kreditur, atau antara Debitur dan Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga, maka eksekusi jaminan fidusia lancar-lancar saja. • Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Debitur dan Kreditur, antara lain: (1) Mengenai belum jatuhnya waktu bagi Debitur untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam jadwal pelunasan utang sesuai dengan Perjanjian Kredit. (2) Debitur tidak sependapat dengan perhitungan Bank mengenai tunggakan kreditnya, maka Debitur akan tidak bersedia menyerahkan kepada Penerima Fidusia (Kreditur) benda yang menjadi objek fidusia yang merupakan miliknya atau melarang Pemberi Fidusia yang merupakan Pihak Ketiga untuk menyerahkan objek fidusia tersebut kepada Bank/Kreditur (Penerima Fidusia). • Dalam hal terjadi hal yang demikian itu, maka terjadilah sengketa hukum sebagaimana dalam perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut di atas. 101 h. Tentang Pasal 15 UU No. 42/1999: • Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 42/1999 tentang irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. • Selain itu Pemohon juga mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 yang menentukan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. • Di dalam praktik perbankan, bunyi Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut di atas tidak dimaknai oleh perbankan sebagaimana seharusnya. • Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut yang seharusnya dimaknai: Apabila di antara Debitur dan Kreditur tidak terdapat perbedaan pendapat, sehingga Debitur menyetujui dirinya cidera janji (wanprestasi) dan mengakui perhitungan bank mengenai besarnya tunggakan utang Debitur, baik mengenai besarnya pokok kredit dan perhitungan bunga yang harus dilunasi oleh Debitur, maka Debitur akan menyerahkan dengan baik-baik benda yang menjadi objek jaminan hak fidusia, sehingga Kreditur (Penerima Fidusia) dapat melakukan penjualan objek fidusia (melalui pelelangan umum) atas kekuasaan sendiri. • Tetapi apabila antara Debitur dan Kreditur berselisih pendapat mengenai cidera janjinya Debitur dan mengenai besarnya perhitungan tagihan Bank/Kreditur, maka Bank/Kreditur hanya dapat melakukan eksekusi atas Sertifikat Fidusia melalui prosedur seperti halnya prosedur untuk mengeksekusi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). • Artinya, Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang (yaitu tidak sesuai dengan ketentuan hukum) “melakukan perampasan” atau “penyitaan” objek fidusia tersebut dari Debitur atau Pihak Ketiga yang merupakan Pemberi Fidusia. 102 • Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 dan 197 HIR, Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) menurut hukum wajib mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Sertifikat Fidusia sebagaimana menurut Pasal 196 dan 197 HIR tersebut di atas. • Apabila Bank melakukan sendiri penyitaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, misalnya dengan menyuruh pegawainya yang bertugas sebagai juru tagih atau menyuruh debt collector untuk melakukan perampasan atau penyitaan objek fidusia, maka jelas Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. • Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan hak kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan dan/atau melaporkan kepada kepolisian bahwa Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan tindak pidana. • Perbuatan Bank/Kreditur (Penerima Fidusia) yang demikian itu jelas-jelas merupakan “perbuatan main hakim sendiri” atau melakukan “eigenrichting” yang merupakan tindakan sepihak yang hanya dapat dilakukan oleh merupakan Negara. • “Perbuatan main hakim sendiri” atau “eigenrichting” merupakan perbuatan yang dilarang di suatu negara hukum seperti Indonesia yang diancam dengan sanksi pidana. i. Setelah Ahli mempelajari berbagai ketentuan dalam UUD 1945, terutama mengenai ketentuan Indonesia sebagai negara hukum dan berbagai ketentuan dalam UUD 1945 terkait dengan Hak-hak Asasi Manusia, menurut ahli Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42/1999 sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945 terhadap pasal yang manapun dari UUD 1945. j. Namun dalam kasus Pemohon tersebut yang terjadi pelanggaran Penerima Fidusia yang telah melakukan eksekusi Sertifikat Fidusia yang tidak ditempuh dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 103 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 196 dan 197 HIR sebagaimana telah ditelah dikemukakan oleh ahli. k. Penerima Fidusia tidak boleh menugasi pegawainya atau menugasi debt collector sebagai kuasa bank untuk melakuan perampasan atau penyitaan terhadap objek fidusia yang masih berada ditangan Pemberi Fidusia. l. Pegawai Penerima Fidusia atau debt collector yang menjadi kuasanya hanya berhak untuk menyampaikan somasi kepada Debitur mengenai tunggakan kreditnya. m. Somasi merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh Kreditur dalam hal Debitur melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi” sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana bunyinya adalah: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. n. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas dikenal dalam hukum perdata sebagai ketentuan mengenai kewajiban Kreditur untuk mengirimkan somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap Debitur yang cidera janji (wanprestasi) kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa surat perintah atau akta otentik untuk menyatakan Debitur telah lalai (cidera janji/wanprestasi). o. Menurut hemat Ahli, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban Kreditur yang mengalami Debiturnya cidera janji (wanprestasi) diwajibkan untuk mengirim somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangkan atau disimpangi dengan membuat klausul dalam perjanjian di antara mereka untuk Kreditur dibebaskan dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut. Dalam hukum perdata, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut merupakan hukum yang memaksa (dwingend recht). Patokan untuk menentukan apakah suatu ketentuan dalam hukum perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata adalah hukum pelengkap (aanvullend 104 recht) dan hukum yang memaksa (dwingend recht) terletak pada sifat ketentuan tersebut. Suatu pasal dalam KUH Perdata merupakan ketentuan yang memaksa (dwingend recht) adalah apabila ketentuan tersebut bertujuan menjaga: • Ketertiban umum • Kesusilaan • Kepatutan Termasuk ketertiban umum adalah kepastian hukum. Termasuk di dalam kepatutan adalah keadilan dan kemanfaatan. Artinya, “sesuatu yang tidak adil” adalah “sesuatu yang tidak patut”. Tetapi “sesuatu yang tidak patut” tidak hanya terbatas berupa “sesuatu yang tidak adil”. Dengan kata lain, “sesuatu yang tidak patut” lebih luas daripada “sesuatu yang tidak adil”. Termasuk “sesuatu yang tidak patut” adalah “sesuatu yang merugikan”. Berkenaan dengan kriteria tersebut di atas, apabila Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas disimpangi atau disimpangkan dalam perjanjian di antara Kreditur dan Debitur, maka akan timbul keadaan yang tidak adil, merugikan, dan atau berat sebelah bagi Debitur. Sebaliknya penghapusan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat memberikan peluang bagi Kreditur untuk dapat berbuat sewenang-wenang terhadap Debitur, termasuk melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting) yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, klausul dalam perjanjian yang menghapus kewajiban Kreditur untuk tunduk pada Pasal 1238 KUH Perdata merupakan klausul yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak sah karena mengandung sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan: 105 Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui Pasal 1335 KUH Perdata menentukan: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. 7. Tentang Perbuatan Penerima Fidusia Melakukan Penarikan Objek Fidusia Yang Telah Dinyatakan Sebagai Tindakan Yang Salah Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum a. Pemohon mengajukan pertimbangan hukum mengenai tidak patuhnya Penerima Fidusia terhadap putusan pengadilan yang telah memutuskan perbuatan Penerima Fidusia untuk menarik objek fidusia sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pemohon mengemukakan antara lain: Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa Para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal a quo, Para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [vide Bukti P-7] (cfm No. 33) b. Oleh karena ahli tidak memperoleh Bukti P-7 tersebut di atas, maka Ahli tidak dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Namun apabila hal tersebut memang benar, maka perbuatan Penerima Fidusia yang tetap saja melakukan penyitaan terhadap objek fidusia sekalipun telah ada putusan pengadilan sebagaimana menurut Bukti P-7 tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 106 Dengan demikian, Penerima Fidusia dapat dianggap secara hukum tidak menghormati keputusan pengadilan. Hal tersebut merupakan tindak pidana. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang permohonan a quo. 107 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 108 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 (Bukti P-4). Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan debt collector walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya 109 dalam hal ini hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujiannya. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan 110 terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. 2. Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 14/1999]; 3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang a quo, disatu sisi telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal a quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak Pemberi Fidusia (debitur); 4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur. 5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang a quo, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya 111 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Pertama, ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Hal tersebut justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. [vide Bukti P-6] 6. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut para Pemohon materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia); 7. Bahwa menurut para Pemohon mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dengan 112 terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR); Pasal 196 HIR “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”. 8. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. [vide bukti P-7] dan [vide Bukti P-8] 9. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya; 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan: 113 a. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; b. Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”; c. Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan seorang orang ahli, Tulus Abadi, yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 24 April 2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019. [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan tertulis 114 Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, S. H., L.LM, (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara constitutum posseisorium, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur). 3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa 115 perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. 4. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (asas droit de preference) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta asas bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas yang artinya Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan. 5. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan tersebut dalam Paragraf [3.12] selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut; Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih 116 dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan. Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut. [3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak 117 menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi. Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah- olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 118 oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan 119 eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur. [3.16] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, selain karena permohonan para Pemohon a quo juga mendalilkan kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999. Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan 120 kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. [3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 121 hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”. Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur). Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, 122 maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang. [3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo; Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan 123 pendirian Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya. [3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo; [3.20] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa 124 “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan frasa “cidera janji” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.21] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah di dalam memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.18] dan Paragraf [3.19] di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 125 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 127 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Aswanto Suhartoyo ttd. ttd. I Dewa Gede Palguna Enny Nurbaningsih ttd. ttd. Arief Hidayat Manahan MP Sitompul ttd. ttd. Saldi Isra Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani