PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Partai Buruh, yang diwakili oleh : Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Jabatan : Presiden Alamat : Jalan Rambutan No. 11, RT/RW 008/003 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nama : Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 347 RT/RW 013/011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Partai Gelora, yang diwakili oleh : Nama : Muhammad Anis Matta Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Pasir No. 17, RT/RW 008/001, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 2 Nama : Mahfuz Sidik Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Bangka XI, RT/RW 005/010, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2024, masing-masing memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., dan M. Haikal Firzuni, S.H., para advokat/kuasa hukum yang beralamat di gedung FSPMI lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, dan Surat Kuasa bernomor : 079/TGS/DPN- GLR/VII/2024 bertanggal 23 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Amin Fahrudin, SH., Advokat yang beralamat di Limus Pratama Regency Blok I No. 19 RT 002/008 Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Juni 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Juli 2024 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 3 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 4 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa objek permohonan pengujian materiil (objectum litis) yang PARA PEMOHON ajukan dalam perkara a quo adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. 5 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing--masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon I. SUBJEK HUKUM PEMOHON I 8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 9. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 10. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 7 11. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-3] yaitu sebagai berikut: Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat; 2) Lapangan Kerja; 3) Pemberantasan Korupsi; 4) Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 8 6) Upah Layak; 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8) Hubungan Industrial: a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; b. Uang pesangon yang layak; c. Jam kerja yang manusiawi; d. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; e. Menolak PHK yang dipermudah; f. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers); g. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas); 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2) Distribusi kekayaan yang adil merata; 3) Tanggung jawab publik. 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON I yang dalam hal ini adalah PARTAI BURUH tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU 9 terhadap UUD 1945 in casu pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016; 13. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo PEMOHON I (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-4]; 14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH; 15. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [Vide Bukti P-2] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar; 16. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 10 17. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON I sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [BUKTI P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 18. Bahwa sekalipun PEMOHON I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON I tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi; 19. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan a quo PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021; II. SUBJEK HUKUM PEMOHON II 20. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri 11 sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 21. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 22. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda 12 bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 23. Bahwa PEMOHON II adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA) juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari jati diri PARTAI GELORA sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI GELORA yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan [Bukti P- 6] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI GELORA, tanggal 19 Mei 2020 [Bukti P-7] yaitu sebagai berikut: Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan. 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka PEMOHON II yang dalam hal ini adalah PARTAI GELORA tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 in casu pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON II menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2016; 25. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo PEMOHON II (PARTAI GELORA) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “DEWAN PIMPINAN NASIONAL”, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan 13 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 13.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan PARTAI GELORA Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 [Bukti P-8]; 26. Bahwa tujuan dan fungsi Partai Gelora sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Dasar Partai adalah sebagai berikut: Partai Gelora memiliki tujuan: 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai Gelora berfungsi sebagai sarana: 1) Partisipasi politik Warga Negara Indonesia; 2) Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politk melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 27. Bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Anggaran Dasar PARTAI GELORA [Vide Bukti P-6] dinyatakan Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian yang berwenang mewakili Partai baik di dalam maupun di luar adalah Dewan Pimpinan Nasional in casu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; 28. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON II sebagai Partai Politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 14 29. Bahwa sekalipun PEMOHON II merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON II belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON II tidak ikut membahas dan menyetujui UU 10/2016, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON II memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi; 30. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan a quo PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik untuk mengajukan pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021; III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 31. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 32. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 33. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 15 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 34. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”; c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; d. Bahwa Pasal 39 UU 10/2016 telah mengatur secara tegas bahwa “Peserta Pemilihan adalah: a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”; e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 10/2016, yang dimaksud “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 16 f. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 ditentukan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”; g. Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 39, Pasal 1 angka 5, dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota; h. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang berkedudukan sebagai badan hukum mempunyai kualifikasi termasuk dalam pengertian “orang”, sehingga hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai pula meliputi hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada badan hukum in casu PARA PEMOHON; i. Bahwa PARA PEMOHON merupakan Partai Politik yang telah secara resmi berdiri dan telah disahkan oleh Pemerintah, terlebih lagi PARA PEMOHON juga telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusional dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; j. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo PARA PEMOHON dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PARA PEMOHON, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun 17 masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 35. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa apabila merujuk Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, MK telah menegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik, karena ketentuan a quo hanyalah berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Sehingga yang berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 adalah Partai Politik. Lebih lanjut pertimbangan MK dalam Paragraf 3.5 Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 dapat dicantumkan kutipannya sebagai berikut: “Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.” b. Bahwa lebih lanjut hak konstitusional PARA PEMOHON selaku Partai Politik untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rangka 18 memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena PARA PEMOHON selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, seharusnya memenuhi kualifikasi untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapnya dalam ketentuan Pasal a quo dinyatakan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”; c. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” telah secara terang dan jelas menegasikan bahkan mereduksi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) PARA PEMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 19 2024 telah terbukti memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2024 [Bukti P-9], akan tetapi terhadap keadaan PARA PEMOHON yang tidak memperoleh kursi di DPRD pada suatu Daerah maka PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah baik secara sendiri/individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain. Seharusnya Undang-Undang tidak mengatur perbedaan perlakuan bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung/mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah; 2) Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada satu sisi Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur 2 (dua) alternatif/pilihan/opsional syarat pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu: (1) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau (2) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada sisi yang lain Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru mengatur norma yang bertolak belakang (menegasikan) yaitu “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut jelas secara terang benderang telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memberikan hak kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki akumulasi perolehan suara paling sedikit 25% dalam pemilihan 20 umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sekalipun tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah. Sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru menegasikan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, karena hak untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah justru dibatasi hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo pada dasarnya sama dengan rumusan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”. Di mana Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005. Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON; 4) Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah secara jelas menjamin makna Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, sehingga hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 selaku Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis jelas-jelas sangat dirugikan; 21 d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil a quo PARA PEMOHON telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 36. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON I merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI BURUH dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022, yang dibuat dihadapan notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022. Adapun PEMOHON II merupakan organisasi Partai Politik yang bernama PARTAI GELORA yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat dihadapan notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020, tanggal 19 Mei 2020; b. Bahwa PARA PEMOHON telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 22 Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; c. Bahwa PARA PEMOHON juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti P-9]. Berdasarkan Keputusan KPU a quo perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu secara nasional khusus PARA PEMOHON adalah sebagai berikut: No Partai Perolehan Suara Sah 1 Partai Buruh (PEMOHON I) 972.910 2 Partai Gelora (PEMOHON II) 1.281.991 d. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016; e. Bahwa kerugian konstitusional yang PARA PEMOHON alami bersifat spesifik (khusus), yaitu dikarenakan PARA PEMOHON sebagai Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah bahkan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, dan telah memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu (dengan memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah 23 yang bersangkutan), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbasis pada perolehan suara sah dalam Pemilu; f. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, PARA PEMOHON telah memperoleh suara di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya PEMOHON I memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PEMOHON II memperoleh suara yang signifikan tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon; g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah ditentukan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Maka, dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON secara aktual tidak dapat mengajukan pasangan calon Kepala Daerah, dan menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipastikan akan terjadi, karena pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 PARA PEMOHON tidak dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah, baik secara individual maupun bergabung dengan Partai Politik lain dengan menggunakan persyaratan memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. PARA PEMOHON kehilangan hak konstitusional dan kesempatan tersebut 24 dikarenakan terbentur syarat sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016; h. Bahwa khusus untuk PEMOHON I kerugian konstitusional yang dialami semakin terbukti bersifat spesifik dan aktual karena sebelumnya PEMOHON I sebagai sebuah Partai Politik yang badan hukumnya telah eksis sejak tahun 1998, sempat atau pernah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di bawah rezim UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 dengan aturan yang memperbolehkan pengajuan dan/atau pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada baik berbasis pada perolehan kursi atau perolehan suara sah Pemilu selengkapnya sebagai berikut: 1) Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang badan hukumnya didirikan pertama kali pada tanggal 28 Agustus 1998. Partai politik ini pernah menjadi peserta Pemilu tahun 1999, tahun Pemilu 2004, dan Pemilu tahun 2009. Selama menjadi partai politik, Partai Buruh telah menggunakan tiga nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional (1998), Partai Buruh Sosial Demokrat (2003) dan Partai Buruh (2008). Pada 2021, di bawah inisiatif serikat-serikat buruh nasional, diselenggarakan Kongres IV PARTAI BURUH yang kemudian menjadikan PARTAI BURUH bertransformasi menjadi Partai Buruh dengan identitas yang dikenal saat ini dan telah mengikuti Pemilu tahun 2024; 2) Selain telah mengikuti Pemilu Legislatif, sejak diselenggarakannya Pemilihan Kepada Daerah secara langsung, PARTAI BURUH juga telah mengikuti beberapa kontestasi Pilkada di sejumlah daerah khususnya pada saat berlakunya rezim UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005. Pada saat itu terkait dengan pengusulan dan pendaftaran calon, PARTAI BURUH beserta partai-partai koalisi bisa mengajukan baik menggunakan dasar perolehan kursi maupun berdasarkan perolehan suara sah hasil Pemilu; 25 3) Dengan dibatasinya hak PARTAI BURUH untuk mengusulkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada hanya berbasis perolehan kursi akibat adanya ktentuan yang menjadi obyek permohonan dalam perkara a quo, jelas membuktikan bahwa kerugian yang dialami PARTAI BURUH in casu PEMOHON I bersifat spesifik dan aktual. i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil PARA PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 37. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 berakibat pada akan hilangnya hak konstitusional dan kesempatan PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 38. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PARA PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang PARA PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan 26 PARA PEMOHON untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akan tetap terjamin dan terpenuhi; C. Permohonan Tidak Nebis In Idem 39. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara a quo masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut: a. Meskipun ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dilakukan pengujian dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 51/PUU- XVII/2019 tanggal 28 November 2019, namun permohonan a quo tidak nebis in idem. b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali 27 berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. e. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019 belum sampai masuk pada pemeriksaan pokok permohonan, karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kedudukan hukum sehingga MK memutus permohonan tidak dapat diterima. MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon yang merupakan perseorangan WNI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. f. Disamping itu, materi muatan dalam UUD yang PARA PEMOHON jadikan sebagai dasar pengujian dan alasan permohonan dalam pengujian ketentuan 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo juga berbeda dengan dasar pengujian dan alasan permohonan pemohon sebagaimana telah diputus dalam Putusan MK No. 51/PUU-XVII/2019 tanggal 28 November 2019, yang secara lebih rinci akan PARA PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita). 40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dapat dipastikan masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. D. Permohonan Provisi Untuk Diprioritaskan dan Dilakukan Speedy Trial Dalam Pemeriksaan Perkara a quo 41. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, 28 Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU- XVII/2019. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 42. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, 29 menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 43. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945; 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 44. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh 30 Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decission), yaitu Putusan Nomor 102/PUU- VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 45. Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara (termasuk PARA PEMOHON) untuk mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan 31 provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi; 46. Bahwa permohonan provisi a quo juga didasarkan pada alasan perlunya waktu yang cukup bagi Partai-Partai Politik untuk membentuk dan menyusun koalisi dalam rangka mengusung atau mendaftarkan Pasangan Calon Kepala daerah. Karena faktanya pada mayoritas Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Partai Politik harus membentuk koalisi untuk bisa mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah disebabkan tidak cukupnya perolehan kursi atau perolehan suara untuk bisa mengusuang sendiri. Padahal dalam rangka menentukan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diusung, masing-masing Partai Politik memiliki mekanisme internal masing-masing, misalnya ada yang melakukan penjaringan dengan mekanisme fit & proper test terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan tidak lain guna menyuguhkan calon-calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas di tengah masyarakat khusunya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Atas dasar urgensi tersebut, maka PARA PEMOHON meminta agar pemeriksaan perkara a quo dapat diprioritaskan dan diputuskan dalam rentang waktu yang dianggap Mahkamah bisa memenuhi kebutuhan sebagaimana disampaikan tersebut; 47. Bahwa selain itu, saat ini telah terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Salah satu substansi PKPU tersebut mengatur terkait dengan syarat mengusulkan/mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila terdapat putusan MK yang terkait hal tersebut sebagaimana pengujian materiil a quo, dipastikan akan berdampak pada PKPU tersebut. Praktik selama ini apabila ada Putusan MK yang berdampak pada PKPU, maka PKPU harus diubah/direvisi, sedangkan proses revisi PKPU harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses revisi ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat, 32 sehingga menjadi sangat relevan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON. E. Alasan Pokok Permohonan (Posita) I. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 48. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 49. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut berjalin berkelindan apabila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, adanya supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, proses hukum yang adil, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM juga merupakan prinsip yang paling penting; 50. Bahwa PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum merupakan Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga PARA PEMOHON yang merupakan Partai Politik memiliki kader/anggota/pengurus yang harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik berupa hak memilih dan hak dipilih sebagai pejabat pemerintahan (in casu Kepala Daerah). Hal ini menjadi konsekuensi logis dalam berdemokrasi, bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah maka setiap warga negara termasuk anggota/pengurus partai politik harus dijamin dan dilindungi hak-haknya khususnya hak untuk memilih (right to be vote) dan haknya untuk dipilih (right to be candidate), dan hak-hak Partai Politik pun juga harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; 51. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena Pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan mendaftarkan/mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; 33 52. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo juga pada dasarnya telah membatasi PARA PEMOHON dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus PARTAI BURUH dan juga PARTAI GELORA yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi, apalagi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah seharusnya ada persamaan kesempatan (equality of opportunity) dalam mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan; 53. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya Partai Politik termasuk PARA PEMOHON telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan perlakuan tersebut membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan; 54. Bahwa PARA PEMOHON telah mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024 dan terbukti mendapatkan dukungan suara baik di daerah maupun nasional, bahkan di beberapa daerah memperoleh suara dengan persentase yang cukup tinggi [Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-22]. Hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat telah memberikan kepercayaan kepada PARA PEMOHON untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat baik pada level pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun 34 pemerintah pusat [Vide Bukti P-9]. Dukungan rakyat kepada PARA PEMOHON membuat PARA PEMOHON berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, dan mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Atas dasar hal tersebut, Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 seharusnya tidak menghalangi hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh PARA PEMOHON; 55. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 jelas telah mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan dijaga agar tidak banyak yang terbuang (wasted votes). Implementasinya dalam desain sistem kepemiluan Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan diadopsinya sistem Pemilu Proporsional dalam rangka mereduksi banyaknya suara yang terbuang. Sejalan dengan hal itu, seharusnya politik hukum kepemiluan termasuk juga dalam Pilkada khsusnya berkaitan dengan mekanisme pengusulan/pendaftaran Pasangan Calon juga harus in line dengan semangat mengoptimalkan suara rakyat dan mengurangi suara terbuang (wasted votes); 56. Bahwa selain dari pada itu, pembatasan hak bagi Parpol untuk mengsulkan/mendaftarkan Pasangan Calon Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, semakin tidak adil jika dibandingan dengan syarat Calon Perseorangan dalam Pilkada. Dalam Pasal 41 UU 10/2016 diatur syarat minimal dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dalam ketentuan a quo di atur batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Jika dibandingkan dengan syarat minimal akumulasi perolehan suara bagi Parpol yang akan mengusung/mendaftarkan yaitu sebesar 25%, maka sebenarnya jauh lebih banyak/lebih berat sebagaimana dapat dilihat pada dua tabel perbandingan sebagai berikut: 35 Tabel 1. Contoh Perbandingan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan [Pemohon I Partai Buruh] NO DAERAH DPT TOTAL PER PERS SYAR JUMLAH SYARAT JUMLAH [PROVINSI/ PEMILU SUARA OLE ENTA AT SYARAT PENDAF DUKUNGA KABUPATEN/ 2024 SAH HAN SE PEND DUKUNG TARAN N KOTA] SUA SUAR AF AN CALON CALON RA A TARA GABUNG PERSEO PERSEOR PAR PART N AN RANGAN ANGAN TAI AI GAB PARPOL BERDA MENGGUN BUR BURU UNG MENGGU SARKAN AKAN KTP UH H AN NAKAN DPT PARP SUARA OL BERD ASAR KAN PERO LEHA N SUAR A PROVINSI Papua Barat 345.54 7.90 2,29 1 440.826 0 6 25% 110.207 8,5% 37.471 Daya % 652.69 12.3 1,90 2 Papua 727.823 0 87 25% 181.956 10% 72.783 % 321.82 5.37 1,67 3 Papua Barat 385.465 4 7 25% 96.366 10% 38.547 % Papua 1.128.84 1.116.5 18.3 1,65 4 4 18 67 25% 282.211 10% 112.885 Tengah % 35.714.9 25.628. 342. 1,34 8.928.72 2.321.46 5 Jawa Barat 01 207 806 25% 6,5% % 5 9 8.252.89 6.067.2 72.2 1,19 2.063.22 6 DKI Jakarta 7 41 92 25% 10% 825.290 % 4 8.842.64 6.485.4 63.6 0,98 2.210.66 7 Banten 6 71 14 25% 10% 884.265 % 2 KABUPATEN/ KOTA Maluku Barat 2.2 4,59 8 62.110 49.970 25% 15.528 10% 6.211 Daya 92 % Kepulauan 2.2 3,47 9 79.780 65.479 25% 19.945 10% 7.978 Tanimbar 69 % Kepulauan 2.5 3,31 10 81.879 76.040 25% 20.470 10% 8.188 Yapen 16 % 187.60 6.1 3,30 11 Kupang 262.797 25% 65.699 8,5% 22.338 3 90 % 2,80 12 Sarmi 30.329 26.166 733 25% 7.582 10% 3.033 % 2.7 2,73 13 Malaka 148.069 99.693 25% 37.017 10% 14.807 26 % 235.65 6.4 2,72 14 Mimika 236.995 25% 59.249 10% 23.700 9 21 % Mamberamo 2,62 15 37.562 37.542 984 25% 9.391 10% 3.757 Tengah % 1.8 2,52 16 Biak Numfor 101.536 73.107 25% 25.384 10% 10.154 39 % 118.76 2.9 2,47 17 Nabire 122.143 25% 30.536 10% 12.215 4 31 % 129.55 3.1 2,43 18 Jayapura 134.568 25% 33.642 10% 13.457 5 42 % 155.99 3.7 2,41 19 Ende 211.004 25% 52.751 10% 21.101 7 61 % 36 577.20 12. 2,23 20 Purwakarta 733.927 25% 183.482 7,5% 55.045 8 898 % Manggarai 150.81 3.3 2,23 21 216.608 25% 54.152 10% 21.661 Timur 1 65 % 121.77 2.7 2,23 22 Alor 155.854 25% 38.964 10% 15.586 8 13 % Kota 250.53 5.4 2,19 23 258.082 25% 64.521 8,5% 21.937 Jayapura 4 89 % Kepulauan 1.2 2,18 24 71.970 55.956 25% 17.993 10% 7.197 Aru 20 % 2,05 25 Boven Digoel 43.765 32.806 671 25% 10.941 10% 4.377 % Tabel 2. Contoh Perbandingan Syarat Pendaftaran Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan [Pemohon II Partai Gelora] No Provinsi/Kabupaten/K DPT Suara Suara Sah Partai Persyaratan Persyaratan . ota Pemilu Sah Gelora Pencalonan Pencalonan 2024 Seluruh oleh Partai Perseorangan Partai Politik Peserta dan Minimal Pemilu atau Jumlah Gabungan Dukungan Partai Politik Penduduk yang Peserta Pemilu Mempunyai Hak berdasarkan Pilih dan Akumulasi Termuat dalam Suara Sah DPT JUMLA JUMLA JUMLA JUMLA JUMLA PROVINSI % % % H H H H H 3.918.29 3.086.79 2,75 25 771.700 8,50 1 Nusa Tenggara Barat 84.756 1 9 % % % 333.055 2,47 25 163.173 2 Papua 16.135 727.835 652.690 % % 10% 72.784 2,46 25 179.591 3 Maluku Utara 17.652 953.978 718.364 % % 10% 95.398 2,08 25 97.065 4 Kalimantan Utara 8.060 504.252 388.260 % % 10% 50.425 1.341.01 1.050.90 2,00 25 262.725 5 21.026 Maluku 2 1 % % 10% 134.101 2.778.64 2.068.02 1,99 25 517.007 8,50 6 41.156 Kalimantan Timur 4 8 % % % 236.185 6.670.58 5.093.41 1,90 25 1.273.35 7,50 7 96.539 Sulawesi Selatan 2 6 % % 4 % 500.294 JUMLA JUMLA JUMLA JUMLA JUMLA KABUPATEN/KOTA % % % H H H H H 5,22 25 5.016 1 26.513 20.062 Teluk Wondama 1.047 % % 10% 2.651 4,41 25 10.813 2 51.958 43.251 Buru Selatan 1.909 % % 10% 5.196 4,15 25 25.860 3 139.504 103.440 Kota Ternate 4.296 % % 10% 13.950 3,89 25 22.539 4 112.128 90.157 Bulungan 3.505 % % 10% 11.213 3,76 25 19.170 5 80.440 76.681 Mappi 2.883 % % 10% 8.044 3,63 25 24.555 6 128.013 98.219 Kota Tebing Tinggi 3.564 % % 10% 12.801 3,44 25 24.881 7 130.107 99.523 Kota Palopo 3.425 % % 10% 13.011 37 57. Bahwa terlebih lagi jika dibandingan dengan syarat mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden. Berdasarkan UU 7/2017 dibuka dua kemungkinan bagi Parpol atau Gabungan Parpol untuk mengusung/mendaftarkan Pasalanga Calon yaitu: 1) bisa menggunakan perolehan kursi di DPR RI atau 2) bisa juga menggunakan perolhan suara sah. Dengan demikian sudah seharunsya untuk level Kepala Daerah mekanismenya juga disamakan dengan level nasional in casu Pilpres. Apalagi melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara Pemilu Nasional (Pilpres & Pileg) dengan Pilkada, artinya baik Pilpres maupun Pilkada sama-sama rezim Pemilu, sehingga sudah seharusnya mekanisme untuk mengusung/mendaftarkan Pasasangan Calon juga disamakan; 58. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah jelas menentukan Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis, kemudian dalam UU 10/2016 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik; 59. Bahwa terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan sistem keadilan Pemilu (electoral justice) yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur; 60. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini karena 38 Pasal a quo telah mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak PARA PEMOHON untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah; 61. Bahwa Pasal a quo juga bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis. PARA PEMOHON yang merupakan kontestan Pemilihan Kepala Daerah seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo, sehingga dengan terhalangnya hak PARA PEMOHON untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah telah mencederai makna demokratis itu sendiri; II. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 62. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” telah menjamin hak konstitusional bagi setiap orang tanpa terkecuali PARA PEMOHON untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; 63. Bahwa Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 harus selaras dengan ketentuan Pasal- Pasal dalam UU 10/2016. Bunyi Pasal 40 UU 10/2016 sebagai berikut: Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (2) … (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 39 64. Bahwa jelas terdapat perbedaan antara “perolehan suara sah” dengan “perolehan jumlah kursi” sebagaimana uraian Pasal 40 UU 10/2016 di atas. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut mengabaikan perolehan suara dalam pemilihan umum⎯dalam hal ini DPRD⎯yang telah mendapatkan legitimasi suara rakyat. Sedangkan perolehan jumlah kursi di DPRD itu dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD, di mana hal ini tidak selalu mutlak berhubungan dengan legitimasi suara rakyat; 65. Bahwa dengan menerapkan perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut justru akan membuang banyak suara rakyat yang telah memilih partai politik tertentu, meskipun tidak mendapatkan kursi/lolos menjadi anggota DPRD; 66. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005 hlm. 35 memberikan pertimbangan mengenai akumulasi suara, “hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang- undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut”; 67. Bahwa PARA PEMOHON dalam Pemilu 2024 kali ini selain merupakan Peserta Pemilu juga telah memperoleh suara sah dalam Pemilihan DPRD di berbagai daerah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 40 Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024, yang menunjukkan bahwa rakyat telah mempercayakan/mengamanahkan suaranya kepada PARA PEMOHON; 68. Bahwa PEMOHON I memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, diantaranya [Vide Bukti P-10 s/d Bukti P-21]: No. Provinsi/ Perolehan Perolehan Keterangan Kabupaten Suara Sah Kursi DPRD 1. Provinsi Papua Dapil 1: 644 0 1. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah Barat Daya Dapil 2: 3.401 Pemilihan Papua Darat Dapil 3: 311 Daya 1 [Bukti P-10] Dapil 4: 929 2. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah Dapil 5: 2.606 Pemilihan Papua Darat Dapil 6: 15 Daya 2 [Bukti P-11] Total: 7.906 3. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah (2,29%) Pemilihan Papua Darat Daya 3 [Bukti P-12] 4. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 4 [Bukti P-13] 5. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 5 [Bukti P-14] 6. Model D.Hasil Prov- DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 6 [Bukti P-15] 2. Kabupaten Maluku Dapil 1: 558 0 1. Model D Hasil Kabko- Barat Daya Dapil 2: 1.147 DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Dapil 3: 587 Pemilihan 1 [Bukti P-16] Total: 2.292 2. Model D Hasil Kabko- (4,59%) DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 2 [Bukti P-17] 3. Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 3 [Bukti P-18] 3. Kabupaten Dapil 1: 623 0 1. Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Tanimbar Kepulauan Dapil 2: 661 Daerah Pemilihan 1 Tanimbar Dapil 3: 985 [Bukti P-19] 2. Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Tanimbar 41 Total: 2.269 Daerah Pemilihan 2 (3,47%) [Bukti P-20] 3. Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 3 [Bukti P-21] 69. Bahwa PEMOHON II memperoleh suara sah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup signifikan, tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD, diantaranya [Bukti P-22]: No. Provinsi Perolehan Perolehan Keterangan Suara Sah Kursi DPRD 1. Jawa Barat 278.804 0 Kpt.KPU Jawa Barat No.13/2024 2. Jawa Tengah 178.111 0 Kpt.KPU Jawa Tengah No.41/2024 3. Jawa Timur 175.927 0 Kpt.KPU Jawa Timur No.17/2024 4. Sulawesi Selatan 96.539 0 Kpt.KPU Sulawesi Selatan No.740/2024 5. Nusa Tenggara 84.756 0 Kpt.KPU Nusa Tenggara Barat Barat No.33/2024 No. Kabupaten/ Perolehan Peroleha Keterangan Kota Suara Sah n Kursi DPRD 1. Bogor 36.854 0 Kpt.KPU Kab.Bogor No.1485/2024 2. Bandung 27.658 0 Kpt.KPU Kab.Bandung No.1048/2024 3. Tangerang 24.246 0 Kpt.KPU Kab.Tangerang No.1169/2024 4. Kota Bandung 21.802 0 Kpt.KPU Kota Bandung No.539/2024 5. Cirebon 19.423 0 Kpt.KPU Kab.Cirebon No.1358/2024 70. Bahwa PARA PEMOHON yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu DPRD Tahun 2024 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 baik secara individual atau bergabung dengan Partai Politik lain (dengan memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 42 dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan), namun akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 PARA PEMOHON menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah; 71. Bahwa selanjutnya terkait dengan obyek permohonan a quo, menurut PARA PEMOHON ketentuan yang diuji tidak masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Sebab, PARA PEMOHON tidak menguji besaran ambang batas minimal untuk bisa mendaftarkan Pasangan Calon yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah. Akan tetapi yang diuji adalah terkait denga mekanisme bagi Paprol untuk mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada yang seharusnya bisa secara alternatif yaitu bisa menggunakan 20% kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah, sehingga ketentuan yang diuji a quo bukanlah opened legal policy; 72. Bahwa seandainya (quod-non) ketentuan a quo dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka, maka berdasarkan sejumlah landmark decision MK, hal tersebut dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal yang diuji a quo, jelas bertentangan dengan moralitas karena telah mendistorsi daulat rakyat yang termanifestasi dalam suara sah Pemilu, bretentangan dengan rasionalitas karena sangat tidak rasional jika dibandingan dengan syarat dukungan calon perseorangan dan sayarat mengusung/mendaftar Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana disebutkan di atas. Terlebih lagi ketentuan a quo jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi Parpol yang ingin menggunakan akumulasi perolehan suaranya untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon, dalam ketentuan a quo terlihat 43 jelas adanya perlakuan yang berbeda dan tidak adil sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apalagi ketentuan a quo, jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Singkatnya dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle), sehingga sangat berlasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan a quo; 73. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 oleh karenanya telah menutup hak konstitusional PARA PEMOHON dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada PARA PEMOHON untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang dimulai dengan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; III. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 74. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, oleh karena itu setiap warga negara berhak atas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 75. Bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini merupakan sebuah upaya perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993); 76. Bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan UU 12/2011 beserta perubahannya. Pasal 6 huruf i UU 12/2011 menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: “... ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau..” 44 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; 77. Bahwa asas kepastian hukum tercermin sebagai ketentuan yang memuat unsur asas dan hak, baik dalam penyelenggaraan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pasal tersebut pun berlaku dalam setiap segi penyelenggaraan kehidupan, termasuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU 10/2016; 78. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, antara ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dengan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum sehingga bertentangan secara materi, sebagaimana berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (2) … (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 79. Bahwa 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah apabila memperoleh kursi DPRD sebagaimana termuat dalam frasa“…jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan 45 Perwakilan Rakyat Daerah…” atau memperoleh akumulasi suara sah tertentu dalam pemilihan DPRD sebagaimana termuat dalam frasa “…25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah…”; 80. Bahwa penggunaan bahasa hukum/kata “atau” bermakna pilihan/bisa dipilih salah satu, terlihat pula Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 membuka 2 (dua) syarat yang bersifat fakultatif (pilihan/bisa dipilih salah satu) yang berasal dari 2 (dua) mekanisme berbeda. Hal tersebut menjadi relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat MK dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara; 81. Bahwa namun dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 ketentuan syarat “perolehan suara sah” dalam pemilihan umum DPRD untuk pencalonan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik justru dikecualikan, dan menyisakan ketentuan hanya bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD saja. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah mengatur 2 (dua) pilihan syarat berbeda, akan tetapi justru dinegasikan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016; 82. Bahwa frasa “dalam hal” dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Frasa a quo untuk mengakomodir kondisi hukum tertentu, namun tidak boleh mengandung kontradiksi (contradiction in terminis) karena Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah memuat norma yang bersifat fakultatif. Mekanisme perolehan suara sah dan perolehan kursi DPRD memiliki kondisi yang berbeda, sehingga Pasal 40 ayat (3) tidak bersesuaian dengan Pasal 40 ayat (1), dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum; 46 83. Bahwa terlebih lagi, dalam penjelasan UU 10/2016 juga tidak memuat penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (3), sehingga menambah ketidakpastian hukum norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016; 84. Bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam rezim UU 32/2004, substansi norma sebagaimana muatan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan No. 005/PUU-III/2005, yakni terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam ketentuan ini adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD”. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan pendiriannya melalui Putusan No. 005/PUU- III/2005 (hlm. 35-36) sebagai berikut: … tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung; Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut; 47 85. Bahwa lebih lanjut, muatan ketentuan a quo juga kembali dikuatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 mengenai calon kepala daerah jalur perseorangan, Mahkamah mengabulkan ketentuan pencalonan kepala daerah sebagai berikut: (hlm. 62) a. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon; b. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; c. Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. 86. Bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang dimungkinkan untuk dilakukannya pembatasan Hak Asasi Manusia. Hanya saja pembatasan dimaksud harus tetap dilakukan dalam koridor sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Pembatasan Hak Asasi Manusia yang keluar dari koridor tersebut tentu sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan; 87. Bahwa dalam konteks koridor dimaksud, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat pernah menegaskan syarat/ukuran penerapan pembatasan HAM pada saat menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan seminar nasional, Kamis (14/11) di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Sebagai berikut: “Dalam sejumlah putusan, MK telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Pasal 28J Ayat (2), “HAM dapat dibatasi tapi pembatasan itu mensyaratkan tujuh hal yaitu, pertama, diatur dalam UU. Kedua, didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Ketiga, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kempat, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kelima, tidak diskriminatif. Keenam, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terakhir, ketujuh, berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut 48 hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif.” 88. Bahwa pembatasan bagi Parpol untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada berbasis akumulasi perolehan suara sah jelas melanggar koridor/syarat sebagaimana dimaksud, karena tidak masuk akan dan tidak proporsional, tidak menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain khusunya dalam hal ini hak pilih, telah menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak memenuhi tuntutan yang adil; 89. Bahwa terhadap fakta diberlakukannya kembali norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sempat menegaskan pendiriannya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), yang semula normanya termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut telah dinyatakan bertentangan terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 33/PUU- XIV/2016 dengan menyatakan Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini MK melakukan pembatalan norma untuk kedua kalinya, yakni membatalkan norma yang substansinya diberlakukan kembali dengan UU yang berbeda (UU Kejaksaan), sebab norma sebelumnya yang dimuat dalam KUHAP tersebut sudah dibatalkan oleh MK. Lebih jelasnya, PARA PEMOHON kutip pertimbangan MK dalam Putusan MK No. 20/PUU-XX/2023, sebagai berikut: (hlm. 45 paragraf 3.14) Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak 49 berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya. 90. Bahwa in casu permohonan a quo, dengan diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini jelas merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945; 91. Bahwa selain itu, terdapat pula alternatif lain agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi atas adanya ketentuan Pasal yang diuji a quo, yaitu dengan memberikan penafsiran melalui putusan konstitusional bersyarat atas ketentuan a quo, misalnya dengan memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 sebagai berikut: “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”; 92. Bahwa dengan diberikannya pemaknaan seperti itu, maka Parpol atau gabungan Parpol bisa menggunakan akumulasi perolehan suara sah untuk mengusung/mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat berlasan menurut hukum permohonan PARA PEMOHON a quo untuk dikabulkan oleh Mahkamah. F. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 50 2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PARA PEMOHON akan terjadi. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang 51 bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 2. Bukti P-2 : Fotokopi AD/ART Partai Buruh berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite 52 Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022. 5. Bukti P-5 : Fotokopi AD/ART Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. 6 Bukti P-6 : Fotokopi AD/ART Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI GELORA, tanggal 19 Mei 2020. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan PARTAI GELORA Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah terbukti memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2024. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 1. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 2. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 3. 53 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 4. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 5. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Darat Daya 6. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 1. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 2. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Maluku Barat Daya Daerah Pemilihan 3. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 1. 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 2. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko Tanimbar Daerah Pemilihan 3. 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 54 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 55 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 56 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam 27 ayat (1), 28C ayat (2), dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Buruh) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-3]. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar [vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, yang dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021 Ir. H. Said Iqbal, M.E. terpilih sebagai Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-4]; dan diberi kewenangan untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dengan demikian, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan 57 pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa Pemohon I sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016. 5. Bahwa Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Gelora yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan [Bukti P-6] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-7]. Partai Gelora diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Dewan Pimpinan Nasional”, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 13.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai 58 Gelora Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-8], yang berwenang mewakili Partai baik di dalam maupun di luar Partai. 6. Bahwa Pemohon II sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon II juga belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016. 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusional partainya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena para Pemohon selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Ketentuan tersebut berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu. Para Pemohon terhalang karena berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bahwa basis pilihan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Batasan tersebut telah menegasikan hak konstitusional para Pemohon 59 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu; 8. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya Pemohon I memperoleh suara sah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemohon II memperoleh suara sah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, para Pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I (Partai Buruh), dalam pengajuan permohonan a quo, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Begitu pula dengan Pemohon II (Partai Gelora) dalam mengajukan Permohonan a quo diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, telah dapat membuktikan dirinya mewakili Partai Gelora, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Gelora [Bukti P-6, Bukti P7, Bukti P-8, Bukti P-9]. Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I dan Pemohon II sebagai Partai Politik yang sah peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah nasional namun tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah akibat adanya pembatasan terhadap 60 alternatif persyaratan pengajuan pasangan calon bagi partai politik yang memperoleh suara sah dengan syarat hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dab aktual akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I dan Pemohon II menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada berbasis pada perolehan suara sah dalam pemilu. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memprioritaskan permohonan para Pemohon a quo dengan melakukan pemeriksaan secara speedy trial karena permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada Tahun 2024 serta berimplikasi terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), sehingga untuk tidak menimbulkan 61 ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, para Pemohon mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah. Terhadap permohonan pemeriksaan prioritas a quo Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi ataupun prioritas dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara a quo Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan para Pemohon. Terlebih, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena membatasi hak para Pemohon dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus partai politik yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Norma pasal a quo telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya partai politik telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini jelas mereduksi bahkan 62 mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Di mana dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan tidak banyak yang terbuang (wasted votes); 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembatasan hak bagi partai politik untuk mengusulkan/mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, semakin tidak adil jika dibandingan dengan syarat calon perseorangan dalam Pilkada. Dalam Pasal 41 UU 10/2016 diatur syarat minimal dukungan bagi bakal calon perseorangan dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dalam ketentuan a quo diatur batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Jika dibandingkan dengan syarat minimal akumulasi perolehan suara bagi partai politik yang akan mengusung/mendaftarkan, yaitu sebesar 25% menjadi jauh lebih berat. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak para Pemohon untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada. Para Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 seharusnya dapat mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau bergabung dengan partai politik lainnya meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo. Dengan terhalangnya hak para Pemohon untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah telah mencederai makna demokrasi; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menutup hak konstitusional para Pemohon dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dengan 63 mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena antara norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dengan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum. Norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon karena digunakannya kata “atau” yang bermakna alternatif. Hal tersebut relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- III/2005, yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara. Namun dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 ketentuan syarat “perolehan suara sah” dalam pemilihan umum justru dikecualikan karena hanya untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah mengatur alternatif syarat berbeda yang dinegasikan oleh norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. 5. Bahwa menurut para Pemohon, diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 64 1. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau 2. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas” [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 65 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah telah memeriksa dan memutus norma dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, beberapa norma UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang belum pernah digunakan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Terlebih, dalam pertimbangan Mahkamah pada putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda, apalagi Mahkamah belum menilai pokok permohonan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para 66 Pemohon adalah mengenai berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang menghalangi hak konstitusional para Pemohon karena adanya pembatasan persyaratan “hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD” untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selanjutnya diatur oleh undang- undang. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU- II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, UU Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada telah menjabarkan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Termasuk dalam kaitan ini, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU 1/2015]. Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang- undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 67 Untuk menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berlangsung secara demokratis maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai “Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”, yang diubah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015). Selanjutnya, dilakukan perubahan lagi dalam UU 10/2016, khususnya terkait dengan Pasal 40 UU 10/2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut: (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 68 yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. [3.12.2] Bahwa sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) a quo. Dalam kaitan ini norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut “hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD” sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama- sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi 69 Nomor 005/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 (hlm. 35–38) telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan Pemerintah dan DPR serta dokumen-dokumen lainnya, tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung; Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut; Menimbang bahwa akan tetapi perlu juga diperhatikan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa membaca Penjelasan Pasal 59 ayat (1) harus bersama-sama dengan Pasal 59 ayat (1) yang membatasi hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, karena partai politik tersebut berhasil memperoleh dukungan rakyat secara signifikan, karenanya merekalah wakil rakyat dan juga kepanjangan tangan partai politik yang secara sah mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan. Terlepas dari perbedaan tafsir demokrasi yang lebih konsisten dengan UUD 1945 sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah yang telah diutarakan di atas, maka pendirian Pemerintah tentang substansi Penjelasan Pasal 59 (1) UU a quo, telah melahirkan norma baru yang menegasikan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah arti penjelasan tersebut terhadap Pasal 59 ayat (1) dan bagaimana kedudukan penjelasan dalam satu undang-undang; Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma 70 yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan; 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan; Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal mana tampak dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut di atas secara nyata telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas; Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keragu- raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan; Menimbang pula bahwa adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang- undang a quo secara nyata telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) undang- undang a quo ternyata dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1); Menimbang bahwa selain itu pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) telah jelas dirumuskan pula dalam ayat (2)-nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi 71 karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Dengan demikian, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, in casu suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU a quo maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup. Sebab, Pasal a quo telah menegasikan norma yang telah memberikan alternatif, in casu Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, sampai Pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024]. Dalam kaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 telah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegasikan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa ”hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 adalah ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD 72 atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2015 dengan menentukan batasan minimal persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2015, yang kemudian secara ajeg digunakan sampai dengan UU 10/2016, yang menyatakan: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan ”hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun, pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memberlakukan frasa pembatasan tersebut, bahkan sejak berlaku UU 1/2015 hingga UU 10/2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang, in casu dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. Bahwa adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu yang telah memeroleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memeroleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang 73 sehat. Terlebih, sejak diundangkannya UU 1/2015 sampai dengan diubahnya dengan UU 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah [vide Pasal 39 huruf b UU 10/2016]. Lebih dari itu, diaturnya kembali Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang jelas sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memeroleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 74 Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 75 d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;” Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangan dalam Paragraf [3.13], maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.13], sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 76 [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus 78 memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;” 3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ----------------------------------------------------------- 79 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh serta terdapat pula pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang baru saja selesai dibacakan, saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki kesamaan pendapat dengan mayoritas hakim perihal kedudukan hukum dan permohonan provisi. Sedangkan terhadap pokok permohonan a quo, saya memiliki alasan yang berbeda (concurring opinion) dengan mayoritas hakim konstitusi sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon in casu Pemohon I (Partai Buruh) dan Pemohon II (Partai Gelora) mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan para Pemohon a quo, isu yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan syarat tambahan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tidak memperoleh kursi di DPRD namun memperoleh minimal 25% akumulasi suara sah untuk mengusulkan calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Adapun norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan, “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima 80 persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Para Pemohon dalam petitum meminta agar norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 2. Bahwa pengaturan yang berkenaan dengan pencalonan pasangan calon kepala daerah, telah diatur dalam Pasal 39 UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan pasangan calon kepala daerah dapat diusulkan melalui: (i) partai politik; (ii) gabungan partai politik; dan (iii) calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 3. Bahwa apabila dicermati secara saksama keseluruhan norma Pasal 40 UU 10/2016 jelas menutup peluang bagi partai politik peserta Pemilu yang tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) untuk mengusulkan calon kepala daerah, in casu sebagaimana dialami para Pemohon di beberapa daerah pemilihan (Dapil) yang mendapat dukungan suara dari rakyat/pemilih tetapi tidak mencapai syarat untuk mendapat kursi di DPRD, sehingga tidak bisa mengajukan usulan calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa norma Undang-Undang a quo menafikan dukungan rakyat - terhadap partai politik - sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa sekalipun hanya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun norma Pasal 40 ayat (3) a quo berkaitan erat dengan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 10/2016, sehingga norma Pasal 40 harus dipahami sebagai satu kesatuan makna secara utuh. Apabila mengikuti keinginan para Pemohon, secara tidak langsung para Pemohon mendorong Mahkamah menjadi positive legislator karena Mahkamah tidak bisa tidak, harus merumuskan kembali norma Pasal 40 secara keseluruhan, atau setidaknya merumuskan ulang norma Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (3) terkait dengan pencalonan kepala daerah, partai politik 81 atau gabungan partai politik menggunakan parameter akumulasi perolehan suara 25% bagi partai politik peserta pemilu yag mendapat dukungan rakyat tetapi tidak mendapat kursi di DPRD. 5. Bahwa pembatasan untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan syarat minimal perolehan kursi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD sebagaimana Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, memiliki makna bahwa semua partai politik peserta pemilu, baik yang mendapat kursi di DPRD maupun tidak, sepanjang memperoleh dukungan suara dari rakyat seharusnya diperbolehkan mengajukan pasangan calon kepala daerah. Dengan tidak dibolehkannya partai politik peserta pemilu yang sekalipun memperoleh dukungan suara namun tidak mendapat kursi di DPRD untuk mengajukan pasangan calon tidak saja sebagai bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) sekaligus bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sekalipun Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebut frasa “Setiap orang”, menurut saya, harus dimaknai mencakup individu (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) in casu partai politik. 6. Bahwa sikap Mahkamah selama ini terkait dengan angka termasuk ketentuan ambang batas untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) kecuali norma tersebut jelas-jelas bertentangan dengan rasionalitas dan moralitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Meskipun demikian, dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga terdapat hal-hal yang perlu dicermati dan dikaji kembali, terutama dalam kaitan pola penghitungan pembulatan perolehan suara partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Terlebih lagi hak rakyat (pemilih) yang telah memberikan suaranya kepada partai politik tertentu sekalipun tidak mendapat kursi di DPRD juga harus diperlakukan sama dalam menyalurkan hak-hak politiknya. 82 7. Bahwa Mahkamah pernah memutus berkenaan dengan syarat tambahan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005. Dalam putusan a quo, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena memuat norma baru yang memiliki perbedaan makna dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004. Lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo menyatakan bahwa “... terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang- undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip- prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, hlm. 38]. 8. Bahwa seharusnya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tidak memuat norma yang secara substansi memiliki kesamaan dengan norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu penambahan syarat perolehan kursi di DPRD. Penormaan yang demikian telah menimbulkan adanya diskriminasi berupa perbedaan perlakuan antara 2 (dua) kondisi syarat untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Pembacaan norma pasal a quo memiliki makna alternatif, yaitu syarat perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau syarat minimal perolehan 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Terhadap 2 (dua) alternatif tersebut, telah ternyata menimbulkan diskriminasi karena terdapat suara pemilih yang berpotensi tidak memiliki “nilai” atau hilang untuk mengusulkan pasangan 83 calon kepala daerah akibat partai politik yang bersangkutan tidak mendapatkan kursi di DPRD, sehingga norma demikian jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal penormaan 2 (dua) alternatif seharusnya dimaknai sebagai norma yang setara dan sederajat di antara pilihan satu dengan lainnya. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 saya berpendapat bahwa norma a quo, tetap konstitusional namun diberlakukan secara bersyarat bagi gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang mendapat dukungan rakyat tetapi tidak mendapat kursi di DPRD diperbolehkan mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan menggunakan parameter perolehan minimal 25% akumulasi suara sah. Oleh karenanya, kepada pembentuk undang-undang agar segera melakukan perubahan terhadap keseluruhan norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian norma Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, harus dinyatakan inkonstitusional dalam pemilihan kepala daerah serentak selanjutnya. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mengacu pada hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3) 84 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon ditolak (wordt ongegrond verklaard). Adapun argumentasi hukum untuk menolak permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan “dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD”. Pasal a quo telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya partai politik termasuk para Pemohon telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan tersebut, membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Menurut para Pemohon, seharusnya ada rasionalitas yang sama pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dapat juga diterapkan pada pemilihan kepala daerah yaitu terkait dengan partai politik yang memiliki kursi atau tidak memiliki kursi sama sekali di DPR juga dapat ikut mengusung calon kepala daerah atau bergabung dalam koalisi partai politik pengusung calon kepala daerah, sehingga menurut para Pemohon seharusnya dalam pemilihan umum kepala daerah, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga dapat mengusung calon kepala daerah dengan bergabung dalam koalisi partai politik; 85 2. Terhadap anggapan dan dalil permohonan tersebut, saya menilai bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah dasar konstitusional dari pemberlakuan ketentuan yang mengatur mengenai kedua pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Adapun dasar konstitusional pengaturan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden termaktub dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ,”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 3. Setelah melakukan pencermatan yang mendalam, saya berkeyakinan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara expressis verbis telah memberikan dasar konstitusional yang jelas dan eksplisit berkenaan dengan partai politik dan gabungan partai politik yang berwenang untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam gelaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perihal tersebut, semakin jelas dengan adanya pengaturan derivasi dari norma pasal a quo ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Ihwal dimaksud telah dijelaskan dalam UU 7/2017 terkait dengan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, adapun terkait dengan isu mengenai syarat partai politik yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden lebih detil dapat dilihat dalam pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Oleh karena itu sudah tepat jika ketentuan yang mengatur mengenai partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya yang memiliki kursi di DPR saja, bahkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sekalipun sepanjang merupakan peserta pemilihan umum, sejatinya juga diperbolehkan mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memperoleh suara sah secara 86 nasional baik sendiri-sendiri maupun gabungan suara sah secara nasional dengan partai politik lainnya sesuai ketentuan dimaksud; 4. Sementara itu, terkait dengan dasar konstitusional pemilihan umum kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, saya menekankan pentingnya untuk mencermati kembali kata “demokratis” dalam pasal a quo. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang demokratis. Secara doktriner, model demokrasi a quo yang diterapkan di Indonesia dewasa ini –oleh banyak ahli— menyebutnya sebagai demokrasi asimetris (asymmetric democracy), bahkan lebih spesifik lagi disebut juga sebagai Pilkada Asimetris. Artinya, sekali lagi, dalam konsteks pemilihan kepala daerah, selain menerapkan demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat di masing-masing daerah, juga diberlakukan model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi Yogyakarta, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian halnya pada jabatan walikota dalam lingkup DKI Jakarta. Para walikota dimaksud tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, di Provinsi Aceh lain lagi, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat Aceh, namun partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah mengakomodir juga calon yang diajukan oleh partai politik lokal di Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk peraturan daerah (qanun) di Aceh. Berkenaan dengan penerapan model demokrasi/Pilkada asimetris tersebut, sejauh ini dapat dipahami bahwa hal demikian juga merupakan pengejawantahan dan refleksi dari kata “demokratis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 87 5. Berkenaan dengan norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, menurut hemat saya, kalimat/norma “ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” dalam Pasal 40 ayat (3) UU a quo merupakan aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-rambu pencalonan kepala daerah agar kompetisi antara calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik berlangsung kompetitif dan guna mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik dalam koridor demokrasi. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat begitu saja dinilai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena selain tidak diatur secara eksplisit dan implisit di dalam konstitusi, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi. Bahkan, dengan adanya norma a quo akan menambah daya lentur (flexibility) pemaknaan dari kata “demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa aturan pada kalimat “ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” adalah salah satu rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam memaknai kata “demokratis” sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD ayat (4) 1945 ke dalam tataran implementasi yang lebih luas. Terlebih, kata “demokratis” merupakan prinsip pemilihan umum dalam masyarakat yang beradab, namun dalam impelementasinya terbuka kemungkinan perbedaan model dan mekanisme baik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden maupun dalam pencalonan kelapa daerah yang kedua-duanya memiliki bobot demokratis yang sama. Sehingga, saya memandang perbedaan mekanisme demikian bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan yang terbaik dan adil dalam mendukung terwujudnya prinsip pemilu yang bersifat demokratis serta mengatur persyaratan dan mekanisme apa yang hendak dipilih dalam pencalonan kepala daerah; 6. Bahwa meskipun saya menilai sama bobot demokratisnya, namun pilihan model dan mekanismenya tidak dapat diatur sama untuk semua aspek, apalagi jika pengaturan tersebut keluar dari konteks konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan 88 kepala daerah. Setelah mencermati kedua dasar konstitusi di atas, dalam batas penalaran yang wajar, sulit bagi saya untuk dapat meyakini adanya keharusan yang sama dalam hal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Saya memahami memang benar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah sudah menjadi satu kesatuan dengan rezim pemilu. Artinya, rezim pemilihan kepala daerah atau rezim pemerintahan daerah terkait pemilihan kepala daerah telah masuk ke dalam rezim Pemilu. Walakin, saya melihat tidak tepat jika logika kesamaan rezim tersebut digunakan terhadap isu pokok dalam permohonan a quo. Hal demikian dikarenakan pendekatan yang harus digunakan dalam melihat persoalan ini adalah memang ada perbedaan yang fokus pada dasar konstitusionalitasnya, bukan pada teknis penyelenggaran, kepesertaan, kelembagaan penyelenggara, atau pembiayaan, sehingga saya menyikapi permohonan ini lebih kepada upaya para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. Terlebih, para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, menurut penalaran yang wajar, dilakukan setelah mengetahui bahwa partai politik para Pemohon tidak memperoleh suara pemilih yang cukup untuk mengajukan calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sehingga tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon mengambil langkah judicial review untuk dapat mengusung calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Langkah hukum para Pemohon tersebut meskipun bagian dari hak konstitusional warga negara, namun justru menunjukkan adanya hasrat atau kehendak untuk mengubah/menghapus ketentuan atau aturan main (rule of the game) in casu Pasal 40 ayat (3) UU a quo dalam pemilihan kepala daerah, sehingga partai politik yang menjadi adressat norma a quo dapat mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada Tahun 2024 ini. Ihwal ini, terkonfirmasi dengan adanya petitum provisi dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk perkara a quo agar diprioritaskan 89 pemeriksaannya di Mahkamah. Dalam perspektif prinsip sportivitas elektoral, cara demikian sesungguhnya kurang elok dan seyogianya tidak dapat dibenarkan (cannot be justified); 7. Selanjutnya, berkenaan dengan keberadaan norma a quo terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Saya berpendapat, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan persoalan dalam kaitan soal pengusungan calon kepala daerah. Dengan pertimbangan bahwa menyangkut eksistensi calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sejatinya telah diakui keberadaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- V/2007 yang pada pokoknya membuka jalan dan memungkinkan calon perseorangan dapat ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Kendatipun tidak mudah bagi seseorang untuk maju sebagai calon perseorangan (independen) karena membutuhkan dukungan pemilih dengan persentase tertentu dari jumlah penduduk di masing-masing daerah dan berbagai persyaratan lainnya, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Buktinya, dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah terdapat calon perseorangan yang resmi menjadi salah satu calon pasangan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang lalu. Bahkan sistem pemilihan kepala daerah dewasa ini tidak hanya mengenal calon perseorangan, namun juga dimungkinkan adanya kontestasi tanpa sosok calon/orang alias “kotak kosong” jika pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon saja. Berkenaan dengan hal tersebut, seyogianya penggunaan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU a quo tidak perlu diubah/dihapus atau ditiadakan oleh Mahkamah karena norma a quo tidak bertentangan dengan konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi, namun dalam tataran implementasi dapat dilakukan melalui mekanisme calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan; 8. Dalam konteks motif dan timing pengajuan permohonan, saya melihat ada perbedaan yang jelas antara motif dan timing dalam permohonan ini dengan perkara nomor 5/PUU-V/2007, para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini ke Mahkamah setelah tahap penghitungan suara dan perolehan kursi partai politik dalam pemilu legislatif selesai dilaksanakan, yang dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon tentu saja sudah mengetahui bahwa partai politik para Pemohon tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon justru berkeinginan hendak menghapus 90 atau meniadakan norma a quo sebagai bagian dari rule of the game dalam kontestasi pemilihan kepala daerah setelah hasil pemilihan umum DPR-DPRD selesai diselenggarakan. Seandainya hal tersebut dilakukan sebelum pemilihan umum DPR-DPRD Tahun 2024 dilaksanakan, fortasse masih terdapat relevansi untuk dilakukan review baik melalui judicial review di Mahkamah maupun legislative review di DPR. Andaipun menurut para Pemohon norma a quo inkonstitusional, -quod non-, hal tersebut dapat dipahami karena dilaksanakan jauh sebelum kontestasi pemilihan kepala daerah diselenggarakan sebagaimana halnya judicial review terkait calon perseorangan yang di deliver oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Saya tetap pada pendirian bahwa terkait dengan aturan main (rules of the game) dalam kontestasi pemilihan umum baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah sesuatu yang harus pasti, adil dan ajeg/stabil, sehingga andaipun terjadi –not for sure yet-- perubahan atau meniadakan norma a quo sebagai aturan main dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, quod non, hendaknya dilakukan jauh sebelum kontestasi dimulai bukan pada saat/sedang berlangsung atau bahkan seperti yang terjadi dalam permohonan a quo, karena diajukan setelah pencoblosan pemilu legislatif selesai diselenggarakan. 9. Berangkat dari pemikiran tersebut, saya berpikir, ke depan perlu adanya sebuah terobosan hukum (break through) dalam hal pengajuan permohonan pengujian undang-undang terkait isu kepemiluan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan terkait aturan main dalam pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah seyogianya harus sudah selesai, jelas, pasti dan adil, serta ajeg/stabil sebagai aturan main dalam kontestasi elektoral dan tidak berubah sebelum Pemilu usai. Oleh karena itu, penting membangun kesadaran bersama (collective awareness) seraya membuka dan menawarkan diskursus akademik untuk –sedapat mungkin-- tidak mengubah aturan main pemilu termasuk pilkada melalui mekanisme judicial review minimal beberapa bulan atau satu tahun sebelum hari H tanggal pencoblosan atau pemungutan suara diselenggarakan. Tujuannya, selain untuk memastikan keajegan regulasi berkenaan dengan sistem kepemiluan, juga untuk diketahui bersama dan menjadi rujukan semua pihak dan pemilih dalam 91 proses penyelenggaraan pemilu, serta untuk tidak mudah menarik lembaga peradilan in casu Mahkamah untuk lebih jauh menjalankan judicial activism atau sebaliknya judicial restraint. 10. Dalam konteks perbandingan sistem hukum, di Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut Purcell Principle dalam kasus Purcell v. Gonzalez (2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan kebingungan. Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mulai menerapkan prinsip dimaksud sehingga dapat menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu sendiri. Terlebih, masyarakat maupun partai politik sudah mulai menemukan celah hukum (loopholes) atau modus dengan mengajukan pengujian undang-undang mendekati/menjelang hari-hari pelaksanaan pemilihan. Dengan penerapan prinsip menahan diri (purcell principle), sudah barang tentu pemilu yang dilaksanakan tidak hanya memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih, namun juga memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, demokrasi dan pemilu hendaknya diartikan tidak semata-mata sebagai alat untuk menduduki atau perebutan kekuasaan (struggle of power), tetapi demokrasi juga merupakan instrumen guna mewujudkan kebajikan bersama (common virtue) dalam masyarakat beradab yang hendaknya dibentengi dengan perisai keadilan (shield of justice). 11. The last but not least, berdasarkan seluruh argumentasi dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekali lagi, tidak ada keraguan bagi saya untuk menolak permohonan para Pemohon dalam perkara a quo (wordt ongegrond verklaard). Terima kasih. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai 92 Anggota, pada hari Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.01 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. ttd. Saldi Isra Enny Nurbaningsih ttd. ttd. Anwar Usman M. Guntur Hamzah ttd. ttd. Arief Hidayat Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra