F PUTUSAN Nomor 22/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Endang Wasrinah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I: 2. Nama : Maryanti Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II: 3. Nama : Rasminah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, 2 S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU- XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: PENDAHULUAN A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 3 yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahakamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon; 4 7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 5 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B.1. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia Pemohon I 14. Bahwa Pemohon I adalah Individu warga negara Indonesia (bukti P-3), yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini; 15. Bahwa Pemohon I, seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es. 16. Bahwa pada saat dinikahkan, Pemohon I masih dalam kondisi anak, dengan pendidikan kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa berhenti sekolah dan tidak 6 memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon I dapat melanjutkan sekolah ke SMP. 17. Bahwa yang diketahui oleh Pemohon I, satu-satunya alasan Pemohon I dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I. 18. Bahwa akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I, maka Pemohon I justru mendapatkan situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti dari sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Karena telah menikah, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon I. 19. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon I hanya dinafkahi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tiri dari Pemohon I. Kondisi ini diperburuk karena Pemohon I tidak dapat bekerja secara layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP. 20. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon I saat dikawinkan di usia anak, Pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih berusia anak saat menikah, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi Pemohon I. Infeksi/iritasi ini diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Perlu untuk diketahui bahwa fisik Pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena Pemohon I sudah menikah, maka Pemohon I dengan terpaksa tetap harus melayani suami. 21. Bahwa dari situasi tersebut, orang tua Pemohon I menyesal telah menikahkan Pemohon I ketika masih berusia anak. Perkawinan anak karena faktor ekonomi ternyata bukan solusi yang tepat untuk merubah situasi kemiskinan dan perekonomian keluarga. Dari semua hal sepanjang perkawinan anak yang dialami Pemohon I, orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I. 7 22. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Pemohon II 23. Bahwa Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia. (vide Bukti P-3), yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini; 24. Bahwa saat ini Pemohon II bekerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II di nikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan Ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan suaminya. 25. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak dan perkawinan anak yang dijalankan oleh Pemohon II dikarenakan dipaksa oleh ayah Pemohon II. 26. Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibu Pemohon II sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri, Pemohon II kembali pulang ke rumah karena kasihan, tidak tega meninggalkan ibunya dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon II. 8 27. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II telah membatasi hak yang dimiliki Pemohon II pada saat masih menjadi anak. Bahwa Pemohon II makin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon II, seluruh saudara perempuan Pemohon II juga dinikahkan di usia anak, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Hal ini berbeda dengan situasi saudara laki-laki Pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi. 28. Bahwa yang paling fatal dampak dari perkawinan anak pada Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Bahwa Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun, Pemohon II mengalami keguguran untuk pertama kali di Tahun 2002 saat usia kandungan tiga bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungan. 29. Bahwa keguguran kembali terjadi pada saat Pemohon II mengandung anak kedua pada usia 16 tahun. Pemohon II mengalami keguguran saat usia kandungan Pemohon II memasuki usia tiga bulan di Tahun 2003 dan kembali ke dukun karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke bidan ataupun rumah sakit. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak. 30. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat berusia 19 tahun pada 2006 meskipun anak Pemohon II akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai dengan saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak ke-empat dan ke-lima pada usia 21 tahun dan 27 tahun. 31. Bahwa Ibu Pemohon II telah menyesal saat membiarkan ayahnya menikahkan anak-anaknya di usia anak. Terlebih lagi Pemohon II diperlakukan sebagai jaminan hutang ayahnya. Pasca pernikahan Pemohon II, ibu Pemohon II akhirnya menggugat cerai ayah Pemohon II. 32. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon II karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk 9 diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Pemohon III 33. Bahwa Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, (vide bukti P-3) yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini; 34. Bahwa Pemohon III saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya. 35. Bahwa pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya. 36. Bahwa sepanjang hidupnya, Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih berusia anak. Bahwa dua pernikahan awal dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III. 37. Bahwa setelah Pemohon III menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun, maka Pemohon III telah kehilangan hak sebagai anak yang seharusnya ia miliki. Bahwa Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan karena selain alasan biaya, Pemohon III sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga serta kedua anaknya. 38. Bahwa dampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan, Pemohon III tidak dapat membiayai sendiri kehidupan Pemohon III dan anak Pemohon III, 10 sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupan Pemohon III. 39. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami di pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah Pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam Pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III. 40. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini 41. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” telah memberi dasar hukum bahwa “anak” yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak perempuan” yang berumur 16 tahun. 42. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. 43. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal a quo telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para 11 pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. 44. Bahwa ketentuan pasal a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun. 45. Bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan. 46. Bahwa para Pemohon merasa bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal a quo yang masih mengijinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan. 47. Bahwa eksistensi pasal a quo secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal a quo 12 jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga para pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal a quo. 48. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, apa yang terjadi pada para Pemohon telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya termasuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. 49. Bahwa berdasarkan lima parameter Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian di atas maka para pemohon memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan ini. C. Argumen Permohon Terkait Materi yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi 50. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara a quo, pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 51. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara a quo pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hal ini terdapat pengecualian bilamana ketentuan dengan dasar pengujian Undang-Undang terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 52. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 13 (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 53. Bahwa Mengingat beberapa pendapat dan pertimbangan dalam beberapa perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni: a. Pendapat Mahkamah mengenai Pokok Permohonan pada poin [3.12.2] halaman 134, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pokok Permohonan pada point [3.13] halaman 18, Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai Pokok Permohonan poin [3.10] halaman 71, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 54. Bahwa dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda; 14 Pokok Perkara Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Ketentuan Rumusan Pasal 7 ayat (1) UU (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah Nomor 1 Tahun 1974 mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan tentang Perkawinan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan Materi UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya D. Alasan-Alasan Permohonan 56. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia,serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut: D.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 57. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”, ketentuan a quo menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan 15 baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “Equality before the Law”. 58. Bahwa menurut Albert Van Dicey, dalam “Introduction to the study of the law of the constitution”, mengemukakan bahwa prinsip “equality before the law” merupakan salah satu dari tiga unsur utama the rule of law, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. 59. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip equality before the law merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum. 60. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo menyebutkan, “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan a quo di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. 61. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. 62. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga 16 pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin. 63. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, “pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (bukti P-5); 64. Bahwa UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau equality antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan: “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.” “Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.” “Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.” 65. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri perlu saling membantu 17 dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Untuk tercapainya hal ini UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi. Hal mana hanya dapat tercapai apabila adanya adanya kesetaraan dalam kondisi masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. 66. Bahwa ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). 67. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fullfill) dan menghargai (to respect) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945. 68. Bahwa pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. 69. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion). Hal 18 mana juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya” 70. Bahwa benar dalam hal-hal tertentu tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan hal lainnya diperbolehkan oleh hukum. Prof. Jimly Hassidiqie dalam tulisannya berjudul “Prinsip Pokok Negara Hukum” mengutarakan dalam rangka mewujudkan prinsip equality before the law, segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan menifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga tercapainya perkembangan yang sama dan setara antar tiap kelompok masyarakat, seperti contoh perlakukan khusus untuk kaum perempuan dan anak-anak. 71. Bahwa salah satu contoh implementasi affirmative actions dalam bidang ketenagakerjaan yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005, yang pada intinya menyatakan syarat usia tertentu adalah sangat tepat untuk menghindari praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan seorang yang sedang hamil karena dapat membahayakan dirinya dan kandungannya. 72. Bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu bentuk affirmative actions? Apakah dengan diaturnya usia untuk melangsungkan perkawinan yang lebih rendah kepada perempuan akan membantu kelompok tersebut untuk mengejar ketertinggalannya? Justru 19 perbedaan perlakuan ini makin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka. Oleh karena itu, pembedaan ketentuan usia perkawinan antara laki- laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk inequality before the law dan diskriminasi yang sangat nyata. 73. Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. D.2. Ketentuan a quo Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Kesehatan 74. Bahwa pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada Bagian Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik- praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak; 75. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU a quo menyebutkan, “…untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan”. Sehingga penentuan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki hanya didasarkan pada aspek kesehatan. 76. Bahwa pasal a quo yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan. 20 77. Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan. Bahkan seluruh ahli di persidangan sepakat bahwa kehamilan oleh ibu dengan usia di bawah 18 tahun merupakan kehamilan dengan resiko kesehatan yang tinggi; 78. Bahwa dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara a quo mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya (bukti P-4). Hal mana dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun; (vide bukti P-4) 79. Bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. (vide bukti P-4). 80. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah: 21 a. Potensi kelahiran premature; b. Bayi lahir cacat; c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d. Ibu berisiko anemia (kurang darah); e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; f. Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil); g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun; j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; k. Resiko terkena penyakit menular seksual; l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna. (vide bukti P-4) 81. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. (vide bukti P-4); 82. Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang. (vide bukti P-4); 83. Bahwa apabila disimpulkan dari berbagai pandangan ahli medis dan kesehatan, setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami: a. Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk 22 anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian. b. Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil. d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis. e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan. f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. 84. Bahwa penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan laki- laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Pasal a quo telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan. Bahwa pasal a quo telah nyata-nyata menimbulkan diskriminasi perlidungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya. D.3. Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan 85. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi 23 bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; 86. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015, menunjukkan terdapat kecenderungan anak yang kawin sebelum usia 18 tahun tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA, dalam tabel berikut: (bukti P-9) Tabel 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tidak Pernah SD/ SMP/ SMA/ Tahun Sekolah/Tidak Jumlah Sederajat Sederajat Sederajat Lulus SD 2013 11,97 42,76 38,60 6,67 100,00 2015 9,87 40,06 41,18 8,88 100,00 87. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. (vide bukti P-9); 88. Bahwa berdasarkan data Susenas 2015, sekitar 80% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang menamatkan SD/Sederajat sebesar 40,06%. Sedangkan yang menamatkan SMP/Sederajat sedikit lebih tinggi dengan persentase sebesar 41,18%. Dengan kata lain, sedikitnya 4 dari 10 24 perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia tahun hanya menamatkan SD atau SMP, dalam tabel berikut: (vide bukti P-9) Tabel 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tidak Pernah Usia Kawin Sekolah/ SD/ SMP/ SMA/ Jumlah Pertama Tidak Lulus Sederajat Sederajat Sederajat SD <18 9,87 40,06 41,18 8,88 100,00 18+ 4,49 20,34 29,79 45,38 100,00 Total 5,72 24,84 32,39 37,05 100,00 89. Bahwa penelitian lain dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan anak adalah karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; (vide bukti P-6) 90. Bahwa Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan a quo dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 91. Bahwa pembedaan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Pasal a quo juga nyata-nyata merupakan diskriminasi negara dalam membedakan hak anak perempuan dan 25 anak laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. D.4. Ketentuan a quo Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan Dalam Resiko Eksploitasi Anak 92. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. 93. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa usia calon mempelai haruslah usia yang mencerminkan dimana orang yang hendak menikah tersebut mampu memberikan persetujuan yang penuh dan bebas, sehingga negara kemudian memliiki kewajiban untuk memenuhi hak orang tersebut untuk menikah. 94. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: …… c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 95. Bahwa dengan begitu, pada dasarnya, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal aquo telah membuka ruang eksploitasi pada anak. 96. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah. 97. Bahwa salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan 26 alasan ekonomi. Bahwa anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya; (vide bukti P-6) 98. Bahwa “eksploitasi” yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua. Pasal a quo membuka potensi besar anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang lebih tua. 99. Bahwa anak perempuan yang kawin dengan pria yang jauh lebih tua akan memiliki dampak sosial yang luas terhadap anak perempuan tersebut dalam menjalani hidupnya sebagai istri. Prof. Dr. Muhadjir Darwin, mencontohkan seperti misalnya kekerasan seksual didalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. Status sosial yang rendah didalam keluarga suami apalagi kalau dia dikawinkan oleh suami yang usianya jauh lebih tua atau dipoligami, sehingga hak-hak perempuan itu kurang terlindungi. (vide bukti P-4) 100. Bahwa pasal a quo yang menentukan usia kawin untuk perempuan masih dalam usia anak telah nyata-nyata menimbulkan pebedaan kedudukan hukum dan terjadinya praktik diskriminasi pada perempuan. Pembedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas lebih besar dan terhindar pada risiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun. 101. Perkembangan praktik perkawinan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, sudah mengarah pada bentuk legitimasi eksplotasi seksual anak. Bahkan menurut Susanne Louis B. Mikhail, perkawinan anak merupakan salah satu dari dua bentuk eksploitasi seksual, disamping prostitusi anak. Lebih lanjut, walaupun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dimengerti sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan 27 menghindari hubungan seks bebas seperti prostitusi pada umumnya, namun keduanya memiliki tiga karakteristik yang sama secara fundamental, yakni adanya: (bukti P-10) a. Transaksi ekonomi; b. Ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan; dan c. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan. 102. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan a quo yang mengatur mengenai batas usia perkawinan perempuan masih dalam usia anak (16 tahun) telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan dan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu ketentuan a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. D.5. Permohonan a quo dan Perbandingan Kesetaraan Batas Usia Minimal Kawin Pada Laki-laki dan Perempuan di Berbagai Negara 103. Bahwa berdasarkan data dari “UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013.” Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: (bukti P-11, vide bukti P-4) Batas Minimal Usia Perkawinan No. Negara 1 Algeria 19 Tahun 19 Tahun 2 Mesir 18 Tahun 18 Tahun 3 Irak 18 Tahun 18 Tahun 4 Albania 18 Tahun 18 Tahun 5 Antigua and Barbuda 18 Tahun 18 Tahun 6 Azerbaijan 18 Tahun 18 Tahun 7 Bahamas 18 Tahun 18 Tahun 8 Belarus 18 Tahun 18 Tahun 28 9 Etiopia 18 Tahun 18 Tahun 10 Yordania 18 Tahun 18 Tahun 11 Oman 18 Tahun 18 Tahun 12 Maroko 18 Tahun 18 Tahun 13 Tunisia 18 Tahun 18 Tahun 14 Uni Emirate Arab 18 Tahun 18 Tahun 15 Malawi 18 Tahun 18 Tahun 16 Nigeria 18 Tahun 18 Tahun 17 Korea 18 Tahun 18 Tahun 18 Kenya 18 Tahun 18 Tahun 104. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara- negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. 105. Bahwa berdasarkan Catatan Panduan ‘Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean’ 2016 Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif. (bukti P-12) 106. Bahwa perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun (vide bukti P-12). 107. Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Laki- laki, Perempuan dan Remaja, kebijakan publik untuk pencegahan atau perlindungan hak-hak digunakan sebagai pedoman untuk mekanisme hak asasi manusia. Pasal 45 dari instrumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan usia 18 sebagai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan 29 beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan ‘stereotype sexist’ yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri. (vide bukti P-12) 108. Bahwa berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persayaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak (bukti P-13). 109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan pembedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). D.6. Permohonan a quo dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait Open Legal Policy 110. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah pada perkara Nomor 30-74/ PUU/XII/2014 Mahkamah Konstitusi telah menngunakan Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka), sebagai dasar untuk menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusai menyatakan bahwa: “batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak”. 30 111. Bahwa prinsip open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, persitiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. (bukti P-8). Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat open legal policy ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang- undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak. 112. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam sejumlah putusannya telah memisahkan isu konsitusi dan isu kebijakan umum (open legal policy). Mahkamah Konsitusi telah menegaskan bahwa Mahakamah Konsitusi hanya berwenang menguji materi yang termasuk isu konsitusi. Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu open legal policy yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstusi untuk memutuskan. (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK). (bukti P-8) 113. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait open legal policy pertama kali dicetuskan oleh dissenting opinion Hakim Konstitusi Ahmad Roestandi pada perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003. Yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan larangan bagi mantan anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembuat undang-undang. Lebih lanjut, hakim konstitusi Ahmad Roestandi mengatakan bahwa setiap lembaga negara dapat memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir adalah pembuat undang-undang. 114. Bahwa ketentuan terkait Open Legal Policy ini bukan tanpa pembatasan dan kriteria. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan pembatasan dan kriteria ini, antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005. Dalam putusan ini Mahkamah Konsitusi menilai 31 ketentuan pembatasan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah tidak lah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 115. Bahwa Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menguraikan bahwa besarnya ambang batas, baik berbentuk Electoral Threshold atau Parliamentary Threshold, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. 116. Bahwa pada Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan terkait kedudukan dan sifat kelembagaan Badan Zakat Nasional (BAZNAS), karena merupakan open legal policy pembentuk undang- undang, serta hal tersebut tidak mengakibatkan pemohonan terhalang dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang merupakan hak konsitusinya. 117. Bahwa pada Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga menguraikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit swasta hanya boleh didirikan oleh badan hukum bertentangan dengan UUD, namun penentuan standar kualitas pelayanan merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, pengaturan standar kualitas pelayanan kesehatan tidak serta merta mengakibatkan kerugian konsitusional bagi pemohon. 118. Bahwa pembatasan terhadap konsep open legal policy juga telah ditetapkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51-52- 59/PUU/2008 yang menyatakan, “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka 32 Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” 119. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konsitusi di atas, maka kententuan-ketentuan dikategorikan sebagai open legal policy juga wajib bersesuaian dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memisahkan kewenangan yang bersifat isu konstitusi (limited constitutional dalam UUD 1945) dan isu kebijakan strategi (open legal policy). Dalam Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah berulang kali memberi penegasan mengenai batasan mana yang termasuk problem konstitusi dan problem kebijakan. Menurut Mahkamah Konstitusi segala hal yang mempunyai relasi ekstrinsik dengan Pasal 22E UUD 1945 merupakan problem konstitusi. 120. Bahwa pembatasan terhadap implementasi open legal policy sebagai kewenangan inti pembentuk undang-undang juga diterapkan di negara lain. Sebagai contoh, Inggris yang secara tegas menerapkan konsep Parliamentary Supremacy, sebagai dasar kebebasan mutlak bagi parlement untuk membentuk undang-undang juga dalam perjalanannya mengadopsi beberapa pembatasan. A. V. Dicey, dalam bukunya berjudul Law of the Constitution, menyatakan kedaulatan (sovereignty) parlemen dalam membentuk undang- undang dapat dibagi menjadi dua elemen, yakni elemen hukum dan elemen politik. Secara hukum, perlemen memiliki kedaulatan mutlak dalam membentuk undang-undang. Namun secara politik, parlemen terikat dalam pembatasan internal maupun eksternal. Pembatasan internal terkait pada kultur yang melekat pada pada pihak-pihak yang membentuk parlemen, tekanan politik dan moral konsitusi, perlindungan, serta disiplin partai. Sedangkan pembatasan ekternal terkait pada subjek yang diatur pada 33 undang-undang, dimana parlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi secara umum. 121. Pembatasan pengadilan dalam menguji undang-undang untuk tidak mengintervensi ketentuan yang termasuk kedalam open legal policy juga dikenal di Amerika Serikat. Alvin B. Rubin, dalam tulisannya berjudul “Juducial Review in the United States” menyatakan “the Supreme Court itself has helped to secure acceptance for judicial review through the recognition of significant limitation on the doctrine, including those limitations imposed by the Consitution, as wel as some limitations created by the Court […] The Court has derived further limitations to judicial review; for example, the Cour twill not rule on what it calls “political issues”. This limitation is not a bar to the Court’s review of all politically sensitvice issue […]”. 122. Bahwa Mahkamah Konsitusi pada setiap putusannya selalu menyatakan ketentuan yang merupakan open legal policy tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang bersifat open legal policy namun bertengan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi. 123. Bahwa hal ini sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konsitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 juga menyatakan bahwa meskipun ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konstitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan (yang mana menurut Pemohon 34 telah terbukti), oleh karena itu Mahkamah Konsitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat. 124. Bahwa terkait permasalahan usia, Mahkamah Konsitusi juga menyatakan bahwa perihal batas usia dalam undang-undang, tidak selalu merupakan wilayah open legal policy yang tidak dapat diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi setuju untuk menaikan batas usia anak yang menjadi subjek dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Terkait putusan menaikan batasan usia ini, Mahkamah Konsitusi menguraikan beberapa alasan yang sebenarnya bersesuaian dengan dengan inti dari permohonan a quo, antara lain: a) Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak Konstitutional anak terutama hak terhadap perlindungan (protection right); b) Mahkamah Konstitusi berbendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia miniman bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum; c) Penetapan usia 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik negara-negara sebagaimana juga rekomendasi Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007; d) Penetapan batas umur tersebut (12 tahun) juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya; 35 e) Mahkamah Konsitusi berpendapat batas usia 12 tahun lebih menjaim hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 125. Bahwa tindakan progresif Mahakamah Konsitusi dalam mengubah ketentuan yang sebelumnya dinyatakan open legal policy juga terjadi pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada putusan ini, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa jumlah komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari DPR dan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, walaupun demikian demi menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota KPU dan Bawaslu secara seimbang sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 126. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan open legal policy, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan yang selama ini telah menjadi batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para Pemohon. E. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun”; 36 Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Identitas para Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Penelitian Plan Internasional dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah (Halaman 46); 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Supriyadi Widodo Eddyono, Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia, (ICJR: 2016); 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Jurnal Mahkamah Konstitusi: Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas; Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, 6 April 2015; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Muji Kartika Rahayu, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: 2014, (Halaman 117); 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015), (Badan Pusat Statistik: Jakarta), (Halaman 19-20); 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Supriyadi W.,dkk, Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan, (Koalisi 18+: Jakarta), April 2016, (Halaman 24); 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Equalitynow.org/childmarriagereport, UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013, (Halaman 42-43); 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Unicef.org, Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean, 2016, (Halaman 19-20); 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Unicef.org, Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean, 2016, (Halaman 19-20). 37 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 38 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 39 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon yaitu: a. Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP; b. Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak; c. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi. 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran. 3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 40 25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijasah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di ataranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.8] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 41 1. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga; 2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka. 3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya; 4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat 42 (1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan; 5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak- pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama ekploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; 7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah Konsitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan open legal policy, 43 tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 9. Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat open legal policy namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konsitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan open legal policy, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan: [3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), 44 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata’ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang; Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974; Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang 45 kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesu- aikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan 46 dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.10.2] Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf [3.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai legal policy, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya; [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan- putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata- 47 nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang; [3.10.4] Bahwa dalam permohonan a quo, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; [3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. Dalam konteks permohonan a quo, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan 48 UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan a quo tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki- laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Pendirian a quo sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. 49 Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang intolerable. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan legal policy yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas legal policy sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal pembedaan batas usia minimum perkawinan. Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang a quo disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan 50 diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata- mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga pontensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun. Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia 51 perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak- haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak- haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas. [3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu- waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat 52 pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. [3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang- undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Bahwa dalam konteks permohonan a quo mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, 53 apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa. [3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara 54 untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma a quo disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia a quo juga diterapkan dalam UU 1/1974. [3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen 55 Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (no one will be left behind) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (Achieve gender equality and empower all women and girls). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage). Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 56 Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, in casu UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan. [3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain: a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan 57 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut: (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan; Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki- laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945. [3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan 58 bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku. Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 59 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 60 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 61 KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Aswanto Wahiduddin Adams ttd. ttd. Saldi Isra Enny Nurbaningsih ttd. ttd. I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani