Peraturan
Temukan aturan. Baca teks aslinya.
Temukan dokumen dalam koleksi AHM dan buka pembacanya tanpa berpindah halaman situs.
Koleksi dokumen AHM
Cari, buka, dan baca di sini.
Koleksi awal yang dikurasi, belum seluruh pangkalan data nasional. Nomor dan tahun membantu mempersempit hasil. Status berlaku serta perkembangan perkara tetap diperiksa pada sumber resmi.
Portal sumber tambahan dan penelusuran lebih luas
Isi sedikitnya satu kolom. Salin kata kunci yang disiapkan, lalu tempel di portal resmi pilihan Anda.
Daftar naskah dalam koleksi
Lihat semua 77 naskah dalam koleksi
- UU Nomor 27 Tahun 2022 · Pelindungan Data PribadiDitjen PP · 2022
- UU Nomor 20 Tahun 2025 · Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaDitjen PP · 2025
- UU Nomor 1 Tahun 2023 · Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDitjen PP · 2023
- UU Nomor 2 Tahun 2004 · Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialDitjen PP · 2004
- UU Nomor 37 Tahun 2004 · Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangDitjen PP · 2004
- UU Nomor 31 Tahun 1997 · Peradilan MiliterDitjen PP · 1997
- UU Nomor 5 Tahun 1986 · Peradilan Tata Usaha NegaraDitjen PP · 1986
- UU Nomor 14 Tahun 2002 · Pengadilan PajakDitjen PP · 2002
- UU Nomor 12 Tahun 2011 · Pembentukan Peraturan Perundang-undanganDitjen PP · 2011
- UU Nomor 6 Tahun 2023 · Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangDitjen PP · 2023
- PERMA 7/2022 · perubahan administrasi dan persidangan elektronikMA · 2022
- PERMA 4/2019 · perubahan tata cara gugatan sederhanaMA · 2019
- PMK 7/2025 · tata beracara pengujian undang-undangMK · 2025
- UU Nomor 30 Tahun 2004 · Jabatan NotarisDitjen PP · 2004
- UU Nomor 40 Tahun 2007 · Perseroan TerbatasDitjen PP · 2007
- PP Nomor 51 Tahun 2023 · Perubahan PP PengupahanDitjen PP · 2023
- PP Nomor 49 Tahun 2025 · Perubahan Kedua PP PengupahanDitjen PP · 2025
- UU Nomor 2 Tahun 2014 · Perubahan UU Jabatan NotarisDitjen PP · 2014
- PP Nomor 35 Tahun 2021 · PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHKDitjen PP · 2021
- PP Nomor 36 Tahun 2021 · PengupahanDitjen PP · 2021
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah KonstitusiPemerintah Republik Indonesia · 2003
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungPemerintah Republik Indonesia · 1985
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu 14-1985 Tentang Mahkamah AgungPemerintah Republik Indonesia · 2004
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungPemerintah Republik Indonesia · 2009
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan UmumPemerintah Republik Indonesia · 1986
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Uu 2-1986 Tentang Peradilan UmumPemerintah Republik Indonesia · 2004
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaPemerintah Republik Indonesia · 1989
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu 7-1989 Tentang Peradilan AgamaPemerintah Republik Indonesia · 2006
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu 5-1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPemerintah Republik Indonesia · 2004
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang AdvokatPemerintah Republik Indonesia · 2003
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan HukumPemerintah Republik Indonesia · 2011
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemerintah Republik Indonesia · 2001
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangPemerintah Republik Indonesia · 2010
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana AnakPemerintah Republik Indonesia · 2012
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan KorbanPemerintah Republik Indonesia · 2006
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan KorbanPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualPemerintah Republik Indonesia · 2022
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangPemerintah Republik Indonesia · 2007
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPemerintah Republik Indonesia · 1974
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPemerintah Republik Indonesia · 2019
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakPemerintah Republik Indonesia · 2002
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan TanahPemerintah Republik Indonesia · 1996
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan FidusiaPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak CiptaPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi GeografisPemerintah Republik Indonesia · 2016
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang PatenPemerintah Republik Indonesia · 2016
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia DagangPemerintah Republik Indonesia · 2000
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain IndustriPemerintah Republik Indonesia · 2000
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduPemerintah Republik Indonesia · 2000
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman ModalPemerintah Republik Indonesia · 2007
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang PerdaganganPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikPemerintah Republik Indonesia · 2009
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikPemerintah Republik Indonesia · 2008
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupPemerintah Republik Indonesia · 2009
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DaerahPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaPemerintah Republik Indonesia · 2014
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaPemerintah Republik Indonesia · 2024
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan BencanaPemerintah Republik Indonesia · 2007
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaPemerintah Republik Indonesia · 1999
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaPemerintah Republik Indonesia · 2000
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPemerintah Republik Indonesia · 2008
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPemerintah Republik Indonesia · 2016
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPemerintah Republik Indonesia · 2024
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPemerintah Republik Indonesia · 2003
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat BuruhPemerintah Republik Indonesia · 2000
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialPemerintah Republik Indonesia · 2011
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalPemerintah Republik Indonesia · 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikPemerintah Republik Indonesia · 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahPemerintah Republik Indonesia · 1997
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran TanahPemerintah Republik Indonesia · 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan KecilPemerintah Republik Indonesia · 2021